Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Penguatan investasi dan stabilitas sektor keuangan menjadi bagian penting untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Tantangan global berupa ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan berpotensi memengaruhi pasar keuangan serta arus investasi. Karena itu, pemerintah memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menegaskan pemerintah membutuhkan dukungan otoritas moneter untuk menghadapi dinamika ekonomi global. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 berada di kisaran tiga persen sehingga diperlukan koordinasi kebijakan yang semakin kuat dan responsif.

“Upaya tersebut tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Diperlukan sinergi yang erat dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling memperkuat,” katanya.

Penguatan stabilitas ekonomi berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan investasi sebagai motor pertumbuhan. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan pertumbuhan investasi hingga 7% guna mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2027.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mencapai 6% di tahun 2027, dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7%. Agar setiap instrumen dapat bekerja secara optimal dan saling menguatkan, pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara,” ujarnya.

Purbaya menuturkan akselerasi investasi perlu dibarengi stabilitas ekonomi makro untuk menciptakan kepastian, meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, dan mendorong investasi berkelanjutan. Kepastian tersebut juga penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.

Sinergi pemerintah dan BI juga diperkuat dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama melalui perluasan akses pembiayaan. Percepatan transformasi digital turut dilakukan melalui penguatan transaksi ekonomi dan keuangan berbasis digital.

Dengan penguatan investasi, stabilitas keuangan, serta koordinasi fiskal dan moneter, perekonomian nasional akan semakin tangguh menghadapi dinamika global.

Oleh: Lailani Yunzi

Perekonomian Indonesia kembali menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen, daya beli masyarakat yang terjaga, serta kondisi sektor keuangan yang relatif kuat menjadi indikator bahwa fondasi ekonomi nasional semakin matang. Capaian tersebut menjadi penting karena Indonesia tidak hanya menghadapi tekanan dari perlambatan ekonomi global, tetapi juga berbagai gejolak geopolitik yang berpotensi memengaruhi perdagangan, investasi, nilai tukar, hingga stabilitas pasar keuangan.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II-2026. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,6 persen, tetapi tetap memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi nasional bergerak dalam jalur pertumbuhan yang solid. Pertumbuhan tersebut juga menunjukkan bahwa mesin ekonomi domestik masih mampu bekerja di tengah lingkungan global yang tidak mudah diprediksi.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin menilai pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cerminan utama kondisi perekonomian yang sehat. Menurutnya, kemampuan masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas konsumsi sehari-hari menjadi salah satu indikator sederhana bahwa daya beli masih terjaga. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tercermin melalui angka statistik, tetapi juga melalui kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dan menjalankan kegiatan ekonomi.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dibaca secara lebih luas. Pertumbuhan yang sehat seharusnya mampu menjaga aktivitas produksi, perdagangan dan konsumsi secara bersamaan. Ketika masyarakat tetap melakukan konsumsi, pelaku usaha memiliki ruang untuk meningkatkan produksi, sementara dunia usaha dapat mempertahankan atau bahkan memperluas kegiatan investasinya. Siklus tersebut pada akhirnya menciptakan efek berantai terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan jika melihat perjalanan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia pernah menghadapi krisis keuangan Asia pada 1997-1998 yang memberikan tekanan sangat berat terhadap sistem perbankan dan perekonomian nasional. Setelah melewati fase tersebut, Indonesia kembali menghadapi berbagai guncangan, mulai dari krisis keuangan global, pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, hingga meningkatnya konflik geopolitik di Timur Tengah.

Namun, berbagai tekanan tersebut tidak membuat perekonomian Indonesia kembali mengalami keruntuhan seperti pada 1998. Salah satu faktor penting yang menjelaskan ketahanan tersebut adalah semakin kuatnya sektor perbankan nasional. Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, Dody Zulverdi, menilai perbankan memiliki posisi strategis dalam menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Menurut Dody, perbankan menjalankan tiga fungsi utama, yakni sebagai tempat masyarakat menyimpan kekayaan, sumber pembiayaan bagi dunia usaha, serta fasilitator sistem pembayaran.

Ketiga fungsi tersebut memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Dana masyarakat yang tersimpan di perbankan dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor produktif. Pada saat yang sama, sistem pembayaran yang semakin berkembang memungkinkan transaksi ekonomi berlangsung lebih cepat dan efisien. Penggunaan instrumen pembayaran digital, termasuk QRIS, juga memperlihatkan bahwa sistem keuangan Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Karena itu, stabilitas perbankan bukan hanya persoalan industri keuangan, melainkan bagian integral dari stabilitas ekonomi nasional. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap perbankan, aktivitas menabung, investasi, pembiayaan dan transaksi dapat berjalan dengan lebih baik. Sebaliknya, apabila kepercayaan terhadap sistem perbankan terganggu, dampaknya dapat meluas ke sektor riil karena dunia usaha akan kesulitan memperoleh pembiayaan dan masyarakat dapat mengurangi aktivitas ekonominya.

Dody Zulverdi menegaskan bahwa pengalaman Indonesia menghadapi berbagai krisis menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap sektor perbankan. Menurutnya, kekuatan bank menjadi salah satu alasan ekonomi Indonesia mampu bertahan menghadapi beragam tekanan dalam tiga dekade terakhir. Peran menjaga kepercayaan tersebut juga menjadi bagian penting dari mandat Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, capaian pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat dilepaskan dari koordinasi antara pemerintah, regulator dan industri. Herman Saheruddin menilai keberlanjutan pertumbuhan di atas 5 persen di tengah berbagai tekanan global mencerminkan adanya peran pemerintah dan regulator dalam menjaga stabilitas ekonomi. Koordinasi kebijakan menjadi semakin penting karena tantangan ekonomi saat ini bersifat multidimensi, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga perubahan kondisi perdagangan dan pasar keuangan global.

Dengan fondasi pertumbuhan yang tetap solid, daya beli yang terjaga, serta sektor perbankan yang semakin kuat, Indonesia memiliki modal penting untuk menghadapi ketidakpastian global. Ekonomi yang sehat bukan hanya ekonomi yang tumbuh, melainkan ekonomi yang mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkembang. Ketahanan yang telah terbentuk selama beberapa dekade menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Penulis adalah pengamat Ekonomi

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Optimisme terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat di tengah lanskap perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar keuangan dunia. Ketahanan fundamental ekonomi nasional terbukti kokoh berkat orkestrasi kebijakan fiskal yang disiplin serta stabilitas sektor jasa keuangan yang solid. Kehadiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dipadukan dengan industri perbankan nasional yang kuat menjadi motor penggerak utama dalam menjaga momentum ekspansi ekonomi, memperluas kesempatan kerja baru, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Sinergi terpadu antara pengelola kas negara dan otoritas pengawas jasa keuangan membuktikan komitmen nyata pemerintah dalam memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga secara berkesinambungan dan berkualitas tinggi bagi kemajuan bangsa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah terus mengawal kinerja APBN agar senantiasa berada dalam posisi yang sehat, kredibel, dan berdaya tahan menghadapi potensi guncangan eksternal. Pengelolaan fiskal dirancang secara hati-hati melalui defisit yang terkendali serta rasio utang yang aman, seraya tetap memastikan fungsi anggaran belanja negara sebagai peredam kejut berjalan optimal. Penguatan penerimaan negara dan efisiensi pos belanja operasional birokrasi dilakukan guna memberikan ruang belanja modal yang lebih produktif bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis, program perlindungan sosial kelompok rentan, dan peningkatan kualitas modal manusia Indonesia.

Purbaya menjelaskan bahwa efektivitas belanja publik menjadi kunci penting dalam memicu efek pengganda yang masif bagi aktivitas sektor riil di daerah. Pemerintah memastikan setiap alokasi anggaran tidak sekadar terserap secara administratif, melainkan memberikan dampak riil terhadap perputaran roda ekonomi rakyat, penguatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta ketahanan pasokan pangan nasional. Disiplin fiskal yang konsisten ini sekaligus memperkuat kepercayaan lembaga pemeringkat internasional dan para pelaku investasi terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang perekonomian Indonesia.

