Oleh : Bara Winatha *)

Pemulihan pascabencana bukan sekadar memperbaiki bangunan yang rusak atau membuka kembali akses jalan yang terputus. Upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, memperoleh akses terhadap layanan dasar, dan memulihkan kegiatan ekonominya. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi, serta berorientasi pada kebutuhan nyata warga.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan bantuan keuangan yang telah disalurkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurutnya, realisasi anggaran yang masih rendah di sejumlah daerah perlu menjadi perhatian agar dukungan pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan evaluasi yang disampaikan Tito pada pertengahan Oktober 2026, penyerapan bantuan keuangan daerah menunjukkan perbedaan antardaerah. Sebagian pemerintah daerah telah merealisasikan penggunaan anggaran hingga 60 persen, sedangkan daerah lainnya masih berada di bawah 10 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan perlu diikuti pelaksanaan program yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Anggaran pemulihan memiliki arti penting karena berbagai kebutuhan masyarakat tidak dapat menunggu terlalu lama. Infrastruktur yang rusak dapat menghambat mobilitas warga, distribusi bahan pokok, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas usaha. Apabila realisasi bantuan berjalan lambat, manfaat dukungan keuangan yang telah disediakan pemerintah berisiko tidak segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Tito menekankan bahwa pemulihan harus menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga perlu berjalan beriringan dengan pelaksanaan program oleh daerah. Satgas juga melanjutkan pendampingan dan koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan, mendorong percepatan kegiatan, serta memastikan bantuan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada penyediaan anggaran. Pemerintah daerah perlu menerjemahkan dukungan tersebut menjadi kegiatan konkret, sementara pemerintah pusat memastikan koordinasi dan pendampingan berjalan efektif. Masyarakat pada akhirnya membutuhkan hasil yang dapat dirasakan, seperti jalan yang kembali berfungsi, fasilitas umum yang pulih, hunian yang aman, serta peluang untuk membangun kembali mata pencaharian.

Wakil Menteri Pertahanan, Jenderal TNI Richard Tampubolon mengatakan bahwa penanganan pascabencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi membutuhkan kerja sama cepat dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi tersebut penting karena sejumlah wilayah masih berpotensi menghadapi bencana susulan yang dapat menghambat pekerjaan pemulihan, terutama pembangunan kembali jembatan dan fasilitas umum.

Richard menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kondisi teknis, karakteristik geografis, serta tingkat kerawanan bencana di setiap lokasi. Pembangunan di kawasan hutan lindung atau wilayah dengan ketentuan khusus juga perlu mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku. Pertimbangan tersebut penting agar infrastruktur yang dibangun kembali tidak sekadar berfungsi dalam jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan risiko kerusakan di masa mendatang.

Selain persoalan teknis, percepatan pemulihan perlu disertai pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Richard meminta agar kendala pelaksanaan program di lapangan diidentifikasi, termasuk pekerjaan yang belum dijalankan pihak ketiga. Dengan mengetahui hambatan secara jelas, pemerintah dapat menentukan langkah tindak lanjut sehingga keterlambatan tidak terus berlanjut dan penggunaan anggaran tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggung jawab pemulihan juga mencakup keselamatan warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Richard menyoroti perlunya percepatan relokasi melalui kajian dan asesmen menyeluruh untuk memastikan lokasi hunian baru benar-benar aman. Relokasi tidak cukup dilakukan dengan menyediakan rumah, tetapi juga perlu memperhitungkan keberlanjutan kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap lahan pertanian, perkebunan, persawahan, dan sumber penghasilan lainnya.

Di sisi lain, pemulihan infrastruktur jalan menjadi bagian penting untuk menghubungkan kembali wilayah terdampak dengan pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatra Barat melanjutkan pembersihan material longsor pada ruas jalan terdampak, memasang rambu peringatan dan garis pengaman, serta mengerahkan alat berat untuk mempercepat penanganan. Ruas jalan yang ditangani telah kembali fungsional dan dapat dilalui kendaraan melalui satu jalur.

Rangkaian upaya tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana perlu diukur melalui hasil nyata, bukan hanya besarnya bantuan yang disalurkan atau banyaknya program yang direncanakan. Anggaran harus terserap secara tepat, infrastruktur dibangun dengan mempertimbangkan risiko, data diperbarui, dan masyarakat dilibatkan dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Percepatan pemulihan  merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk mengembalikan rasa aman, memperbaiki layanan publik, dan membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana. Sinergi pemerintah pusat, daerah, kementerian, lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung efektif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan kembali tidak hanya memulihkan kondisi sebelum bencana, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bagi masyarakat pada masa mendatang.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

JAKARTA – Pemerintah memperkuat dukungan terhadap kesejahteraan guru non-ASN melalui proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dicairkan bertahan mulai 19 Oktober 2026. Kepastian ini didukung ketersediaan anggaran serta koordinasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Keuangan, dan DPR RI. Langkah tersebut diharapkan membantu memenuhi hak guru sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kerja sama antarlembaga menjadi faktor penting dalam mempercepat penyaluran tunjangan. Menurutnya, sinergi pemerintah dan DPR merupakan bentuk upaya bersama untuk memastikan kebutuhan para pendidik mendapatkan perhatian.

“Syukur alhamdulillah, melalui koordinasi Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, serta dukungan rekan-rekan di DPR, tunjangan profesi bagi guru non-ASN diharapkan mulai ditransfer pada pekan depan,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia berharap pencairan tersebut dapat memberikan dukungan bagi guru dalam menjalankan tugas mendidik dan membimbing peserta didik. Ia juga mengapresiasi dedikasi para pendidik yang terus melaksanakan tanggung jawabnya demi kemajuan pendidikan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru. Tetaplah bersemangat dan semoga pencairan tunjangan ini semakin mendorong kita untuk mengabdi serta mencerdaskan kehidupan bangsa,” tuturnya.

Dukungan terhadap percepatan pembayaran turut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Ia menjelaskan bahwa jadwal pencairan merupakan hasil komunikasi dan koordinasi antara Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, serta Komisi X DPR RI.

“Informasi mengenai kepastian pencairan ini diperoleh setelah koordinasi dilakukan bersama Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, dan Komisi X DPR RI,” kata Lalu Hadrian.

Ia menekankan bahwa anggaran yang telah tersedia perlu segera disalurkan agar para guru dapat menerima haknya sesuai ketentuan.

“Ketersediaan anggaran menjadi landasan untuk mempercepat penyaluran tunjangan agar para guru dapat menerima haknya sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Lalu Hadrian juga menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah menginformasikan kesiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang menjadi bagian penting dalam proses pembayaran.

“Kesiapan SP2D menjadi bagian dari proses administrasi untuk mendukung kelancaran penyaluran tunjangan kepada rekening penerima sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah diharapkan mampu memastikan penyaluran tunjangan berjalan lancar dan tepat sasaran. Penyaluran TPG menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung kesejahteraan pendidik, dengan rincian penerima dan realisasi anggaran mengacu pada data resmi instansi terkait. Pemerintah bersama DPR diharapkan terus menjaga konsistensi kebijakan demi mendukung guru dan mewujudkan pendidikan Indonesia yang semakin berkualitas. (*)

JAKARTA – Pemerintah mulai menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) secara bertahap. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan proses pencairan terus berjalan setelah tahapan administrasi diselesaikan. Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga dilakukan untuk mempercepat penyaluran tunjangan kepada para guru yang memenuhi persyaratan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Prof. Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa sejumlah guru telah menerima tunjangan profesi tersebut. Penyaluran TPG dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan seluruh penerima yang memenuhi persyaratan memperoleh tunjangan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Alhamdulillah, sebagian guru sudah mulai menerima tunjangan profesinya,” ungkap Nunuk dalam keterangannya.

Nunuk menyampaikan bahwa proses pencairan TPG kini telah mencapai tahap akhir administrasi. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) telah selesai diproses. Proses selanjutnya berfokus pada penerbitan SP2D melalui KPPN sebagai bagian dari penyelesaian administrasi sebelum dana disalurkan kepada penerima.

Untuk mempercepat penyelesaian proses tersebut, Kemendikdasmen terus berkoordinasi dengan KPPN. Kerja sama ini diharapkan dapat memperlancar penerbitan dokumen pencairan sehingga penyaluran tunjangan dapat menjangkau lebih banyak guru.

“Kami telah berkoordinasi dengan KPPN agar penerbitan SP2D bisa dipercepat,” tambah Nunuk.

Pemerintah menargetkan pencairan TPG bagi guru non-ASN mulai berlangsung pada akhir Oktober 2026. Pemerintah mempercepat penyelesaian proses administrasi dan koordinasi lintas lembaga untuk mendukung penyaluran TPG secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan. Guru yang belum menerima tunjangan diminta menunggu proses penyelesaian sembari mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan pencairan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa percepatan pembayaran dilakukan melalui kerja sama Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sinergi ini menjadi langkah untuk mendukung kelancaran proses pembayaran sekaligus memastikan penyaluran anggaran mengikuti ketentuan yang berlaku.

Abdul Mu’ti berharap tunjangan tersebut dapat membantu para guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dunia pendidikan. Ia juga mengapresiasi dedikasi para pendidik yang terus menjalankan kegiatan pembelajaran dan berkontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan.

Melalui penyelesaian administrasi dan koordinasi antarlembaga, pemerintah berharap penyaluran TPG dapat segera diterima seluruh guru yang berhak. Kebijakan ini diharapkan mendukung kesejahteraan pendidik sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran. Penyampaian informasi secara berkala mengenai tahapan dan jadwal pencairan menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada guru penerima tunjangan. (*)

Oleh : Yudi Hermanto )*

Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) menjadi kabar positif sekaligus momentum bagi pemerintah untuk terus memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Penyaluran tunjangan secara bertahap menunjukkan upaya pemerintah dalam menyelesaikan proses administrasi dan mempercepat pemenuhan hak para guru. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan pendidik sebagai ujung tombak pembelajaran. Dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang semakin kondusif bagi lahirnya generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Prof. Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa sebagian guru non-ASN telah menerima tunjangan profesi mereka. Proses penyaluran masih berlangsung secara bertahap agar dana dapat diterima oleh para guru yang memenuhi persyaratan. Perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi tenaga pendidik yang selama ini menantikan pencairan tunjangan sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan dan profesionalitas mereka. Pemerintah terus mengupayakan agar proses pembayaran dapat menjangkau penerima lainnya melalui mekanisme yang berlaku, sehingga hak guru dapat dipenuhi secara tertib dan sesuai ketentuan.

Guru penerima yang belum memperoleh tunjangan dapat mengikuti perkembangan penyaluran melalui kanal resmi pemerintah, sementara proses administrasi dan koordinasi terus dilakukan untuk mendukung penyelesaian pembayaran. Penyaluran anggaran negara harus melalui sejumlah tahapan administrasi dan mekanisme keuangan untuk memastikan pembayaran dilakukan secara tertib, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Nunuk, dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) telah selesai diproses. Setelah dokumen SPP dan SPM selesai diproses, tahapan berikutnya adalah penerbitan SP2D melalui KPPN sebagai bagian dari mekanisme penyaluran anggaran sesuai ketentuan. Penyelesaian administrasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembayaran berjalan sesuai prosedur sekaligus meminimalkan kendala dalam penyaluran tunjangan.

Rampungnya dokumen administrasi tersebut menjadi perkembangan penting dalam upaya memastikan tunjangan diterima oleh guru yang berhak. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian kewajiban pembayaran, tetapi juga berupaya menjaga agar penyaluran berlangsung sesuai ketentuan. Nunuk menjelaskan bahwa Kemendikdasmen telah menjalin koordinasi dengan KPPN untuk mempercepat penerbitan SP2D. Sinergi antarlembaga ini memperlihatkan upaya pemerintah dalam mendorong pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga pendidik. Koordinasi yang baik diharapkan mampu memperlancar proses pencairan, sekaligus memperkuat tata kelola anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah menargetkan pencairan TPG bagi guru non-ASN mulai dilakukan pada akhir Oktober 2026, dengan penyaluran yang dijadwalkan berlangsung secara bertahap. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dan menyelesaikan tahapan administrasi untuk mendukung penyaluran TPG secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan. Melalui koordinasi antara Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah berusaha mempercepat penyelesaian pembayaran. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak tenaga pendidik memerlukan dukungan berbagai lembaga, mulai dari penyelesaian administrasi hingga kesiapan penyaluran anggaran. Langkah ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program kesejahteraan guru pada masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian kepada penerima.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti turut menyampaikan harapannya agar pencairan tunjangan dapat membantu para guru dalam menjalankan tanggung jawab pendidikan. Ia juga mengapresiasi para pendidik yang tetap melaksanakan tugas meskipun pembayaran tunjangan mengalami keterlambatan. Apresiasi tersebut penting karena keberlangsungan kegiatan belajar mengajar sangat bergantung pada dedikasi guru, termasuk tenaga pendidik non-ASN yang berperan dalam mendampingi peserta didik di berbagai satuan pendidikan. Pengabdian para guru menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan mereka perlu berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi, pengembangan karier, dan penyediaan lingkungan kerja yang mendukung.

Dalam konteks pembangunan nasional, tunjangan profesi perlu dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Kesejahteraan yang lebih baik diharapkan membantu guru menjalankan tugas dengan lebih tenang, mengembangkan kemampuan, serta menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru yang mendapatkan dukungan memadai memiliki kesempatan lebih besar untuk berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembimbingan karakter siswa. Meski demikian, peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan tunjangan. Pemerataan tenaga pendidik, ketersediaan sarana pembelajaran, penguatan literasi dan numerasi, serta peningkatan kualitas tata kelola sekolah juga perlu diperhatikan agar manfaat pembangunan pendidikan dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Keberhasilan pemerintah selama setahun dalam mendorong agenda pembangunan pendidikan perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan nyata guru dan peserta didik. Upaya mempercepat pencairan TPG, meningkatkan koordinasi antarlembaga, dan menyelesaikan administrasi menjadi langkah positif dalam menjaga kepercayaan tenaga pendidik terhadap pelayanan pemerintah. Keberhasilan kebijakan ini dapat terus diperkuat melalui kepastian jadwal pembayaran, penyampaian informasi secara berkala, serta evaluasi dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di sekolah.

Pemerintah terus memperkuat mekanisme penyaluran dan komunikasi kepada penerima agar proses pembayaran semakin efektif, terkoordinasi, dan memberikan kepastian informasi kepada guru. Pada akhirnya, sinergi pemerintah, satuan pendidikan, guru, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang semakin berkualitas. Dengan kesejahteraan pendidik yang semakin diperhatikan dan peningkatan mutu pembelajaran yang berkelanjutan, Indonesia dapat membangun generasi yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pendidikan

Oleh : Hendri Zulkarnaen )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik melalui rencana pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) pada Senin, 19 Oktober 2026. Kepastian ini menjadi kabar positif bagi para guru di berbagai daerah, seiring tersedianya anggaran dan koordinasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Keuangan, serta DPR RI. Langkah tersebut mencerminkan upaya bersama untuk memenuhi hak pendidik sekaligus memperkuat fondasi pendidikan nasional demi mencetak generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa percepatan penyaluran tunjangan merupakan hasil kerja sama antarlembaga yang terus dibangun. Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan proses pembayaran berjalan sesuai rencana sehingga guru dapat segera menerima haknya. Koordinasi antara kementerian dan lembaga legislatif menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kebijakan, kesiapan anggaran, serta tahapan administrasi. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berupaya memastikan program yang berkaitan dengan kesejahteraan pendidik dapat dilaksanakan secara terarah dan memberikan manfaat bagi penerima.

Perhatian terhadap kesejahteraan guru memiliki arti penting bagi keberlangsungan pendidikan nasional. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing peserta didik, membangun karakter, menanamkan kedisiplinan, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Tanggung jawab tersebut membutuhkan dedikasi, kompetensi, serta lingkungan kerja yang mendukung. Karena itu, dukungan finansial melalui tunjangan profesi menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kontribusi pendidik dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Abdul Mu’ti juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dedikasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di berbagai satuan pendidikan. Ia berharap pencairan tunjangan dapat memberikan dukungan tambahan agar para pendidik semakin bersemangat menjalankan tugas profesionalnya. Perhatian terhadap guru diharapkan tidak hanya meningkatkan motivasi kerja, tetapi juga mendorong terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa kepastian jadwal pencairan diperoleh melalui koordinasi antara Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, dan Komisi X DPR RI. Kolaborasi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan kebijakan pendidikan dapat dijalankan dengan baik. Sinergi antarlembaga juga diperlukan untuk menyelesaikan berbagai tahapan administratif agar anggaran yang telah disiapkan dapat segera disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Lalu Hadrian menegaskan bahwa anggaran pembayaran telah tersedia sehingga proses penyaluran perlu segera dituntaskan. Ia menegaskan pentingnya sinergi pemerintah dan DPR dalam memastikan penyaluran tunjangan profesi kepada guru sesuai ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perhatian terhadap kebutuhan tenaga pendidik sekaligus dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembayaran. Dengan komunikasi yang terbuka dan pengawasan yang berjalan baik, proses pelaksanaan kebijakan diharapkan semakin transparan serta memberikan kepastian kepada para guru.

Selain itu, Lalu Hadrian mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima informasi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengenai kesiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan penyaluran anggaran kepada penerima. Penyaluran TPG dijadwalkan berlanjut pada hari kerja berikutnya setelah dokumen diterima menjelang akhir jam kerja, sebagai bagian dari tahapan administrasi penyaluran anggaran. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penyelesaian administrasi menjadi salah satu faktor yang menentukan waktu penyaluran dana. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, tahapan tersebut diharapkan dapat diselesaikan secara efisien.

Dalam setahun terakhir, penguatan layanan pendidikan, perhatian terhadap kesejahteraan pendidik, serta perluasan akses pembelajaran terus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan sumber daya manusia. Berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat layanan publik di bidang pendidikan perlu terus dilanjutkan melalui pelaksanaan kebijakan yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Keberhasilan program perlu terus diperkuat melalui penyaluran anggaran yang efektif dan pelaksanaan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, percepatan pencairan TPG menjadi langkah yang diharapkan memperkuat kepercayaan guru terhadap upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.

Bagi para guru, tunjangan profesi dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, menunjang kegiatan profesional, serta mendukung persiapan pembelajaran. Meski demikian, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada dukungan finansial. Pengembangan kompetensi guru, ketersediaan sarana pembelajaran, pemerataan tenaga pengajar, pemanfaatan teknologi, dan lingkungan sekolah yang kondusif juga perlu mendapatkan perhatian. Apabila berbagai aspek tersebut berjalan beriringan, para pendidik akan memiliki dukungan yang lebih memadai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu peserta didik mencapai potensi terbaiknya.

Pemerintah juga terus memperkuat transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tunjangan. Penyampaian informasi mengenai penerima, anggaran, dan jadwal pembayaran secara berkala menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memperkuat transparansi dan memberikan kepastian kepada guru. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian kendala teknis perlu berjalan efektif sehingga setiap persoalan dapat ditangani dengan cepat. Langkah tersebut akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong tata kelola anggaran pendidikan yang semakin akuntabel.

)* Penulis merupakan Pengamat Pendidikan

Jakarta,- Hasil survei nasional dari dua lembaga menunjukkan mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan mencapai 65,4 persen, sedangkan Adidaya Institute melaporkan kepuasan terhadap Presiden sebesar 60,3 persen.

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menyampaikan bahwa survei lembaganya mencatat 65,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintahan secara umum. Rinciannya, 58,6 persen menyatakan puas dan 6,8 persen sangat puas. Sementara itu, 32,5 persen menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak menjawab atau belum menentukan penilaian.

“Jika digabungkan yang sangat puas dengan yang puas, totalnya ada 65,4 persen. Sementara ada sekitar 32,5 persen yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja pemerintahan secara umum,” kata Adi.

Survei PPI juga mencatat 65,2 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, terdiri atas 62,3 persen yang menjawab puas dan 2,9 persen sangat puas. Sebanyak 67 persen responden menyatakan optimistis pemerintah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Dalam pemetaan program pemerintah, bantuan sosial menempati posisi pertama sebagai program yang dinilai paling baik oleh responden. Berikutnya adalah Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah gratis hingga perguruan tinggi, dan program cek kesehatan gratis. Hasil ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial dan layanan publik menjadi bagian penting dalam penilaian responden terhadap kinerja pemerintah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha Budiarto mengungkapkan bahwa 60,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sebanyak 36,2 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 3,5 persen tidak memberikan jawaban.

“Di tengah tekanan ekonomi dunia dan keterbatasan sumber daya global, angka kepuasan terhadap Presiden Prabowo masih tergolong tinggi. Temuan ini sekaligus menjadi pembanding bagi sejumlah survei lain yang menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap Presiden,” kata Rahman.

Survei Adidaya Institute dilaksanakan pada 15–21 September 2026 dengan melibatkan 1.240 responden di 38 provinsi. Margin of error dilaporkan sekitar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Kedua hasil ini memberikan gambaran mengenai penilaian publik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo, sekaligus menunjukkan masih adanya ruang evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. (*)

Jakarta – Hasil survei terbaru lembaga Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 65,2 persen. Angka tersebut terdiri atas 62,3 persen responden yang menyatakan puas dan 2,9 persen yang mengaku sangat puas.

Hasil ini menunjukkan penilaian positif mayoritas responden terhadap kinerja pemerintah, meskipun peningkatan kinerja masih diperlukan untuk mendorong kepuasan publik lebih tinggi.

Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, menekankan pentingnya peningkatan kinerja bersama untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

“Hal ini menunjukkan bahwa untuk mampu mengembalikan level kepuasan hingga di atas 70 persen dibutuhkan peningkatan kinerja bersama,” ujar Adi.

Survei tersebut juga mengidentifikasi program pemerintah yang memperoleh penilaian positif. Bantuan sosial (bansos) menempati peringkat pertama, diikuti Sekolah Rakyat di posisi kedua dan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada urutan ketiga. Selanjutnya, program sekolah gratis hingga perguruan tinggi berada di peringkat keempat, disusul program cek kesehatan gratis di posisi kelima.

Penilaian terhadap bansos menunjukkan pentingnya perlindungan sosial dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga daya beli. Sementara itu, Sekolah Rakyat dan program sekolah gratis mencerminkan perhatian terhadap perluasan akses pendidikan serta pengurangan hambatan ekonomi bagi keluarga kurang mampu.

Program MBG menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Adapun cek kesehatan gratis diarahkan untuk memperluas akses pemeriksaan preventif sehingga potensi gangguan kesehatan dapat diketahui lebih dini.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai hasil survei PPI menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan agenda pembangunan pemerintah.

“Menurut saya, hasil survei ini menunjukkan bahwa program-program prioritas Presiden Prabowo mulai memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Publik tentu akan menilai pemerintah dari apa yang mereka rasakan, bukan hanya dari apa yang disampaikan pemerintah,” ujar Iwan.

Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan sosial, pendidikan, pemenuhan gizi, dan pelayanan kesehatan menjadi aspek penting dalam penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah terus memperkuat transparansi, pengawasan, dan kualitas pelayanan agar program prioritas berjalan tepat sasaran. Peningkatan kinerja lintas sektor juga diharapkan mampu memperluas manfaat kebijakan, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional.(*)

Oleh: Dwi Saputri)*

Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Temuan ini menjadi gambaran bahwa berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah memperoleh penerimaan positif dari masyarakat, khususnya program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menjelaskan, survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar 2,83 persen. Survei melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 desa/kelurahan, dan 120 rumah tangga yang dipilih secara acak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Dengan cakupan responden tersebut, hasil survei memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, meskipun interpretasinya tetap perlu mempertimbangkan batas metodologis penelitian.

Selain tingkat kepuasan, survei PPI mencatat bahwa 67 persen responden optimistis pemerintah mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo secara khusus mencapai 65,2 persen, terdiri atas 62,3 persen responden yang menyatakan puas dan 2,9 persen yang menyatakan sangat puas. Angka tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap Presiden secara umum sejalan dengan evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting dari hasil survei tersebut adalah penilaian masyarakat terhadap program pemerintah yang dianggap paling baik. Bantuan sosial (bansos) menempati urutan pertama, disusul Sekolah Rakyat pada posisi kedua dan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada posisi ketiga. Program sekolah gratis hingga perguruan tinggi berada di urutan keempat, sedangkan layanan cek kesehatan gratis menempati urutan kelima. Urutan ini menunjukkan bahwa program yang berkaitan dengan perlindungan sosial, pendidikan, pemenuhan gizi, dan akses kesehatan menjadi bagian penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Bansos menjadi program yang paling banyak disebut oleh responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Penilaian tersebut antara lain didasarkan pada persepsi bahwa bantuan sosial semakin banyak disalurkan. Selain itu, penegakan hukum terhadap koruptor juga dinilai semakin baik. Kedua aspek ini memperlihatkan bahwa kepuasan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung, tetapi juga dengan harapan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang adil.

Dalam konteks kebijakan publik, tingginya apresiasi terhadap bansos menunjukkan pentingnya keberlanjutan program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari peningkatan jumlah bantuan. Ketepatan sasaran, transparansi penyaluran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan penerima juga perlu menjadi perhatian. Dengan demikian, bantuan sosial dapat berfungsi bukan sekadar sebagai penyangga kebutuhan jangka pendek, melainkan juga sebagai bagian dari upaya mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat.

Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah juga tercermin dari penilaian masyarakat terhadap sejumlah menteri dan pejabat negara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi teratas berkat keberhasilannya yang dinilai berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan. Di urutan kedua, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menempati posisi ketiga, didorong oleh persepsi positif masyarakat terhadap kontribusinya dalam perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia serta keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Penilaian ini menunjukkan bahwa publik cenderung memberikan apresiasi kepada pejabat yang dinilai mampu menghadirkan hasil kerja konkret dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat.

Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memberikan perhatian terhadap hasil kerja yang dinilai konkret dan mudah dikenali. Ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan kebutuhan pokok, sedangkan sepak bola memiliki daya tarik luas yang dapat membangun kebanggaan nasional. Adapun penilaian terhadap Sekretaris Kabinet menunjukkan adanya apresiasi terhadap pola kerja pejabat yang dipersepsikan efektif. Meski demikian, peringkat popularitas dalam survei tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan capaian kinerja masing-masing pejabat, sehingga tetap perlu dilengkapi evaluasi berdasarkan indikator yang terukur.

Secara keseluruhan, hasil survei PPI memberikan gambaran positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Tingkat kepuasan mayoritas responden dan optimisme masyarakat menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah, khususnya di bidang bantuan sosial, pendidikan, pemenuhan gizi, dan layanan kesehatan, memperoleh apresiasi publik. Capaian tersebut patut diapresiasi sebagai wujud upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah diharapkan dapat mempertahankan capaian positif tersebut dengan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan setiap kebijakan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum, penguatan ketahanan pangan, dan pemerataan akses pelayanan publik perlu terus menjadi prioritas. Dengan komitmen dan kinerja yang semakin baik, kepercayaan masyarakat diharapkan dapat terus terjaga dan menjadi landasan bagi terwujudnya pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

)* Pemerhati isu sosial – ekonomi

Oleh: Muhammad Iqbal

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan publik menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi arah pembangunan nasional. Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis pada 18 Oktober 2026 menunjukkan bahwa 65,2 persen responden merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan nasional, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata.

Survei PPI mencatat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan mencapai 65,4 persen. Sebanyak 32,5 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen lainnya tidak memberikan jawaban. Adapun tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat sebesar 49 persen. Data tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat memiliki penilaian yang beragam terhadap kinerja pemerintahan, sehingga evaluasi perlu dilakukan secara terbuka dan proporsional.

Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, menilai peningkatan kepuasan hingga melampaui 70 persen membutuhkan perbaikan kinerja bersama. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hasil survei bukan sekadar angka yang dapat dijadikan bahan perayaan politik, melainkan juga masukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan. Kepercayaan masyarakat harus dipelihara melalui konsistensi kebijakan, penyelesaian persoalan mendasar, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan warga secara cepat dan tepat.

Salah satu temuan penting survei tersebut adalah bantuan sosial yang menjadi alasan paling banyak dikemukakan responden yang merasa puas terhadap pemerintah. Sebanyak 16,7 persen responden menilai bantuan sosial semakin banyak. Selain itu, penegakan hukum terhadap koruptor memperoleh perhatian dari 10,3 persen responden, disusul program Sekolah Rakyat sebesar 9,8 persen dan Makan Bergizi Gratis sebesar 8,5 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk persepsi terhadap kinerja pemerintah.

Bantuan sosial, misalnya, menjadi instrumen perlindungan bagi keluarga rentan ketika menghadapi tekanan ekonomi. Namun, efektivitasnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima. Ketepatan sasaran, transparansi penyaluran, dan keberlanjutan manfaat juga harus menjadi perhatian. Hal ini penting karena 11,4 persen responden yang menyatakan tidak puas menilai bantuan sosial kurang tepat sasaran. Dengan demikian, perbaikan sistem pendataan dan pengawasan perlu berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah memperluas perlindungan sosial.

Tantangan lain terlihat dari persoalan ekonomi masyarakat. Sebanyak 11,8 persen responden yang tidak puas menyebut kondisi ekonomi yang sulit dan menurun sebagai alasan utama. Sementara itu, 10,4 persen menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok dan 6,7 persen menilai pemerintah kurang memperhatikan rakyat kecil. Angka-angka tersebut menjadi pengingat bahwa persepsi positif terhadap kepemimpinan nasional harus diikuti perbaikan daya beli, ketersediaan lapangan kerja, serta kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, ketahanan pangan menjadi salah satu sektor strategis yang perlu diperkuat. Kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat penilaian positif dari pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, yang menyatakan Kementerian Pertanian sebagai salah satu institusi yang menunjukkan kinerja menonjol. Penilaian tersebut menegaskan pentingnya capaian konkret dalam mengevaluasi pejabat publik, terutama ketika kebijakan yang dijalankan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Sektor pertanian juga memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi hasil yang terukur. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, sementara cadangan beras pemerintah menyentuh 5,3 juta ton. Indonesia juga menghentikan impor beras pada tahun tersebut dan kembali melakukan ekspor ke sejumlah negara. Capaian ini menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah ketidakpastian iklim dan dinamika geopolitik global.

Selain ketahanan pangan, program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis juga menunjukkan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. Dalam survei PPI, Sekolah Rakyat memperoleh penilaian positif dari 12,6 persen responden sebagai program pemerintah yang dinilai paling baik, sedangkan Makan Bergizi Gratis mencapai 11 persen. Apabila dilaksanakan dengan pengawasan yang kuat dan standar pelayanan yang memadai, program-program tersebut berpotensi memperluas akses pendidikan, mendukung pemenuhan gizi, dan memperkuat kesempatan generasi muda untuk berkembang.

Meski demikian, capaian survei tidak seharusnya membuat pemerintah mengabaikan kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan. Sebanyak 67 persen responden menyatakan optimistis pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik, sementara 24,4 persen menyatakan tidak percaya dan 8,6 persen tidak menjawab. Optimisme mayoritas tersebut merupakan modal politik yang penting, dengan tetap melakukan perbaikan pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan program pemerintah berjalan secara akuntabel.

Kepuasan publik sebesar 65,2 persen terhadap Presiden Prabowo merupakan gambaran dukungan mayoritas masyarakat menjelang dua tahun pemerintahan. Namun, legitimasi yang kuat tidak hanya bertumpu pada angka survei, melainkan juga pada kemampuan pemerintah menjawab persoalan yang dirasakan warga. Keberhasilan menjaga pangan, memperluas perlindungan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki daya beli perlu menjadi bagian dari agenda yang berkesinambungan.

*Penulis adalah pengamat politik

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan berlangsung hangat dan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan PBB dalam mendorong perdamaian serta kerja sama internasional. Guterres secara khusus datang dari New York, Amerika Serikat, untuk melakukan kunjungan tersebut sebelum kembali ke markas PBB.

Prabowo menyambut langsung kedatangan Guterres saat turun dari kendaraan. Keduanya kemudian berjalan menuju pendopo untuk menjalani sesi foto bersama, dengan penyambutan turut dimeriahkan anak-anak berpakaian adat nasional. Setelah prosesi tersebut, kedua pemimpin melanjutkan agenda melalui pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing untuk membahas sejumlah isu strategis dan penguatan kerja sama multilateral.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Guterres menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo.

Menurut Teddy, Sekjen PBB juga mengapresiasi langkah nyata Indonesia dalam membantu rakyat Palestina serta upaya Presiden Prabowo menjalankan amanat untuk menciptakan ketertiban dunia.

“Sekjen PBB mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam usaha melaksanakan ketertiban dunia serta langkah nyata Indonesia membantu rakyat Palestina,” ujar Teddy melalui keterangan Sekretariat Kabinet.

Selain menyampaikan apresiasi, Guterres juga berpamitan kepada Prabowo menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Sekjen PBB pada Desember 2026.

Pertemuan di Hambalang menjadi bagian dari komunikasi berkelanjutan antara Indonesia dan PBB untuk membahas penguatan kerja sama multilateral serta upaya mendorong perdamaian internasional.

Kedua pihak menempatkan dialog dan kemitraan multilateral sebagai instrumen penting untuk memperkuat stabilitas serta mendorong penyelesaian persoalan internasional secara damai.

Sebelumnya, Prabowo dan Guterres juga menggelar pertemuan bilateral di Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, pada 22 September 2025. Pertemuan itu berlangsung setelah Prabowo menyampaikan pidato dalam konferensi internasional tingkat tinggi mengenai penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara.

Rangkaian pertemuan di New York dan Hambalang memperlihatkan keberlanjutan hubungan Indonesia dengan PBB dalam memperjuangkan perdamaian. Melalui diplomasi dan kerja sama multilateral, Indonesia terus berpartisipasi dalam berbagai upaya internasional untuk mendorong perdamaian, mendukung penyelesaian konflik, dan memperkuat kerja sama antarnegara. (*)