Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, termasuk di Tanah Papua.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menilai program ini bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Menurutnya, pemenuhan gizi merupakan fondasi penting agar anak-anak memiliki kesempatan yang setara dalam pendidikan dan kehidupan ekonomi. Karena itu, perluasan MBG menjadi langkah relevan untuk menjawab tantangan pembangunan manusia di wilayah yang masih menghadapi persoalan ketahanan pangan.

Urgensi program tersebut terlihat dari kesenjangan konsumsi pangan antarwilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Billy, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada 2025 mencapai 32,30 persen di Papua Tengah, 28,72 persen di Papua Pegunungan, dan 27,51 persen di Papua Selatan, jauh di atas angka nasional sebesar 7,8 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak Papua membutuhkan intervensi yang terarah dan berkelanjutan. “Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak-anak Papua bisa menjadi dokter, insinyur, guru, atau pemimpin masa depan kalau kebutuhan gizi mereka saat ini belum terpenuhi dengan baik,” ujar Billy.

Sejalan dengan itu, Billy mengapresiasi upaya pemerintah memperluas jangkauan MBG. Hingga akhir Agustus 2026, program tersebut dilaporkan telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat secara nasional, sementara di Papua direncanakan pengembangan 2.500 dapur pelayanan gizi, termasuk sekitar 1.400 dapur untuk wilayah terpencil.

Pada awal Oktober 2026, sebanyak 13 dapur tambahan diluncurkan di Provinsi Papua, dengan 10 di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah dapur, melainkan dari ketepatan distribusi dan jumlah anak yang benar-benar menerima manfaat.

Lebih jauh, MBG berpotensi menggerakkan ekonomi lokal apabila bahan pangan dipasok petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM Papua. “Manfaatnya bisa dua sekaligus, yaitu anak-anak mendapatkan gizi, sementara ekonomi masyarakat lokal ikut bergerak,” kata Billy.

Ia berharap perluasan program menjangkau kampung-kampung terpencil dengan pengawasan mutu makanan, keamanan pangan, dan distribusi yang konsisten. Menurutnya, masa depan Papua tidak hanya ditentukan pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas generasi yang dipersiapkan sejak dini.

“Anak-anak Papua berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju. Papua sehat, Papua cerdas, Indonesia kuat,” tutup Billy.

Jayapura – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk bagi generasi muda Papua.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Billy Mambrasar, mengapresiasi komitmen pemerintah memperluas akses pemenuhan gizi bagi anak-anak di berbagai wilayah khususnya Papua.

“Menurut saya, ada satu kebijakan yang sangat penting bagi masa depan anak-anak Papua yaitu program makan bergizi gratis atau program MBG,” ujar Billy.

Ia menegaskan, program tersebut bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk membentuk generasi unggul.

“Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing dengan anak-anak dari seluruh Indonesia,” katanya.

Billy menjelaskan, tantangan pemenuhan pangan di sejumlah wilayah Papua masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikannya, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan nasional pada 2025 mencapai 7,8 persen. Sementara itu, Papua Tengah mencapai 32,30 persen, Papua Pegunungan 28,72 persen, dan Papua Selatan 27,51 persen.

“Artinya, tantangan pemenuhan kebutuhan pangan di beberapa wilayah Papua masih jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. Dan ini harus kita jawab dengan kebijakan nyata,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi utama pembangunan manusia.

“Pembangunan SDM dimulai dari kebutuhan yang paling mendasar yakni gizi yang cukup,” tegas Billy.

Secara nasional, hingga akhir Agustus 2026, MBG dilaporkan telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat. Di Papua, pemerintah menyiapkan pengembangan 2.500 dapur pelayanan gizi, termasuk sekitar 1.400 dapur untuk wilayah terpencil.

Billy mengapresiasi perluasan layanan tersebut, sekaligus mengingatkan pentingnya memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak.

“Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya dapur yang dibangun, melainkan dari berapa banyak anak-anak Papua yang benar-benar menerima kebutuhan gizi tersebut,” jelasnya.

Selain meningkatkan kualitas gizi, program ini berpotensi menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.

“Manfaatnya bisa dua sekaligus yaitu anak-anak mendapatkan gizi, sementara ekonomi masyarakat lokal ikut bergerak,” ujarnya.

Billy berharap MBG terus diperluas hingga wilayah pedalaman dengan pengawasan kualitas makanan, keamanan pangan, dan distribusi yang baik.

“Anak-anak Papua berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju. Masa depan Papua ditentukan oleh kualitas generasi yang kita siapkan. Papua sehat, Papua cerdas, Indonesia kuat,” pungkasnya.

Jayapura – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Billy Mambrasar, mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua.

“Program ini bukan sekadar membagikan makanan gratis, ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing dengan anak-anak dari seluruh Indonesia,” ujar Billy.

Menurutnya, pemenuhan gizi merupakan fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan, konsentrasi belajar, dan kemampuan akademik anak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikannya, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan nasional pada 2025 mencapai 7,8 persen. Sementara itu, Papua Tengah tercatat 32,30 persen, Papua Pegunungan 28,72 persen, dan Papua Selatan 27,51 persen.

“Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak-anak Papua bisa menjadi dokter, insinyur, guru, atau pemimpin masa depan kalau kebutuhan gizi mereka saat ini belum terpenuhi dengan baik,” tegasnya.

Secara nasional, hingga akhir Agustus 2026, program MBG dilaporkan telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat. Di Papua, pemerintah menyiapkan pengembangan 2.500 dapur pelayanan gizi, termasuk sekitar 1.400 dapur untuk wilayah terpencil.

Pada awal Oktober 2026, sebanyak 13 dapur pelayanan gizi tambahan diluncurkan di Provinsi Papua, dengan 10 di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Billy menilai langkah tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan pemenuhan gizi anak Papua. Meski demikian, pelaksanaan program perlu disertai pengawasan kualitas makanan, keamanan pangan, serta distribusi yang menjangkau masyarakat di pedalaman.

“Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya dapur yang dibangun, melainkan dari berapa banyak anak-anak Papua yang benar-benar menerima kebutuhan gizi tersebut,” ungkapnya.

Selain meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, MBG berpotensi mendorong perekonomian lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan.

Billy berharap perluasan program terus dilakukan hingga kampung-kampung terpencil, dari pesisir hingga pegunungan. Ia menegaskan, investasi pada gizi anak merupakan bagian penting dalam menyiapkan masa depan Papua.

“Anak-anak Papua berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju, Papua sehat, Papua cerdas, Indonesia kuat,” pungkas Billy.

Oleh: Pratami Dewi )*

Pemerintah menargetkan penggunaan compressed natural gas (CNG) dalam tabung berukuran 3 kilogram (kg) bagi masyarakat mulai 2027. Kehadiran CNG disiapkan sebagai alternatif liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini menjadi sumber energi utama bagi banyak rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebelum diterapkan secara luas, pemerintah masih mematangkan kesiapan teknis, keselamatan, distribusi, serta skema bisnis agar pemanfaatannya dapat berlangsung secara efektif.

Pengembangan CNG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan pilihan energi baru, tetapi juga dengan upaya memanfaatkan potensi gas bumi nasional. Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta hingga 8 juta ton LPG per tahun karena kebutuhan domestik belum dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Pemanfaatan CNG diharapkan mampu mengurangi ketergantungan tersebut secara bertahap sekaligus memperkuat ketahanan energi melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendorong pengembangan CNG sebagai strategi substitusi impor. Menurutnya, gas bumi domestik memiliki potensi untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi yang selama ini bergantung pada LPG dari luar negeri. Langkah ini membuka peluang bagi pemanfaatan sumber energi nasional secara lebih luas, dengan tetap memperhatikan kebutuhan konsumen dan kesiapan infrastruktur pendukung.

CNG sebenarnya bukan teknologi yang sepenuhnya baru di Indonesia. Sejumlah restoran dan hotel telah menggunakannya untuk mendukung kegiatan operasional, sementara tabung berukuran 12 kg juga telah dimanfaatkan oleh sejumlah konsumen. Pengalaman ini menjadi modal awal untuk mengembangkan penggunaan CNG dalam ukuran 3 kg, meskipun penerapannya bagi rumah tangga memerlukan penyesuaian dari sisi teknologi, keselamatan, dan distribusi.

Salah satu pertimbangan dalam pengembangan CNG adalah potensi efisiensi biaya energi. Bahlil menyampaikan bahwa harga CNG pada sejumlah penggunaan komersial dapat lebih rendah sekitar 30–40 persen dibandingkan LPG. Meski demikian, penghematan yang diterima masyarakat nantinya akan bergantung pada biaya pengolahan, pengisian tabung, pengangkutan, dan penyaluran hingga konsumen, sehingga perhitungan harga akhir menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan uji coba CNG selama satu bulan. Saat ini, hasil pengujian sedang dievaluasi untuk menilai kesiapan teknologi, operasional, dan model bisnis sebelum penerapan dimulai. Proses tersebut diperkirakan masih membutuhkan beberapa bulan, dengan target implementasi pada 2027 setelah persiapan dinyatakan memadai.

Kesiapan tabung menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program. Laode menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan kontrak pengadaan sebanyak 100.000 tabung CNG untuk mendukung kebutuhan implementasi awal. Namun, tahapan distribusi dan mekanisme penyalurannya kepada masyarakat masih menunggu penyelesaian persiapan, sedangkan pengumuman resmi mengenai pelaksanaan program akan disampaikan pemerintah setelah evaluasi dan penyusunan skema bisnis rampung.

Aspek keselamatan perlu menjadi prioritas karena CNG disimpan dalam kondisi bertekanan tinggi. Tabung yang digunakan harus memenuhi standar teknis, disertai prosedur pengisian, pemeriksaan, penyimpanan, dan pengangkutan yang sesuai ketentuan. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan fasilitas pengisian serta kompetensi petugas yang menangani gas agar penggunaan CNG dapat memberikan manfaat tanpa mengabaikan perlindungan konsumen.

Selain keselamatan, kemudahan akses akan menentukan penerimaan masyarakat terhadap CNG. Distribusi harus dirancang agar konsumen dapat memperoleh tabung pengganti dengan mudah, sementara ketersediaan pasokan perlu dijaga supaya kebutuhan energi rumah tangga dan UMKM tidak terganggu. Sistem penyaluran yang praktis, harga yang terjangkau, dan informasi penggunaan yang jelas akan membantu masyarakat memahami karakteristik CNG sebagai alternatif LPG.

Meski memiliki potensi, penerapan CNG tidak dapat dilakukan secara seragam di seluruh wilayah tanpa mempertimbangkan kondisi setempat. Kepala Pusat Energi dan Pangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai pengembangan CNG Merah Putih dapat mendukung ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor. Namun, implementasinya perlu dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhatikan kesiapan pasokan, infrastruktur, keekonomian, serta keselamatan pengguna.

Pendekatan bertahap memungkinkan pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Wilayah dengan akses pasokan gas dan fasilitas pendukung yang memadai dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tahap awal penerapan. Hasil evaluasi selanjutnya dapat digunakan untuk menyempurnakan mekanisme distribusi, menghitung biaya operasional, dan memastikan standar keselamatan diterapkan secara konsisten sebelum jangkauan program diperluas.

Keberhasilan CNG pada 2027 akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan energi alternatif yang aman, mudah diakses, dan ekonomis. Pemanfaatan gas bumi domestik dapat memberikan manfaat lebih besar apabila didukung kepastian pasokan, sistem distribusi yang andal, serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan persiapan yang matang dan penerapan bertahap, CNG berpeluang menjadi solusi tambahan bagi rumah tangga dan UMKM sekaligus memperkuat upaya Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.

Koordinasi antara pemerintah, penyedia gas, dan pelaku distribusi juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan layanan setelah CNG mulai diterapkan. Ketersediaan pasokan dan fasilitas pendukung harus sejalan dengan pertumbuhan permintaan agar masyarakat tidak menghadapi kendala saat membutuhkan energi untuk aktivitas sehari-hari.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Aditya Pranawa

Ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) menjadi tantangan dalam menjaga ketahanan energi nasional. Di tengah kebutuhan gas yang terus berjalan, pemerintah menyiapkan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif untuk memanfaatkan potensi gas bumi dalam negeri sekaligus menekan kebutuhan pasokan dari luar negeri. Pemanfaatan CNG dalam tabung berukuran 3 kilogram (kg) ditargetkan mulai diterapkan kepada masyarakat pada 2027.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menempatkan pengembangan CNG sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan sumber daya energi nasional. Indonesia diketahui masih mengimpor sekitar 7 juta hingga 8 juta ton LPG setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik. Besarnya kebutuhan impor itu membuat pengembangan alternatif berbasis gas bumi lokal menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi tekanan terhadap devisa negara.

CNG memanfaatkan gas alam yang dikompresi sehingga dapat disimpan dan diangkut menggunakan tabung khusus. Indonesia memiliki potensi gas bumi, termasuk komponen metana dan etana yang dikenal sebagai C1 dan C2, untuk mendukung pemanfaatan energi tersebut. Optimalisasi pasokan domestik diharapkan dapat memperluas pilihan sumber energi bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor secara bertahap.

Penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah restoran dan hotel telah memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan energi operasional, sehingga penerapan teknologi ini telah memiliki pengalaman awal di sektor komersial. Bahlil menyebutkan harga CNG di sejumlah penggunaan dapat lebih murah sekitar 30–40 persen dibandingkan LPG, meskipun besaran penghematan pada tingkat rumah tangga nantinya akan bergantung pada biaya pengolahan, distribusi, dan skema penjualan.

Perluasan penggunaan CNG ke tabung berukuran 3 kg menjadi tahapan penting karena segmen ini berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan gas, tetapi juga menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta dapat didistribusikan secara praktis. Karena itu, kesiapan tabung, sistem pengisian, sarana pengangkutan, dan jaringan penyaluran menjadi bagian penting sebelum penerapan dilakukan secara luas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pemerintah masih mengevaluasi hasil uji coba CNG yang telah berlangsung selama satu bulan. Evaluasi itu mencakup kesiapan teknis, operasional, serta skema bisnis yang akan digunakan dalam pelaksanaan program. Pemerintah memperkirakan masih membutuhkan beberapa bulan untuk mematangkan berbagai persiapan tersebut sebelum implementasi ditargetkan pada 2027.

Salah satu langkah yang telah disiapkan ialah pengadaan tabung CNG untuk mendukung penerapan di tingkat pengguna. Laode menyampaikan bahwa kontrak pengadaan mencakup sedikitnya 100.000 unit tabung, termasuk tabung yang didatangkan dari China. Namun, jumlah yang sudah tersedia dan jadwal distribusinya kepada masyarakat belum dirinci, sehingga tahapan pengadaan berikutnya masih menjadi bagian dari persiapan program.

Kesiapan tabung perlu berjalan beriringan dengan penerapan standar keselamatan. CNG disimpan dalam kondisi bertekanan sehingga membutuhkan tabung yang memenuhi spesifikasi, prosedur pengisian yang tepat, serta sistem pemeriksaan dan pemeliharaan berkala.

Dari sisi ekonomi, keberhasilan CNG sebagai alternatif LPG tidak hanya ditentukan oleh harga gas di tingkat produksi. Biaya kompresi, pengangkutan, penyimpanan, pengisian tabung, dan penyaluran hingga pengguna turut memengaruhi harga akhir. Pemerintah perlu menyusun skema bisnis yang mampu menjaga kelayakan operasional sekaligus memastikan energi tersebut tetap terjangkau bagi rumah tangga dan UMKM yang menjadi sasaran pemanfaatannya.

Founder sekaligus Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai pemanfaatan gas bumi secara lebih luas melalui CNG dan jaringan gas rumah tangga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi negara maupun masyarakat. Penggunaan sumber energi domestik dapat membantu menghemat devisa, sementara efisiensi biaya energi berpeluang memperkuat daya tahan usaha kecil. Menurut pandangan tersebut, manfaat pengembangan gas bumi akan semakin besar apabila didukung kebijakan yang konsisten, kepastian pasokan, dan infrastruktur yang memadai.

Pengembangan CNG juga dapat melengkapi jaringan gas yang belum menjangkau seluruh wilayah. Distribusi melalui sistem virtual pipeline memungkinkan gas diangkut menggunakan sarana khusus menuju kawasan yang belum terhubung dengan jaringan pipa konvensional. Pendekatan ini dapat menjadi pilihan bagi kawasan permukiman dan pelaku usaha tertentu, sepanjang tersedia pasokan yang memadai serta perhitungan biaya distribusi yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Kepastian pasokan gas dalam jangka panjang menjadi faktor lain yang menentukan keberlanjutan program. Pemerintah perlu menyelaraskan ketersediaan gas dari hulu dengan kebutuhan pengguna, termasuk menetapkan mekanisme alokasi dan harga yang mendukung pemanfaatan untuk pelayanan publik. Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan pelaku industri juga dibutuhkan agar pengembangan infrastruktur serta distribusi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Target penerapan CNG tabung 3 kg pada 2027 membuka peluang bagi Indonesia untuk memperbesar peran gas bumi domestik dalam memenuhi kebutuhan energi. Apabila persiapan teknis, skema bisnis, dan distribusi selesai dengan baik, CNG berpotensi menjadi salah satu langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor dan memperkuat ketahanan energi dari sumber daya negeri sendiri.

)* Pengamat Ekonomi dan Energi

Oleh Rania Andini Putri )*

Pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan ekosistem gambut sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga tingkat tapak. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan sekat kanal, penyediaan pompa air, pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai penguatan langkah pencegahan menjadi kebutuhan mendesak agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga menyasar akar persoalan yang menyebabkan kebakaran terus berulang di sejumlah wilayah.

Menurut Alex, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran. Evaluasi tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan langkah pencegahan yang lebih efektif, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi serta kawasan yang berada dalam pengelolaan perusahaan pemegang izin konsesi.

Evaluasi perlu mencakup kondisi lahan, tata kelola kawasan, ketersediaan sumber air, praktik pembukaan lahan, serta kesiapan perusahaan dan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran. Dengan mengetahui faktor penyebabnya, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih terarah dan tidak sekadar mengulangi pola penanganan darurat setiap musim kemarau.

Untuk wilayah dengan kondisi karhutla yang parah, Alex mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas penanganan melalui penambahan personel pemadam, penyediaan peralatan yang memadai, serta peningkatan intensitas patroli. Langkah tersebut perlu disertai pemetaan kawasan rawan dan evaluasi berkala agar pengerahan sumber daya dilakukan secara tepat sasaran.

Di sisi lain, Alex menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin pengelolaan lahan. Pemerintah harus memastikan seluruh kewajiban pencegahan kebakaran dilaksanakan secara konsisten, mulai dari penyediaan personel dan sarana pemadaman, pemantauan kawasan, hingga penerapan mekanisme pelaporan ketika ditemukan potensi kebakaran.

Pengawasan tersebut juga perlu dibarengi penegakan hukum yang terukur. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, proses penindakan harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan.

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono menekankan pentingnya menjaga kondisi lahan gambut tetap basah sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla.

Diaz menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah perusahaan pemegang konsesi untuk memperkuat pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Koordinasi tersebut melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa agar pelaksanaan pencegahan dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran.

Pemerintah daerah diharapkan berperan dalam menyosialisasikan pembangunan sekat kanal dan pompa air kepada masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi penting untuk memastikan fasilitas pencegahan tidak hanya dibangun, tetapi juga dijaga, dimanfaatkan, dan dipelihara secara berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/BPLH telah berkomunikasi dengan 43 perusahaan swasta pemegang izin konsesi di wilayah terdampak karhutla di Sumatera Selatan. Perusahaan tersebut didorong berkontribusi dalam pembangunan sekat kanal serta penyediaan pompa sentrifugal untuk mengambil air dari sungai guna mempertahankan kelembapan lahan gambut.

Pembangunan infrastruktur pembasahan menjadi langkah penting mengingat karakteristik lahan gambut yang rentan terbakar ketika mengalami kekeringan. Kebakaran pada lapisan gambut bahkan dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga sulit dideteksi dan membutuhkan proses pemadaman yang lebih panjang.

Karena itu, pembangunan fasilitas pembasahan perlu disertai pemantauan kondisi air, perawatan infrastruktur, serta pengawasan berkala terhadap kawasan konsesi. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko kebakaran sekaligus memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab lingkungan secara nyata.

Pada aspek penegakan hukum, KLH melaporkan telah melakukan penyegelan terhadap 57 perusahaan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk 12 perusahaan di Sumatera Selatan. Tindakan tersebut menjadi bagian dari proses pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran lingkungan terkait karhutla.

Selain pengawasan perusahaan, pemerintah masih menghadapi tantangan pemadaman di sejumlah provinsi prioritas. Berdasarkan data penanganan yang dilaporkan, luas lahan dalam proses pemadaman di enam provinsi mencapai 639,23 hektare, meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, dengan luas lahan terdampak kebakaran dilaporkan mencapai 513,89 hektare. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya kesiapan personel, ketersediaan sumber air, serta kemampuan mendeteksi kemunculan titik api sejak dini.

Operasi pemadaman terus dilakukan melalui jalur darat dan udara, termasuk penggunaan helikopter pengeboman air atau water bombing untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses. Namun, kondisi cuaca, jarak pandang, dan karakteristik wilayah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan operasi.

Penguatan pengawasan perusahaan, evaluasi kawasan rawan, dan peningkatan kesiapan petugas menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengendalian karhutla yang lebih efektif. Melalui koordinasi lintas lembaga dan keterlibatan masyarakat hingga tingkat tapak, pemerintah diharapkan mampu menekan kebakaran berulang sekaligus melindungi ekosistem gambut dan kawasan hutan Indonesia secara berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan lingkungan

Oleh Yudi Saputra )*

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan strategi yang menyeluruh, mulai dari percepatan pemadaman, penguatan personel, hingga pengawasan langsung terhadap kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penanganan terpadu agar karhutla tidak terus menjadi persoalan berulang setiap musim kemarau. Melalui pengerahan personel gabungan, operasi darat dan udara, serta rencana penambahan polisi kehutanan, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kelestarian ekosistem. Pendekatan ini penting karena keberhasilan penanggulangan karhutla tidak hanya ditentukan oleh kecepatan memadamkan api, tetapi juga oleh kemampuan mencegah kebakaran sejak awal.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pemerintah menerima laporan mengenai kondisi terkini dan berbagai langkah operasional untuk mempercepat pengendalian kebakaran di sejumlah daerah terdampak. Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan berlangsung terarah, terutama di wilayah yang masih menghadapi titik api dan membutuhkan dukungan tambahan.

Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman di enam provinsi paling terdampak. Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian utama pemerintah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapan berkelanjutan, bukan sekadar tindakan ketika kebakaran telanjur meluas. Pengawasan kawasan rawan, pemantauan titik panas, dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah perlu berjalan beriringan agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih cepat dan segera ditangani sebelum menimbulkan kerusakan lebih besar.

Dalam operasi lapangan, lebih dari 60.177 personel gabungan telah dikerahkan untuk mendukung pemadaman. Tingkat keberhasilan pemadaman dilaporkan mencapai rata-rata lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Selain mengandalkan personel darat, pemerintah juga melaksanakan operasi udara melalui teknik pengeboman air atau water bombing di sejumlah lokasi. Kombinasi kedua metode tersebut membantu mempercepat pemadaman, khususnya ketika kondisi medan, jarak menuju sumber api, dan keterbatasan akses menyulitkan petugas menjangkau kawasan terdampak. Pengerahan sumber daya secara terpadu juga memungkinkan penanganan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tingkat risiko di masing-masing wilayah.

Teddy Indra Wijaya turut menyampaikan bahwa perkembangan penanganan di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan mulai menunjukkan hasil yang lebih baik. Pemerintah juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan untuk mendukung upaya penanggulangan.

Presiden Prabowo meminta agar penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah kebakaran meluas. Arahan tersebut menegaskan bahwa penanggulangan karhutla memerlukan respons cepat, koordinasi yang solid, dan evaluasi berkelanjutan. Keberhasilan juga diukur melalui kemampuan mencegah munculnya titik api baru, memperkuat pengawasan, serta memastikan kawasan hutan terlindungi dari berbagai ancaman. Dengan pendekatan tersebut, penanganan darurat dapat berjalan seiring dengan pembangunan sistem pencegahan yang lebih kuat.

Langkah strategis lainnya disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia menjelaskan bahwa jumlah polisi kehutanan direncanakan meningkat menjadi 70 ribu personel sesuai arahan Presiden Prabowo. Rencana penambahan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan Indonesia yang membentang hingga puluhan juta hektare. Saat ini, jumlah polisi kehutanan masih sekitar 4.500 orang. Perbandingan antara jumlah personel dan luas kawasan yang harus diawasi memperlihatkan pentingnya penguatan kapasitas pengawasan agar perlindungan hutan dapat menjangkau lebih banyak wilayah secara efektif.

Menurut Raja Juli Antoni, penambahan personel diharapkan meningkatkan intensitas patroli, memperluas jangkauan pengawasan, serta memperkuat pencegahan kebakaran dan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Dalam penanganan saat ini, Kementerian Kehutanan juga mengoptimalkan kolaborasi polisi kehutanan, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Sebanyak 1.000 polisi kehutanan diperbantukan untuk memperkuat penanganan karhutla di tiga provinsi di Kalimantan dan masih bertugas hingga kebakaran benar-benar terkendali. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hutan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari petugas pemerintah hingga masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran.

Selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan koordinasi antarlembaga, pengerahan sumber daya lintas instansi, dan peningkatan perhatian terhadap perlindungan lingkungan menjadi bagian dari upaya menghadapi risiko bencana. Penanganan karhutla melalui operasi gabungan, pemanfaatan teknologi pemadaman, dan rencana penguatan polisi kehutanan memperlihatkan pentingnya kehadiran pemerintah hingga ke lapangan.

Karhutla tidak boleh terus dipandang sebagai persoalan musiman yang baru ditangani ketika asap mulai mengganggu kehidupan masyarakat. Pengawasan harus menjangkau kawasan hutan hingga ke tingkat tapak, sementara pencegahan dan penegakan aturan perlu berjalan secara beriringan. Dengan pengawasan yang konsisten, koordinasi yang kuat, dan keterlibatan seluruh pihak, Indonesia dapat memperkecil kemungkinan karhutla berulang, melindungi kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian hutan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan lingkungan hidup

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penerapan gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG) dalam tabung berkapasitas 3 kilogram (kg) mulai 2027. CNG disiapkan sebagai alternatif LPG 3 kg bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, uji coba penggunaan CNG telah berlangsung selama satu bulan. Pemerintah kini mengevaluasi hasil pengujian, termasuk aspek teknis dan penyusunan skema bisnis sebelum menentukan mekanisme penerapannya kepada masyarakat.

“Jadi, ini nanti akan memakan waktu beberapa bulan lagi, sehingga kita harapkan 2027 sudah bisa diimplementasikan, insyaallah,” ujar Laode.

Pemerintah juga mempersiapkan pengadaan tabung CNG untuk mendukung implementasi program. Menurut Laode, kontrak pengadaan tabung dari Tiongkok mencakup sedikitnya 100 ribu unit.

Rencana pemanfaatan CNG telah disiapkan secara bertahap sejak 2026. Pada Mei, pemerintah mengungkapkan rencana penerapan awal di sejumlah kota besar di Pulau Jawa. Selanjutnya, pada September, Kementerian ESDM menegaskan CNG sebagai alternatif untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg mulai 2027.

Pada periode yang sama, uji coba terbatas dilakukan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), dengan melibatkan pelaku UMKM untuk menguji kesiapan penggunaan CNG dalam kegiatan usaha.

Aspek keselamatan menjadi perhatian utama mengingat tekanan CNG mencapai sekitar 200–250 bar, jauh lebih tinggi dibandingkan LPG yang berkisar 5–10 bar. Evaluasi awal menunjukkan perlunya kendaraan berb bak tertutup untuk mendukung keamanan pengangkutan tabung.

Meski tanggal penerapan, harga jual, dan mekanisme distribusi belum ditetapkan, pemerintah terus mematangkan kesiapan teknis serta skema bisnis sebelum kebijakan resmi diumumkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dengan persiapan yang matang, pemanfaatan CNG diharapkan memperluas pilihan energi bagi masyarakat, memperkuat ketahanan energi nasional, serta membuka peluang pengurangan ketergantungan impor LPG secara bertahap. (*)

Jakarta – Pemerintah menargetkan gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG) dalam tabung 3 kilogram (kg) mulai digunakan masyarakat pada 2027.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini mengevaluasi hasil uji coba sekaligus mematangkan skema bisnis dan distribusi sebelum penerapannya diperluas kepada rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pengujian CNG telah berlangsung selama satu bulan. Pemerintah masih membutuhkan waktu beberapa bulan untuk memastikan kesiapan program tersebut.

“Jadi, ini nanti akan memakan waktu beberapa bulan lagi, sehingga kita harapkan 2027 sudah bisa diimplementasikan, insyaallah,” kata Laode.

Laode menjelaskan evaluasi mencakup seluruh proses penggunaan CNG, termasuk penentuan skema bisnis yang akan mendukung pelaksanaan program. Untuk menunjang penerapan tersebut, pemerintah juga menyiapkan pengadaan sedikitnya 100.000 tabung CNG yang didatangkan dari China.

Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pengembangan CNG merupakan salah satu upaya pemerintah mengoptimalkan potensi gas bumi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta–8 juta ton per tahun. Menurutnya, CNG telah digunakan di sejumlah sektor komersial, termasuk restoran dan hotel.

“Di beberapa restoran, hotel, itu sudah memakai CNG, dan harganya lebih murah sekitar 30–40 persen,” kata Bahlil, merujuk pada perbandingan harga CNG dengan LPG.

Meski demikian, penerapan CNG dalam tabung 3 kg masih memerlukan pengujian lebih lanjut, terutama terkait keselamatan, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Pemerintah perlu memastikan teknologi serta infrastruktur pendukung sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan UMKM.

Founder dan Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai pemanfaatan gas bumi secara luas berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat.

“Pemakaian gas bumi secara masif (jargas dan CNG) berpotensi menghemat devisa negara, meningkatkan penghematan belanja energi rumah tangga/UMKM, serta mendorong ketahanan energi nasional,” ujar Pri Agung.

Ia mendorong dukungan pendanaan, kepastian pasokan gas jangka panjang, serta pengembangan distribusi melalui sistem virtual pipeline untuk menjangkau wilayah tanpa jaringan pipa.

Pemerintah hingga kini belum menetapkan harga jual dan mekanisme distribusi CNG 3 kg. Hasil evaluasi dan kesiapan infrastruktur akan menjadi faktor penentu sebelum program mulai diterapkan pada 2027. (*)

Jakarta – Upaya pemerintah menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan pengawasan perusahaan pemegang konsesi di kawasan gambut mendapat perhatian DPR RI. Langkah pencegahan dinilai harus dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap wilayah rawan kebakaran serta penegakan hukum yang konsisten.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kebakaran terus berulang.

“Jika lokasi yang sama terus menjadi titik rawan, pemerintah harus menelusuri penyebabnya. Evaluasi perlu mencakup kondisi lahan, pengelolaan kawasan, ketersediaan sumber air, praktik pembukaan lahan, serta kesiapan perusahaan dan masyarakat dalam mencegah kebakaran,” ujar Alex.

Menurut Alex, daerah dengan tingkat karhutla yang parah membutuhkan penguatan kapasitas penanganan, mulai dari penambahan personel pemadam, penyediaan peralatan yang memadai, hingga peningkatan patroli di kawasan berisiko tinggi.

Ia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin pengelolaan lahan untuk memastikan seluruh kewajiban pencegahan kebakaran benar-benar dilaksanakan.

“Perusahaan harus memastikan kesiapan personel, sarana pemadaman, pemantauan kawasan, dan mekanisme pelaporan berjalan sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Diaz Hendropriyono, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga kawasan gambut tetap basah.

“Saya telah berkoordinasi dengan gubernur dan sejumlah perusahaan pemegang konsesi. Selanjutnya, gubernur akan menetapkan langkah yang melibatkan bupati dan kepala desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan sekat kanal dan pompa air,” kata Diaz.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/BPLH telah berkomunikasi dengan 43 perusahaan pemegang konsesi di wilayah terdampak karhutla di Sumatera Selatan. Perusahaan didorong berkontribusi dalam pembangunan sekat kanal dan penyediaan pompa sentrifugal untuk mendukung pembasahan lahan gambut.

Di sisi penegakan hukum, KLH telah menyegel 57 perusahaan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk 12 perusahaan di Sumatera Selatan, guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran lingkungan.

Penguatan pengawasan, evaluasi kawasan rawan, serta keterlibatan aktif pemegang konsesi diharapkan mampu membangun sistem pencegahan karhutla yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran berulang yang merugikan masyarakat dan lingkungan. (*)