Penjagaan postur APBN yang sehat bukan sekadar upaya mempertahankan angka statistik di atas kertas neraca negara semata, melainkan fondasi pertahanan terpenting bagi kelangsungan kesejahteraan bersama seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memberikan pesan yang tegas kepada publik bahwa keberlanjutan ruang fiskal merupakan jaminan bagi tersedianya pembiayaan berbagai program prioritas nasional tanpa harus membebani generasi masa depan. Tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan membuktikan bahwa sumber daya fiskal publik didedikasikan sepenuhnya untuk melayani kepentingan rakyat banyak secara adil dan merata.

Kekuatan instrumen fiskal tersebut disokong secara solid oleh daya tahan perbankan nasional yang berfungsi sebagai transmisi pembiayaan utama bagi sektor produktif. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi mengatakan stabilitas sektor jasa keuangan nasional berada pada kondisi yang sangat prima dengan tingkat permodalan yang tebal dan likuiditas yang melimpah. Menurutnya, rasio kecukupan modal perbankan yang jauh melampaui batas aman internasional membuktikan industri perbankan domestik memiliki daya tahan luar biasa dalam menopang kebutuhan pembiayaan dunia usaha di tengah dinamika pasar modal global.

Friderica memaparkan bahwa intermediasi perbankan terus diarahkan untuk mengalir ke sektor-sektor prioritas yang mendorong transformasi ekonomi, seperti hilirisasi industri bernilai tambah tinggi, transisi energi hijau, dan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. Pengawasan berbasis risiko yang ketat serta penerapan tata kelola manajemen risiko modern menjamin tingkat kredit bermasalah tetap terkendali pada level yang sangat aman. Langkah mitigasi risiko yang matang ini memastikan bahwa percepatan penyaluran kredit perbankan tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian operasional industri keuangan.

Keterpaduan antara kebijakan fiskal dan pengawasan industri perbankan terbukti mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha nasional. Penurunan biaya logistik melalui pembangunan sarana publik yang dibiayai anggaran negara berjalan beriringan dengan kemudahan akses kredit perbankan yang kompetitif bagi para pelaku industri manufaktur domestik. Kolaborasi harmonis dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan menjadi benteng pertahanan yang sangat tangguh dalam menangkal dampak rambatan ketidakstabilan moneter global ke dalam perekonomian domestik.

Sinergi kelembagaan ini juga diperkuat lewat harmonisasi bauran kebijakan moneter, fiskal, dan pengawasan sektor keuangan secara terpadu. Pemerintah dan otoritas secara berkala mengantisipasi transmisi risiko eksternal, sehingga dunia perbankan nasional kian leluasa menyalurkan likuiditas pembiayaan secara ekspansif namun tetap terukur ke berbagai proyek strategis di pusat pertumbuhan baru daerah.

Di sisi lain, partisipasi aktif para pelaku perbankan swasta dan badan usaha milik negara dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat menjadi katalis penting. Digitalisasi transaksi perbankan dan penyaluran kredit permodalan hingga pelosok pedesaan mempercepat integrasi jutaan pelaku usaha rakyat ke dalam ekosistem keuangan formal. Keterbukaan akses finansial ini memberikan peluang besar bagi pengusaha rintisan lokal untuk meningkatkan kapasitas produksinya, memperluas jangkauan pasar, dan membuka lapangan kerja baru di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, sinergi antara APBN yang sehat dan perbankan yang kokoh merupakan fondasi utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional menuju cita-cita Indonesia Emas. Kebijakan fiskal yang disiplin, ketegasan pengawasan jasa keuangan, akselerasi intermediasi perbankan ke sektor produktif, serta partisipasi aktif seluruh elemen industri adalah rangkaian langkah terpadu yang saling menguatkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya tumbuh tinggi secara angka, melainkan juga berkeadilan, inklusif, dan memberikan kemakmuran nyata bagi seluruh rakyat di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan penyediaan makanan bagi siswa berlangsung aman, berkualitas, dan sesuai standar. Penguatan pengawasan menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap laporan mengenai dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan MBG ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelidikan. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan program sekaligus memastikan setiap persoalan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sejumlah titik dapur yang dilaporkan berkaitan dengan gangguan kesehatan telah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Penanganan tersebut menjadi bentuk sinergi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar.

“Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan,” ujarnya.

Penguatan pengawasan dan proses hukum tersebut menjadi langkah konstruktif untuk memastikan standar keamanan pangan dalam program MBG terus terjaga. Pemerintah bersama pemangku kepentingan juga terus mendorong koordinasi dan evaluasi agar pelaksanaan MBG semakin baik serta mampu memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat.

“Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Gitu kira-kira,” tambah Sudaryono.

Melalui pengawasan yang semakin kuat dan penanganan setiap laporan secara profesional, pemerintah memastikan keberlanjutan program MBG tetap mendapat perhatian. Langkah ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah menghadirkan makanan bergizi bagi siswa di berbagai daerah.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Chaniago mengatakan pihaknya mendorong investigasi terhadap setiap kejadian yang diduga berkaitan dengan MBG. Investigasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus menjadi bagian dari evaluasi guna semakin memperkuat pelaksanaan program.

“Keracunan-keracunan itu bisa saja tidak berdiri sendiri sebagai kelalaian, bisa juga persaingan bisnis dan bahkan bisa juga untuk menurunkan image oleh oknum-oknum yang memang tidak suka dengan program ini. Oleh karena itu saya memang menyarankan untuk menginvestigasi setiap kejadian,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah menegaskan persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipandang sebatas persoalan administratif. Dugaan keracunan yang terjadi pada penerima manfaat harus ditangani secara serius dan, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, dapat berujung pada proses pidana terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap persoalan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah.

“Saya minta diperiksa sampai tuntas. Kalau terbukti kepala SPPG tidak bertanggung jawab, tindak tegas. Tidak ada toleransi. Memberi makan anak-anak kita adalah tanggung jawab yang sangat besar karena menyangkut kesehatan, keselamatan, dan masa depan manusia,” kata Zulhas.

Menurut Zulhas, pelaksanaan MBG memiliki tanggung jawab besar karena menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat. Karena itu, setiap persoalan yang berpotensi membahayakan penerima manfaat harus diusut untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.

Zulhas juga meminta penanganan tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif. Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur pelanggaran hukum, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan pihaknya menyerahkan temuan terkait dugaan keracunan MBG kepada aparat penegak hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan serta pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui melalui proses penyelidikan.

“Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan,” ujar Sudaryono.

Penegakan hukum terhadap kasus keracunan MBG dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola program. Selain memberikan kepastian hukum, proses tersebut diharapkan mendorong setiap pengelola SPPG meningkatkan disiplin dalam pengadaan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.

Pemerintah berupaya untuk terus memastikan program MBG tidak hanya berjalan dalam skala besar, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan. Ketegasan terhadap pelanggaran menjadi penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan keselamatan penerima manfaat tidak menjadi taruhan dalam pelaksanaan program nasional tersebut. (*)

Oleh : Antonius Utomo

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagai program berskala nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat, pelaksanaan MBG tentu membutuhkan pengawasan yang kuat. Karena itu, langkah tegas pemerintah terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah menjadi sinyal penting bahwa program ini tidak hanya dikejar dari sisi jumlah penerima, tetapi juga dikawal dari sisi kualitas, keamanan, dan akuntabilitas.

Sanksi terhadap SPPG bermasalah menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin pelaksanaan MBG berjalan tanpa kontrol. Ketika ditemukan unit pelayanan yang tidak memenuhi standar, tindakan evaluasi hingga penghentian operasional menjadi bagian dari mekanisme untuk menjaga kualitas program.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah mengambil sejumlah tindakan terhadap SPPG yang melanggar ketentuan. Pengawasan kemudian terus diperketat. Pemerintah bahkan mengambil langkah untuk menutup SPPG yang dinilai tidak memenuhi persyaratan, terutama berkaitan dengan standar keamanan dan kelayakan pelayanan. Dalam perkembangan terbaru, pemerintah menyebut ratusan SPPG ditutup dan ratusan lainnya dipersiapkan untuk ditutup secara permanen karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Sejumlah Kepala SPPG juga diberhentikan karena terbukti melakukan berbagai pelanggaran.

Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menutup permanen 455 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil karena SPPG tersebut terbukti tidak memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pengetatan standar ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat. Secara total, pemerintah telah menutup 833 SPPG, di mana 455 di antaranya diberhentikan operasionalnya secara permanen akibat kegagalan memenuhi persyaratan sanitasi.

Kebijakan tersebut penting karena keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang berhasil disalurkan. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar keamanan dan kandungan gizi yang ditetapkan. Apalagi sebagian besar penerima manfaat merupakan anak-anak dan peserta didik yang membutuhkan asupan berkualitas untuk mendukung tumbuh kembang serta aktivitas belajar mereka.

Karena itu, setiap SPPG memiliki tanggung jawab yang besar. Proses pengadaan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Kesalahan pada salah satu tahapan dapat berdampak terhadap kualitas makanan yang diterima masyarakat. Pengawasan ketat diperlukan agar persoalan tersebut dapat dicegah sedini mungkin.

Perhatian terhadap aspek keamanan pangan semakin penting setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan yang terjadi di beberapa daerah. Salah satunya adalah kasus dugaan keracunan yang terjadi di Sidoarjo pada awal September 2026. Pemerintah melakukan investigasi dan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Perkembangan kasus itu menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap rantai penyediaan makanan dalam program MBG harus terus diperkuat.

Namun, adanya persoalan dalam sebagian pelaksanaan SPPG tidak seharusnya membuat masyarakat memandang keseluruhan program MBG secara negatif. Justru, respons pemerintah terhadap persoalan tersebut memperlihatkan adanya mekanisme pengawasan yang berjalan.

Di sisi lain, pengawasan perlu berjalan seimbang dengan pembinaan. SPPG yang mengalami kekurangan administratif atau teknis dapat diberikan pendampingan agar mampu memperbaiki kualitas pelayanan. Sementara itu, pelanggaran yang berkaitan dengan keselamatan penerima manfaat harus mendapatkan tindakan yang lebih tegas. Pendekatan seperti ini dapat membuat sistem pengawasan menjadi lebih efektif sekaligus mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu terus memperkuat transparansi dalam pengawasan MBG. Informasi mengenai standar keamanan pangan, proses evaluasi, hingga tindak lanjut terhadap SPPG bermasalah penting diketahui publik. Keterbukaan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa setiap persoalan ditangani secara bertanggung jawab.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa sanksi merupakan instrumen pengendalian agar seluruh mitra menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Juknis pemilihan mitra SPPG MBG memberikan dasar yang kuat bagi BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap mitra yang tidak patuh, demi melindungi kualitas layanan gizi anak.

Pada akhirnya, sanksi tegas terhadap SPPG bermasalah justru dapat menjadi bukti bahwa Program Makan Bergizi Gratis dikawal secara serius. Pemerintah menunjukkan bahwa perluasan program harus berjalan bersama dengan peningkatan kualitas dan pengawasan. Tidak boleh ada kompromi terhadap keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

MBG merupakan investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia. Karena itu, menjaga kualitas pelaksanaannya adalah tanggung jawab bersama. Ketegasan terhadap SPPG yang melanggar standar dapat menjadi bagian penting dari proses membangun sistem yang lebih baik. Dengan evaluasi berkelanjutan, pengawasan yang konsisten, pembinaan bagi pelaksana, serta tindakan tegas terhadap pelanggaran, MBG dapat terus berkembang menjadi program yang semakin aman, berkualitas, dan dipercaya masyarakat.

Dengan demikian, sanksi bukan semata-mata kabar buruk bagi pelaksana yang melanggar. Di balik tindakan tersebut terdapat pesan positif bahwa pemerintah serius menjaga mutu program dan keselamatan penerima manfaat. Ketegasan hari ini dapat menjadi fondasi bagi pelaksanaan MBG yang lebih baik di masa depan, sehingga manfaat program benar-benar dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Indonesia.

)* Pengamat Kebijakan Publik

*) Oleh : Dimas Anwar Sakti

Jakarta – Pemerintah dinilai tepat ketika membuka ruang bagi kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk diproses melalui jalur hukum pidana. Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan tidak cukup diselesaikan hanya melalui evaluasi administratif atau pemberian sanksi internal, terutama ketika kelalaian dalam penyediaan makanan diduga telah menyebabkan banyak penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Sejumlah kasus bahkan disebut telah masuk tahap penyidikan.

Penyelidikan secara hukum menjadi penting karena dugaan keracunan MBG bukan sekadar persoalan makanan yang tidak cocok dikonsumsi. Dalam beberapa kejadian, jumlah korban mencapai ratusan orang dan sebagian harus mendapatkan perawatan medis. Kasus di Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya, menyebabkan lebih dari 500 santri dan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah. Kondisi tersebut membuat persoalan keamanan pangan berubah menjadi isu tanggung jawab, karena makanan yang diberikan melalui program pemerintah seharusnya memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi yang ketat.  

Sudaryono juga menyebut terdapat dugaan kelalaian yang disengaja dalam kasus Sidoarjo. Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan proses distribusi makanan yang tidak sesuai ketentuan, sementara aturan mengenai tata cara penyediaan dan penyaluran makanan telah diberikan kepada pengelola SPPG. Jika nantinya penyidik menemukan bukti bahwa prosedur sengaja diabaikan dan tindakan tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan keracunan yang dialami penerima manfaat, proses pidana menjadi konsekuensi yang wajar. Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan atau asumsi.

Pemerintah juga tidak seharusnya memandang penegakan hukum sebagai ancaman terhadap keberlangsungan program MBG. Sebaliknya, proses hukum dapat menjadi instrumen untuk memastikan program berjalan dengan standar yang lebih baik. Dorongan membawa persoalan ini ke ranah hukum juga mendapat konteks lebih kuat karena kasus dugaan keracunan muncul berulang di sejumlah wilayah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar SPPG yang berada di lokasi dugaan keracunan dihentikan sementara untuk memberikan ruang bagi evaluasi menyeluruh.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing menilai korban memiliki hak untuk memperoleh pemulihan secara menyeluruh, sementara pemerintah harus memastikan investigasi berlangsung transparan serta terdapat jaminan agar kejadian serupa tidak terulang.

Pernyataan Komnas HAM tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus keracunan MBG memiliki dua sisi yang harus berjalan bersamaan. Sisi pertama adalah pemulihan korban, mulai dari pengobatan hingga memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka tertangani. Sisi kedua adalah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Uli menekankan pentingnya investigasi epidemiologis yang transparan, pemberian sanksi yang adil, serta jaminan ketidakberulangan insiden. Dengan demikian, proses pidana tidak boleh berhenti pada pencarian siapa yang salah, tetapi juga harus membuka akar persoalan yang menyebabkan standar keamanan pangan gagal diterapkan.

Di sisi lain, proses hukum harus dilakukan secara objektif agar tidak berubah menjadi tindakan menghukum pihak tertentu sebelum bukti lengkap tersedia. Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago mendorong agar setiap kejadian keracunan yang diduga berkaitan dengan MBG diinvestigasi secara menyeluruh. Menurutnya, penyebab kejadian tidak boleh langsung disimpulkan hanya sebagai kelalaian karena kemungkinan lain juga harus diperiksa. Pernyataan tersebut penting agar penyidikan dapat mengungkap fakta berdasarkan bukti, termasuk kondisi bahan makanan, proses memasak, penyimpanan, waktu distribusi, kebersihan dapur, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional.

Selain penegakan hukum, pemerintah perlu memastikan setiap proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan berbasis bukti agar tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh pengelola SPPG dipukul rata. Pengujian sampel makanan, pemeriksaan kondisi dapur, penelusuran rantai distribusi, hingga pemeriksaan kepatuhan terhadap standar operasional harus menjadi bagian dari proses investigasi. BGN sendiri menyatakan bahwa setiap laporan dugaan keracunan ditindaklanjuti melalui penghentian sementara SPPG, pengujian sampel makanan, dan investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian. Pendekatan tersebut penting karena persoalan keamanan pangan membutuhkan pembuktian yang dapat menjelaskan hubungan antara pelanggaran prosedur dan munculnya keracunan

Pada akhirnya, membawa dugaan keracunan MBG ke ranah pidana bukan berarti pemerintah mengakui bahwa program tersebut gagal. Justru, langkah hukum dapat menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi penerima manfaat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas tersebut. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola, pengawasan SPPG, peningkatan standar keamanan pangan, serta evaluasi distribusi makanan. Jika ditemukan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, hasil penyelidikan juga harus disampaikan secara terbuka agar publik memperoleh kepastian berdasarkan bukti, bukan spekulasi.

*) Pemerhati kebijakan pemerintah

PAPUA – Sejumlah tokoh Papua mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi menyikapi rencana kegiatan yang digagas kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Masyarakat dinilai perlu mencermati setiap informasi secara bijak serta mengutamakan persatuan dan kedamaian di Tanah Papua.

Rencana tersebut disebut berkaitan dengan pelaksanaan upacara rekonsiliasi dan dukungan terhadap pertemuan International Parliament for West Papua (IPWP). Agenda itu turut melibatkan sejumlah pihak di Vanuatu, antara lain Berghof Foundation, Pacific Conference of Churches, Malvatumauri National Council of Chiefs, serta Vanuatu National Council of Women.

Tokoh pemuda Papua Max Abner Ohee menilai kegiatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai gambaran keseluruhan aspirasi masyarakat Papua. Menurutnya, masyarakat Papua memiliki kepentingan utama terhadap keberlanjutan kehidupan yang aman, pembangunan, dan masa depan generasi muda.

“Papua adalah Indonesia, hal ini sudah sah dan final yang dinyatakan dalam Resolusi PBB No 25/24, bahwa Irian Barat dulu sekarang Papua dan Papua Barat sudah sah menjadi bagian dari NKRI, tidak bisa diganggu gugat dan tidak mungkin kemudian resolusi itu diganti,” ungkap Max Abner Ohee.

Ia menilai berbagai upaya yang membawa kembali isu Papua merdeka perlu disikapi secara proporsional agar tidak berkembang menjadi narasi yang memecah masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya tidak mengganggu kehidupan sosial dan pembangunan yang berlangsung di Papua.

Sementara itu, tokoh Papua sekaligus Ondofolo Yanto Eluay menyoroti penggunaan isu hak asasi manusia dalam narasi kelompok yang memperjuangkan Papua merdeka. Ia menilai masyarakat perlu melihat persoalan tersebut berdasarkan kondisi dan perkembangan Papua secara menyeluruh.

“Isu-isu pelanggaran HAM di Papua merupakan propaganda yang dimainkan oleh kelompok ULMWP dan simpatisannya untuk membohongi rakyat Papua pada umumnya, faktanya pemerintah Indonesia melakukan pembangunan SDM, infrastruktur dan ekonomi di Tanah Papua,” ujar Yanto Eluay.

Yanto juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima informasi yang beredar tanpa memahami konteksnya. Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi dinilai menjadi bagian penting dalam membuka peluang bagi masyarakat Papua.

Pandangan tersebut diperkuat tokoh adat dari Keerom Herman Yoku yang menekankan pentingnya perhatian terhadap generasi muda Papua. Ia mengajak seluruh pihak memanfaatkan berbagai program pembangunan dan pendidikan untuk mempersiapkan masa depan generasi berikutnya.

“Kepada seluruh masyarakat Papua, mari kita jaga selalu NKRI demi kelangsungan anak cucu kita,” ujar Herman Yoku.

Pesan para tokoh tersebut menempatkan persatuan dan ketenangan masyarakat sebagai hal penting dalam menyikapi berbagai agenda politik terkait Papua. Masyarakat diharapkan tetap menjaga kedamaian serta tidak memberikan ruang bagi provokasi yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan pembangunan di Tanah Papua. (*)

PAPUA — Sejumlah tokoh Papua mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi yang disampaikan kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menyusul rencana pelaksanaan upacara rekonsiliasi di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Agenda tersebut disebut berkaitan dengan pertemuan International Parliament for West Papua (IPWP).

Rencana kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah pihak di Vanuatu, antara lain Berghof Foundation, Pacific Conference of Churches, Malvatumauri National Council of Chiefs, dan Vanuatu National Council of Women. Pemerintah Vanuatu disebut siap menjadi tuan rumah agenda yang dikaitkan dengan upaya menyatukan suara masyarakat West Papua.

Tokoh pemuda Papua Max Abner Ohee menilai masyarakat perlu memahami bahwa narasi yang dibawa kelompok tertentu tidak serta-merta mencerminkan keseluruhan aspirasi masyarakat Papua. Menurutnya, status Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki dasar hukum dan sejarah yang jelas.

“Papua adalah Indonesia, hal ini sudah sah dan final yang dinyatakan dalam Resolusi PBB No 25/24, bahwa Irian Barat dulu sekarang Papua dan Papua Barat sudah sah menjadi bagian dari NKRI, tidak bisa diganggu gugat,” ungkap Max Abner Ohee.

Ia menilai masyarakat Papua memiliki kepentingan yang lebih luas, terutama berkaitan dengan pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan masa depan generasi muda. Karena itu, setiap informasi mengenai Papua perlu disikapi secara cermat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sementara itu, tokoh Papua sekaligus Ondofolo Yanto Eluay menyoroti penggunaan isu hak asasi manusia dalam narasi yang berkembang mengenai Papua. Ia berpandangan bahwa masyarakat perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan pembangunan di Papua.

“Isu-isu Pelanggaran HAM di Papua merupakan propaganda yang dimainkan oleh kelompok ULMWP dan simpatisannya untuk membohongi rakyat Papua pada umumnya, faktanya pemerintah Indonesia melakukan pembangunan SDM, infrastruktur dan ekonomi di tanah Papua,” ujar Yanto Eluay.

Menurut Yanto, pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi menjadi bagian penting dalam memperkuat masa depan masyarakat Papua. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menerima informasi tanpa memahami konteks dan sumbernya.

Pandangan mengenai pentingnya masa depan generasi muda turut disampaikan tokoh adat dari Keerom Herman Yoku. Ia mengajak seluruh pihak memberikan perhatian terhadap pendidikan dan berbagai program yang dapat meningkatkan kualitas generasi muda Papua.

“Kepada seluruh masyarakat Papua, mari kita jaga selalu NKRI demi kelangsungan anak cucu kita,” ujar Herman Yoku.

Para tokoh tersebut menilai masyarakat Papua perlu tetap menjaga ketenangan dan persatuan dalam menyikapi berbagai perkembangan politik terkait Papua. Penguatan pendidikan, pembangunan, dan penyampaian informasi secara bertanggung jawab dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dapat memperlebar perbedaan. (*)

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. BNPB, BMKG, Badan Geologi melalui PVMBG, serta kementerian dan lembaga terkait terus berkoordinasi untuk memantau aktivitas vulkanik, pergerakan abu, hingga dampaknya terhadap masyarakat dan transportasi.

Gunung Anak Krakatau masih berstatus Level III atau Siaga. Aktivitas erupsi yang berlangsung sejak awal September 2026 memicu sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah, termasuk Banten, Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pemerintah memastikan perkembangan tersebut terus dipantau sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Kepala BNPB, Suharyanto menegaskan pemerintah mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi dampak abu vulkanik. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca guna membantu meluruhkan abu di wilayah terdampak.

“Mudah-mudahan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan hari ini sampai nanti malam, ini bisa membantu untuk mencapai atau mewujudkan kondisi daerah, kondisi cuaca yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat sekaligus mengantisipasi dampak lanjutan erupsi. BNPB juga mengirimkan personel untuk memantau kondisi di wilayah terdampak dan memastikan kebutuhan penanganan dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, BMKG memperkuat pemantauan terhadap pergerakan abu vulkanik melalui analisis atmosfer dan informasi keselamatan penerbangan.

Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG Andri Ramdhani menjelaskan bahwa sebaran abu terpantau bergerak pada beberapa ketinggian dengan arah berbeda, sehingga informasi cuaca dan penerbangan terus diperbarui mengikuti perkembangan kondisi.

“tiga kabupaten menjadi wilayah yang paling terdampak aktivitas vulkanik, yakni Lampung Selatan dan Tanggamus di Lampung serta Pandeglang di Banten. Masyarakat di wilayah terdampak agar mengikuti informasi resmi dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan abu vulkanik”, jelas Andri.

Pemerintah juga memastikan langkah mitigasi dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan keselamatan masyarakat. Masyarakat diimbau tidak panik, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan otoritas kebencanaan.

Dengan pemantauan yang intensif dan respons yang terkoordinasi, pemerintah berupaya meminimalkan risiko sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di tengah dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau.