JAKARTA – Di tengah tekanan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, capaian investasi Indonesia yang disebut mencapai Rp1.575 triliun menjadi modal penting dalam menjaga momentum perekonomian nasional. Investasi tersebut dinilai membuka peluang bagi percepatan industrialisasi, hilirisasi, dan penguatan daya saing industri dalam negeri.

Optimisme itu disampaikan Pengamat Ekonomi GREAT Institute sekaligus Guru Besar Universitas YARSI, Prof. Perdana Wahyu Santosa, dalam dialog di salah satu stasiun televisi swasta yang membahas dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Rabu (21/10/2026).

Perdana menilai perkembangan investasi menunjukkan prospek positif perekonomian Indonesia meskipun situasi global masih penuh tantangan.

“Di mana investasi kita, kemarin juga diumumkan oleh Pak Rosan, ya. Capaiannya hingga Rp1.575 triliun itu merupakan sekitar 75% dari target 2026. Atau 7% di atas tahun lalu,” ujar Perdana.

Menurutnya, investasi asing juga berpotensi mempercepat pengembangan industri nasional melalui hilirisasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

“Ketika investor asing masuk, melakukan industrialisasi, hilirisasi dalam jumlah sampai 1.575 triliun tentu masuknya dalam bentuk mata uang asing itu juga akan berdampak positif kepada perekonomian kita,” jelasnya.

Perdana menambahkan, berbagai tekanan eksternal, termasuk gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya logistik, masih dapat diantisipasi melalui kebijakan ekonomi yang tepat.

“Tapi itu bisa diredam. Bisa diredam dengan berbagai macam kebijakan ekonomi,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus akademisi Ujang Komarudin menekankan pentingnya stabilitas nasional dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

“Tentu, tadi saya sepakat dengan Pak Perdana ya, menjaga stabilitas ekonomi. Ekonomi yang saat ini stabil,” ungkap Ujang.

Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Tetapi kita melihat apa yang sudah ditanamkan oleh Pak Presiden dalam dua tahun ini menjadi fondasi besar bahwa kita bisa menjadikan negara besar,” ujarnya.

Optimisme tersebut menjadi sinyal bahwa tantangan global tidak harus menjadi penghambat bagi kemajuan Indonesia. Dengan konsistensi kebijakan dan keberanian memperkuat potensi dalam negeri, Indonesia berpeluang mengubah berbagai tekanan menjadi momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi sekaligus mewujudkan kemandirian nasional. (*)

JAKARTA — Dalam talkshow di Stasiun TV Swasta Nasional, Analis Politik, Ujang Komarudin, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda merupakan langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membangun sumber daya manusia unggul. Ketiga program tersebut dinilai saling melengkapi dalam pemenuhan gizi, pemerataan pendidikan, dan pengembangan potensi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Ujang Komarudin mengatakan, program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi kemiskinan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan berkualitas. Menurutnya, latar belakang ekonomi keluarga tidak seharusnya menghambat anak-anak dalam mengembangkan kemampuan dan meraih masa depan yang lebih baik.

“Program-program Presiden Prabowo Subianto saling terhubung. Kalau masyarakat menghadapi persoalan gizi, ada MBG; kalau keluarga kurang mampu kesulitan mengakses pendidikan, ada Sekolah Rakyat; dan anak-anak berprestasi mendapatkan kesempatan melalui Sekolah Garuda,” ujar Ujang.

Ia menambahkan, MBG juga berpotensi memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan permintaan bahan pangan dari petani, peternak, serta pelaku usaha lokal. Agar manfaatnya optimal, pelaksanaan program perlu memprioritaskan masyarakat yang membutuhkan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“MBG bukan sekadar memberikan makanan, tetapi juga menggerakkan ekonomi di sekitar dapur dan desa. Apabila masih terdapat kekurangan, pelaksanaannya perlu dievaluasi dan diperbaiki agar manfaatnya semakin luas,” tegas Ujang.

Dari perspektif ekonomi, Prof. Perdana Wahyu Santosa, Pengamat Ekonomi GREAT Institute sekaligus Guru Besar Universitas YARSI, menilai MBG berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat, terutama melalui perputaran belanja pangan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.

“Program MBG dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi desa karena menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang bagi pemasok kebutuhan pokok. Karena itu, tata kelola pelaksanaannya perlu terus diperbaiki agar manfaat ekonomi dan pemenuhan gizi berjalan beriringan,” ujar Perdana.

Menurut Perdana, pengawasan dan tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan program berjalan efektif, aman, dan tepat sasaran.

Sinergi program gizi dan pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan evaluasi berkelanjutan, program-program tersebut dapat menjadi investasi strategis bagi masa depan bangsa. (*)

JAKARTA – Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola kekayaan negara menjadi bagian penting dari capaian dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Komitmen penegakan hukum, optimalisasi sumber daya alam, dan penguatan program kesejahteraan dinilai menjadi fondasi bagi pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta, Ujang menyampaikan bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran diarahkan untuk mengatasi kemiskinan, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan korupsi perlu didukung tata kelola pemerintahan yang baik agar kekayaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Pemberantasan korupsi di masa Pak Prabowo itu digalakkan luar biasa,” ujar Ujang. Ia juga menyoroti pengambilalihan aset pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai secara ilegal sebagai langkah untuk melindungi kekayaan negara dan memperkuat kepentingan nasional.

Ujang menegaskan, keberhasilan kebijakan pemerintah perlu ditopang birokrasi yang solid, penegakan hukum yang konsisten, serta pengawasan masyarakat. Ia turut menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Cek Kesehatan Gratis sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi GREAT Institute sekaligus Guru Besar Universitas YARSI, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menilai stabilitas ekonomi makro Indonesia menjadi modal penting dalam menjaga momentum pembangunan. Dalam dialog tersebut, ia menyebut pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III mencapai 5,29 persen, dengan inflasi sebesar 3,85 persen.

Perdana juga menyoroti kontribusi MBG terhadap perputaran ekonomi masyarakat melalui peningkatan permintaan bahan pangan dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

“Program MBG juga menciptakan berbagai lapangan kerja dan banyak vendor kebutuhan pokok,” kata Perdana.

Menurutnya, penguatan tata kelola pelaksanaan program dapat memperbesar manfaat ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. Integrasi MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih juga dinilai berpotensi memperkuat rantai pasok kebutuhan pokok.

Kedua pandangan tersebut menegaskan pentingnya kesinambungan antara penegakan hukum, tata kelola kekayaan negara, stabilitas ekonomi, dan program kesejahteraan. Dengan pengawasan yang kuat serta pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran, capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat pembangunan nasional. Berbagai program prioritas pemerintah dianggap menunjukkan arah kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi rakyat.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Apa yang dilakukan Pak Presiden, capaian-capaian itu, merupakan bagian dari skema untuk menyejahterakan rakyat Indonesia dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Ini adalah bagian dari fondasi dasar untuk memastikan bangsa ini berada di arah yang tepat dan baik,” ujar Ujang dalam sebuah dialog di Stasiun Televisi Nasional Rabu (21/10).

Menurutnya, sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Cek Kesehatan Gratis, hingga Koperasi Desa Merah Putih memiliki keterkaitan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontohkan Sekolah Rakyat yang membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sementara MBG tidak hanya mendukung pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di daerah.

“MBG bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi ekonomi di sekitar dapur, bahkan di desa, juga berputar. Pekerja-pekerja yang tadinya menganggur mendapatkan pekerjaan, emak-emak yang tadinya tidak punya pekerjaan ikut turut membantu,” katanya.

Meski demikian, Ujang mengingatkan pentingnya pengawasan dan perbaikan tata kelola agar seluruh program pemerintah berjalan efektif serta tepat sasaran.

Senada, pengamat ekonomi GREAT Institute sekaligus Guru Besar Universitas YARSI, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menilai penguatan ekonomi kerakyatan menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global.

“Program MBG juga menciptakan berbagai lapangan kerja dan banyak vendor kebutuhan pokok. Permintaan telur, ayam, daging, sayuran, dan bahan pangan lainnya akan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian, khususnya di pedesaan,” ujarnya.

Perdana juga melihat Koperasi Desa Merah Putih berpotensi memperkuat distribusi kebutuhan pokok sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa.

Ujang menegaskan keberhasilan pembangunan selanjutnya membutuhkan kerja sama pemerintah dan masyarakat, termasuk keterbukaan terhadap kritik konstruktif.

“Tentu tidak semua program pemerintah sempurna, pasti ada kekurangan, ada masalah, dan ada yang harus diperbaiki. Tetapi apa yang sudah ditanamkan oleh Pak Presiden selama dua tahun ini menjadi fondasi besar agar Indonesia bisa menjadi negara besar,” pungkasnya.****

JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan sejumlah capaian pembangunan yang dinilai memperkuat fondasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas nasional, kepastian hukum, serta pelaksanaan program prioritas menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah ketidakpastian global.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan penguatan ekonomi rakyat.

“Apa yang dilakukan Pak Presiden, capaian-capaian itu, merupakan bagian dari skema untuk menyejahterakan rakyat Indonesia dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir,” ujar Ujang dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan yang saling melengkapi dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang lebih baik.

Ujang juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Selain menjaga stabilitas ekonomi dan politik, yang paling penting adalah menjaga kepastian hukum. Kalau kita sudah sepakat dengan demokrasi, maka hukum harus ditegakkan, termasuk terhadap orang-orang yang melakukan tindakan korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas YARSI sekaligus Pengamat Ekonomi GREAT Institute, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menyoroti ketahanan ekonomi nasional yang tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok global.

“Kalau dari sisi perekonomian, stabilitas makro kita luar biasa. Pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III mencapai 5,29 persen,” ungkap Perdana.

Ia menilai investasi yang disebut mencapai Rp1.575 triliun, penguatan hilirisasi, serta perputaran ekonomi melalui MBG menjadi faktor yang mendukung aktivitas ekonomi nasional.

“Ke depannya, kestabilan politik harus kita jaga, kepastian hukum harus kita jaga, dan ekonomi kerakyatan harus diperkuat,” ujarnya.

Memasuki tahun ketiga, capaian pembangunan tersebut menjadi pijakan untuk melanjutkan reformasi, memperkuat kepastian hukum, dan memperluas manfaat program prioritas. Dengan stabilitas nasional yang terpelihara, pembangunan diharapkan semakin produktif, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus membuka lapangan kerja baru, khususnya di wilayah pedesaan. Selain meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut turut mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja lokal, pelaku usaha kecil, serta pemasok kebutuhan pangan.

Pengamat Ekonomi GREAT Institute sekaligus Guru Besar Universitas YARSI, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menilai MBG memberikan dampak ekonomi yang luas karena anggaran program tersebut mengalir langsung ke aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

“Program Makan Bergizi Gratis sekarang serapannya sudah sekitar Rp150 triliun. Berarti ada uang sekitar Rp150 triliun yang berputar dalam ekonomi kerakyatan, di akar rumput, dan itu sudah sedikit banyak menggerakkan perekonomian pedesaan,” ujar Perdana dalam dialog di stasiun TV swasta bertajuk Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Jaga Stabilitas dan Perkuat Kemandirian Nasional.

Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional MBG menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi berbagai sektor usaha. Meningkatnya permintaan telur, ayam, daging, sayuran, dan komoditas lainnya membuka peluang bagi petani, peternak, pemasok bahan baku, hingga tenaga kerja di sekitar dapur pelayanan.

Perdana juga menyarankan agar implementasi MBG semakin diprioritaskan di wilayah pedesaan karena dampak ekonominya dinilai lebih besar dibandingkan perkotaan.

“Kalau MBG bisa terus berjalan dengan baik dan risiko keracunan maupun persoalan operasional dapat dikurangi, program ini bisa menjadi salah satu andalan untuk menggerakkan perekonomian desa,” jelasnya.

Senada, Analis Politik sekaligus Akademikus Ujang Komarudin menilai MBG merupakan bentuk nyata intervensi pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar program pemenuhan kebutuhan makan.

“MBG bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi ekonomi di sekitar dapur, bahkan di desa, juga berputar. Pekerja-pekerja yang tadinya menganggur mendapatkan pekerjaan, emak-emak yang tadinya tidak punya pekerjaan ikut turut membantu,” ungkap Ujang.

Ia menambahkan, keberhasilan MBG perlu didukung pengawasan publik dan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan agar manfaat program semakin tepat sasaran, terutama bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dengan pengelolaan yang semakin optimal serta sinergi bersama Koperasi Desa Merah Putih, MBG diharapkan mampu memperkuat rantai pasok pangan lokal, memperluas kesempatan kerja, dan menjadi salah satu fondasi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan penguatan fondasi ekonomi melalui stabilitas pertumbuhan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, serta program perlindungan sosial.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menyoroti ketahanan fundamental ekonomi nasional yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026.

“Inflasi September 2026 terkendali pada 3,28 persen, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen. Cadangan devisa mencapai US$146,3 miliar, didukung surplus perdagangan barang sebesar US$7,25 miliar sepanjang Januari–Agustus 2026,” menurutnya.

Perdana juga mencermati realisasi investasi Januari–September 2026 sebesar Rp1.539,2 triliun sebagai penggerak industrialisasi. Namun, tekanan fiskal dan volatilitas pasar keuangan tetap membutuhkan kewaspadaan.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pemerintah menunjukkan perkembangan positif dalam merealisasikan agenda pembangunan, meskipun masih menghadapi tantangan pemerataan ekonomi.

“Saya melihatnya secara umum masyarakat cukup puas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Tetapi memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah,” ujar Ujang.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Aditya Laksmana menekankan pentingnya stimulus ekonomi, perlindungan daya beli, dan investasi produktif untuk memperluas kesempatan kerja.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menilai hilirisasi menjadi instrumen strategis memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

“Nilai tambah harus tinggal di dalam negeri, industri harus tumbuh, teknologi harus masuk, dan tenaga kerja Indonesia harus memperoleh manfaat yang lebih besar,” jelas Bambang.

Momentum dua tahun Prabowo-Gibran menjadi pijakan memperkuat pertumbuhan inklusif melalui investasi, industrialisasi, serta kebijakan yang memastikan manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.

JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai penguatan agenda perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Melalui bantuan sosial (bansos), Sekolah Rakyat, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pemenuhan gizi, dan kesejahteraan.

Salah satu capaian terlihat dari keberlanjutan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kementerian Sosial mencatat lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat menjadi sasaran kedua program tersebut pada triwulan III 2026.

Di sektor pendidikan, Sekolah Rakyat menjadi terobosan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Hingga Oktober 2026, program pendidikan berasrama bagi anak-anak keluarga kurang mampu tersebut telah menjangkau sekitar 44.000 siswa di 182 sekolah yang tersebar di Indonesia.

Sementara itu, program MBG terus diperluas untuk mendukung pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan. Pemerintah juga menyempurnakan mekanisme pengelolaan program guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan berbagai agenda pembangunan, meskipun sejumlah tantangan masih membutuhkan perhatian.

“Saya meyakini pemerintah sudah bekerja keras, sudah melakukan banyak hal,” ujar Ujang.

Menurutnya, capaian tersebut perlu diiringi penguatan komunikasi publik dan perbaikan ekonomi agar manfaat program semakin dirasakan masyarakat.

“Saya melihat ada tanda-tanda yang positif, ada tanda-tanda yang baik, ada tanda-tanda yang bagus bahwa pemerintah sudah mulai optimis dalam konteks untuk membangun lompatan-lompatan pembangunan,” katanya.

Sejalan dengan itu, Guru Besar Ekonomi Universitas YARSI, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menyoroti perkembangan positif indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat menjadi landasan bagi penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

“Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,65 persen pada Mei 2026, sementara persentase penduduk miskin menurun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Capaian ini menunjukkan perkembangan positif dalam perekonomian nasional yang perlu terus diperkuat melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Memasuki tahun ketiga, keberlanjutan program sosial menjadi momentum penting untuk memperkuat pemerataan pembangunan. Integrasi bantuan sosial, pendidikan, pemenuhan gizi, dan pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu menciptakan manfaat berkelanjutan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat meningkatkan taraf hidup.

Dengan tata kelola yang semakin baik, berbagai program prioritas tersebut berpeluang menjadi fondasi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas manusia Indonesia. (*)

Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi terhadap arah pembangunan nasional. Kalangan pengamat ekonomi dan politik menyoroti stabilitas perekonomian, peningkatan investasi, serta konsolidasi pemerintahan dalam menjalankan berbagai program strategis nasional.

Guru Besar Ekonomi Universitas YARSI sekaligus Direktur Riset GREAT Institute, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menyoroti perkembangan positif sejumlah indikator makroekonomi nasional, terutama pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan konsumsi masyarakat.

“PDB tumbuh stabil 5,29% (yoy) pada Triwulan II 2026. Inflasi terkendali di 3,28% (yoy) pada September 2026, menjaga daya beli dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,06% (yoy),” ujar Perdana.

Menurutnya, ketahanan ekonomi Indonesia juga didukung cadangan devisa sebesar 146,3 miliar dolar AS pada September 2026 serta surplus neraca perdagangan barang mencapai 7,25 miliar dolar AS sepanjang Januari–Agustus 2026.

Perdana turut menyoroti perkembangan investasi yang dinilai memberikan kontribusi penting terhadap penguatan fondasi industri nasional.

“Realisasi investasi (Jan-Sep 2026) sangat positif, mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target tahunan, memperkuat fondasi industrialisasi nasional,” jelasnya.

Dari sisi kesejahteraan, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,65 persen pada Mei 2026. Sementara itu, persentase penduduk miskin menurun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Kedua indikator tersebut menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin melihat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai fase konsolidasi kepemimpinan dan realisasi agenda pembangunan nasional.

“Saya meyakini pemerintah sudah bekerja keras, sudah melakukan banyak hal,” kata Ujang.

Menurutnya, pemerintah menunjukkan respons terhadap aspirasi publik melalui evaluasi dan penguatan program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut mencerminkan dinamika kepemimpinan dalam mendorong pelaksanaan kebijakan yang semakin efektif.

Ujang juga melihat konsolidasi politik dan kesinambungan program strategis sebagai bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik serta mendukung percepatan pembangunan nasional.

Ia turut melihat peluang penguatan kepemimpinan transformatif dalam perjalanan pemerintahan memasuki tahun ketiga.

“Saya melihat ada kesempatan yang besar untuk memperbaiki bangsa ke depan,” pungkas Ujang.

Jakarta – Pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mempermudah petani memperoleh pupuk bersubsidi. Melalui perluasan titik penebusan di tingkat desa, petani diharapkan dapat mengakses pupuk dengan lebih dekat, praktis, dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus memperkuat distribusi sarana produksi pertanian.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi desa dirancang untuk memangkas rantai distribusi dan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.

“Syaratnya KTP aja,” ujar Zulkifli saat meninjau KDKMP di Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, pada 15 Oktober 2026.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa penyaluran melalui koperasi diharapkan mengurangi perantara sehingga distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih sederhana dan mudah dijangkau petani.

Kemudahan tersebut tetap mengikuti ketentuan penerima subsidi. Petani harus terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), sementara KTP digunakan untuk verifikasi identitas saat transaksi. Penebusan dicatat melalui sistem i-Pubers untuk mendukung ketertiban administrasi dan pengawasan distribusi. Harga pupuk tetap mengikuti HET yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola pupuk menjadi bagian penting untuk memastikan subsidi diterima petani yang berhak.

“Digitalisasi melalui e-RDKK adalah kunci menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan distribusi,” kata Amran.

Ia juga menambahkan, kemudahan akses pupuk diharapkan membantu petani meningkatkan produksi dan kesejahteraan.

Penerapan mekanisme ini mulai dirasakan petani di sejumlah daerah. Di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, petani Mohammad Jupri menilai penebusan di koperasi lebih mudah dijangkau karena sebelumnya desa tersebut tidak memiliki kios resmi penebusan pupuk. Ia dapat menebus pupuk dengan menunjukkan KTP dan membayar sesuai HET.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan agar kemudahan akses tidak mengurangi ketepatan sasaran. Integrasi data penerima, pencatatan transaksi, dan pemantauan distribusi diharapkan dapat mencegah penyimpangan serta menjaga ketersediaan pupuk pada masa tanam.

Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah berupaya menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan petani sekaligus memperkuat ekonomi desa. Dengan distribusi yang semakin sederhana, harga yang tetap sesuai ketentuan, dan pengawasan berbasis data, akses pupuk bersubsidi diharapkan semakin mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. (*)