Oleh : Rangga Sofyanto )*

Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya menunjang mobilitas masyarakat, tetapi juga menentukan kelancaran kegiatan industri, perdagangan, pertanian, transportasi, hingga sektor pariwisata. Oleh karena itu, penguatan armada distribusi BBM menjadi langkah strategis untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga dan menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini sekaligus menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengantisipasi tantangan logistik dan memperkuat keandalan sistem distribusi energi nasional.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang memerlukan sistem distribusi energi terencana dan adaptif. Penyaluran BBM dari pusat penyimpanan menuju berbagai daerah bergantung pada kesiapan kapal tanker, mobil tangki, terminal BBM, serta infrastruktur pendukung lainnya. Ketika salah satu mata rantai distribusi mengalami hambatan, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu, penambahan armada pengangkut, optimalisasi jalur logistik, dan peningkatan cadangan operasional merupakan bagian penting dari strategi pemerintah dalam menjaga kesinambungan pasokan energi.

Komitmen tersebut terlihat dari langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, yang meminta Pertamina memperkuat armada kapal pengangkut BBM, terutama untuk jalur Jawa Timur dan Bali. Bahlil menegaskan perlunya penambahan kapal guna mempercepat distribusi dan mencegah gangguan pasokan di daerah. Pemerintah juga menyampaikan bahwa cadangan BBM nasional masih berada dalam kondisi aman, meskipun kelancaran penyaluran ke sejumlah wilayah perlu terus diperbaiki.

Arahan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan ketahanan energi tidak cukup hanya bertumpu pada ketersediaan stok nasional. BBM harus dapat disalurkan tepat waktu, dalam jumlah memadai, dan melalui jalur distribusi yang sesuai dengan kondisi geografis setiap daerah. Penguatan armada menjadi instrumen penting untuk memperkecil risiko keterlambatan pengiriman sekaligus meningkatkan kemampuan pemerintah dan badan usaha dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan di Bali menjadi contoh konkret mengenai pentingnya kesiapan logistik. Setelah mengalami kendala pengiriman BBM dari Jawa, pemerintah mendorong percepatan distribusi dengan meningkatkan jumlah kapal pengangkut yang melayani jalur tersebut dari tiga menjadi tujuh kapal. Pada 19 Oktober 2026, Bahlil menyampaikan bahwa cadangan BBM di Bali telah berangsur pulih. Pemerintah juga mengarahkan peningkatan ketahanan stok Bali hingga sekitar 15 hari sebagai langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan energi.

Langkah ini memberikan pesan positif bahwa persoalan distribusi dapat ditangani melalui koordinasi, evaluasi, dan penguatan kapasitas operasional. Penambahan kapal bukan sekadar respons terhadap kendala yang terjadi, melainkan juga bagian dari upaya membangun sistem distribusi yang lebih tangguh. Dengan kapasitas pengangkutan yang memadai, proses pengiriman dapat diatur lebih fleksibel sehingga kebutuhan masyarakat, termasuk pada periode konsumsi tinggi, memperoleh perhatian yang lebih baik.

Dari sisi operasional, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, juga menegaskan pentingnya percepatan pemulihan layanan BBM di Bali. Dalam peninjauan dan koordinasi penanganan distribusi pada Oktober 2026, Simon menyampaikan bahwa Pertamina mengerahkan sumber daya untuk mempercepat pemulihan, mulai dari kedatangan pasokan hingga penyaluran ke SPBU. Upaya tersebut didukung optimalisasi armada, personel, operasional terminal, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Komitmen Pertamina tersebut menunjukkan bahwa penguatan armada perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pengelolaan logistik. Kapal pengangkut yang tersedia harus didukung perencanaan jadwal pengiriman, pemantauan stok secara berkala, kesiapan mobil tangki, serta mekanisme pengalihan distribusi ketika jalur utama menghadapi kendala. Integrasi berbagai unsur tersebut dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan dan memastikan penyaluran BBM berlangsung lebih efektif.

Tantangan distribusi juga tidak hanya terjadi di wilayah kepulauan. Pemerintah memberikan perhatian terhadap sejumlah daerah di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi yang menghadapi hambatan pengangkutan, termasuk kondisi sungai dangkal yang membatasi pergerakan kapal berukuran besar. Situasi tersebut membutuhkan pendekatan logistik yang adaptif, antara lain melalui penyesuaian armada dan pemanfaatan jalur darat apabila diperlukan. Dengan demikian, penguatan distribusi harus mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi infrastruktur, dan kebutuhan konsumsi setempat.

Keberhasilan penguatan armada distribusi BBM perlu diukur melalui manfaat yang dirasakan masyarakat. Ketersediaan BBM di SPBU, berkurangnya risiko keterlambatan pasokan, serta terjaganya kelancaran aktivitas ekonomi menjadi indikator penting yang perlu dipantau secara konsisten. Transparansi informasi mengenai kondisi stok dan perkembangan distribusi juga diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.

Sinergi pemerintah, Pertamina, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting untuk mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan. Melalui penambahan armada, penguatan cadangan, pembenahan jalur logistik, dan peningkatan koordinasi, Indonesia dapat memperkuat kesiapan menghadapi berbagai tantangan distribusi. Penguatan armada distribusi BBM dengan demikian bukan sekadar langkah teknis, melainkan bagian dari komitmen strategis untuk menjaga pasokan energi, melindungi aktivitas ekonomi, serta memastikan kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri tetap terpenuhi.

)* Pemerhati Migas/Energi

Oleh: Sjaichul Anwari)*

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebutuhan strategis yang menopang mobilitas masyarakat, kelancaran logistik, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Ketersediaannya berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari, mulai dari perjalanan pekerja hingga distribusi bahan pangan ke pasar dan pusat perdagangan.

Di tengah ketidakpastian geopolitik dan tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, menjaga pasokan energi membutuhkan perencanaan yang menyeluruh. Persediaan nasional yang mencukupi harus disertai sistem distribusi yang tangguh agar masyarakat di perkotaan, wilayah kepulauan, dan daerah terpencil memperoleh akses BBM secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional tetap aman di tengah dinamika global. Menurut dia, pada 19 Oktober 2026 cadangan Pertalite diperkirakan mencukupi kebutuhan selama 16–18 hari, sedangkan BBM beroktan lebih tinggi dan solar tersedia untuk lebih dari 20 hari.

Kepastian tersebut memberikan dasar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas energi sambil mengantisipasi potensi gangguan rantai pasok internasional. Meski demikian, kecukupan cadangan nasional perlu diterjemahkan menjadi ketersediaan di setiap daerah melalui pengaturan pengiriman, pemantauan konsumsi, dan penanganan hambatan distribusi secara cepat.

Pengalaman di Bali memperlihatkan bahwa persoalan BBM dapat muncul ketika distribusi mengalami hambatan, meskipun persediaan di tingkat terminal masih tersedia. Kondisi cuaca yang menghambat kapal pengangkut, keterbatasan armada, dan lonjakan permintaan dapat menimbulkan antrean di SPBU sehingga pengelolaan rantai pasok harus memperhatikan situasi nyata di lapangan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa Pertamina memperkuat penyaluran melalui penambahan mobil tangki dan awak, peningkatan pasokan, serta perpanjangan jam operasional SPBU. Ia pun mengungkapkan bahwa langkah tersebut mencakup penambahan armada distribusi di Bali dari 108 menjadi 465 unit, pengoperasian terminal selama jam pelayanan yang diperpanjang, serta pembukaan 66 SPBU selama 24 jam.

Upaya itu menunjukkan bahwa keandalan distribusi membutuhkan kemampuan menyesuaikan sumber daya dengan kebutuhan setiap wilayah. Pertamina perlu memastikan pengiriman dari terminal menuju SPBU berlangsung tepat waktu, sekaligus menyusun prioritas berdasarkan tingkat konsumsi, kapasitas penyimpanan, dan kondisi akses transportasi.

Tantangan distribusi semakin besar ketika BBM harus dikirim melalui jalur laut, sungai, atau jalan yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Karena itu, pemerataan layanan memerlukan perencanaan logistik yang memperhitungkan cuaca, kesiapan pelabuhan, ketersediaan kendaraan tangki, dan cadangan operasional di wilayah yang jauh dari pusat distribusi.

Dalam situasi antrean panjang, koordinasi aparat keamanan juga dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan memastikan kendaraan pengangkut dapat menjangkau SPBU tanpa hambatan berarti. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal Polisi Aries Syahbudin menginstruksikan jajaran lalu lintas memperkuat koordinasi dengan Pertamina, mengatur kepadatan di sekitar SPBU, dan membantu menyampaikan informasi mengenai ketersediaan BBM.

Aries menerangkan bahwa langkah tersebut juga mencakup penyiapan posko sementara di SPBU yang mengalami kepadatan serta koordinasi agar kendaraan pengangkut BBM memperoleh prioritas penyeberangan sesuai ketentuan. Kehadiran polisi di lapangan dapat membantu mengurangi kemacetan dan memberikan kepastian informasi kepada warga yang membutuhkan bahan bakar.

Namun, komunikasi publik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan distribusi agar masyarakat tidak mengambil keputusan berdasarkan kabar yang belum terverifikasi. Informasi resmi mengenai SPBU yang masih memiliki stok, jadwal pengiriman, dan perkembangan pemulihan layanan dapat membantu mengurangi pembelian berlebihan yang justru memperpanjang antrean.

Pemerintah juga perlu memperkuat evaluasi distribusi secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan, dan pengelola transportasi. Data konsumsi serta laporan kendala di lapangan dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan armada tambahan, memperbaiki jalur pengiriman, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan di daerah yang rentan mengalami gangguan.

Ketahanan BBM perlu dipahami sebagai kemampuan menjamin pasokan sekaligus memastikan bahan bakar sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Sinergi pemerintah, Pertamina, Polri, dan pemerintah daerah harus dijalankan secara konsisten agar persoalan distribusi dapat diatasi tanpa mengganggu aktivitas ekonomi maupun mobilitas warga.

Pengawasan distribusi juga perlu didukung keterbukaan informasi mengenai ketersediaan stok dan jadwal penyaluran, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami keterlambatan pasokan. Informasi yang akurat dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan, mencegah pembelian berlebihan, serta menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap ketersediaan BBM.

Keberhasilan kebijakan energi terlihat ketika masyarakat dapat memperoleh BBM secara wajar, distribusi berjalan tertib, dan daerah terpencil mendapatkan perhatian yang setara. Dengan cadangan yang terjaga, pengiriman yang responsif, serta informasi yang transparan, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan energi tetap menjadi penopang kehidupan nasional.

Selain itu, penguatan ketahanan energi perlu didukung oleh sistem pemantauan distribusi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pertamina. Pemanfaatan data stok secara berkala dapat membantu mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan lebih awal, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum terjadi antrean panjang. Dengan perencanaan yang adaptif dan koordinasi yang berkelanjutan, upaya menjaga ketersediaan BBM diharapkan semakin efektif dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia.

)* Pengamat Energi Terbarukan

Papua — Tokoh adat Papua mengecam aksi penembakan terhadap tiga warga sipil yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma adat, serta upaya mewujudkan keamanan dan kedamaian di Tanah Papua.

Ondoafi Kampung Sabron Yaru, Nikodemus Yaboisembut, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh perlindungan dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui ancaman penembakan maupun tindakan kekerasan lainnya.

“Kami mengutuk aksi penembakan tersebut karena tidak manusiawi. Aparat pemerintah hadir di Papua untuk membantu masyarakat melalui program-program pemerintah yang dibawa. Karena itu, para tokoh adat harus menjadi payung bagi kehadiran aparat pemerintah di tengah masyarakat,” ujar Nikodemus.

Ia juga mengajak para tokoh adat untuk berperan aktif menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, tokoh adat memiliki kedudukan penting dalam mengedepankan nilai-nilai perdamaian, meredam potensi konflik, serta mendorong masyarakat menyelesaikan persoalan melalui cara-cara yang damai.

Senada dengan itu, Ondoafi Kampung Kwadeware, Nikson Marweri, menyayangkan terjadinya penembakan terhadap tiga warga sipil tersebut. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar aktivitas warga dapat berlangsung dengan tenang.

Nikson juga meminta kepolisian meningkatkan patroli di wilayah yang membutuhkan penguatan pengamanan. Langkah tersebut, menurutnya, diperlukan untuk mencegah terulangnya kekerasan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Deiyai, Bernard Pekei, mengimbau masyarakat adat di 67 desa atau kampung di wilayahnya agar turut menjaga situasi tetap kondusif dan mendukung program pemerintah pusat.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat adat untuk mendukung program pemerintah pusat serta menjaga keamanan dan ketertiban di daerah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama menciptakan Kabupaten Deiyai yang aman dan damai,” kata Bernard.

Para tokoh adat tersebut berharap seluruh elemen masyarakat mengedepankan dialog, memperkuat kepedulian terhadap sesama, serta bersama-sama menjaga Papua agar tetap aman dan damai. Perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut.

Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dinilai telah menunjukkan kemajuan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Termasuk, memperkuat ketahanan pangan hingga memperluas akses pendidikan dan kesehatan.

Guru Besar Universitas Yarsi Prof. Perdana Wahyu Santosa mengatakan dari sisi perekonomian, stabilitas makro Indonesia luar biasa. Pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III mencapai 5,29 persen, dan itu merupakan capaian yang sangat tinggi sekalipun dibandingkan dengan negara maju ataupun negara-negara ASEAN.

”Hal ini tentu akan menjaga optimisme dan kestabilan masyarakat, karena setelah stabilitas makro bisa dijaga, kita bisa melihat dampaknya terhadap sektor-sektor ekonomi di bawahnya,” katanya saat menjadi narasumber dalam acara dialog di salah satu stasiun TV swasta di Jakarta, Rabu (21/10) petang.

Ditambahkannya bahwa dari sisi inflasi, angka 3,85 persen merupakan tingkat inflasi yang sangat terjaga. Sekalipun ada imported inflation akibat gangguan logistik global, kondisi perekonomian kita dari sisi inflasi dan pertumbuhan PDB masih cukup baik sekali.

”Gangguan logistik global memang memberikan dampak terhadap kenaikan harga, tetapi itu bisa diredam dengan berbagai kebijakan ekonomi,” jelasnya.

Oleh karena itu, ke depannya, yang paling penting adalah menjaga stabilitas politik, kepastian hukum, dan optimisme ekonomi. Optimisme ini akan membentuk ekspektasi yang rasional sehingga Indeks Keyakinan Konsumen bisa terus berada di atas angka 100.

”Kondisi global yang sangat tidak menentu mau tidak mau akan berdampak kepada perekonomian negara kita, baik langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.

Di tempat yang sama, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Presiden Prabowo, merupakan bagian dari skema untuk menyejahterakan rakyat Indonesia dari hulu ke hilir. Ini adalah bagian dari fondasi dasar untuk memastikan bangsa ini berada di arah yang tepat dan baik.

”Saya melihat yang paling penting adalah bagaimana grand design pemerintahan Prabowo–Gibran ini dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” ucap Ujang.

Ujang juga menambahkan bahwa program-program Presiden Prabowo saling terhubung, mulai dari MBG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Cek Kesehatan Gratis.

”Kalau masyarakat mengalami stunting, ada MBG; kalau orang miskin tidak punya akses pendidikan, ada Sekolah Rakyat; dan anak-anak cerdas diberikan kesempatan melalui Sekolah Garuda,” lanjutnya.

Menurutnya, MBG harus mengutamakan orang-orang miskin di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Program ini harus terfokus ke sana agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan

”MBG bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi ekonomi di sekitar dapur, bahkan di desa, juga berputar,” pungkasnya. [*]

Jakarta – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi Prof. Perdana Wahyu Santosa mengatakan ketahanan ekonomi nasional saat ini baik. Hal tersebut ditopang dengan stabilitas politik, kepastian hukum dan optimisme publik yang baik juga.

“Dengan adanya stabilitas Politik saat ini, kemudian disusul kepastian hukum yang baik, serta optimisme publik menjadi kunci terciptanya ketahanan ekonomi nasional yang baik juga”, ujar Guru Besar FEB Universitas Yarsi Prof. Perdana Wahyu Santosa saat dialog disalah satu stasiun televisi swasta nasional di Jakarta, rabu, 21/10/2026.

Menurutnya ketahanan ekonomi nasional yang baik saat ini tidak dapat berdiri sendiri. Politik yang stabil, penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan opini publik yang positif memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia.

“yang paling penting adalah menjaga stabilitas politik, kepastian hukum, dan optimisme ekonomi. Optimisme ini akan membentuk ekspektasi yang rasional sehingga Indeks Keyakinan Konsumen bisa terus berada di atas angka 100,” tuturnya.

Lebih lanjut Prof Perdana mengungkapkan stabilitas makro ekonomi Indonesia luar biasa. Pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III mencapai 5,29 persen, dan itu merupakan capaian yang sangat tinggi sekalipun dibandingkan dengan negara maju ataupun negara-negara ASEAN.

“Dari sisi inflasi, angka 3,85 persen yang capai saat ini merupakan tingkat inflasi yang sangat terjaga. Sekalipun ada imported inflation akibat gangguan logistik global, kondisi perekonomian kita dari sisi inflasi dan pertumbuhan PDB masih cukup baik sekali”, jelasnya.

“Gangguan logistik global memang memberikan dampak terhadap kenaikan harga, tetapi itu bisa diredam dengan berbagai kebijakan ekonomi. Otoritas moneter dan pemerintah masih mampu menjaga inflasi kita pada jalur yang cukup terkendali”, kata Guru Besar Ekonomi.

Sementara, Prof Perdana menyebutkan daya beli masyarakat untuk konsumsi berada di atas 5,8 persen. Hal ini tentu akan menjaga optimisme dan kestabilan masyarakat, karena setelah stabilitas makro bisa dijaga, kita bisa melihat dampaknya terhadap sektor-sektor ekonomi di bawahnya.

Pengamat GREAT Institute Prof Perdana Wahyu menjelaskan investasi Indonesia yang diumumkan Pak Rosan telah mencapai Rp1.575 triliun, atau sekitar 75 persen dari target tahun 2026.

“Capaian itu juga sekitar 7 persen di atas tahun lalu, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional,” ucapnya.

Ditambahkannya ketika investor asing masuk dan melakukan industrialisasi serta hilirisasi, tentu itu akan berdampak positif kepada perekonomian kita.

“Masuknya investasi dalam bentuk mata uang asing juga memberikan sisi positif di tengah perubahan nilai tukar rupiah”, pungkasnya.

Prof Perdana juga menilai program Makan Bergizi Gratis sekarang serapannya sudah sekitar Rp150 triliun. Berarti ada uang sekitar Rp150 triliun yang berputar dalam ekonomi kerakyatan, di akar rumput, dan itu sudah sedikit banyak menggerakkan perekonomian pedesaan.

“Program MBG juga menciptakan berbagai lapangan kerja dan banyak vendor kebutuhan pokok. Permintaan telur, ayam, daging, sayuran, dan bahan pangan lainnya akan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian, khususnya di pedesaan”, tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan program – program pemerintahan Prabowo – Gibran saat ini sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.

“Saya melihat yang paling penting adalah bagaimana grand design pemerintahan Pak Prabowo–Gibran ini dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Saya melihat apa yang dilakukan Pak Presiden adalah bagian dari skema untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki pendidikan Indonesia”, imbuh Ujang.

Ia menilai apa yang dilakukan Presiden, capaian-capaian itu, merupakan bagian dari skema untuk menyejahterakan rakyat Indonesia dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Ini adalah bagian dari fondasi dasar untuk memastikan bangsa ini berada di arah yang tepat dan baik.

“Musuh kita ini apa? Kemiskinan dan kebodohan. Pak Prabowo turun tangan di sini, intervensi negara ada di sini, terbukti anak-anak yang kurang mampu diasramakan, disekolahkan, dan gratis,” ujarnya.

Lanjutnya, ada Sekolah Garuda, bagaimana anak-anak yang pintar dan cerdas bisa kuliah di kampus-kampus terbaik. Lalu ada MBG, ekonomi masyarakat kelas bawah sudah mulai terlihat terangkat, dan Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi bagian dari skema memperbaiki ekonomi rakyat

“Program Makan Bergizi Gratis ini sebenarnya menjadi wajah dari Bapak Presiden, menjadi wajah dari pemerintah. Program ini sudah direalisasikan sesuai dengan janji Bapak Presiden, tetapi kalau ada kekurangan, tentu harus diperbaiki”, tuturnya.

“MBG bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi ekonomi di sekitar dapur, bahkan di desa, juga berputar. Pekerja-pekerja yang tadinya menganggur mendapatkan pekerjaan, emak-emak yang tadinya tidak punya pekerjaan ikut turut membantu,” tutup Ujang.

Di tengah turbulensi global, stabilitas Makro Ekonomi Indonesia tetap terjaga, capaian ini lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara dan negara tetangga ASEAN.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Ekonomi GREAT Institute Prof. Perdana Wahyu Santosa saat menjadi narasumber dalam sebuah dialog yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional pada Rabu 21/10/2026).

Prof. Perdana Wahyu Santosa mengatakan Indonesia memiliki stabilitas Makro ekonomi yang sangat baik, di kuartal III mencapai 5,29 persen, pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding negara maju dan ASEAN.

“dari sisi perekonomian, stabilitas makro kita luar biasa. Pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III mencapai 5,29 persen, dan itu merupakan capaian yang sangat tinggi sekalipun dibandingkan dengan negara maju ataupun negara-negara ASEAN” katanya.

Lebih lanjut Prof. Perdana menyampaikan inflasi di angka 3,85 persen merupakan tingkat inflasi yang sangat terjaga. Sekalipun ada imported inflation akibat gangguan logistik global, kondisi perekonomian kita dari sisi inflasi dan pertumbuhan PDB masih cukup baik sekali.

Otoritas moneter dan pemerintah masih mampu menjaga inflasi kita pada jalur yang cukup terkendali. “Daya beli masyarakat untuk konsumsi berada di atas 5,8 persen. Hal ini tentu akan menjaga optimisme dan kestabilan masyarakat,” ujarnya.

Sementara Investasi kita mencapai Rp1.575 triliun, atau sekitar 75 persen dari target tahun 2026. Capaian itu juga sekitar 7 persen di atas tahun lalu, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

“Ketika investor asing masuk dan melakukan industrialisasi serta hilirisasi, tentu itu akan berdampak positif kepada perekonomian kita” katanya.

Kedepan yang paling penting adalah menjaga stabilitas politik, kepastian hukum, dan optimisme ekonomi.

​JAKARTA — Pengamat Ekonomi GREAT Institute, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menyatakan bahwa sinergi antara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian di tingkat pedesaan.

Kolaborasi kedua program ini dinilai menjadi instrumen efektif dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dari akar rumput.

​”Penyerapan anggaran program MBG yang telah mencapai sekitar Rp150 triliun terbukti berhasil memutar roda perekonomian desa melalui penciptaan lapangan kerja dan kebutuhan vendor lokal,” kata Prof Perdana dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun TV Swasta di Jakarta (21/10).

​”Multiplier effect MBG di pedesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan, serta lebih sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat desa. Jika dikombinasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih, program ini memiliki potensi yang sangat bagus bagi perekonomian masyarakat,” ujar Prof. Perdana.

​Menurutnya, pengaktifan awal sekitar 15.000 hingga 20.000 Koperasi Desa Merah Putih dapat memosisikan koperasi sebagai rantai pasok dan sumber logistik utama MBG.

Sinergi ini tidak hanya menjamin kelancaran pasokan bahan pangan lokal, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dan berdaya saing.

​Ia menambahkan, perbaikan tata kelola, pengurangan risiko operasional, serta mitigasi risiko keracunan menjadi kunci penting agar program MBG dapat terus berjalan optimal sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Politik Ujang Komarudin, mengatakan bahw Program Makan Bergizi Gratis menjadi wajah dari Bapak Presiden.

MBG bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi ekonomi di sekitar dapur, bahkan di desa, juga berputar.

“Pekerja-pekerja yang tadinya menganggur mendapatkan pekerjaan, emak-emak yang tadinya tidak punya pekerjaan ikut turut membantu,” katanya.

Dirinya menambahkan jangan sampai program yang sudah tercipta dengan baik justru tidak diketahui oleh masyarakat atau manfaatnya tidak bisa dirasakan.

Dirinya optimistis bahwa ini adalah momentum terbaik dari kepemimpinan Prabowo–Gibran.

​Di tengah ketidakpastian global dan guncangan eksternal, ketahanan ekonomi berbasis desa yang ditopang oleh stabilitas makroekonomi nasional, diyakini akan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan ekonomi Indonesia ke depan. [-RWA]

Oleh: Rania Maemona Ghina *)

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk menelaah arah transformasi ekonomi Indonesia dalam lanskap global yang semakin kompleks. Ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, dan tekanan daya beli menuntut kebijakan yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga ketahanan struktural. Dalam konteks tersebut, stabilitas makroekonomi, peningkatan investasi, dan penguatan perlindungan sosial menjadi dimensi penting dalam mengevaluasi perkembangan perekonomian nasional.

Pembangunan ekonomi membutuhkan keseimbangan antara ekspansi produksi dan pemerataan manfaat. Pertumbuhan berkelanjutan tidak cukup ditopang konsumsi domestik, melainkan memerlukan peningkatan produktivitas, investasi bernilai tambah, serta kapasitas fiskal memadai. Kerangka inilah yang relevan untuk membaca arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengapresiasi upaya pemerintah merealisasikan agenda Asta Cita dan berbagai program prioritas. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan harus dibuktikan melalui implementasi dan tata kelola efektif. Menurutnya, komunikasi publik, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta pemerataan manfaat pembangunan masih membutuhkan perhatian.

Ujang juga menilai pemerintah menunjukkan kesediaan melakukan pembenahan terhadap sejumlah program prioritas. Respons terhadap kritik, penguatan pengawasan, dan perbaikan tata kelola menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menilai ketahanan fundamental ekonomi Indonesia tercermin melalui stabilitas sejumlah indikator makroekonomi. Pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026 menunjukkan kemampuan perekonomian mempertahankan ekspansi di tengah ketidakpastian global.

Dalam analisisnya, Perdana juga menyoroti inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,06 persen. Perkembangan tersebut mengindikasikan relatif terjaganya aktivitas ekonomi domestik, meskipun penguatan daya beli tetap membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Ketahanan eksternal turut menjadi penopang stabilitas. Cadangan devisa sebesar US$146,3 miliar pada September 2026 dan surplus perdagangan barang US$7,25 miliar sepanjang Januari–Agustus menunjukkan kapasitas ekonomi nasional menghadapi tekanan global. Namun, volatilitas nilai tukar, tekanan pasar modal, dan defisit fiskal tetap menjadi faktor risiko yang perlu dikelola secara hati-hati.

Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan pertumbuhan, tetapi juga kemampuan menjaga keseimbangan eksternal, stabilitas harga, dan kesinambungan fiskal. Dengan demikian, konsolidasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar sekaligus memperluas manfaat pembangunan.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan upaya penataan sumber pertumbuhan menuju perekonomian lebih berdaulat. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada 2025, disusul penguatan aktivitas ekonomi sepanjang 2026, dinilainya mencerminkan ketahanan ekonomi domestik menghadapi tekanan eksternal.

Bambang juga menyoroti realisasi investasi semester pertama 2026 sebesar Rp1.010,6 triliun, termasuk Rp300,1 triliun investasi hilirisasi. Penguatan industri pengolahan menjadi langkah strategis meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional, memperdalam struktur industri, serta mendorong transfer teknologi dan produktivitas tenaga kerja.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen, sementara tingkat kemiskinan pada Maret tercatat 8,07 persen dan pengangguran terbuka pada Mei sebesar 4,65 persen. Indikator tersebut dipandang sebagai perkembangan positif dalam agenda pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Aditya Laksmana, menjelaskan bahwa pemerintah menyadari adanya kesenjangan antara indikator makroekonomi dan pengalaman ekonomi rumah tangga. Konsumsi domestik yang berkontribusi sekitar 53 persen terhadap perekonomian menjadi alasan pentingnya stimulus fiskal, bantuan sosial, serta penguatan pelayanan dasar untuk menjaga daya beli.

Aditya juga memaparkan investasi hingga September 2026 mencapai sekitar Rp1.500 triliun dengan penyerapan lebih dari dua juta tenaga kerja. Secara kumulatif sejak akhir 2024, realisasi investasi disebut mencapai Rp3.500 triliun. Pemerintah memandang hilirisasi sebagai instrumen memperbesar nilai tambah domestik sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Dari perspektif ekonomi pembangunan, investasi produktif merupakan prasyarat peningkatan kapasitas produksi jangka panjang. Namun, manfaatnya bergantung pada keterkaitan antarsektor, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kemampuan industri nasional berpartisipasi dalam rantai pasok. Karena itu, hilirisasi perlu berjalan bersama peningkatan keterampilan, efisiensi logistik, dan penguatan UMKM.

Pada dimensi fiskal, Aditya menyoroti pentingnya efisiensi belanja, optimalisasi penerimaan negara, dan pengendalian kebocoran sumber daya. Pemerintah juga mengkaji instrumen penguatan daya beli kelompok menengah, termasuk penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak dan perluasan pembiayaan perumahan.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan periode konsolidasi kebijakan yang menghubungkan stabilitas, industrialisasi, dan perlindungan sosial. Perkembangan indikator ekonomi memberikan landasan optimisme, sementara persoalan daya beli, pekerjaan berkualitas, dan pemerataan tetap membutuhkan penyempurnaan berkelanjutan.

Dalam tiga tahun berikutnya, tantangan utama adalah memperkuat transmisi pertumbuhan menuju kesejahteraan rumah tangga. Investasi perlu semakin terhubung dengan industri domestik, kebijakan fiskal diarahkan pada produktivitas, dan perlindungan sosial dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Kekuatan ekonomi nasional memang tidak cukup diukur melalui pertumbuhan statistik. Fondasi pembangunan berkelanjutan terletak pada kemampuan mengubah stabilitas makroekonomi menjadi produktivitas, investasi menjadi pekerjaan bermutu, dan pertumbuhan menjadi kesejahteraan yang semakin luas dirasakan masyarakat Indonesia.

*) Pemerhati Ekonomi

Oleh: Farhan Sitepu *)

Perjalanan dua tahun kepemimpinan nasional yang diusung dalam agenda pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah konsolidasi transformatif yang kian matang. Fase dua tahun ini menjadi momentum yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana artikulasi visi besar pembangunan mampu diterjemahkan secara konsisten ke dalam kebijakan konkret yang dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat luas. Melalui sudut pandang integratif antara tata kelola ekonomi dan dinamika politik, potret perjalanan ini memancarkan rasa optimisme terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional sekaligus memperkuat pijakan pertumbuhan ekonomi di tengah gelombang ketidakpastian global yang terus bergejolak.

Dari sudut pandang stabilitas dan ketahanan ekonomi makro, keberhasilan pemerintah menjaga denyut pertumbuhan nasional mendapat apresiasi signifikan. Guru Besar Ekonomi Universitas YARSI sekaligus Direktur Riset GREAT Institute, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menyoroti bahwa fondasi makroekonomi Indonesia tetap solid dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh stabil di level 5,29 persen secara tahunan pada Triwulan II 2026. Menurut analisisnya, tingkat inflasi yang terkendali pada angka 3,28 persen per September 2026 menjadi jangkar utama dalam menjaga daya beli masyarakat, yang tecermin dari tumbuhnya konsumsi rumah tangga sebesar 5,06 persen. Kondisi ini memperjelas bahwa kebijakan ekonomi pemerintah berhasil menopang konsumsi domestik sebagai motor utama penggerak ekonomi di tengah tekanan perekonomian global.

Kemandirian ekonomi eksternal juga menunjukkan daya tahan yang mengesankan melalui pengelolaan devisa dan neraca perdagangan yang disiplin. Sebagaimana disampaikan oleh Perdana Wahyu Santosa, cadangan devisa Indonesia berada pada posisi yang sangat kuat mencapai 146,3 miliar dolar AS per September 2026. Ketahanan eksternal ini diperkokoh oleh capaian neraca perdagangan barang yang mencatatkan surplus sebesar 7,25 miliar dolar AS sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Capaian ini memvalidasi bahwa efektivitas penguatan tata kelola komoditas strategis serta pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) telah berhasil memagari ekonomi nasional dari rambatan gejolak eksternal dan risiko under-invoicing yang selama ini berpotensi menggerus penerimaan negara.

Langkah percepatan pembangunan ekonomi semakin terakselerasi berkat dorongan investasi dan agenda hilirisasi yang konsisten. Akademisi ekonomi tersebut memaparkan bahwa realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2026 mencatatkan kinerja yang sangat positif, menembus angka Rp1.539,2 triliun atau setara dengan 75,4 persen dari target tahunan. Keberhasilan dalam menarik modal produktif ini dinilai sangat krusial dalam memperkuat fondasi industrialisasi nasional serta penciptaan lapangan kerja. Dampak positifnya terlihat dari indikator inklusivitas sosial, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan hingga 4,65 persen pada Mei 2026 dan angka kemiskinan menurun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.

Meskipun demikian, kewaspadaan terhadap dinamika fiskal dan pasar keuangan tetap menjadi catatan yang memerlukan mitigasi cepat dari pemerintah. Prof. Perdana menekankan pentingnya mengantisipasi tekanan defisit APBN yang berada di kisaran minus Rp319 triliun serta pergerakan nilai tukar Rupiah yang berada di level Rp17.982 per dolar AS per 20 Oktober 2026. Di samping itu, kewaspadaan pasar modal perlu diperkuat mengingat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.996,61 per 19 Oktober 2026 di tengah aksi jual bersih investor asing yang terakumulasi mencapai Rp88,19 triliun sepanjang 2026. Bagi penentu kebijakan, dinamika pasar keuangan ini menjadi pengingat penting agar sinergi kebijakan fiskal dan moneter terus diperketat guna menjaga kestabilan modal domestik.

Sementara itu, dari sudut pandang peta politik nasional, dinamika dua tahun perjalanan kepemimpinan ini mencatatkan pergerakan yang tak kalah menarik dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Penilaian terhadap kinerja dan stabilitas kepemimpinan disuarakan oleh Pengamat Politik Ujang Komarudin. Ia menilai bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan saat ini berada pada kondisi yang cukup stabil. Terdapat sinyal positif bahwa optimisme publik mulai terbangun seiring dengan keberanian pemerintah menuntaskan berbagai agenda prioritas dan melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

Sikap responsif kepemimpinan nasional dalam merespons masukan dan kritik dari masyarakat menjadi salah satu pilar utama pembentuk kepercayaan publik. Ujang menyoroti bagaimana pemerintah secara terbuka mengambil tindakan cepat untuk membenahi tata kelola pelaksanaan program-program unggulan, termasuk penanganan tegas terhadap persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis maupun perbaikan manajemen pada sektor koperasi desa. Langkah korektif yang berani dan transparan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada tataran konsep idealis atau perencanaan di tingkat elit semata, tetapi juga bertindak sigap untuk memastikan setiap eksekusi kebijakan di lapangan berjalan bersih, efisien, serta tepat sasaran.

Refleksi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran memperlihatkan fondasi pembangunan nasional yang semakin kokoh, terarah, dan berorientasi jangka panjang. Perpaduan antara ketahanan makroekonomi yang solid, capaian investasi yang impresif, serta sikap responsif dalam mengevaluasi kebijakan publik di bidang politik menjadi bukti nyata hadirnya negara secara optimal. Dengan terus menjaga keseimbangan antara kepastian regulasi, efisiensi pasar, transparansi informasi, serta mitigasi risiko pasar keuangan secara terukur, langkah percepatan pembangunan ini optimis akan terus membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang solid dan stabilitas politik yang kian matang.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi instrumen penting untuk mengentaskan kemiskinan, memperluas akses pendidikan, dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Dalam dua tahun pemerintahan, kebijakan ekonomi dan sosial diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.

Analis, sekaligus pengamat politik Indonesia, Ujang Komarudin, menilai program pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah.

“Saya melihat yang paling penting adalah bagaimana grand design pemerintahan Pak Prabowo–Gibran ini dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Saya melihat apa yang dilakukan Pak Presiden adalah bagian dari skema untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki pendidikan Indonesia,” kata Ujang dalam sebuah dialog di Stasiun Televisi Nasional Rabu (21/10).

Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Koperasi Desa Merah Putih saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ekonomi rakyat. Menurutnya, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan permintaan bahan pangan.

“MBG bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi ekonomi di sekitar dapur, bahkan di desa, juga berputar. Pekerja-pekerja yang tadinya menganggur mendapatkan pekerjaan, emak-emak yang tadinya tidak punya pekerjaan ikut turut membantu,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, Guru Besar Universitas YARSI sekaligus pengamat ekonomi GREAT Institute, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menilai stabilitas makroekonomi menjadi modal penting bagi pembangunan nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III mencapai 5,29 persen, sementara investasi telah mencapai Rp1.575 triliun atau sekitar 75 persen dari target 2026.

Perdana menilai investasi, industrialisasi, dan hilirisasi berpotensi memperluas aktivitas ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Ia juga menyoroti dampak MBG terhadap rantai pasok pangan, khususnya di wilayah pedesaan.

“Permintaan telur, ayam, daging, sayuran, dan bahan pangan lainnya akan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian, khususnya di pedesaan,” kata Perdana.

Ia menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi memperkuat distribusi logistik dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Meski demikian, kedua pengamat menekankan pentingnya tata kelola dan ketepatan sasaran. Ujang mengingatkan bahwa setiap kekurangan harus dievaluasi agar manfaat program semakin optimal.

“Kalau ada kekurangan, kita koreksi, dan kalau yang bagus, lanjutkan,” ujarnya.

Penguatan ekonomi kerakyatan, kesinambungan kebijakan, dan pelaksanaan program yang efektif dinilai menjadi kunci memperluas kesejahteraan masyarakat.