Jakarta – Pemerintah memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Skema ini ditujukan untuk mempersingkat rantai distribusi, memudahkan penebusan, serta memastikan petani memperoleh pupuk dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penyaluran melalui KDKMP memungkinkan pupuk dari PT Pupuk Indonesia langsung diterima koperasi tanpa perantara tambahan. Petani yang memenuhi ketentuan dapat menebus pupuk dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

“Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi nggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja. Semua barang-barang subsidi nanti di sini, untuk menyuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat,” ujar Zulkifli.

Untuk memastikan kesiapan layanan, pemerintah mulai memantau operasional 10.070 titik KDKMP sejak 15 Oktober 2026. Zulkifli mengatakan, pemantauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar kesiapan koperasi diperiksa langsung di lapangan.

“Pemantauan serentak merupakan tindak lanjut arahan presiden agar kesiapan koperasi dipantau dan dimonitor secara langsung di lapangan, termasuk ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional,” katanya.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menegaskan, perusahaan berkomitmen menjaga kelancaran distribusi pupuk bersubsidi melalui jaringan KDKMP. Upaya tersebut diharapkan mendekatkan layanan kepada petani sekaligus mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

“Komitmen kami adalah menjaga kelancaran penyaluran pupuk subsidi guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional,” jelas Rahmad.

Manfaat skema tersebut turut dirasakan petani di Boyolali, Jawa Tengah. Warjito, salah seorang petani setempat, mengatakan koperasi memberikan alternatif penebusan bagi petani terdaftar yang sebelumnya terkendala kepemilikan kartu tani.

“Kami dari petani merasa tertolong sekali,” ujar Warjito. Ia mengapresiasi penyediaan pupuk bersubsidi melalui KDKMP di Boyolali.

“Alhamdulillah sekali dari petani mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mendirikan KDKMP bahkan menyediakan pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Boyolali dan ini sangat menolong sekali, terima kasih,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum dan 28.240 titik telah selesai dibangun. Pemerintah mendorong percepatan operasional agar koperasi semakin mudah diakses masyarakat dan mampu mendukung kebutuhan petani di daerah. (*)

Oleh: Alexander Royce*)

Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan dan hasil panen, tetapi juga oleh seberapa mudah petani memperoleh sarana produksi dengan harga terjangkau. Karena itu, penyaluran pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) layak dilihat sebagai langkah penting untuk mendekatkan layanan ekonomi kepada masyarakat desa. Koperasi tidak sekadar menjadi tempat transaksi, melainkan dapat menjadi simpul distribusi yang memperpendek jarak antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani di lapangan.

Dampak perubahan itu terlihat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, ketiadaan kios pupuk resmi membuat petani harus pergi ke tempat lain untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Kini, KDKMP setempat menjadi titik penebusan yang lebih dekat. Pengalaman sederhana ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pangan kerap ditentukan oleh hal yang sangat praktis, seperti waktu tempuh, kemudahan prosedur, kepastian harga, dan ketersediaan barang ketika dibutuhkan.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa perusahaan mendukung penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDKMP untuk memperluas akses petani sekaligus menjaga kelancaran distribusi. Dukungan itu tidak berhenti pada pengiriman pasokan, tetapi juga mencakup edukasi dan pendampingan teknis kepada pengelola koperasi agar memahami mekanisme penebusan serta tata kelola penyaluran. Dengan demikian, koperasi yang siap beroperasi dapat menjadi bagian dari jaringan distribusi resmi, bukan sekadar gerai yang menunggu pasokan.

Dari sisi pengawasan, Pupuk Indonesia mengoptimalkan sistem i-Pubers dan Command Center untuk memantau transaksi serta pergerakan pupuk secara waktu nyata dari pabrik hingga titik layanan. Petani yang tercatat dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dapat menebus pupuk dengan menunjukkan KTP, sementara transaksi tetap didokumentasikan melalui sistem. Harga pun mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Mekanisme ini penting agar kemudahan akses berjalan seiring dengan ketepatan penerima, jumlah, jenis, tempat, waktu, mutu, dan harga pupuk.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menempatkan koperasi desa sebagai bagian dari upaya memangkas rantai distribusi dan memperluas akses masyarakat pada barang bersubsidi. Dalam peninjauan di Sidoarjo, ia menekankan peran KDKMP untuk menghadirkan layanan yang dikelola di tingkat desa, dengan dukungan pengurus koperasi dan manajer. Pupuk merupakan salah satu komoditas strategis yang dapat disediakan melalui jaringan tersebut, bersama kebutuhan lain yang relevan bagi rumah tangga desa.

Arah kebijakan ini kian penting karena pemerintah sedang mempercepat operasionalisasi koperasi. Sejak 15 Oktober 2026, pemantauan dilakukan terhadap 10.070 KDKMP di sembilan provinsi untuk memastikan kesiapan barang dan sarana operasional. Di Tambakrejo, Pupuk Indonesia menyiapkan 8,5 ton pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan koperasi menjelang musim tanam. Angka ini menjadi contoh konkret bahwa penguatan kelembagaan perlu diikuti kesiapan stok, tata kelola, dan koordinasi lintas pihak agar koperasi benar-benar berfungsi dalam kehidupan ekonomi warga.

Manfaatnya paling mudah diukur dari pengalaman petani. Mohammad Jupri, anggota Kelompok Tani Rukun Asih di Tambakrejo, merasakan proses penebusan yang lebih dekat, cepat, dan sederhana karena cukup menunjukkan KTP. Ia menebus 100 kilogram pupuk bersubsidi untuk kebutuhan usaha taninya, dengan harga sesuai HET. Sebelumnya, ketiadaan titik penebusan resmi di desa membuat akses menjadi kurang praktis. Kemudahan seperti ini berpotensi mengurangi biaya perjalanan dan waktu yang harus dialokasikan petani, sehingga perhatian mereka dapat lebih tercurah pada pengolahan lahan.

Pengalaman serupa disampaikan petani lain, Abd. Munib, yang menebus pupuk Urea dan NPK Phonska masing-masing 300 kilogram. Lokasi yang lebih dekat dan prosedur sederhana membantu petani memenuhi kebutuhan sarana produksi. Di Boyolali, petani Warjito juga menilai koperasi menambah akses penebusan pupuk bagi petani terdaftar, termasuk kelompok yang sebelumnya menghadapi hambatan karena tidak memiliki kartu tani. Ragam pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa layanan yang mudah dijangkau dapat menjadi jembatan penting antara program subsidi dan kebutuhan riil di desa.

Meski demikian, keberadaan koperasi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan distribusi. Pengelola harus menjaga akuntabilitas transaksi, memastikan stok tersedia sesuai kebutuhan, menyampaikan informasi kuota secara jelas, dan mencegah harga melampaui ketentuan. Pemerintah juga perlu menjaga pendampingan serta membuka saluran pengaduan agar setiap masalah di lapangan cepat ditangani. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah bangunan atau koperasi yang diresmikan, tetapi dari konsistensi layanan yang dirasakan petani sepanjang musim tanam.

Dalam konteks itu, Koperasi Merah Putih menjadi relevan ketika mampu membuktikan manfaat sehari-hari, bukan hanya membawa nama program. Pupuk bersubsidi yang lebih dekat, prosedur yang sederhana, harga yang terjaga, dan pengawasan digital dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pangan. Jika pemerintah, Pupuk Indonesia, pengurus koperasi, dan kelompok tani terus bekerja bersama, KDKMP berpeluang berkembang menjadi infrastruktur ekonomi desa yang produktif. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun ketahanan pangan dari akar rumput, dengan menempatkan petani sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan negara.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Antonius Utomo

Penguatan Koperasi Merah Putih membuka peluang bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi dengan lebih mudah melalui layanan yang semakin dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa, meningkatkan efisiensi distribusi sarana produksi pertanian, serta mendukung produktivitas petani dan ketahanan pangan nasional. Kehadiran koperasi diharapkan mampu memperkuat hubungan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di sektor pertanian.

Bagi petani, pupuk merupakan kebutuhan penting untuk menunjang pertumbuhan tanaman dan menjaga keberlangsungan produksi. Ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan dan waktu pemupukan membantu petani merencanakan kegiatan usaha tani secara lebih efektif. Karena itu, perluasan akses terhadap pupuk bersubsidi menjadi langkah strategis untuk mendukung produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Koperasi Merah Putih berpotensi mendekatkan pelayanan distribusi pupuk kepada petani, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap titik penjualan resmi. Dengan pengelolaan profesional, petani diharapkan memperoleh informasi lebih mudah mengenai ketersediaan pupuk, mekanisme penebusan, dan ketentuan harga. Kedekatan layanan ini juga berpotensi menghemat waktu serta biaya perjalanan sehingga petani dapat lebih fokus menjalankan kegiatan produksi.

Penyiapan 8,5 ton pupuk bersubsidi untuk koperasi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi contoh upaya memperkuat kesiapan distribusi pupuk di tingkat desa menjelang musim tanam. Langkah ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara penyedia pupuk dan pengelola koperasi untuk memastikan kebutuhan petani dapat dilayani dengan baik. Kesiapan pasokan tersebut juga perlu diikuti pemetaan kebutuhan agar penyaluran sesuai dengan kebutuhan riil petani.

Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Yehezkiel Adiperwira, menyampaikan dukungan terhadap pemanfaatan koperasi sebagai saluran distribusi yang mendekatkan pupuk kepada petani. Upaya tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh sarana produksi pertanian melalui pelayanan yang lebih mudah dijangkau, dengan tetap memperhatikan ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi.

Kemudahan akses juga perlu disertai prosedur penebusan yang tertib. Petani yang memenuhi persyaratan dapat menebus pupuk sesuai data penerima dan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Penggunaan KTP dan pencatatan melalui sistem i-Pubers, sesuai mekanisme yang berlaku, mendukung administrasi penyaluran agar lebih teratur. Harga pupuk bersubsidi juga harus mengikuti harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sehingga perluasan layanan memberikan kepastian bagi petani.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan bahwa Pupuk Indonesia mendukung penuh penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP yang mendekatkan akses pupuk bagi petani. Dukungan tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan koperasi dalam memperkuat pelayanan kebutuhan pertanian. Sinergi ini perlu diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab yang jelas dan evaluasi pelaksanaan secara berkala.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, pengawasan distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga ketepatan penyaluran. Pemantauan melalui Command Center dapat mendukung pengawasan pergerakan pupuk dari fasilitas produksi hingga titik distribusi. Sistem tersebut membantu mengidentifikasi kendala yang memerlukan tindak lanjut. Prinsip tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima perlu terus dijaga agar pupuk bersubsidi benar-benar memberikan manfaat bagi petani yang berhak.

Agar peran koperasi berjalan optimal, penguatan kapasitas pengurus juga perlu mendapat perhatian. Pengelola harus memahami administrasi, pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan ketentuan distribusi. Koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, kelompok tani, serta penyedia pupuk dapat membantu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan pertanian setempat. Pendataan berkala juga diperlukan karena kebutuhan pupuk berbeda menurut jenis komoditas, luas lahan, dan musim tanam.

Lebih jauh, Koperasi Merah Putih berpotensi berkembang menjadi pusat pelayanan ekonomi masyarakat desa. Selain mendukung akses pupuk, koperasi dapat memperluas layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan pengelola, termasuk membantu menghubungkan petani dengan sarana produksi lainnya serta pemasaran hasil panen. Pengembangan fungsi tersebut dapat memperkuat efisiensi usaha tani sekaligus membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

Dari sisi jangka panjang, keberadaan Koperasi Merah Putih juga dapat mendorong penguatan kemandirian petani dalam mengelola usaha tani. Akses pupuk yang lebih dekat, informasi yang terbuka, serta pelayanan yang terorganisasi membantu petani menyusun perencanaan produksi dan memperhitungkan biaya usaha secara lebih baik. Apabila dikelola secara konsisten, koperasi dapat menjadi mitra strategis petani dalam menghadapi tantangan produksi, menjaga keberlanjutan usaha, dan meningkatkan daya saing sektor pertanian di tingkat desa.

Keberhasilan program ini perlu diukur melalui kemudahan memperoleh pupuk, ketepatan penyaluran, kepatuhan terhadap harga, dan peningkatan kualitas pelayanan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan memperbaiki pelaksanaan program. Dengan dukungan pasokan, tata kelola profesional, serta pengawasan berkelanjutan, Koperasi Merah Putih berpeluang menjadi penghubung penting antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani. Penguatan peran koperasi diharapkan dapat mendukung produktivitas pertanian, memperkuat ekonomi desa, dan menjaga ketahanan pangan nasional.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi internasional. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga stabilitas rupiah, serta mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara ketiga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, termasuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, di Bangkok, Thailand.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional melalui perluasan skema Local Currency Transaction (LCT). Mekanisme ini memungkinkan transaksi lintas negara menggunakan mata uang masing-masing mitra sehingga dapat mengurangi risiko akibat fluktuasi nilai tukar global.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih efisien sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha Indonesia. Penggunaan mata uang lokal juga berpotensi menekan biaya konversi valuta asing dan mendukung stabilitas pasar keuangan domestik.

Destry menegaskan dukungan Bank Indonesia terhadap pengembangan sistem pembayaran internasional yang semakin terintegrasi.

“Kami mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Perbaikan ini akan memberi manfaat bagi dunia usaha, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mendorong inklusi keuangan,” ujar Destry.

Sejalan dengan langkah tersebut, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri turut mendorong pelaku usaha mengoptimalkan transaksi mata uang lokal. Pemanfaatan LCT dinilai dapat meningkatkan efisiensi perdagangan dan memperkuat posisi produk Indonesia di pasar internasional.

Bank Indonesia juga memperluas kerja sama LCT dengan tujuh negara mitra, yakni Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Kerja sama tersebut diharapkan memperluas penggunaan rupiah dalam aktivitas ekonomi lintas negara.

Pemerintah menyadari pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan infrastruktur keuangan untuk memastikan implementasi transaksi mata uang lokal berjalan optimal. Perbedaan karakteristik pasar keuangan antarnegara menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui koordinasi internasional.

Selain memperkuat kerja sama moneter, pemerintah bersama BI terus mengembangkan pembayaran digital lintas negara, termasuk QRIS, guna memperluas inklusi keuangan dan mendukung UMKM.

Sinergi kebijakan tersebut diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas rupiah secara berkelanjutan. (*)

Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Di tengah ketidakpastian global dan tekanan pasar keuangan internasional, koordinasi kedua lembaga menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan investor, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen kebijakan.

“Kita tetap optimis melihat ekonomi kita ini. Kami akan all out menjaga stabilitas dari nilai tukar kita,” ujar Destry.

Destry juga menekankan bahwa upaya stabilisasi rupiah tidak hanya bergantung pada suku bunga.

“Sekarang tentunya untuk kita mendorong ekspor, tentu itu kita harus berdiskusi dengan pemerintah kira-kira komoditas unggulan apa yang bisa kita dorong ke depan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan sektor riil, khususnya untuk meningkatkan ekspor serta memperkuat pasokan devisa nasional.

Dalam menghadapi dinamika pasar keuangan, Destry menegaskan bahwa “keputusan suku bunga akan bergantung pada data” sehingga kebijakan moneter dapat disesuaikan dengan perkembangan inflasi, nilai tukar, dan kondisi ekonomi.

Pendekatan tersebut sekaligus menjaga kredibilitas BI dalam menjalankan mandat stabilitas moneter secara terukur.

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan APBN tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga ketahanan ekonomi.

“Indonesia telah sangat kredibel dalam 20–25 tahun terakhir,” ujar Suahasil.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Suahasil menyatakan bahwa APBN harus mampu menjalankan fungsi pembangunan dan perlindungan masyarakat. Ia menegaskan, “APBN-nya menumbuhkan, APBN-nya melindungi masyarakat, APBN-nya harus bisa dipercaya.”

Menurutnya, kredibilitas fiskal merupakan modal penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi nasional.

“APBN harus dijalankan dengan cukup fleksibel, karena harus bisa beradaptasi dengan yang namanya kondisi dunia yang berubah,” ujarnya.

Fleksibilitas tersebut diperlukan agar pemerintah mampu merespons gejolak geopolitik, perubahan harga komoditas, dan tantangan ekonomi global tanpa mengabaikan kesehatan fiskal.

Sinergi pemerintah dan BI menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas rupiah dan memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia. Melalui kebijakan yang terkoordinasi, pengelolaan APBN yang kredibel, serta langkah stabilisasi moneter yang konsisten, Indonesia terus memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global.

Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor.

Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik.

Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal.

Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.

Rosan memaparkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus memacu masuknya investasi di sektor hilirisasi pertambangan, perkebunan, dan energi terbarukan yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menghasilkan devisa ekspor baru bagi negara. Peningkatan fasilitas perizinan berusaha yang terintegrasi secara digital (Online Single Submission) dan jaminan kepastian hukum memberikan kenyamanan bagi para investor untuk merealisasikan komitmen investasinya, sehingga arus modal masuk tidak hanya bertumpu pada pasar keuangan yang sensitif, melainkan pada sektor riil yang menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, percepatan fasilitasi investasi hilirisasi di luar Pulau Jawa terus diperluas guna mendorong pemerataan struktur pertumbuhan ekonomi antardaerah. Penguatan rantai pasok lokal yang menghubungkan industri skala besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah menjamin bahwa dampak ekonomi dari masuknya modal asing dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

Langkah pemerintah dalam menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan Rupiah merupakan manifestasi nyata dari komitmen menjaga kedaulatan dan stabilitas ekonomi bangsa. Pengelolaan fiskal yang prudent, dorongan investasi sektor riil yang berkelanjutan, penguatan cadangan devisa hasil ekspor, serta penjagaan daya beli masyarakat adalah rangkaian pilar terpadu yang saling mengokohkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa roda pembangunan nasional tetap berputar stabil, kesejahteraan rakyat terlindungi, dan perekonomian Indonesia terus melaju pesat.

*) Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

*) Oleh : Jems Andrian

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi untuk memperkuat ketahanan rupiah serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya risiko geopolitik, dan perubahan arus perdagangan internasional yang dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar. Melalui skema Local Currency Transaction (LCT), pelaku usaha Indonesia dapat menyelesaikan transaksi dengan negara mitra menggunakan mata uang masing-masing tanpa selalu bergantung pada dolar AS sebagai perantara. Langkah tersebut diharapkan membuat aktivitas perdagangan lebih efisien sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti menegaskan pentingnya memperluas transaksi mata uang lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Dalam rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia pada 12–18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand, BI menyoroti bahwa ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, ancaman siber, dan gejolak pasar keuangan masih menjadi tantangan perekonomian dunia. Penggunaan mata uang lokal dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara ketiga dan menekan paparan terhadap perubahan nilai tukar global. Dengan demikian, perluasan kerja sama transaksi lokal tidak sekadar berkaitan dengan metode pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menjaga ruang gerak ekonomi Indonesia di tengah persaingan dan ketidakpastian internasional.

Perkembangan transaksi mata uang lokal menunjukkan hasil yang semakin nyata. Berdasarkan keterangan Destry, nilai transaksi menggunakan mata uang lokal Indonesia dengan negara mitra mencapai US$49,42 miliar hingga Agustus 2026, meningkat dibandingkan total US$25,74 miliar sepanjang 2025. Kerja sama tersebut mencakup sejumlah mitra dagang penting, seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. BI juga membuka peluang perluasan kerja sama dengan negara lain, termasuk India. Peningkatan nilai transaksi ini memperlihatkan bahwa penggunaan mata uang lokal semakin relevan bagi perdagangan dan investasi lintas negara.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A. M. Djiwandono juga menekankan pentingnya layanan bank sentral yang efisien, andal, dan tepercaya untuk mendukung aktivitas ekonomi yang semakin terhubung antarnegara. Dalam Central Banking Services Festival 2026 di Jakarta pada September lalu, Thomas menyampaikan kredibilitas kebijakan harus didukung oleh kredibilitas operasional. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perluasan transaksi mata uang lokal harus diiringi kesiapan infrastruktur keuangan, mulai dari penyelesaian transaksi perdagangan hingga pengelolaan cadangan devisa dan kerja sama keuangan internasional. Kecepatan pemrosesan pembayaran, kepastian penyelesaian transaksi, dan keandalan sistem menjadi faktor penting agar perusahaan memiliki kepercayaan untuk menggunakan mekanisme tersebut secara berkelanjutan.

Di dalam negeri, penguatan transaksi lokal juga berkaitan dengan perluasan pembayaran digital dan peningkatan penggunaan rupiah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Tinjauan Kebijakan Moneter BI September 2026 mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi pada Agustus 2026, tumbuh 40,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh 67,22 persen secara tahunan, didukung bertambahnya pengguna dan pedagang. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pembayaran dapat membantu masyarakat melakukan transaksi secara lebih praktis, sekaligus mempermudah pelaku usaha kecil menerima pembayaran.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menilai ketahanan ekonomi tidak cukup diukur dari kemampuan menghadapi krisis ketika tekanan sudah terjadi. Menurutnya, pemerintah dan otoritas keuangan perlu membangun daya tahan sejak awal melalui kebijakan yang kredibel, kelembagaan yang kuat, tata kelola yang baik, serta kerja sama antarlembaga. Pandangan tersebut relevan dengan upaya memperluas transaksi lokal karena manfaatnya akan lebih optimal apabila kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan berjalan selaras. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa dunia usaha memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat, prosedur, dan akses terhadap fasilitas transaksi tersebut. Dengan pemahaman yang memadai, eksportir, importir, dan investor dapat mempertimbangkan penggunaan mata uang lokal sesuai kebutuhan bisnisnya, tanpa mengabaikan pengelolaan risiko nilai tukar.

Keberhasilan perluasan transaksi lokal bergantung pada konsistensi kebijakan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta dunia usaha. Pemerintah, BI, perbankan, dan pelaku industri terus memperluas akses layanan dan menyederhanakan prosedur demi semakin banyak perusahaan dapat memanfaatkan skema tersebut. Pengembangan transaksi digital juga akan disertai perlindungan konsumen, keamanan data, dan pengawasan yang memadai agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Penguatan produksi dalam negeri, peningkatan daya saing ekspor, dan penciptaan iklim investasi yang sehat menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi. Dengan dukungan kebijakan yang kredibel dan partisipasi dunia usaha, transaksi lokal berpotensi membantu mengurangi ketergantungan pada dolar AS, meningkatkan efisiensi perdagangan, serta memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi perubahan ekonomi global.

*) Penulis adalah pengamat kebijakan publik.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi, validasi data kebutuhan, serta optimalisasi anggaran guna memastikan pemulihan masyarakat dan infrastruktur terdampak berjalan efektif.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Menurutnya, validasi data lapangan menjadi langkah penting agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara tepat sasaran. Salah satu perhatian pemerintah adalah pemenuhan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

“Terkait hunian tetap (huntap), Kemenko PMK akan mengawal usulan 629 unit huntap yang belum masuk dalam Rencana Induk agar dapat dikoordinasikan untuk masuk dalam usulan berikutnya,” ujar Lilik.

Ia menambahkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kembali dengan lebih baik. Pelaksanaannya perlu memperhatikan perlindungan anak, peran perempuan, serta potensi dampak sosial di masyarakat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran pemulihan pascabencana. Pemerintah pusat juga memberikan pendampingan kepada kepala daerah agar bantuan yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat terdampak.

“Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama pusat, yang dapat anggaran juga, K/L dan juga daerah, yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja,” kata Tito.

Pemerintah telah menyalurkan dukungan anggaran melalui beberapa tahap, antara lain tambahan belanja tidak terduga sekitar Rp268 miliar saat tanggap darurat, bantuan keuangan daerah senilai Rp10,6 triliun pada Februari 2026, serta tambahan transfer ke daerah sekitar Rp1,9 triliun pada Agustus 2026.

Di sektor kesehatan, proses pemulihan menunjukkan perkembangan positif. Hampir seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak telah kembali beroperasi. Seluruh puskesmas terdampak juga telah beroperasi, sementara enam puskesmas pembantu masih menjalani proses pemulihan.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat diselesaikan pada 2028. Melalui koordinasi berkelanjutan, percepatan penggunaan anggaran, dan pendampingan pemerintah pusat, pemulihan diharapkan berjalan efektif serta mendukung masyarakat kembali beraktivitas secara aman dan produktif. (*)

JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi anggaran daerah, percepatan perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan kesehatan, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran bantuan yang telah disalurkan pemerintah pusat. Pemerintah telah menyalurkan tambahan belanja tidak terduga sekitar Rp268 miliar pada masa tanggap darurat, tambahan keuangan daerah sebesar Rp10,6 triliun pada Februari, serta tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1,9 triliun pada Agustus. Tito menegaskan, anggaran tersebut perlu segera dimanfaatkan agar penanganan pascabencana berjalan seiring antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama pusat, yang dapat anggaran juga, K/L dan juga daerah, yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja,” ujarnya.

Pada sektor kesehatan, pemulihan menunjukkan kemajuan dengan seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas terdampak telah kembali beroperasi. Saat ini, enam puskesmas pembantu masih dalam proses pemulihan. Tito mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan dalam mengerahkan tenaga kesehatan dan memanfaatkan berbagai sumber anggaran untuk memulihkan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Satgas PRR Pusat memperkuat pemantauan lapangan, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah. Koordinasi lintas kementerian, pemerintah provinsi, dan kabupaten juga dilakukan untuk memastikan pekerjaan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Upaya pemulihan juga dilakukan melalui penyaluran bantuan sembako bersama PT Hutama Karya kepada 250 keluarga terdampak banjir di Kota Padang pada 15 Oktober 2026. Bantuan diberikan kepada 106 keluarga di Kampung Apa, Kecamatan Koto Tangah, dan 144 keluarga di Kampung Tanjung, Kecamatan Kuranji.

Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. “Bantuan ini tentu sangat berarti bagi warga yang terdampak banjir pada 10 Oktober lalu terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026–2028. Satgas PRR akan terus memantau perkembangan lintas sektor secara berkala untuk mendorong percepatan pemulihan infrastruktur, hunian, layanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat. (*/rls)

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur, serta penguatan dukungan anggaran bagi daerah terdampak. Langkah ini menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan harapan masyarakat untuk kembali menjalani aktivitas secara aman dan layak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menegaskan bahwa penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik menjadi prioritas pemerintah. Seusai pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat itu, Suharyanto, di Jakarta, ia menekankan pentingnya memastikan para penyintas memperoleh kepastian tempat tinggal dan dukungan berkelanjutan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 unit hunian tetap rampung pada 2026. Selain itu, bantuan stimulan perbaikan rumah senilai Rp702,93 miliar disiapkan untuk membantu masyarakat memperbaiki tempat tinggal yang terdampak. Pemerintah juga mendorong kesinambungan pendanaan lintas tahun anggaran agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tetap berjalan pada 2027.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan masyarakat membutuhkan perencanaan jangka panjang. Pemerintah daerah juga didorong menyiapkan lahan relokasi yang aman dan memiliki kepastian hukum sehingga pembangunan hunian dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Dari sisi pelaksanaan, BNPB menempatkan kualitas dan keamanan bangunan sebagai perhatian penting. Berdasarkan reviu Inspektorat BNPB, rencana pembangunan hunian tetap di tiga provinsi terdampak mencapai 19.646 unit melalui skema pembangunan di lokasi semula atau in-situ dan relokasi mandiri. Bantuan perumahan diharapkan membantu warga memperoleh tempat tinggal yang layak sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan keluarga.

BNPB juga mengusulkan penyesuaian bantuan bagi rumah rusak berat melalui skema Dana Siap Pakai, dari Rp60 juta menjadi Rp70 juta hingga Rp80 juta per unit. Usulan tersebut didasarkan pada hasil pemantauan yang menunjukkan bahwa kenaikan harga material perlu diperhitungkan agar bantuan lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Di tengah proses pemulihan, pemerintah turut menghadapi tantangan tata kelola. Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB, setelah Suharyanto dicopot dari jabatannya. Pergantian tersebut berlangsung setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi dana bencana dan menetapkan lima tersangka. Proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah bagi pihak yang status hukumnya belum ditetapkan.

Pengawasan yang kuat menjadi bagian penting dari keberhasilan penanganan bencana. Dana bantuan harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan demikian, percepatan pembangunan dapat berjalan seiring dengan penguatan integritas kelembagaan dan kepercayaan publik.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Tito Karnavian, juga meminta pemerintah daerah mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung pemulihan di daerah terdampak.

Namun, realisasi anggaran di sebagian besar daerah penerima masih di bawah 50 persen. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, misalnya, baru merealisasikan Rp145 miliar dari tambahan anggaran Rp535 miliar. Karena waktu pelaksanaan tersisa hingga Desember, pemerintah daerah diminta segera menentukan prioritas, mengidentifikasi kebutuhan yang belum tertangani, serta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Data Satgas PRR per 9 Oktober 2026 mencatat 20.770 dari 20.803 unit hunian sementara telah rampung, atau sekitar 99,8 persen. Selain itu, sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Sementara itu, progres fisik rehabilitasi 121 fasilitas kesehatan dilaporkan mencapai 74,4 persen.

Capaian tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan pemulihan, meskipun kebutuhan masyarakat masih harus ditangani secara bertahap. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan, akses transportasi, dan layanan dasar dapat beroperasi secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya kembali ke tempat tinggalnya, tetapi juga memperoleh akses terhadap pelayanan publik.

Tantangan berikutnya adalah ancaman bencana hidrometeorologi. Banjir dan longsor yang melanda Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan pada 9–10 Oktober menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus berjalan bersamaan dengan rehabilitasi. Sekitar 225 keluarga terdampak di Padang, sedangkan Pesisir Selatan menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, dari 11 hingga 24 Oktober.

Sugiono menegaskan dukungan terhadap penguatan mitigasi oleh BNPB dalam menghadapi musim hujan. Koordinasi cepat, kesiapan personel, dan kemampuan mengambil keputusan taktis menjadi unsur penting untuk mengurangi risiko serta melindungi masyarakat.

Keberhasilan pemulihan pada akhirnya diukur dari manfaat nyata yang dirasakan warga: rumah yang aman, infrastruktur yang kembali berfungsi, layanan dasar yang tersedia, dan bantuan yang disalurkan secara bertanggung jawab. Melalui koordinasi pusat dan daerah, kepastian pendanaan, serta pengawasan yang konsisten, pemerintah berupaya memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial