*) Oleh: Dinda Paramita

Pemerintah tengah membangun fondasi baru dalam sistem pendidikan nasional melalui kehadiran Sekolah Rakyat. Program ini tidak sekadar menghadirkan ruang belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, melainkan menjadi instrumen strategis untuk memperluas keadilan sosial melalui pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan. Di tengah tantangan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan kelompok ekonomi, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok rentan yang selama ini kerap tertinggal dalam kompetisi pembangunan manusia. Karena itu, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik sekolah, tetapi juga oleh penguatan tata kelola yang profesional, disiplin, dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, perhatian Menteri Sosial Saifullah Yusuf terhadap tata kelola penyelenggaraan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pemerintah memahami pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan. Sekolah berbasis boarding school selama 24 jam membutuhkan sistem pengelolaan yang jauh lebih kompleks dibanding sekolah konvensional. Pengaturan sarana prasarana, pola pembelajaran, keamanan peserta didik, hingga pengawasan aktivitas harian harus berjalan dalam satu kesatuan sistem yang disiplin. Dengan demikian, tata kelola menjadi elemen fundamental agar Sekolah Rakyat tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, produktif, dan berkarakter.

Lebih jauh, Saifullah Yusuf menekankan bahwa penguatan manajemen sumber daya manusia merupakan langkah yang sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan modern. Sekolah yang beroperasi penuh selama 24 jam membutuhkan pembagian tugas yang proporsional dan koordinasi yang presisi antarelemen. Kepala sekolah, tenaga pendidik, pengasuh asrama, petugas keamanan, hingga cleaning service memegang peran penting dalam menjaga kualitas ekosistem pendidikan. Dalam model pendidikan berbasis asrama, setiap unsur memiliki kontribusi terhadap pembentukan karakter siswa. Oleh sebab itu, penguatan SDM tidak cukup hanya melalui rekrutmen, tetapi juga melalui pembinaan kompetensi, standar operasional yang jelas, serta budaya kerja yang disiplin dan profesional.

Selain itu, keberadaan standar operasional prosedur yang optimal menjadi kebutuhan mendesak dalam memastikan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga. Pendidikan berasrama memiliki dinamika yang berbeda karena siswa menjalani aktivitas secara penuh di lingkungan sekolah. Ketika SOP diterapkan secara konsisten, maka potensi terjadinya penyimpangan, kekerasan, maupun kelalaian dapat diminimalkan. Di sisi lain, disiplin yang dibangun secara sistematis akan membentuk kultur pendidikan yang sehat dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan mencetak siswa berprestasi secara akademik, tetapi juga membangun karakter generasi muda yang memiliki integritas dan daya juang.

Di samping penguatan SDM, perhatian terhadap tata kelola keuangan juga menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang kredibel. Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang bukan sebagai program populis jangka pendek, melainkan investasi sosial jangka panjang. Pengelolaan anggaran yang terbuka akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap dana negara benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik. Ketika tata kelola keuangan dilakukan secara profesional, maka potensi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran dapat ditekan sehingga efektivitas program semakin terjamin.

Rencana menjadikan Sekolah Rakyat sebagai satuan kerja tersendiri yang memiliki kewenangan mengelola anggaran secara mandiri merupakan langkah strategis dalam memperkuat efisiensi birokrasi pendidikan. Selama ini, banyak program sosial dan pendidikan terkendala oleh rantai administrasi yang panjang sehingga memperlambat pengambilan keputusan di lapangan. Dengan kemandirian pengelolaan anggaran, Sekolah Rakyat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun pengembangan kualitas pembelajaran. Kebijakan ini juga membuka ruang bagi lahirnya budaya manajemen yang lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan siswa.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menempatkan Sekolah Rakyat dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai instrumen pemutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Tahun ajaran baru 2026/2027 menjadi wadah bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah untuk mendapatkan dukungan pendidikan yang memadai. Nantinya, mereka tidak lagi menghadapi kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari jebakan lingkaran kemiskinan yang terus berulang. Dalam kondisi demikian, Sekolah Rakyat menjadi bentuk intervensi negara untuk membuka mobilitas sosial yang lebih adil.

Selain penguatan tata kelola, dukungan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum memperlihatkan bahwa program ini dijalankan secara lintas sektor dan tidak bersifat parsial. Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara menilai pembangunan Sekolah Rakyat sebagai langkah besar pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak keluarga prasejahtera. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa infrastruktur pendidikan bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol kehadiran negara dalam menjamin masa depan rakyatnya. Sekolah yang layak, aman, dan representatif akan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara nyata.

Penguatan tata kelola dari aspek SDM hingga keuangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin program ini berjalan secara seremonial, melainkan benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat miskin. Ketika pendidikan dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pembentukan karakter, maka Sekolah Rakyat berpotensi menjadi mesin mobilitas sosial yang efektif. Dari ruang-ruang belajar itulah harapan baru bagi generasi prasejahtera Indonesia dapat tumbuh, berkembang, dan pada akhirnya memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu banyak keluarga.

*) Ekonom Makro dan Peneliti Kebijakan Fiskal.

Oleh: Ricky Rinaldi *)

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat masa depan bangsa. Dalam upaya memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif, gagasan Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan pendidikan yang menjangkau masyarakat secara luas. Namun, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas, melainkan oleh tata kelola yang kuat, transparan, dan berorientasi pada kualitas. Menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027, urgensi penguatan tata kelola ini semakin nyata demi memastikan investasi besar negara pada sektor ini tidak berakhir sia-sia.

Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Program ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan bahwa pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan sosial. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk memperkuat kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Pendidikan tidak cukup hanya membuka akses, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam konteks operasional, tata kelola yang kuat mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, seperti perencanaan, manajemen sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, hingga sistem pengawasan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen inklusi sosial yang menuntut akuntabilitas tinggi. Dalam koordinasi virtual bersama para kepala Sekolah Rakyat menjelang tahun ajaran baru, pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menegaskan pentingnya menyamakan persepsi untuk memperkuat tata kelola di segala lini, mulai dari sarana prasarana, SDM, keuangan, hingga pembelajaran disiplin.

Aspek pertama yang mendesak untuk dibenahi adalah tata kelola sarana dan prasarana. Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung mati; ia adalah ruang hidup yang harus memotivasi siswa. Merawat fasilitas, menjaga kebersihan, dan menegakkan ketertiban adalah fondasi awal untuk merancang kedisiplinan guru dan anak didik. Lebih jauh lagi, tata kelola lingkungan sekolah harus diarahkan pada aspek produktif. Setiap sudut lahan di Sekolah Rakyat idealnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung kemandirian, seperti kebun sayur sederhana hingga peternakan kecil yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi geografis setempat.

Tantangan terbesar dari tata kelola Sekolah Rakyat terletak pada manajemen SDM dan model pembelajarannya yang berbasis sekolah berasrama (boarding school). Karena ekosistem ini beroperasi penuh selama 24 jam, kompleksitas pembinaan tidak lagi sebatas kegiatan belajar-mengajar di kelas, melainkan mencakup pengawasan total di asrama. Pada titik inilah pembagian peran yang proporsional menjadi krusial. Standar Operasional Prosedur (SOP) kedisiplinan harus ditegakkan secara optimal mulai dari Kepala Sekolah hingga petugas kebersihan (cleaning service). Perlu diingat bahwa dalam sistem boarding school, seluruh staf adalah pembentuk karakter.

Selain SDM, reformasi fundamental juga harus terjadi pada tata kelola keuangan melalui prinsip desentralisasi yang transparan. Ke depan, Sekolah Rakyat akan bertransformasi menjadi satuan kerja (satker) mandiri yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola anggarannya sendiri. Kepala sekolah dan jajarannya diberikan tanggung jawab besar untuk mengeksekusi anggaran belanja kebutuhan sekolah, sehingga tidak lagi bergantung pada keputusan birokrasi yang terpusat. Kebebasan finansial ini tentu wajib diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat agar tidak membuka celah bagi penyimpangan baru.

Untuk mengawal sistem *boarding school* yang kompleks dan rawan tersebut, pemanfaatan teknologi menjadi kunci pengawasan modern. Transformasi digital tidak lagi sebatas komputerisasi administrasi, melainkan diimplementasikan sebagai sistem pemantauan jarak jauh yang terintegrasi. Dengan melibatkan teknologi pencitraan dan sensor digital yang dapat diakses langsung dari pusat, potensi kerawanan sosial di lingkungan asrama, termasuk mitigasi dini terhadap ancaman kekerasan atau penyimpangan seksual, dapat dideteksi dan dicegah secara lebih cepat demi menjamin keamanan siswa.

Kendati teknologi memegang kendali pengawasan, akar dari Sekolah Rakyat harus tetap menghujam di bumi tempatnya berdiri. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa harmonis hubungan yang dibangun dengan lingkungan sekitar. Para kepala sekolah berkewajiban membangun keterlibatan aktif dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Mengundang kelompok pemuda, organisasi perempuan, petani, hingga orang tua siswa secara bergiliran untuk terlibat dalam agenda-agenda sekolah akan melahirkan rasa kepemilikan kelompok (sense of belonging). Ketika masyarakat sekitar merasa memiliki dan bangga terhadap keberadaan Sekolah Rakyat, ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan protektif akan tercipta dengan sendirinya.

Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek menghadirkan ruang kelas baru, melainkan sebuah gerakan membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Tata kelola yang kuat, akuntabel, dan berbasis desentralisasi adalah fondasi mutlak agar program ini dapat berjalan berkelanjutan. Melalui kedisiplinan yang dirancang sejak dini, manajemen SDM yang siap lahir batin, dan transparansi yang terjaga, Sekolah Rakyat berpeluang besar menjadi motor utama dalam mencetak generasi muda yang berkarakter kuat dan siap memimpin bangsa di masa depan.

*) Pengamat Isu Strategis

Oleh: Yulianus Wenda*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua tidak hanya menghadirkan perubahan dalam pola pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai membentuk fondasi ekonomi baru yang memberi harapan besar bagi masyarakat kampung. Selama ini, banyak program pembangunan di Papua lebih sering dipahami sebatas pembangunan fisik dan infrastruktur. Namun melalui MBG, pemerintah menghadirkan pendekatan berbeda yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan anak, hingga peluang kerja bagi warga lokal.

Kehadiran program MBG menunjukkan bahwa pembangunan manusia kini menjadi perhatian utama pemerintah di Papua. Anak-anak sekolah yang sebelumnya harus belajar dalam kondisi asupan gizi terbatas kini mulai mendapatkan perhatian serius melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi setiap hari. Langkah ini sangat penting karena kualitas generasi muda Papua akan sangat menentukan masa depan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Anak-anak yang sehat akan tumbuh lebih kuat, lebih aktif belajar, dan memiliki kesiapan lebih baik untuk bersaing di masa depan.

Di sisi lain, program MBG juga menciptakan pergerakan ekonomi yang nyata di tingkat masyarakat. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yang mendorong pemanfaatan hasil kebun dan tangkapan ikan masyarakat lokal untuk mendukung kebutuhan dapur MBG menjadi langkah yang sangat strategis. Selama ini, petani dan nelayan di banyak wilayah Papua sering menghadapi keterbatasan pasar dan distribusi hasil produksi. Kini, melalui MBG, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar membuka peluang pasar yang stabil bagi masyarakat lokal.

Peninjauan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Supiori oleh Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, memperlihatkan bahwa pemerintah serius menjadikan program ini sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan dapur MBG dengan konstruksi permanen menjadi simbol bahwa pelayanan gizi di Papua dibangun dengan visi jangka panjang. Kehadiran fasilitas yang lebih baik juga menunjukkan bahwa Papua mampu menjadi contoh pelaksanaan program nasional yang berkualitas.

Langkah Supiori yang membangun 12 titik SPPG, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, memperlihatkan pemerataan pelayanan yang semakin baik. Program ini tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar. Dengan kapasitas pelayanan ribuan penerima manfaat, MBG menjadi salah satu program sosial yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat.

Program ini juga membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat asli Papua. Setiap dapur MBG membutuhkan tenaga pengelola, distribusi, pengolahan bahan makanan, hingga pemasok kebutuhan pangan. Kondisi ini menciptakan ruang ekonomi baru yang sangat potensial, terutama bagi anak-anak muda Papua yang membutuhkan lapangan kerja produktif di daerahnya sendiri. Mama-mama Papua yang selama ini aktif berkebun dan berdagang hasil bumi juga memperoleh peluang lebih besar untuk terlibat dalam rantai pasok pangan MBG.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix V Wanggai, menilai bahwa MBG harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi masyarakat Papua. Pandangan tersebut sangat tepat karena program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menghubungkan sektor pertanian, perikanan, perdagangan lokal, hingga pemberdayaan tenaga kerja dalam satu sistem yang saling mendukung. Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah, potensi ekonomi yang dihasilkan juga akan semakin besar.

Di Papua Pegunungan, percepatan pelaksanaan MBG menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat di wilayah pedalaman. Penunjukan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, sebagai simbol percepatan program menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah untuk memastikan MBG berjalan optimal di delapan kabupaten. Kehadiran program ini menjadi sangat relevan karena membantu anak-anak di daerah pegunungan memperoleh akses makanan bergizi yang lebih baik setiap hari.

Program MBG juga memperlihatkan bagaimana pemerintah mulai memaksimalkan potensi pangan lokal Papua. Upaya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendorong variasi menu berbasis bahan pangan lokal merupakan langkah yang sangat positif. Papua memiliki kekayaan pangan seperti ikan laut, ubi, sagu, sayur-sayuran lokal, dan berbagai hasil kebun yang bernilai gizi tinggi. Ketika bahan-bahan tersebut digunakan dalam program MBG, maka manfaat yang dihasilkan menjadi berlipat karena selain meningkatkan kualitas gizi, juga memperkuat identitas pangan lokal Papua.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan, menilai Papua memiliki inovasi MBG yang berkembang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Papua mampu menjalankan program nasional dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dukungan berbagai pihak terhadap pelaksanaan MBG menjadi modal penting agar program terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Ke depan, program MBG di Papua memiliki potensi besar menjadi motor penggerak pembangunan masyarakat berbasis kampung. Ketika kebutuhan pangan dipenuhi dari hasil produksi lokal, tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak Papua, maka program ini sesungguhnya sedang membangun kemandirian daerah secara bertahap. MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan investasi besar untuk masa depan Papua yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih sejahtera.

*Penulis merupakan Pendamping UMKM

Jakarta- Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar keuangan global yang masih bergejolak. Berbagai kebijakan moneter dan intervensi pasar dilakukan secara terukur guna memastikan volatilitas rupiah tetap terkendali dan kepercayaan pasar tetap terjaga.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan bank sentral terus hadir di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.

“Bank Indonesia terus berada di pasar untuk memastikan stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga. Kami melakukan intervensi secara terukur dan konsisten sesuai kondisi global yang sedang bergejolak,” ujar Ramdan.

Menurutnya, tekanan terhadap rupiah saat ini bukan hanya dialami Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara berkembang akibat perubahan ekspektasi pasar dan kebijakan suku bunga global.

“Apa yang terjadi saat ini merupakan fenomena global. Banyak mata uang negara berkembang juga mengalami tekanan akibat perubahan ekspektasi pasar dan kebijakan suku bunga global,” imbuhnya.

Untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik, BI sebelumnya memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk respons cepat dan antisipatif menghadapi tekanan eksternal yang masih berlangsung.

Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai kebijakan BI tersebut merupakan langkah tepat dan diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap rupiah.

“Keputusan BI sudah tepat. Ini bukan sekadar kenaikan suku bunga, tetapi juga sinyal bahwa jangkar kebijakan Indonesia tetap dijaga. Jika terlambat, biaya stabilisasi akan jauh lebih mahal,” ujar Fakhrul.

Ia menjelaskan, langkah tegas BI mulai memberikan sentimen positif terhadap pasar dan memperkuat optimisme terhadap pergerakan rupiah ke depan.

“Rupiah sudah selesai melewati fase overshooting. Dengan respons BI yang tegas, pasar kini memiliki jangkar baru,” katanya.

Fakhrul memproyeksikan rupiah berpotensi menguat secara bertahap menuju kisaran Rp16.800 per dolar AS setelah sebelumnya sempat menyentuh level Rp17.300 per dolar AS. Menurutnya, kombinasi kenaikan BI Rate, intervensi valas, penguatan instrumen DNDF/NDF, hingga perluasan transaksi Local Currency Transaction (LCT) mulai efektif meredam tekanan terhadap rupiah.

Ia juga menilai pelaku pasar tidak perlu terlalu defensif terhadap dolar AS karena pemerintah dan BI telah menunjukkan respons kebijakan yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ini saatnya mulai mengurangi kepemilikan dolar secara bertahap. Risiko global memang belum hilang, tetapi Indonesia akhirnya memberikan respons kebijakan yang cukup kuat,” tegas Fakhrul.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah dan BI memastikan koordinasi kebijakan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga optimisme pasar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia ke depan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional guna memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.

Sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia dinilai mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan stabilitas ekonomi Indonesia saat ini tetap terjaga dengan baik meskipun dunia menghadapi tekanan geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global.

“Pemerintah bersama Bank Indonesia terus menjaga koordinasi yang kuat agar stabilitas ekonomi nasional tetap terpelihara. Fundamental ekonomi Indonesia masih solid dan pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren positif,” ujar Purbaya.

Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai upaya untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan di pasar obligasi negara demi menjaga imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN).

Senada, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan upaya itu dilakukan untuk membantu bank sentral menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kini berada di level terlemah sepanjang masa.

“Tentu kalau bicara nilai tukar itu mandat BI (Bank Indonesia), tapi tentu saja banyak kaitannya juga dengan SBN. kalau BSN tidak menarik, akan ada outflow (aliran modal asing keluar) jadi rupiah melemah, dan seterusnya,” ujar Juda.

Juda menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tak berdampak signifikan terhadap tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menggambarkan, setiap 100 basispoin depresiasi rupiah akan berdampak pada defisit anggaran fiskal sebesar Rp800 miliar.

“Kalau dampak dari nilai tukar ke fiskal sebenarnya tidak sebesar kenaikan harga minyak, tapi tentu saja kami dari Kemenkeu punya concern yang sama terhadap pelemahan rupiah,” ujar Juda.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Dr. rer. pol. Wildan Syafitri mengingatkan masyarakat untuk menjaga optimisme dan tidak mudah terbawa persepsi negatif di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menembus kisaran Rp17.000.

“Kita jangan terlalu terpengaruh berita negatif karena itu bisa membentuk ekspektasi buruk terhadap ekonomi,” ujarnya.

Pemerintah optimistis penguatan koordinasi kebijakan nasional akan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat posisi rupiah dalam jangka menengah.

Oleh : Abdul Razak)*

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian publik. Berdasarkan data Reuters, rupiah berada di level Rp17.645 per dolar AS atau melemah sekitar 1,17 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Situasi tersebut memunculkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai kondisi ekonomi nasional ke depan. Namun demikian, pemerintah dan otoritas moneter menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur yang kuat dan stabil.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, optimisme terhadap ekonomi nasional justru menjadi modal penting yang harus terus dijaga. Sebab, pelemahan nilai tukar bukan semata-mata disebabkan oleh persoalan domestik, melainkan juga dipengaruhi tekanan eksternal yang sedang dialami banyak negara berkembang.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi kondisi tersebut. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, baik dari sisi fiskal maupun pertumbuhan ekonomi. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Pada triwulan pertama 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,6 persen di tengah gejolak ekonomi global yang masih berlangsung.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa roda ekonomi nasional masih bergerak positif. Pertumbuhan itu juga ditopang oleh berbagai komponen penting, terutama konsumsi masyarakat yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, daya beli masyarakat masih terjaga dan aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan kuat.

Selain konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah juga memberikan kontribusi besar dalam menjaga momentum pertumbuhan. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah juga dinilai berhasil melakukan reformasi dan langkah antisipatif sebelum tekanan global semakin besar menghantam perekonomian dunia.

Dalam konteks tersebut, optimisme menjadi faktor penting yang tidak boleh hilang dari masyarakat. Kepercayaan publik terhadap ekonomi nasional sangat berpengaruh terhadap stabilitas pasar dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ketika masyarakat tetap percaya terhadap kondisi ekonomi, maka konsumsi, investasi, dan kegiatan usaha akan tetap berjalan normal.

Langkah pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah juga menunjukkan keseriusan negara menghadapi tekanan global. Presiden Prabowo Subianto bahkan menggelar rapat terbatas bersama jajaran menteri ekonomi dan pejabat terkait guna membahas kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan keyakinannya bahwa kondisi rupiah akan segera stabil. Bank Indonesia sendiri tetap optimistis rupiah akan kembali menguat setelah periode tingginya permintaan dolar AS pada Mei hingga Juni mulai mereda. Tekanan terhadap rupiah saat ini lebih dipicu oleh faktor global, seperti kenaikan yield obligasi AS, penguatan dolar AS terhadap mayoritas mata uang dunia, hingga meningkatnya tensi geopolitik internasional, terutama di kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz.

Kondisi tersebut memang berdampak terhadap arus modal global dan memicu penguatan dolar AS. Namun, tekanan serupa juga dialami oleh banyak negara lain, sehingga pelemahan rupiah tidak dapat dipandang secara sempit sebagai cerminan lemahnya ekonomi Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih sangat solid. Inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, pengelolaan utang luar negeri yang prudent, hingga cadangan devisa yang memadai menjadi faktor utama penopang stabilitas ekonomi nasional.

Karena itu, BI masih mempertahankan proyeksi nilai tukar rupiah di kisaran rata-rata Rp16.500 per dolar AS sepanjang tahun ini. Optimisme tersebut diperkuat dengan langkah strategis BI melalui intervensi pasar valuta asing dan penguatan instrumen moneter domestik guna menjaga stabilitas nilai tukar.

Kepercayaan terhadap ekonomi nasional juga datang dari berbagai kalangan politik dan parlemen. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menilai optimisme merupakan modal terpenting bangsa dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Menurutnya, harapan dan keyakinan harus terus dijaga karena tanpa optimisme, bangsa akan kehilangan kekuatan untuk bangkit dan berkembang.

Pandangan tersebut sangat relevan mengingat ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka statistik semata, tetapi juga oleh psikologi pasar dan kepercayaan publik. Ketika optimisme terjaga, maka stabilitas ekonomi akan lebih mudah dipertahankan. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mengawal momentum ini dengan langkah-langkah mitigasi risiko yang matang dan terukur. Sinergi yang kuat melalui koordinasi lintas sektor terus dipertegas demi menjaga stabilitas fiskal, memperluas keran investasi, serta memperkokoh daya beli masyarakat sebagai pilar utama ekonomi. Sejalan dengan itu, masyarakat dan pelaku pasar juga menunjukkan kedewasaan dengan tetap tenang dan rasional, sehingga iklim pasar tetap kondusif dan stabil.

Pelemahan rupiah saat ini seharusnya tidak disikapi dengan kepanikan berlebihan. Justru yang diperlukan adalah penguatan optimisme kolektif bahwa ekonomi Indonesia mampu menghadapi tekanan global dan kembali tumbuh lebih kuat. Dengan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan masyarakat, stabilitas ekonomi nasional diyakini tetap dapat terjaga di tengah dinamika global yang terus berubah.

)* Analis Kebijakan

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga perubahan arah kebijakan moneter negara-negara maju, ketahanan ekonomi Indonesia kembali diuji. Salah satu indikator yang paling sering menjadi perhatian publik adalah pergerakan nilai tukar rupiah. Setiap kali rupiah mengalami tekanan, muncul kekhawatiran mengenai stabilitas ekonomi nasional. Namun jika dicermati lebih mendalam, kondisi Indonesia saat ini justru menunjukkan fondasi yang relatif kuat untuk menghadapi berbagai gejolak eksternal.

Ketahanan rupiah pada hakikatnya tidak berdiri sendiri. Kekuatan mata uang nasional sangat bergantung pada kondisi ekonomi riil, daya beli masyarakat, aktivitas investasi, serta kepercayaan pelaku pasar terhadap prospek perekonomian. Dalam konteks tersebut, berbagai indikator ekonomi terbaru menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas di tengah lingkungan global yang menantang.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61 persen, salah satu capaian terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, motor utama pertumbuhan tersebut berasal dari konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi domestik terus bergerak positif. Selain konsumsi masyarakat, investasi dan belanja pemerintah juga memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu sektor, melainkan ditopang oleh beberapa mesin pertumbuhan yang berjalan secara simultan.

Pandangan tersebut menjadi penting karena daya beli yang kuat merupakan fondasi utama stabilitas ekonomi dan nilai tukar. Ketika konsumsi rumah tangga tetap tumbuh, dunia usaha memperoleh kepastian pasar, investasi terus bergerak, dan penerimaan negara meningkat. Dalam beberapa kesempatan, Purbaya juga menyampaikan optimisme bahwa ekonomi Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi meskipun dunia menghadapi tekanan geopolitik dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara besar. Optimisme tersebut bukan sekadar narasi, melainkan didukung data pertumbuhan, peningkatan aktivitas ekonomi domestik, serta kinerja fiskal yang tetap terjaga.

Fondasi ekonomi yang kuat kemudian diperkuat oleh kebijakan moneter dan makroprudensial yang dijalankan Bank Indonesia. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Dhaha P. Kuantan, menjelaskan bahwa setelah penyesuaian suku bunga acuan, fokus Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, tetapi juga memastikan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal. Menurutnya, penguatan sektor perbankan menjadi langkah strategis agar penyaluran kredit kepada dunia usaha dan masyarakat tetap terjaga.

Pendekatan tersebut menunjukkan keseimbangan kebijakan yang penting. Di satu sisi, Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi untuk meredam tekanan eksternal terhadap rupiah. Di sisi lain, sektor keuangan tetap didorong agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan produktif. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif menjadi instrumen untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan tidak terganggu hanya karena meningkatnya ketidakpastian global. Dengan perbankan yang sehat dan kredit yang tetap tumbuh, aktivitas ekonomi domestik memiliki bantalan yang cukup kuat ketika terjadi tekanan dari luar negeri.

Selanjutnya, upaya memperkuat ketahanan rupiah juga dilakukan melalui pendalaman pasar keuangan dan pengurangan ketergantungan terhadap mata uang asing dalam transaksi internasional. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth A. Cussoy Intama, menyoroti semakin luasnya implementasi transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dengan negara-negara mitra. Menurutnya, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi memberikan manfaat besar karena mengurangi kebutuhan penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perantara.

Kebijakan tersebut memiliki arti strategis dalam jangka panjang. Semakin besar penggunaan rupiah dan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara, semakin kecil eksposur pelaku usaha terhadap volatilitas pasar valuta asing global. Biaya transaksi menjadi lebih efisien, risiko nilai tukar dapat ditekan, dan stabilitas pasar keuangan domestik menjadi lebih kuat. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar bersikap defensif menghadapi gejolak global, tetapi secara aktif membangun arsitektur keuangan yang lebih mandiri dan berdaya tahan tinggi.

Berbagai perkembangan global belakangan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap mata uang negara berkembang masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Kebijakan suku bunga bank sentral negara maju, konflik geopolitik, hingga ketidakpastian rantai pasok internasional dapat memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang. Namun pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa kombinasi kebijakan fiskal yang kredibel, moneter yang terukur, serta reformasi sektor keuangan mampu menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional.

Karena itu, melihat pergerakan rupiah semata-mata dari perubahan harian nilai tukar sering kali tidak memberikan gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Yang jauh lebih penting adalah melihat kualitas fundamental ekonomi yang menopangnya. Pertumbuhan ekonomi yang kuat, daya beli yang terjaga, sektor perbankan yang sehat, serta perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional merupakan indikator bahwa resiliensi ekonomi Indonesia terus menguat.

Pada akhirnya, tantangan global memang tidak dapat dihindari, tetapi Indonesia telah menunjukkan kapasitas yang semakin baik dalam mengelola risiko dan menjaga stabilitas. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta berbagai kebijakan yang terus memperkuat fondasi ekonomi nasional, rupiah tidak hanya menjadi simbol kedaulatan ekonomi, tetapi juga cerminan ketahanan bangsa dalam menghadapi perubahan zaman.

*) Pengamat Ekonomi

Oleh: Markus Yarangga*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua semakin menunjukkan perannya sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua. Program ini bukan hanya menghadirkan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung. Kehadiran MBG menjadi bukti bahwa pembangunan di Papua kini bergerak lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus membangun masa depan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Keseriusan pemerintah terlihat dari percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Papua. Peninjauan langsung yang dilakukan Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, terhadap pembangunan SPPG di Kabupaten Supiori memperlihatkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan optimal. Infrastruktur dapur MBG yang dibangun secara permanen menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk jangka panjang dan menjadi bagian penting dari sistem pelayanan masyarakat di Papua.

Langkah Pemerintah Provinsi Papua yang mendorong pemanfaatan hasil kebun dan tangkapan ikan masyarakat lokal untuk mendukung MBG merupakan kebijakan yang sangat tepat. Pendekatan tersebut membuat manfaat program semakin luas karena tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil kini memiliki peluang lebih besar untuk memasok kebutuhan pangan bagi dapur MBG. Dengan demikian, perputaran ekonomi di tingkat kampung dan distrik dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Kabupaten Supiori bahkan dipersiapkan menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan dapur MBG di Papua. Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung program nasional dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pembangunan 12 titik SPPG di Supiori, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memastikan pelayanan gizi dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Program MBG juga semakin memperlihatkan dampak positif terhadap dunia pendidikan. Kehadiran makanan bergizi di sekolah membantu anak-anak lebih bersemangat mengikuti kegiatan belajar. Kondisi ini sangat penting bagi Papua karena kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesiapan fisik dan kesehatan peserta didik. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi cukup akan lebih fokus belajar dan memiliki energi yang baik untuk beraktivitas di sekolah.

Upaya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendorong inovasi variasi menu MBG di Papua juga menjadi langkah maju yang patut didukung. Papua memiliki kekayaan pangan lokal yang sangat melimpah dan bernilai gizi tinggi. Kehadiran menu berbasis pangan lokal seperti ikan, sayuran, ubi, sagu, dan hasil kebun masyarakat dapat memperkuat kualitas pelayanan MBG sekaligus memperkenalkan kekayaan pangan Papua kepada generasi muda. Pendekatan ini membuat program MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga sarana edukasi tentang pentingnya pangan lokal yang sehat dan berkualitas.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan, menyampaikan bahwa Papua memiliki potensi inovasi MBG yang sangat baik. Hal tersebut terlihat dari perhatian pemerintah dalam memperkuat kualitas pelayanan gizi melalui sosialisasi modul edukasi dan peningkatan kapasitas SPPG. Dukungan berbagai pihak, termasuk apresiasi dari lembaga internasional, semakin memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG di Papua berjalan ke arah yang positif dan mendapat perhatian luas.

Di wilayah Papua Pegunungan, percepatan program MBG juga terus dilakukan secara serius. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menunjuk Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, sebagai simbol percepatan pelaksanaan MBG di delapan kabupaten. Langkah tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program berjalan efektif hingga ke wilayah pegunungan dan daerah terpencil.

Kehadiran MBG di Papua Pegunungan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena mampu membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Setiap dapur MBG membutuhkan tenaga kerja yang melibatkan masyarakat lokal, mulai dari pengelola dapur, distribusi, hingga pemasok bahan pangan. Kondisi ini menciptakan peluang ekonomi baru bagi anak-anak muda Papua dan mama-mama Papua yang selama ini membutuhkan ruang pemberdayaan ekonomi yang lebih luas.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix V Wanggai, menilai bahwa MBG harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat. Pandangan tersebut sangat relevan karena program ini mampu menghubungkan sektor pertanian, perikanan, distribusi pangan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam satu rantai pembangunan yang saling mendukung.

Program MBG di Papua pada akhirnya menjadi simbol kehadiran negara yang semakin nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun generasi Papua yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, MBG memiliki potensi besar menjadi fondasi penting dalam menciptakan Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pembangunan manusia yang berkelanjutan.

*Penulis merupakan Pegiat Pemberdayaan Masyarakat

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui berbagai langkah pembenahan yang mendapat apresiasi dari banyak pihak. Peningkatan transparansi, efisiensi pelayanan, perlindungan jamaah, hingga penguatan koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional dan berorientasi pada kebutuhan jamaah Indonesia.

Transformasi tata kelola haji 2026 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya penyelenggaraan haji dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umrah. Langkah ini dipandang strategis untuk memperkuat sistem pelayanan sekaligus menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan haji yang selama ini menjadi perhatian publik.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian ialah tata kelola pembayaran dam jamaah haji Indonesia yang dinilai semakin resmi dan transparan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi khusus terhadap sistem pembayaran dam jamaah haji Indonesia tahun 2026.

“Ini sejarah pertama dalam pengelolaan dam jemaah haji Indonesia. Data pembayaran dam kita mendapat apresiasi dari Kementerian Haji Arab Saudi. Capaian ini belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan tentu menjadi catatan positif bagi penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini,” ujar Dahnil.

Apresiasi tersebut memperkuat keyakinan bahwa reformasi tata kelola haji Indonesia mulai menunjukkan hasil positif. Sejumlah pembenahan dinilai mencerminkan keseriusan pemerintah menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih efisien dan berpihak pada jamaah, mulai dari penguatan layanan penerbangan, pengembangan fasilitas pendukung, hingga peningkatan sistem pengawasan dan pelayanan lapangan.

Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan juga terus memperkuat koordinasi dan konsolidasi untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan optimal, tertib, dan profesional. Menjelang puncak ibadah haji, edukasi dan pendampingan kepada jamaah terus ditingkatkan agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan lancar.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha mengatakan menjelang puncak haji, Kemenhaj kembali mengingatkan seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, memperbanyak istirahat, serta fokus mempersiapkan diri menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Jangan sungkan meminta bantuan kepada petugas. Petugas haji Indonesia hadir untuk mendampingi, melayani, dan melindungi jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci,” kata Ichsan.

Kemenhaj juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus mendoakan kelancaran ibadah seluruh jamaah haji Indonesia agar seluruh proses ibadah berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga jamaah kembali ke Tanah Air.

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat kualitas penyelenggaraan ibadah haji agar semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah. Berbagai langkah antisipasi dan pembenahan layanan dilakukan secara menyeluruh, terutama menghadapi fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang menjadi tahapan paling krusial dalam pelaksanaan haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemerintah telah mengerahkan tim dan menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna memastikan seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi selama pelaksanaan Armuzna.

“Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul,” ujar Dahnil.

Menurutnya, penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik bagi umat Islam Indonesia. Pemerintah ingin memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk tanpa terkendala persoalan teknis di lapangan.

Dahnil menegaskan bahwa penguatan layanan haji saat ini berjalan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pelayanan kepada jemaah sebagai prioritas utama negara.

“Pesan utama Presiden adalah kalian melayani mimpi besar umat muslim. Setiap muslim mimpinya naik haji. Jadi kami melayani mimpi-mimpi mereka agar menjadi
lebih sempurna,” ungkapnya.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan seluruh petugas lapangan guna memastikan pelayanan kesehatan, transportasi, konsumsi, hingga akomodasi berjalan optimal selama fase puncak haji berlangsung.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menilai pembentukan kementerian khusus yang fokus menangani urusan haji dan umrah membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan.

Menurutnya, pemisahan kelembagaan dari kementerian induk membuat fokus penanganan jemaah menjadi lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

“Sejak dikelola langsung secara mandiri oleh Kemenhaj, banyak terobosan inovasi baru dan perbaikan sistem secara menyeluruh. Hal inilah yang membuat potret pelaksanaan ibadah haji tahun ini terasa semakin tertata, maksimal, dan minim komplain,” papar Lia.

Ia menilai berbagai pembenahan sistem layanan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan haji yang modern dan profesional. Mulai dari penguatan koordinasi petugas, percepatan layanan aduan, hingga peningkatan sistem pendampingan jemaah dinilai mampu memberikan rasa aman dan nyaman selama menjalankan ibadah.

Pemerintah optimistis berbagai langkah perbaikan yang dilakukan akan semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji Indonesia di masa mendatang. Dengan pelayanan yang semakin tertata dan responsif, Indonesia diharapkan mampu menghadirkan pengalaman ibadah haji yang lebih baik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan negara bagi umat.