Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling dikenal masyarakat dan dinilai memberikan manfaat bagi penerima. Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan popularitas MBG menjadi modal bagi pemerintah untuk memperkuat kualitas pelaksanaan, meningkatkan ketepatan sasaran, dan memperluas manfaat layanan.

Peneliti Poltracking Indonesia Ahmad Ziaul Fitrauddin menilai tingginya perhatian publik terhadap MBG menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap keberhasilan program tersebut. Karena itu, penyempurnaan implementasi diperlukan agar kualitas pelaksanaan sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

“Dalam teori agenda setting, saya meminjam dari McCombs and Shaw bahwasannya program apa pun yang menjadi tinggi dalam penyiaran dalam narasi, akan mengunci ekspektasi publik terhadap kualitas. Artinya ketika sesuatu itu menjadi tinggi, maka akan menjadi perhatian kualitasnya. Sebagaimana kualitasnya tentu akan menjadi ekspektasi, harus baik,” kata Zia.

Ia juga menekankan pentingnya penyempurnaan program prioritas agar manfaatnya menjangkau kebutuhan nyata masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan biaya hidup.

“Jadi penyempurnaan akurasi program prioritas pemerintah ini harus dilakukan secara konsisten baik itu, jangan hanya program mercusuarnya tapi juga program riil masyarakat yang tadi. Jadi meja negosiasi itu bukan hanya di meja negosiasi elitis, tapi juga berdampak terhadap meja kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Masduri menyampaikan bahwa MBG menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Program prioritas Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling dirasakan manfaatnya MBG (27,6 persen),” kata Masduri.

Dari sisi popularitas, sebanyak 92,1 persen responden mengetahui program MBG.

“Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paling populer. Sebanyak 92,1 persen publik mengetahui program ini,” ujar Masduri.

Dari responden yang mengetahui MBG, sebanyak 55,6 persen menyatakan puas terhadap pelaksanaannya. Namun, penilaian mengenai ketepatan sasaran masih berimbang. Sebanyak 45,3 persen menilai program sudah tepat sasaran, sedangkan 46,3 persen menyatakan sebaliknya.

Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas makanan, menyempurnakan pendataan penerima, serta memastikan distribusi berjalan tepat sasaran. Dengan perbaikan berkelanjutan, MBG diharapkan semakin optimal dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan memperluas pemerataan manfaat program.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program prioritas Pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi bagi anak sekolah mendapat perhatian publik, terutama di tengah meningkatnya biaya kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi rumah tangga.

Dalam survei yang dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026, sebanyak 29,6 persen responden menilai MBG sebagai program prioritas Pemerintah yang paling bermanfaat. Posisi berikutnya ditempati Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 11,4 persen dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 9,6 persen. Selain itu, sebanyak 92,4 persen responden mengaku mengetahui program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, survei nasional yang dilakukan lembaganya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 55,3 persen. Sementara itu, 40,9 persen responden menyatakan tidak puas.

“Di antara publik yang puas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dua alasan paling dominan adalah bantuan pemerintah tepat sasaran 16,5 persen dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 15,0 persen,” ujar Hanta, di Jakarta,

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Ricky Tamba, mengatakan MBG dan bantuan sosial mendapat perhatian karena manfaatnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. “Bagi keluarga penerima, manfaat program seperti ini bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Ada kebutuhan rumah tangga yang terbantu, ada beban pengeluaran yang berkurang, dan ada harapan yang ingin mereka lihat terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem sekaligus Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menilai MBG membantu meringankan beban keluarga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan makan anak sekolah. “Minimal anak-anak mereka yang sekolah sudah makan siang, kondisi ini tentu meringankan sedikit kesulitan akibat harga-harga pokok yang tinggi,” katanya.

Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa MBG memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan gizi anak sekaligus membantu keluarga. Ke depan, keberlanjutan pelaksanaan program yang disertai pengawasan dan evaluasi secara konsisten diharapkan semakin memperluas manfaatnya, sehingga MBG dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Oleh : Abdul Razak)*

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilalui dengan pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah survei nasional mencatat tingkat pengenalan, persepsi kebermanfaatan, dan dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan program tersebut. Temuan ini sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan, memperkuat keamanan pangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Hasil survei Poltracking Indonesia menempatkan MBG sebagai program prioritas pemerintah yang paling banyak dirasakan manfaatnya, dengan perolehan 29,6 persen responden. Angka tersebut melampaui Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 11,4 persen dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 9,6 persen. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menjelaskan bahwa MBG masih menjadi program prioritas yang dinilai paling bermanfaat oleh masyarakat.

Tingkat pengenalan program ini juga tergolong tinggi. Sebanyak 92,4 persen responden Poltracking mengetahui MBG, sementara 62,8 persen menyatakan terdapat anggota keluarga yang telah menerima manfaatnya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa jangkauan program telah membentuk pengalaman langsung bagi sebagian masyarakat, sehingga penilaian publik tidak hanya didasarkan pada sosialisasi, tetapi juga pada interaksi dengan pelaksanaan kebijakan.

Gambaran serupa tercermin dalam survei Adidaya Institute. Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha Budiarto, menyampaikan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 60,3 persen dalam survei yang dilakukan pada September 2026. Angka kepuasan tersebut meningkat menjadi 90,7 persen ketika pertanyaan diarahkan kepada responden yang merasakan dampak 17 program unggulan pemerintah. Menurut Rahman, MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih turut memengaruhi persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Adidaya Institute juga mencatat bahwa 93,4 persen responden mengenal program MBG. Sebanyak 66,5 persen menilai program tersebut memberikan manfaat nyata, 69,9 persen menyatakan setuju, dan 58,2 persen menilai program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, 63,0 persen responden mengakui dampak langsung MBG bagi keluarga, sedangkan 63,4 persen meyakini program tersebut berkontribusi terhadap perbaikan gizi. Dukungan terhadap keberlanjutan program mencapai 61,6 persen.

Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menilai tingginya pengenalan dan dukungan publik menempatkan MBG sebagai salah satu wajah utama program pemerintah. Ia menjelaskan bahwa kelompok berpendapatan Rp2 juta hingga Rp4 juta memberikan penilaian positif tertinggi terhadap dampak MBG. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa program tersebut berpotensi menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan bergizi.

Meski demikian, persepsi positif tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan. Survei Poltracking mencatat tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan MBG sebesar 47,4 persen, sementara ketidakpuasan mencapai 49,5 persen di antara responden yang mengetahui program tersebut. Keluhan mencakup ketidakcocokan menu lauk sebesar 26,2 persen, kasus keracunan makanan sebesar 20,3 persen, serta mutu rasa dan kandungan gizi yang dinilai kurang sebesar 16,5 persen. Data tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara penerimaan terhadap tujuan program dan pengalaman masyarakat dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif kebijakan publik, kesenjangan tersebut perlu ditangani melalui penguatan standar operasional, pengawasan distribusi, dan evaluasi kualitas makanan. Manfaat program akan sulit dipertahankan apabila penerima menghadapi persoalan keamanan pangan atau menu yang tidak sesuai kebutuhan. Karena itu, keberhasilan MBG harus diukur tidak hanya melalui jumlah penerima dan tingkat popularitas, tetapi juga melalui konsistensi mutu, kecukupan gizi, keamanan konsumsi, serta ketepatan sasaran.

Ahmad Fadhli menempatkan tata kelola sebagai persoalan utama dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah. Sebanyak 28,2 persen responden menyoroti tata kelola, disusul sosialisasi sebesar 19,8 persen dan anggaran sebesar 18,3 persen. Sementara itu, 9,8 persen menyebut korupsi sebagai persoalan utama. Untuk merespons tantangan tersebut, Fadhli merekomendasikan pemeriksaan berkala terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), transparansi anggaran, pembentukan saluran khusus penanganan krisis MBG, serta pelibatan peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Ia juga mendorong pembukaan dasbor anggaran MBG pada setiap SPPG, publikasi hasil audit secara berkelanjutan, dan penegakan hukum terhadap mitra yang melanggar ketentuan.

Dalam aspek kelembagaan, Adidaya Institute mencatat 52,9 persen responden meyakini Badan Gizi Nasional (BGN) mampu mengelola MBG dengan baik. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Kepala BGN Sudaryono mencapai 68,8 persen, sedangkan kepercayaan terhadapnya sebesar 76,1 persen. Menurut Fadhli, penguatan kepercayaan tersebut perlu diikuti pembenahan tata kelola agar keyakinan masyarakat sejalan dengan kualitas pelayanan di lapangan.

Sementara itu, survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 65,2 persen. Pengamat politik, Bawono Kumoro menilai angka tersebut menunjukkan optimisme publik masih terjaga, antara lain karena bantuan sosial dan MBG menghadirkan dampak yang dapat dirasakan langsung. Namun, ia mengingatkan bahwa harga kebutuhan pokok dan keterbatasan lapangan kerja tetap menjadi persoalan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Catatan tersebut sejalan dengan evaluasi Rahman Toha Budiarto yang menilai kabinet Merah Putih masih perlu meningkatkan profesionalisme. Sebanyak 46,5 persen responden menilai kabinet belum bekerja secara profesional, sedangkan 38,5 persen memberikan penilaian sebaliknya. Rahman menegaskan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program, memperbaiki pelayanan, dan menghadirkan kebijakan yang lebih nyata serta berpihak kepada masyarakat.

Dengan demikian, survei menunjukkan bahwa MBG memiliki modal sosial berupa pengenalan luas, pengalaman penerima manfaat, dan dukungan terhadap keberlanjutan program. Tantangan berikutnya ialah memastikan manfaat tersebut berlangsung secara konsisten melalui keamanan pangan, transparansi anggaran, pengawasan yang terukur, dan pelibatan ekonomi lokal. Keberhasilan MBG pada akhirnya tidak cukup ditentukan oleh tingginya persepsi positif, melainkan oleh kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui hasil yang nyata, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

)* Analis Kebijakan

Oleh : Irfan Aditya )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Jangkauan program yang telah mencapai puluhan juta penerima manfaat menunjukkan besarnya upaya negara dalam menghadirkan layanan pemenuhan gizi secara lebih merata. Seiring dengan perluasan tersebut, pemerintah terus menekankan pentingnya kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta tata kelola pelayanan agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang menerima makanan, tetapi juga dari mutu pelayanan dan dampaknya terhadap kesehatan generasi penerus bangsa.

Perkembangan pelaksanaan MBG memperlihatkan bahwa program ini memiliki cakupan yang semakin luas. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan pada 9 Oktober 2026, sebanyak 57 juta penerima manfaat telah terjangkau melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga akhir September 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pembenahan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk penertiban operasional dan penegakan persyaratan bagi satuan pelayanan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah mendukung proses perbaikan agar penyaluran program semakin optimal dan penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Capaian tersebut menjadi landasan penting untuk memperkuat keyakinan masyarakat bahwa program pemenuhan gizi dapat dikembangkan melalui pengelolaan yang terukur dan bertanggung jawab. Jutaan penerima manfaat membutuhkan layanan yang konsisten, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan. Karena itu, perluasan cakupan harus berjalan seiring dengan penguatan standar operasional, pengawasan, dan evaluasi berkala. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengejar besarnya angka penerima, tetapi juga berupaya memastikan setiap tahapan pelayanan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen terhadap peningkatan mutu juga tercermin dari pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono. Ia menegaskan pemerintah daerah dan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan operasional SPPG guna memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Sudaryono menekankan pentingnya pemanfaatan satuan tugas MBG di daerah, inspeksi langsung, serta saluran pelaporan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan bersama. Ia juga menyatakan bahwa BGN terus membenahi pelaksanaan program agar semakin tepat sasaran, termasuk melalui pemanfaatan data peserta didik berdasarkan nama dan alamat.

Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai harapan. Pengawasan tidak harus dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga kepercayaan publik dan memperbaiki kekurangan sejak dini. Pemerintah daerah, sekolah, orang tua, pengelola dapur, pemasok bahan pangan, dan masyarakat dapat berkontribusi melalui pemantauan serta penyampaian masukan yang objektif. Dengan komunikasi yang terbuka, persoalan dalam distribusi maupun kualitas makanan dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti.

Dari sisi pembangunan, MBG memiliki arti strategis karena pemenuhan gizi berkaitan erat dengan tumbuh kembang anak, kesiapan belajar, dan pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Anak-anak yang memperoleh asupan bergizi secara memadai memiliki dukungan yang lebih baik untuk menjalani kegiatan pendidikan dan perkembangan sehari-hari. Meski demikian, manfaat tersebut perlu didukung edukasi mengenai pola makan seimbang, kebersihan diri, serta kebiasaan hidup sehat. Oleh sebab itu, MBG idealnya berjalan beriringan dengan pendidikan gizi di sekolah dan keluarga, sehingga manfaat makanan yang diberikan dapat diperkuat oleh perilaku sehat yang berlangsung di luar waktu pelayanan.

Program ini juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari rantai pasok. Apabila kebutuhan dapur dipenuhi dengan memprioritaskan bahan pangan lokal yang memenuhi standar, perputaran ekonomi daerah dapat semakin berkembang. Peluang tersebut perlu dikelola secara transparan agar pemasok memperoleh kepastian, harga tetap wajar, dan kualitas bahan pangan terjaga. Dengan tata kelola yang baik, MBG dapat menghubungkan agenda pemenuhan gizi dengan penguatan produksi pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Survei dan evaluasi pelaksanaan MBG perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk memahami pengalaman penerima manfaat, mengukur kepuasan terhadap pelayanan, serta mengidentifikasi aspek yang membutuhkan perbaikan. Penilaian yang kredibel harus bertumpu pada metode yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan indikator yang mencakup mutu makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, serta keterjangkauan layanan. Tanpa data survei yang terverifikasi, kesimpulan mengenai tingkat kepuasan masyarakat sebaiknya tidak dinyatakan sebagai fakta. Namun, capaian jangkauan program dan komitmen pembenahan yang disampaikan para pejabat terkait dapat menjadi dasar untuk menilai arah pengembangan program secara objektif.

Dengan memperkuat pengawasan, transparansi, dan standar pelayanan, pemerintah memiliki peluang untuk menjadikan MBG sebagai investasi sosial jangka panjang. Keberhasilan program bukan hanya tentang menjangkau jutaan warga, melainkan memastikan setiap penerima memperoleh makanan yang aman, layak, dan bergizi. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat akan menentukan keberlanjutan manfaatnya. Dengan demikian, perluasan MBG dan peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan beriringan demi mendukung generasi Indonesia yang lebih sehat, unggul, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

)* Pemerhati kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan koordinasi lintas instansi, percepatan pemadaman, serta evaluasi operasi di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran, mengurangi dampak asap, dan melindungi masyarakat di wilayah terdampak.

Upaya penanganan dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. Sinergi tersebut diperlukan agar pengerahan personel, peralatan pemadaman, dan dukungan operasional dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan setiap wilayah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak agar langkah yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah,” ujar Kristomei

Menurutnya, koordinasi perlu disertai evaluasi berkala untuk memastikan personel dan peralatan yang dikerahkan benar-benar efektif menekan jumlah titik api dan luas lahan terbakar. Pembentukan posko operasi bersama, pembagian tanggung jawab wilayah, serta pemetaan kebutuhan lapangan menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan.

Selain pemadaman langsung, pemerintah juga memperkuat patroli, deteksi dini, pemeriksaan titik panas, dan upaya mencegah api kembali menyala. Dukungan operasi darat dan udara dilakukan sesuai kebutuhan, sementara penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang terbukti sengaja membakar lahan atau menyebabkan kebakaran akibat kelalaian.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani menekankan pentingnya dukungan informasi iklim dan cuaca berbasis data untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko karhutla. Informasi tersebut membantu petugas mengidentifikasi wilayah rawan, menentukan prioritas patroli, dan memperkirakan kondisi yang dapat memperbesar risiko kebakaran.

Pentingnya pencegahan dan pengawasan untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan. Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan, serta penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan upaya pemadaman. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran berulang sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Melalui penguatan koordinasi, evaluasi operasi, dan keterlibatan berbagai unsur, pemerintah berupaya memastikan penanganan karhutla berlangsung lebih cepat dan efektif. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap agar dapat ditangani sedini mungkin.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengerahan personel gabungan, operasi pemadaman darat dan udara, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut menjadi perhatian utama menyusul meningkatnya titik panas di sejumlah wilayah, terutama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, di tengah kondisi cuaca panas dan relatif kering.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai upaya penanganan, meskipun kondisi lapangan menghadirkan tantangan tersendiri. Dalam keterangannya, Dudung menjelaskan bahwa pemerintah juga menggelar koordinasi lintas instansi untuk mengevaluasi kendala teknis dan memperkuat langkah operasional.

“Penanganan-penanganan ini tidak tidak seperti apa yang kita bayangkan seakan-akan pemerintah ini tidak berbuat. Upaya-upaya itu sudah dilaksanakan,” tegas Dudung.

Ia mengakui luasnya kawasan terdampak dan sulitnya medan menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Dudung juga menyebut 97 perusahaan di wilayah Sumatera dan Kalimantan telah masuk proses hukum lebih lanjut terkait persoalan karhutla.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan penanganan kebakaran yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Saya rasa pemerintah pasti akan bekerja maksimal untuk melakukan itu ya,” ujar Supratman.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah mengerahkan 60.177 personel gabungan untuk mendukung pemadaman di enam provinsi terdampak. Operasi darat diperkuat dengan penggunaan helikopter dan pesawat untuk menjatuhkan air melalui metode water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca guna membantu memicu pertumbuhan awan hujan.

“Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,” kata Teddy.

Tantangan penanganan masih terlihat dari perkembangan cuaca terbaru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 20 Oktober mencatat peningkatan titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kondisi ini mempertegas pentingnya pemantauan serta pencegahan kebakaran secara berkelanjutan.

Selain pemadaman, keterlibatan masyarakat dalam menghindari pembakaran lahan dan melaporkan titik api sejak dini menjadi bagian penting dari upaya bersama. Dengan penguatan koordinasi, penegakan hukum, dan pengerahan sumber daya secara terukur, pemerintah terus mendorong penanganan karhutla agar semakin efektif demi melindungi lingkungan, kesehatan warga, dan keselamatan masyarakat.***

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui langkah intensif, terpadu, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengerahan personel gabungan, optimalisasi teknologi pemadaman, penguatan koordinasi antarlembaga, serta perlindungan kesehatan warga terdampak. Penanganan karhutla tidak hanya diarahkan untuk menghentikan penyebaran api, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi dari dampak kabut asap yang mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perekonomian daerah.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan peningkatan operasi penanganan karhutla secara lebih masif dan terpadu. Presiden menekankan pentingnya percepatan tindakan nyata dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya pemerintah agar kebakaran segera dikendalikan dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan Presiden mengarahkan peningkatan kapasitas operasi udara, termasuk pemanfaatan pesawat Hercules untuk mendukung modifikasi cuaca. Penggunaan armada tersebut dimaksudkan memperkuat operasi yang sebelumnya memanfaatkan pesawat Casa, sekaligus meningkatkan kemampuan penanganan kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Dudung juga mengatakan Presiden meminta peningkatan keterlibatan personel TNI, Polri, dinas kehutanan, dan masyarakat. Seluruh unsur diharapkan bergerak cepat, terukur, serta tidak hanya bergantung pada turunnya hujan. Arahan ini menegaskan bahwa pengendalian kebakaran membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan, terutama ketika kondisi cuaca memperbesar risiko penyebaran api.

Penguatan operasi lapangan menjadi bagian penting dari respons pemerintah. Sinergi operasi darat dan udara diperlukan untuk mempercepat pemadaman, menjangkau kawasan terpencil, serta mencegah munculnya titik api baru. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga menentukan ketepatan pengerahan sumber daya sesuai kebutuhan wilayah terdampak. Keberhasilan operasi harus didukung pemantauan lapangan yang konsisten, bukan sekadar peningkatan jumlah personel.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan penanganan karhutla meskipun menghadapi tantangan teknis. Salah satu kendala utama adalah karakteristik lahan gambut yang membutuhkan penanganan khusus karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika ketersediaan air terbatas dan pembentukan awan untuk mendukung modifikasi cuaca belum memadai.

Tito mengatakan pemerintah mengupayakan pemanfaatan bahan surfaktan untuk meningkatkan efektivitas pemadaman dan pendinginan lahan gambut. Pendekatan tersebut menjadi alternatif dalam menghadapi keterbatasan pasokan air sekaligus memperkuat strategi teknis yang disesuaikan dengan karakteristik kebakaran. Namun, penerapan teknologi tetap memerlukan pengawasan agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan tambahan.

Selain pemadaman, penegakan hukum menjadi bagian penting dari pencegahan karhutla berulang. Tito menekankan perlunya tindakan terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran, termasuk apabila ditemukan keterlibatan korporasi. Penegakan aturan secara konsisten diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan, memperkuat tanggung jawab pengelolaan lahan, dan mencegah praktik pembakaran yang membahayakan masyarakat.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan penanganan karhutla harus disertai perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, oksigen, dan layanan rujukan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.

Edy juga mendorong penguatan puskesmas dalam mendeteksi gangguan pernapasan sejak dini, terutama pada kelompok rentan seperti balita. Berdasarkan Data Kementerian Kesehatan, terdapat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut di 63 kabupaten dan kota hingga 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 63.711 kasus dialami anak berusia nol hingga lima tahun. Angka ini memperlihatkan urgensi kesiapan layanan kesehatan, meskipun tidak seluruh kasus dapat langsung dikaitkan dengan asap karhutla.

Perlindungan masyarakat membutuhkan pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi kesehatan yang mudah dipahami, serta langkah pencegahan yang dapat diterapkan warga. Pemerintah daerah perlu memastikan kelompok rentan memperoleh perhatian khusus dan akses pelayanan ketika kualitas udara memburuk. Sekolah, fasilitas publik, serta layanan transportasi juga memerlukan pedoman mitigasi sesuai perkembangan situasi.

Pencegahan juga perlu menjadi agenda permanen setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah daerah bersama pengelola kawasan dan masyarakat dapat memperkuat patroli terpadu, pemetaan daerah rawan, serta sistem pelaporan dini. Langkah ini penting karena kebakaran yang berulang menunjukkan bahwa pemadaman saja belum menyelesaikan akar persoalan. Pengawasan pembukaan lahan, pemeliharaan tata air gambut, dan penyuluhan kepada warga perlu dilakukan secara konsisten. Dukungan anggaran serta pembagian tanggung jawab antarlembaga harus dibuat jelas agar program pencegahan tidak berhenti pada masa tanggap darurat.

Di sisi lain, keterbukaan informasi mengenai titik api, kualitas udara, dan kemajuan pemadaman dapat meningkatkan kepercayaan publik. Informasi yang diperbarui membantu masyarakat menentukan tindakan perlindungan, sekaligus memungkinkan evaluasi kebijakan berdasarkan kondisi sebenarnya. Pemerintah perlu memastikan komunikasi risiko berlangsung cepat, akurat, dan mudah dijangkau.

Keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari luas kebakaran yang dipadamkan. Ukuran lainnya adalah berkurangnya paparan asap, terlindunginya kesehatan warga, dan menurunnya risiko kebakaran berulang. Dengan koordinasi lintas sektor, teknologi yang tepat, penegakan hukum, serta kesiapsiagaan berkelanjutan, pemerintah dapat menghadirkan respons yang lebih efektif. Keselamatan masyarakat harus menjadi pijakan utama agar pengendalian karhutla menghasilkan perlindungan nyata sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan nasional.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Bagas Nurahman)*

Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat, keselamatan warga, serta keberlanjutan lingkungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui percepatan pemadaman, penguatan koordinasi lintas sektor, perlindungan kelompok rentan, dan peningkatan pencegahan kebakaran. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pengendalian api, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan selama proses penanganan berlangsung.

Perhatian terhadap kebutuhan warga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dampak karhutla berkaitan erat dengan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemadaman terus diiringi dengan perhatian terhadap kelompok rentan, seperti ibu hamil dan anak-anak, serta keberlangsungan kegiatan sekolah, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memastikan penanganan di lapangan berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Komitmen pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat juga terlihat melalui keterlibatan langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam mengawal operasi pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan, yang dilanjutkan dengan pemantauan ke Kalimantan Tengah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan berjalan sesuai kondisi lapangan sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait. Apresiasi terhadap perkembangan pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan juga menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengatakan pentingnya menjaga kesiapsiagaan, khususnya di wilayah dengan karakteristik lahan gambut. Koordinasi antara gubernur, TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni Kementerian Kehutanan, serta relawan menjadi fondasi dalam memperkuat pengendalian kebakaran. Sinergi tersebut memungkinkan setiap unsur berkontribusi sesuai tugas dan kemampuan, sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara terarah dan kebutuhan masyarakat memperoleh perhatian yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengoptimalkan empat faktor utama pengendalian karhutla. Pertama, pengerahan dukungan udara melalui water bombing atau pengeboman air dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Kedua, penguatan pasukan darat yang melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, serta relawan. Ketiga, penegakan hukum sebagai upaya memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan pencegahan kebakaran. Keempat, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mencegah munculnya sumber api. Keempat langkah ini memperlihatkan bahwa penanganan karhutla dilaksanakan melalui pendekatan terpadu yang menggabungkan kemampuan operasional, pengawasan, dan partisipasi publik.

Pemanfaatan teknologi pemantauan juga mendukung pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan. Berdasarkan data sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan SiPongi+ Kementerian Kehutanan, terdeteksi 17.108 titik panas di Indonesia dalam pemantauan 24 jam terakhir. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan 19.166 titik pada periode pemantauan sebelumnya. Perkembangan ini menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memperkuat langkah pengendalian sekaligus menjaga konsistensi upaya pemadaman di berbagai wilayah.

Kalimantan Tengah tercatat memiliki 5.938 titik panas, disusul Papua Selatan sebanyak 3.496 titik dan Sumatera Selatan sebanyak 1.280 titik. Data yang bersumber dari pencitraan satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA tersebut membantu petugas memperoleh gambaran mengenai persebaran titik panas. Dari total yang terdeteksi, sebanyak 708 titik berkategori kepercayaan tinggi, 16.174 titik berkategori sedang, dan 226 titik berkategori rendah. Informasi ini menjadi dukungan penting bagi pemeriksaan lapangan dan penentuan langkah penanganan berdasarkan tingkat prioritas.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mengatakan pentingnya percepatan penanganan karhutla dengan menempatkan perlindungan warga sebagai prioritas. Pandangan tersebut memperkuat perhatian terhadap pentingnya langkah penanganan yang menyeluruh, mulai dari pemadaman hingga pencegahan kebakaran berulang. Selain itu, transparansi dalam mengidentifikasi sumber kebakaran dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola penanganan karhutla yang semakin baik dan bertanggung jawab.

Keterbukaan terhadap kerja sama regional turut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat. Dukungan negara-negara ASEAN, termasuk kesiapan Malaysia untuk membantu penanganan karhutla, dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan mekanisme koordinasi yang berlaku. Muhammad Kholid memandang kerja sama kawasan sebagai peluang untuk mempercepat penanganan, dengan tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah Indonesia. Kolaborasi tersebut menunjukkan pentingnya solidaritas regional dalam menghadapi persoalan lingkungan yang dampaknya dapat melintasi batas negara.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting agar upaya pemerintah memberikan hasil yang berkelanjutan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar, kewaspadaan terhadap puntung rokok, serta penggunaan api secara aman perlu terus diperkuat. Dengan informasi yang mudah dipahami dan partisipasi aktif warga, pencegahan dapat dimulai dari lingkungan sekitar. Langkah sederhana tersebut berkontribusi terhadap perlindungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Melalui penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, penegakan hukum, serta perhatian terhadap kebutuhan warga, pemerintah terus membangun penanganan karhutla yang semakin responsif dan terarah. Kesediaan berbagai pihak untuk memberikan masukan juga menjadi bagian dari upaya menyempurnakan kebijakan di lapangan. Dengan menjadikan keselamatan masyarakat sebagai perhatian utama, pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pengendalian karhutla sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya perlindungan warga dan pelestarian lingkungan.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap terjaga sekaligus mempercepat pembenahan distribusi ke sejumlah daerah. Penambahan armada kapal pengangkut dan mobil tangki menjadi langkah strategis untuk menjaga kelancaran pasokan, terutama di wilayah yang bergantung pada jalur laut dan menghadapi kendala logistik. Upaya tersebut diarahkan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan dan ketepatan penyaluran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa ketahanan stok BBM nasional masih berada dalam kondisi aman. Cadangan Pertalite berada pada kisaran 16 hingga 18 hari, sedangkan jenis BBM lainnya tersedia untuk lebih dari 20 hari. Pemerintah kini memusatkan perhatian pada perbaikan jalur distribusi agar pasokan dapat menjangkau daerah sesuai kebutuhan.

“Saya katakan bahwa cadangan nasional kita di atas 16-18 hari,” kata Bahlil.

Ia menegaskan bahwa langkah berikutnya adalah memperlancar pengiriman, terutama ke wilayah yang mengalami hambatan logistik.

“Sekarang distribusinya yang kita perlancar,” tegasnya.

Pemerintah juga meminta Pertamina menambah armada kapal pengangkut, khususnya untuk memperkuat jalur pengiriman dari Jawa Timur menuju Bali.

Penguatan distribusi tersebut dilakukan setelah keterlambatan kapal sempat mempengaruhi ketersediaan BBM di Bali. Pemerintah dan Pertamina menambah armada untuk mempercepat pemulihan pasokan, sekaligus memperbaiki layanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Perhatian juga diarahkan ke sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang menghadapi tantangan pengiriman akibat kondisi jalur sungai dan kebutuhan pengalihan ke jalur darat.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan bahwa perusahaan memperkuat pasokan, armada, personel, dan jam pelayanan untuk mempercepat pemulihan distribusi.

“Kami memperkuat pasokan, menambah jam operasional SPBU, mengerahkan dukungan personel, serta mengoptimalkan armada distribusi. Seluruh langkah ini dilakukan secara terpadu agar penyaluran BBM semakin optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Kitty.

Selain penambahan pasokan, Pertamina mengoptimalkan mobil tangki dan memperluas jam operasional SPBU di lokasi yang membutuhkan. Pemerintah juga mendorong pengawasan distribusi agar BBM bersubsidi digunakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Sinergi pemerintah dan Pertamina menjadi kunci menjaga ketahanan energi nasional. Dengan stok yang terjaga, penambahan armada, serta perbaikan jalur pengiriman, pemerintah berupaya memastikan distribusi BBM semakin andal dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman, sementara perbaikan distribusi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di berbagai daerah. Langkah ini menjadi perhatian menyusul terjadinya kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah titik pelayanan.

Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) berupaya memastikan pasokan tersalurkan secara merata, terutama ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Penguatan distribusi diharapkan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi yang bergantung pada ketersediaan energi.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan cadangan BBM nasional masih berada pada tingkat yang memadai.

Menurutnya, fokus penanganan saat ini adalah memastikan distribusi berjalan lancar agar pasokan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan.

“Saya katakan bahwa cadangan nasional kita di atas 16-18 hari,” ujar Bahlil. Ia menegaskan, pemerintah kini memprioritaskan kelancaran penyaluran untuk mengatasi hambatan pasokan di lapangan. “Sekarang distribusinya yang kita perlancar,” katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ketersediaan cadangan perlu diimbangi dengan efektivitas sistem distribusi. Sebab, pasokan yang tersedia secara nasional tidak serta-merta menjamin kebutuhan setiap wilayah terpenuhi apabila terdapat kendala dalam penyaluran.

Karena itu, koordinasi antarpihak dan evaluasi jalur distribusi menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan energi, termasuk di daerah yang menghadapi keterlambatan pasokan.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan komitmen perusahaan untuk mencegah terulangnya kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang. Pertamina juga melakukan evaluasi terhadap penanganan gangguan pelayanan agar langkah perbaikan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

“Kami berjanji dan berkomitmen bahwa kejadian ini tidak akan terulang di kemudian hari,” kata Simon.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian perusahaan dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. “Kami telah melakukan evaluasi dan akan terus melakukan upaya-upaya terbaik agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masa mendatang,” ujarnya.

Melalui penguatan distribusi, evaluasi operasional, dan koordinasi pemerintah bersama Pertamina, penanganan pasokan BBM diarahkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Upaya tersebut diharapkan memulihkan kelancaran pelayanan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan energi nasional. Sumber: