JAKARTA – Pemerintah memperkuat langkah terpadu untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna menekan potensi penyebaran kabut asap lintas batas negara.

Penanganan difokuskan pada pemadaman langsung di sumber api, pengintensifan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta penguatan pengawasan terpadu di tingkat daerah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian dan lembaga terkait memaksimalkan operasi darat dan udara untuk memastikan proses pemadaman berjalan optimal di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa pemadaman titik api secara mendasar menjadi prioritas utama.

“Langkah pertama dan paling mendasar adalah memadamkan api di sumbernya. BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat langkah terpadu untuk mengendalikan karhutla sekaligus mengurangi risiko penyebaran asap hingga melintasi batas negara,” ujar Berton.

Ia menambahkan, petugas juga melakukan pendinginan area dan koordinasi lintas instansi guna mencegah api menyala kembali.

Sebagai pendukung pemadaman, pemerintah mengoptimalkan OMC bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Di sisi lain, pemerintah mengerahkan sebanyak 60.177 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, pemadam kebakaran, hingga relawan daerah.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa penanganan karhutla turut menjadi perhatian khusus pemerintah pusat mengingat dampaknya terhadap kualitas udara regional.

Kendati demikian, penanganan di lapangan menghadapi sejumlah tantangan teknis, terutama karakteristik lahan gambut yang membuat api dapat menjalar di bawah permukaan tanah serta keterbatasan akses menuju titik api di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting.

Menko Polkam menegaskan perlunya pengawasan wilayah rawan yang dilakukan secara dini melalui sinergi aparat keamanan dan pemerintah daerah.

“Pencegahan ini harus presisi dan kemudian ini dimitigasi dari tingkat daerah,” ujar Dudung seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.

Pemerintah memastikan evaluasi berkala terhadap penanganan karhutla di enam provinsi prioritas terus berjalan, sembari menunggu peningkatan curah hujan yang diperkirakan merata pada akhir Oktober 2026. (*)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta investor tetap tenang menghadapi gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyusul usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia. Usulan tersebut masih dalam tahap konsultasi dan belum menjadi keputusan akhir. Pemerintah bersama otoritas pasar modal melanjutkan penguatan reformasi, transparansi, dan tata kelola untuk menjaga daya saing serta kepercayaan investor.

Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi menerangkan bahwa kategori Standalone Market atau Pasar Mandiri bukanlah klasifikasi paling rendah dalam penilaian pasar saham global. Kategori tersebut merupakan kelompok tersendiri bagi pasar yang memerlukan perhatian lebih lanjut. MSCI sendiri memiliki tiga klasifikasi utama, yaitu Developed Market, Emerging Market, dan Frontier Market.

“Standalone Market tidak berarti posisi pasar berada pada tingkat paling rendah. Kategori ini secara khusus digunakan untuk pasar yang membutuhkan perhatian lebih,” ungkap Iding.

Ia menyampaikan bahwa BEI akan berdialog dengan MSCI guna memahami pertimbangan di balik usulan perubahan klasifikasi tersebut. Proses konsultasi dijadwalkan berakhir pada April 2027, sedangkan keputusan final direncanakan diumumkan pada Juni 2027. Selama periode konsultasi, BEI melanjutkan penguatan keterbukaan informasi, integritas, dan kemudahan investasi untuk mendukung pengambilan keputusan investor secara lebih terukur.

Iding menjelaskan, perbaikan pasar modal akan diperkuat melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka dan berkualitas. Langkah tersebut diharapkan membantu investor menentukan keputusan berdasarkan data yang memadai. Ia juga menilai fundamental pasar modal Indonesia masih berkembang, terlihat dari peningkatan nilai transaksi, pertumbuhan jumlah investor, serta kondisi perusahaan tercatat.

“Jika dilihat dari fundamentalnya, pasar kita masih cukup baik. Hal yang menjadi perhatian MSCI terutama menyangkut transparansi, integritas, kemudahan investasi, dan kualitas tata kelola,” jelas Iding.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa masukan MSCI sejalan dengan agenda percepatan reformasi integritas pasar modal. BEI dan OJK melanjutkan penguatan tata kelola, keterbukaan informasi, kemudahan investasi, serta konsistensi pengawasan dan penegakan hukum sebagai bagian dari reformasi pasar modal.

“OJK akan terus memperkokoh penegakan hukum demi menjaga integritas pasar modal melalui kerja sama yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Hasan. OJK bersama lembaga pengatur mandiri juga akan menjalin komunikasi berkelanjutan dengan penyedia indeks global dan investor institusi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tekanan pasar tidak otomatis menunjukkan kemerosotan ekonomi nasional. Pengumuman MSCI diikuti tekanan pada pasar keuangan, termasuk koreksi IHSG dan pelemahan rupiah. Pemerintah serta otoritas terkait terus mencermati dinamika tersebut dan memperkuat langkah reformasi untuk menjaga kepercayaan investor.

“Perekonomian Indonesia memiliki fundamental yang kuat, sedangkan gejolak saat ini lebih dipengaruhi sentimen pasar,” ujar Airlangga.

Airlangga meminta investor membedakan tekanan psikologis pasar dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Ia juga mendorong agar reformasi dilaksanakan dengan tahapan dan jadwal yang jelas. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BEI serta mencermati berbagai masukan MSCI tanpa berprasangka buruk. (*)

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat sentimen Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak secara langsung menunjukkan memburuknya fundamental ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kondisi ekonomi nasional masih kuat. Pemerintah bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengupayakan perbaikan pasar modal untuk menjaga kepercayaan investor.

Gejolak pasar terjadi setelah MSCI mempertimbangkan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Gejolak pasar tercermin dari koreksi IHSG yang memicu penghentian perdagangan sementara, di tengah tekanan nilai tukar rupiah. Pemerintah dan otoritas terkait terus mencermati dinamika tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar keuangan.

Airlangga menjelaskan bahwa pengumuman MSCI disampaikan lebih awal daripada perkiraan sebelumnya sehingga memengaruhi respons pelaku pasar. Ia mengingatkan investor agar mampu membedakan gejolak akibat sentimen dengan kondisi ekonomi nasional yang sesungguhnya.

“Pada dasarnya, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Tekanan yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen di pasar keuangan,” ujar Airlangga.

Airlangga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai dasar penilaian dan tahapan reformasi yang disampaikan MSCI agar tindak lanjut dapat dilakukan secara terarah dan terukur.

“Kami berharap para investor bisa melihat secara jelas perbedaan antara pengaruh sentimen pasar dan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia,” katanya.

Airlangga menyebut MSCI memberikan tenggat tindak lanjut pada April dan Juni 2027. Pemerintah akan mengevaluasi berbagai masukan, khususnya mengenai pelaksanaan regulasi dan percepatan pembenahan pasar modal. Menurutnya, pemerintah bersama otoritas pasar modal akan melanjutkan reformasi melalui tahapan yang jelas dan indikator kemajuan yang terukur.

“Pembenahan harus dilaksanakan secara konsisten dan perkembangannya perlu terlihat, baik oleh investor domestik maupun investor asing,” ungkap Airlangga.

Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan BEI untuk mempercepat langkah perbaikan. Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan komunikasi dengan MSCI untuk memperjelas berbagai masukan dan memastikan proses reformasi pasar modal berjalan konstruktif.

Di sisi lain, OJK menghormati penilaian MSCI dan terus menindaklanjuti masukan yang disampaikan. OJK melanjutkan penguatan transparansi dan tata kelola pasar modal melalui keterbukaan kepemilikan saham, perincian klasifikasi investor, pengumuman HSC, serta kebijakan free float sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi optimistis pasar modal Indonesia masih memiliki prospek positif.

“Kami menilai pasar modal nasional tetap menarik karena ditopang fundamental ekonomi yang terjaga, jumlah investor yang bertambah, valuasi saham yang kompetitif, serta kinerja emiten yang secara umum masih baik,” kata Friderica.

Pemerintah dan otoritas terkait diharapkan terus memperkuat transparansi, mempercepat reformasi, dan memberikan kepastian kepada investor. Upaya tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan pasar serta mendukung pemulihan IHSG secara berkelanjutan.

Oleh : Marthen Simanjuntak )*

Tekanan yang melanda pasar modal Indonesia setelah pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai rencana konsultasi reklasifikasi status pasar saham nasional menjadi momentum penting untuk mempercepat pembenahan tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan investor. Gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot tajam hingga 11,57% ke level 5.185,10, disertai penghentian sementara perdagangan atau trading halt serta pelemahan rupiah yang kembali menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, menunjukkan besarnya pengaruh sentimen global terhadap pasar keuangan domestik. Namun, tekanan tersebut tidak semestinya langsung dimaknai sebagai gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengumuman MSCI muncul lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional masih terjaga, sedangkan gejolak yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar. Menurut Airlangga, investor perlu membedakan reaksi sesaat di pasar keuangan dengan kondisi ekonomi yang mendasarinya. Pembedaan tersebut penting karena pergerakan harga saham dalam jangka pendek tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi suatu negara untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Airlangga juga mempertanyakan alasan lembaga pemeringkat lainnya tidak mengangkat persoalan serupa serta meminta penjelasan mengenai pola MSCI yang menetapkan tenggat waktu untuk pelaksanaan reformasi pasar modal Indonesia. MSCI disebut memberikan jadwal tindak lanjut pada April dan Juni 2027. Pemerintah dapat memanfaatkan periode tersebut untuk melanjutkan reformasi secara terarah, memperkuat koordinasi, dan menunjukkan perkembangan pelaksanaan kebijakan melalui indikator yang terukur. Dengan demikian, investor memperoleh kepastian mengenai arah pembenahan pasar modal nasional.

Pelaksanaan reformasi pasar modal memerlukan koordinasi lintas lembaga, kesiapan teknis, dan tahapan implementasi yang terukur untuk memastikan setiap kebijakan berjalan efektif. Dalam praktiknya, perubahan tata kelola memang memerlukan tahapan, koordinasi, serta kesiapan teknis. Karena itu, pelaksanaan reformasi perlu disertai tahapan yang jelas dan komunikasi berkala agar investor dapat mengikuti perkembangan kebijakan secara terukur. Airlangga menekankan bahwa reformasi harus benar-benar dilaksanakan dan perkembangannya dapat dilihat oleh investor domestik maupun asing.

Pemerintah juga akan berkomunikasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendorong langkah konkret beserta jadwal pelaksanaan yang lebih jelas. Komunikasi terbuka dan kepastian mengenai tahapan kebijakan akan membantu pelaku pasar memahami arah pembenahan yang sedang ditempuh. Airlangga turut menyoroti pertemuan dengan MSCI di Bangkok yang berlangsung sekitar sepekan sebelum pengumuman tersebut. Airlangga menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan dengan MSCI untuk memperjelas berbagai masukan dan mendukung pelaksanaan reformasi pasar modal. Meski demikian, Airlangga menegaskan pemerintah tidak ingin berprasangka buruk dan memilih mencermati perkembangan lebih lanjut.

Dari sisi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah mencermati pengumuman MSCI Inc. mengenai dimulainya periode konsultasi atas proposal reklasifikasi status Indonesia. MSCI juga mengakui sejumlah inisiatif reformasi yang telah dijalankan, antara lain publikasi kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan rincian klasifikasi investor, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), serta kebijakan baru terkait peningkatan batas minimum saham beredar untuk publik atau free float. Pengakuan terhadap berbagai inisiatif tersebut menjadi landasan untuk melanjutkan reformasi dan memperkuat kualitas tata kelola pasar modal secara berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa otoritas menghormati penilaian MSCI dan independensi penyedia indeks global, sekaligus menindaklanjuti berbagai masukan mengenai aspek yang masih perlu disempurnakan. Friderica meyakini pasar modal Indonesia tetap memiliki prospek menarik. Optimisme itu didukung oleh fundamental ekonomi yang terjaga, pertumbuhan basis investor, valuasi saham yang kompetitif, serta kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif.

Dalam konteks lebih luas, pemerintah juga memiliki capaian selama setahun terakhir yang dapat menjadi penopang kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Upaya menjaga stabilitas ekonomi, mendorong investasi, memperkuat hilirisasi industri, serta memperluas penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan ekonomi bernilai tambah menjadi bagian dari agenda pembangunan. Keberhasilan tersebut perlu diiringi tata kelola pasar keuangan yang semakin baik agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dalam kepercayaan investor, peningkatan investasi, dan pendalaman pasar modal nasional.

Gejolak akibat sentimen MSCI dapat menjadi momentum untuk melanjutkan reformasi, memperkuat transparansi, dan memastikan setiap kebijakan menghasilkan kemajuan yang terukur. Pemerintah, OJK, BEI, emiten, serta seluruh pelaku pasar perlu memperkuat koordinasi untuk memastikan informasi kepemilikan saham lebih terbuka, aturan free float diterapkan secara efektif, dan setiap tahapan pembenahan memiliki target terukur. Investor juga perlu menilai pasar secara rasional dengan mempertimbangkan risiko, prospek perusahaan, dan fundamental ekonomi, bukan sekadar mengikuti kepanikan jangka pendek. Dengan komitmen bersama dan reformasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tekanan saat ini dapat menjadi titik balik untuk membangun pasar modal Indonesia yang lebih sehat, terpercaya, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat fondasi penguatan IHSG dalam jangka panjang.

)* Penulis merupakan Pegiat Literasi Pasar Modal

Oleh : Rahmat Sulistyo )*

Koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat rencana evaluasi klasifikasi pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dinilai tidak serta-merta mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi nasional. Dinamika pasar menjadi momentum bagi pemerintah, BEI, dan OJK untuk melanjutkan penguatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar modal guna menjaga kepercayaan investor. Pemerintah bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun berupaya memperkuat reformasi agar kepercayaan investor domestik maupun global tetap terjaga.

Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi menjelaskan bahwa kategori Standalone Market atau Pasar Mandiri yang diusulkan MSCI bukan merupakan tingkatan terendah dalam klasifikasi pasar saham global. Menurutnya, kategori tersebut merupakan klasifikasi tersendiri bagi pasar yang membutuhkan perhatian dan pengawasan lebih lanjut. Iding menegaskan, penilaian terhadap kategori ini perlu dipahami secara tepat agar tidak menimbulkan persepsi keliru mengenai kualitas pasar modal Indonesia di mata investor.

MSCI selama ini membagi klasifikasi pasar menjadi tiga kategori utama, yakni Developed Market atau Pasar Maju, Emerging Market atau Pasar Berkembang, serta Frontier Market atau Pasar Perintis. Sementara itu, Standalone Market berada di luar ketiga kelompok tersebut. Oleh karena itu, wacana perubahan klasifikasi pasar Indonesia perlu dicermati berdasarkan pertimbangan dan indikator yang digunakan MSCI, bukan semata-mata ditafsirkan sebagai bukti kemunduran ekonomi nasional.

Menanggapi rencana tersebut, Iding menyampaikan bahwa BEI akan berkomunikasi secara intensif dengan MSCI untuk mengetahui alasan dan indikator yang melatarbelakangi usulan perubahan klasifikasi. Ia juga mengingatkan bahwa proses konsultasi belum menghasilkan keputusan final. MSCI membuka periode konsultasi hingga April 2027, sementara keputusan mengenai klasifikasi pasar dijadwalkan pada Juni 2027. Rentang waktu tersebut menjadi kesempatan bagi otoritas Indonesia untuk menunjukkan perkembangan reformasi yang telah dijalankan.

Menurut Iding, penguatan transparansi informasi, integritas pasar, dan kemudahan investasi menjadi bagian dari agenda reformasi untuk meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia. BEI akan memperkuat penyediaan bukti mengenai efektivitas reformasi pasar modal, termasuk dampaknya terhadap perilaku pasar dan akses investor terhadap informasi yang memadai. Keterbukaan data yang berkualitas diharapkan membantu investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Iding menilai kondisi fundamental pasar modal Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif, baik melalui nilai transaksi maupun pertumbuhan jumlah investor. Kinerja perusahaan tercatat juga menjadi bagian penting dalam menggambarkan keadaan pasar domestik. Ia menekankan bahwa perhatian MSCI terutama berkaitan dengan kualitas tata kelola dan kelayakan investasi, sehingga persoalan tersebut perlu ditangani melalui perbaikan sistematis tanpa mengabaikan potensi ekonomi nasional.

Sejalan dengan langkah BEI, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa masukan MSCI sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. OJK melanjutkan penguatan pengawasan, konsistensi penegakan hukum, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan sebagai bagian dari reformasi integritas pasar modal. OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) juga akan melanjutkan komunikasi konstruktif dengan penyedia indeks global dan investor institusi guna menyampaikan perkembangan reformasi sekaligus memperoleh masukan untuk perbaikan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengumuman MSCI muncul lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, sedangkan tekanan yang terjadi lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar. Airlangga berharap investor mampu membedakan gejolak psikologis pasar dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Ia juga mempertanyakan alasan lembaga pemeringkat lain tidak menyampaikan persoalan serupa serta menyoroti penetapan tenggat waktu reformasi oleh MSCI yang dinilai perlu dijelaskan secara lebih terperinci.

Airlangga menambahkan, pemerintah akan mencermati tuntutan MSCI, khususnya mengenai pelaksanaan regulasi dan kejelasan tahapan reformasi pasar modal. Pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan BEI untuk memastikan tahapan reformasi terlaksana secara terukur dan perkembangannya dapat dipantau oleh investor domestik maupun asing. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BEI untuk mendorong langkah konkret yang dilengkapi jadwal pelaksanaan terukur. Airlangga juga menyinggung pertemuan dengan pimpinan MSCI di Bangkok sebelum pengumuman tersebut dan mempertanyakan mengapa persoalan itu tidak dibahas secara terbuka. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak ingin berprasangka buruk terhadap lembaga penyedia indeks tersebut.

Di tengah tekanan pasar, pemerintah juga perlu memastikan bahwa capaian pembangunan selama setahun terakhir tetap menjadi bagian dari penilaian ekonomi nasional, termasuk penguatan agenda hilirisasi, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, perluasan program sosial, dan upaya menjaga aktivitas ekonomi. Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pergerakan indeks saham jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya tahan ekonomi. Capaian pembangunan dan penguatan pasar modal dapat saling mendukung melalui penyajian data yang terukur, tata kelola yang baik, dan kesinambungan reformasi.

Pada akhirnya, koreksi IHSG sebaiknya dipandang sebagai peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembenahan pasar modal, bukan sebagai satu-satunya tolok ukur kesehatan ekonomi Indonesia. Pemerintah, BEI, dan OJK perlu membuktikan komitmen melalui transparansi, penegakan hukum, keterbukaan informasi, serta kepastian pelaksanaan reformasi. Dengan langkah yang terarah dan komunikasi yang terbuka, Indonesia memiliki kesempatan untuk memulihkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pasar Modal

Oleh : Aditya Perdana)*

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk menilai kemajuan sekaligus pekerjaan rumah di bidang pangan dan energi. Pemerintah mencatat peningkatan produksi beras dan memperkuat agenda transformasi energi. Namun, keberhasilan kebijakan pada akhirnya perlu diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pertumbuhan.

Di bidang pangan, Indonesia mencatat produksi beras sebesar 34,69 juta ton sepanjang Januari hingga Desember 2025. Cadangan beras pemerintah mencapai 4,61 juta ton per 19 September 2026. Dengan perkiraan ketersediaan nasional sebesar 26,91 juta ton, stok beras diproyeksikan mencukupi kebutuhan hingga 310 hari. Capaian tersebut memperkuat upaya pemerintah membangun kemandirian pangan dan menjaga pasokan di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.

Perubahan tata kelola pertanian ikut mendukung peningkatan produksi. Pemerintah menyederhanakan penyaluran pupuk bersubsidi agar distribusinya lebih cepat dan tepat sasaran. Alokasi pupuk ditambah 700 ribu ton, sementara harga eceran tertinggi diturunkan hingga 20 persen. Langkah ini dapat membantu petani mengurangi beban biaya dan memperoleh sarana produksi yang dibutuhkan.

Agar kebijakan tersebut benar-benar terasa, pelaksanaannya perlu terus diperiksa dari sudut pandang petani. Pupuk harus tersedia sesuai musim tanam, mudah diakses, dan tidak menyulitkan petani dengan proses administrasi yang berbelit. Pemerintah daerah, kelompok tani, dan koperasi dapat dilibatkan dalam pemantauan distribusi. Saluran pengaduan yang sederhana juga perlu disertai kepastian tindak lanjut, sehingga laporan tentang keterlambatan atau kelangkaan pupuk segera ditangani.

Ketahanan pangan tidak berhenti pada ketersediaan beras. Petani juga membutuhkan kepastian pasar, harga jual yang wajar, akses pembiayaan, dan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas. Perluasan produksi sebaiknya berjalan bersama perlindungan lahan pertanian dan perbaikan sarana irigasi. Pemerintah dapat menggunakan masukan dari petani di tiap daerah untuk mengetahui kendala yang berbeda, mulai dari kondisi lahan hingga jalur distribusi hasil panen.

Energi juga menjadi fondasi bagi kegiatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo mengarahkan transformasi menyeluruh PT PLN (Persero), mencakup pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta percepatan pemanfaatan tenaga surya dengan ambisi kapasitas 100 gigawatt. Rancangan transformasi PLN akan dikaji bersama Danantara sebelum dipaparkan kepada Presiden. Pembenahan ini penting seiring kebutuhan listrik rumah tangga, industri, dan layanan publik yang terus meningkat.

Bagi masyarakat, ukuran kemajuan energi tampak dalam pasokan listrik yang andal dan pelayanan yang tanggap. Listrik yang stabil membantu anak belajar, menjaga kegiatan usaha kecil, serta mendukung layanan kesehatan dan pendidikan. Karena itu, evaluasi kinerja PLN perlu memperhatikan pengalaman pelanggan, termasuk warga di wilayah terpencil yang menghadapi gangguan lebih lama atau akses layanan yang terbatas. Efisiensi perusahaan juga perlu berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan pemberian subsidi yang tepat sasaran.

Percepatan energi bersih dapat menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan sekaligus daya saing Indonesia. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025–2034 memuat tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan sebesar 69,5 gigawatt, termasuk 17,1 gigawatt tenaga surya. Sementara itu, ambisi pengembangan tenaga surya hingga 100 gigawatt memerlukan tahapan yang jelas. Kesiapan jaringan, kepastian investasi, ketersediaan teknologi, dan pelatihan tenaga kerja perlu dirancang secara terpadu.

Pengembangan energi bersih juga sebaiknya membuka manfaat ekonomi di daerah. Pemerintah dapat mendorong pelatihan bagi tenaga kerja lokal, mendukung industri komponen, dan memastikan masyarakat sekitar memperoleh informasi serta kesempatan berpartisipasi. Dengan demikian, proyek energi tidak hanya menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menciptakan keterampilan, lapangan kerja, dan kegiatan ekonomi baru.

Pilihan teknologi lain, termasuk tenaga nuklir, memerlukan pembahasan yang terbuka. Pembangkit listrik tenaga nuklir telah tercantum dalam RUPTL 2025–2034 dan pemerintah menerima masukan dari kalangan akademisi serta kelompok cendekiawan. Potensi pasokan listrik rendah emisi dan stabil perlu dinilai bersama persyaratan keselamatan, pengawasan independen, kesiapan teknologi, serta dampaknya bagi masyarakat. Penjelasan yang mudah dipahami dapat membantu publik ikut menilai kebijakan berdasarkan informasi yang utuh.

Pangan dan energi juga saling berkaitan. Produksi dan distribusi pangan membutuhkan energi, sedangkan listrik yang andal mendukung pengolahan hasil pertanian dan kegiatan usaha. Pemerintah dapat memperkuat koordinasi kedua sektor dengan melibatkan petani, pelaku UMKM, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan warga. Masukan mereka sejak tahap perencanaan akan membantu kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengurangi risiko program tidak berjalan optimal.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, pekerjaan berikutnya adalah menjaga capaian sekaligus memperbaiki pelaksanaan yang masih menghadapi kendala. Ketahanan pangan perlu terasa melalui pasokan terjangkau dan kesejahteraan petani. Ketahanan energi perlu tampak dalam listrik yang andal, layanan yang responsif, dan manfaat pembangunan yang menjangkau daerah. Evaluasi berkala, keterbukaan informasi, dan kesediaan mendengar masyarakat akan membantu pemerintah menentukan langkah yang lebih tepat.

Pangan dan energi yang kuat hingga pelosok tidak tercapai hanya melalui target nasional. Keduanya membutuhkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat dan kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tiap daerah. Jika kemajuan terus diiringi masukan publik dan pembenahan yang terukur, agenda kemandirian pangan dan energi dapat menjadi bagian nyata dari peningkatan kesejahteraan rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penguatan pembangunan Papua melalui berbagai program strategis yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan, pemenuhan gizi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejumlah tokoh adat Papua mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat kampung, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda Papua untuk tumbuh, maju, dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Ondofolo Kampung Puay Yacob Fiobetauw menilai perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat merupakan langkah positif dalam mendorong pemerataan pembangunan, termasuk di wilayah Papua. Menurut Yacob, keberlanjutan program yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi faktor penting untuk memperkuat kepercayaan dan partisipasi warga dalam pembangunan nasional.

Salah satu program yang mendapat perhatian ialah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai berpotensi mendukung pemenuhan gizi anak sekaligus mempersiapkan generasi muda Papua agar tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, dan mampu bersaing pada masa mendatang. Yacob berharap pelaksanaannya terus disempurnakan sehingga semakin banyak anak di berbagai wilayah Papua dapat merasakan manfaatnya.

Selain pemenuhan gizi, penguatan akses pendidikan juga menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia Papua. Hal ini tercermin dalam pengembangan Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika, Papua Tengah, yang mendapat perhatian dari jajaran TNI dan pemerintah daerah. Kunjungan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto pada 15 Oktober 2026 memperlihatkan dukungan lintas sektor terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Dalam kunjungan tersebut, Letjen TNI Lucky Avianto berinteraksi dengan guru dan siswa untuk melihat secara langsung proses pembelajaran serta kebutuhan pengembangan peserta didik. Ia menilai antusiasme para siswa menjadi modal penting dalam menyiapkan generasi muda Papua yang berprestasi. Dukungan fasilitas olahraga dan pembinaan fisik juga diarahkan untuk memperluas kesiapan siswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan, termasuk institusi militer.

Pengembangan Sekolah Rakyat di Mimika turut mendorong minat daerah lain untuk menghadirkan layanan pendidikan serupa. Bupati Intan Jaya Aner Maisini menyatakan dukungan terhadap program tersebut melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya bersama Kementerian Sosial dan kementerian terkait. Kehadiran fasilitas pendidikan yang lebih mudah dijangkau diharapkan membantu memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, termasuk masyarakat di wilayah pegunungan Papua.

Dukungan pemerintah daerah juga terlihat melalui kesiapan lahan seluas 8,5 hektare di Mimika untuk pembangunan fasilitas permanen Sekolah Rakyat. Kepala Dinas Sosial Mimika Hasan Kemong menyampaikan kesiapan pemerintah kabupaten dalam mendukung tahapan pembangunan tersebut. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pendidikan Pelatihan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Regional VI Maluku dan Tanah Papua Jhon H. Mampioper menilai sinergi antara pemerintah dan TNI dapat membantu mempersiapkan siswa secara fisik, mental, dan akademis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Di bidang ekonomi, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu upaya memperkuat kemandirian masyarakat. Di Kabupaten Mimika, Kopdes Merah Putih Limau Asri Timur diarahkan menjadi wadah untuk menampung dan memasarkan hasil pertanian, khususnya padi, sehingga potensi produksi masyarakat memiliki akses yang lebih luas ke pasar di Timika dan sekitarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika Samuel Yogi menekankan pentingnya menggali potensi unggulan daerah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut Samuel, keterlibatan masyarakat sebagai anggota sekaligus pemilik koperasi perlu diperkuat agar kegiatan usaha dapat berkembang sesuai kebutuhan warga. Dengan pengelolaan yang profesional, koperasi diharapkan menjadi penghubung antara petani, pelaku usaha, dan konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar tempat berbelanja. Koperasi diharapkan mendukung distribusi kebutuhan pokok, penyediaan sarana produksi pertanian, serta penyerapan dan pemasaran hasil pertanian maupun perikanan. Bagi Papua, pendekatan tersebut membuka peluang untuk mengembangkan potensi lokal sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat kampung.

Keberhasilan berbagai program itu juga membutuhkan lingkungan yang aman dan hubungan harmonis antara aparat dengan masyarakat. Ondofolo Kampung Puay Yacob Fiobetauw mengapresiasi pendekatan sosial yang dilakukan TNI dan Polri di Kabupaten Jayapura. Kedekatan aparat dengan masyarakat adat dinilai dapat memperkuat kepercayaan, menjaga persatuan, dan mendukung kelancaran pembangunan. Yacob juga menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama serta komitmen bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ondofolo Kampung Atamali Septinus Ibo berharap pembangunan dan bantuan sosial terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kampung. Ia juga mendorong agar pemanfaatan dana Otonomi Khusus Papua semakin memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperluas kesempatan ekonomi.

Dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran menjadi kesempatan untuk memperkuat kesinambungan pembangunan Papua melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dunia pendidikan, dan aparat keamanan. Pendidikan yang lebih mudah diakses, pemenuhan gizi anak, serta penguatan koperasi merupakan langkah yang saling melengkapi dalam membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang. Apresiasi para tokoh adat dan dukungan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan pentingnya pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses perubahan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh: Rina Kusumawardani*

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting dalam memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pemerintah menghadirkan pendekatan yang menghubungkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Kedua program ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjadikan pembangunan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi generasi muda hingga kemudahan memperoleh kebutuhan pokok dan memperluas peluang usaha di tingkat desa.

MBG merupakan langkah strategis untuk menempatkan pemenuhan gizi sebagai bagian penting dari pembangunan manusia Indonesia. Anak-anak membutuhkan asupan bergizi agar dapat tumbuh sehat, belajar dengan optimal, dan mempersiapkan diri menjadi generasi produktif. Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, investasi pada gizi bukan sekadar bantuan konsumsi, melainkan upaya memperkuat fondasi kualitas manusia yang akan menentukan daya saing bangsa. Melalui program ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh makanan bergizi.

Komitmen memperbaiki kualitas pelayanan juga terlihat dari langkah Badan Gizi Nasional yang menguji coba penyajian MBG secara prasmanan pada Oktober 2026. Sistem tersebut diharapkan membuat makanan tersaji lebih hangat dan segar, meningkatkan minat siswa untuk makan, serta mengurangi makanan yang terbuang. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola, pengawasan, dan penggunaan anggaran agar setiap porsi makanan memberikan manfaat nyata bagi penerimanya. Inovasi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan program nasional perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Lebih jauh, pemerintah perlu dipandang sebagai penyelenggara kebijakan yang bersedia mendengar, berempati, dan memperbaiki kekurangan. Program sebesar MBG tentu membutuhkan proses evaluasi, pengawasan, dan penyesuaian secara berkelanjutan. Masukan orang tua, guru, pengelola dapur, tenaga kesehatan, serta masyarakat merupakan sumber informasi penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Respons terhadap keluhan tidak seharusnya dipahami sebagai kelemahan pemerintah, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memastikan program berjalan semakin baik.

Dari sisi ekonomi, MBG juga berpotensi menggerakkan aktivitas produksi dan distribusi pangan. Kebutuhan terhadap beras, telur, sayuran, buah, daging, dan berbagai komoditas lainnya dapat membuka peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Manfaat ekonomi tersebut akan semakin besar apabila pengadaan melibatkan produsen lokal secara terencana dan transparan. Dengan demikian, program pemenuhan gizi dapat menciptakan hubungan antara kebutuhan masyarakat, aktivitas produksi, dan kesempatan kerja di daerah.

Sementara itu, KDKMP menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui kelembagaan koperasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Koperasi diharapkan mampu mempermudah akses terhadap kebutuhan pokok, membuka jalur pemasaran bagi produk lokal, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan usaha. Dengan pengelolaan profesional, koperasi dapat berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mempertemukan produsen, pedagang, pelaku UMKM, dan konsumen dalam ekosistem usaha yang saling mendukung.

Perkembangan konkret terlihat dari dukungan Perum BULOG terhadap distribusi pangan melalui jaringan KDKMP. Berdasarkan laporan 16 Oktober 2026, BULOG telah menyalurkan 53,5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 107 titik koperasi di tujuh provinsi. Penyaluran tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. BULOG juga merencanakan perluasan distribusi ke 1.250 titik pada tahap berikutnya, dengan target jaringan mencapai 8.000 titik di seluruh Indonesia.

Penguatan koperasi turut menjadi perhatian Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melalui peninjauan operasional KDKMP di Kabupaten Sukoharjo pada 13 Oktober 2026. Pemantauan tersebut memperlihatkan pentingnya memastikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, kesiapan pengelola, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga mendorong koperasi agar tidak sekadar menjadi tempat berbelanja, tetapi berkembang menjadi penggerak ekonomi desa yang membantu penyerapan hasil pertanian dan produk usaha lokal.

Sinergi MBG dan KDKMP membuka peluang untuk membangun rantai ekonomi yang lebih kuat. Koperasi dapat menjadi salah satu saluran pemasaran produk pangan lokal, sementara kebutuhan bahan baku MBG berpotensi menciptakan permintaan yang lebih teratur bagi produsen. Jika dirancang dengan baik, hubungan tersebut dapat membantu memperluas pasar petani dan UMKM sekaligus mendukung penyediaan pangan berkualitas. Namun, manfaat itu memerlukan kepastian pembayaran, standar mutu, harga yang wajar, dan mekanisme pengadaan yang transparan agar pelaku usaha lokal benar-benar memperoleh kesempatan.

Pada akhirnya, capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dilihat sebagai bagian dari proses membangun kesejahteraan yang berkelanjutan. MBG membawa agenda peningkatan kualitas gizi, sedangkan KDKMP memperkuat fondasi ekonomi berbasis koperasi. Keduanya memiliki potensi besar apabila didukung pelaksanaan yang konsisten, pengawasan yang efektif, dan evaluasi berdasarkan hasil nyata. Pemerintah yang mendengar aspirasi, memahami kesulitan masyarakat, serta bersedia memperbaiki program yang belum optimal akan memiliki landasan lebih kuat untuk menjaga kepercayaan publik. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan sekadar jumlah anggaran atau unit yang beroperasi, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat, meningkatnya kualitas hidup, berkembangnya usaha lokal, dan semakin terjangkaunya kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Penulis merupakan Pengamat ekonomi kerakyatan

Oleh: Insos Martha Kondologit *)

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengapresiasi arah pembangunan sekaligus memperkuat perbaikan kebijakan. Upaya memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas pelayanan publik membutuhkan kesinambungan serta dukungan masyarakat. Dukungan itu dapat diwujudkan melalui masukan yang membantu pemerintah mengenali persoalan di lapangan. Aspirasi perlu tersampaikan dengan jelas, sementara suasana damai harus dijaga agar evaluasi menghasilkan manfaat.

Pemerintah menjalankan agenda besar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pelaksanaannya menghadapi tantangan, mulai dari kesiapan fasilitas hingga koordinasi antarlembaga dan kondisi wilayah yang berbeda. Karena itu, capaian patut diapresiasi dan kekurangan perlu menjadi bahan pembenahan. Penilaian yang mempertimbangkan keduanya membantu masyarakat melihat perjalanan pembangunan secara utuh sekaligus mengawal manfaatnya.

Kesediaan pemerintah menerima kritik merupakan modal penting dalam proses tersebut dan ini tentu saja perlu diapresiasi. Masukan warga dapat menunjukkan hambatan yang luput dari laporan administratif, termasuk kesulitan mengakses layanan atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan kebutuhan setempat. Pemerintahan yang mendengar mempunyai kesempatan lebih besar untuk memperbaiki program. Pengalaman masyarakat menjadi bahan berharga untuk menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Sikap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap evaluasi publik mencerminkan semangat tersebut.  Akademisi Ilmu Pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar (IDB), Achmad Baidowi, menilai keterbukaan Presiden Prabowo Subianto terhadap kritik dan masukan publik dapat memperkuat demokrasi serta mendukung kebijakan berbasis fakta dan data. Menurutnya, kesediaan Presiden mencermati masukan mencerminkan komitmen mendengar aspirasi masyarakat dan merespons persoalan di lapangan.

Keterbukaan pemerintah perlu memperoleh dukungan melalui kritik yang jelas dan berbasis persoalan. Masyarakat dapat menyampaikan apa yang belum berjalan, siapa yang terdampak, serta perbaikan yang dibutuhkan. Aspirasi konkret membantu pemerintah menentukan langkah penanganan. Instansi terkait juga perlu memastikan masukan diterima, diperiksa, dan ditindaklanjuti sehingga kesediaan mendengar terasa dalam pengalaman warga.

Momentum dua tahun pemerintahan perlu digunakan untuk menjaga kesinambungan program yang bermanfaat. Pembenahan dapat dilakukan sambil memastikan pelayanan tetap menjangkau masyarakat. Program yang menghadapi kendala membutuhkan pengawasan dan koreksi agar tujuan awalnya tercapai. Dukungan publik yang disertai evaluasi membantu pemerintah memperbaiki pelaksanaan serta memperkuat manfaat pembangunan di berbagai daerah.

Dalam hal ini, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui pengaduan, diskusi publik, dan kajian independen. Berbagai saluran itu memungkinkan masyarakat ikut mengawal kebijakan. Pemerintah perlu menjaga komunikasi dengan warga, sedangkan penyampai aspirasi perlu memastikan tuntutannya dapat dipahami. Hubungan yang terbuka membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperbesar peluang menemukan penyelesaian atas persoalan yang dihadapi.

Apabila masyarakat memilih demonstrasi, hal tersebut seringkali disusupi oleh penunggang gelap yang memang menginginkan sebuah situasi yang mengarah pada aksi-aksi kerusuhan. Demonstrasi yang disertai tindakan anarkis sangat berbahaya karena dapat memperburuk situasi dan mengancam keselamatan warga maupun petugas. Perusakan fasilitas, pembakaran, serta penyerangan berpotensi menimbulkan korban dan memicu bentrokan lebih luas. Dampaknya juga menjangkau masyarakat yang tidak mengikuti aksi, termasuk pedagang, pekerja, dan warga yang membutuhkan akses transportasi maupun pelayanan publik.

Kericuhan dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan menghambat pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Fasilitas yang rusak memerlukan biaya serta waktu untuk dipulihkan. Aspirasi yang semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah pun berisiko tenggelam dalam pemberitaan mengenai kekerasan. Karena itu, menjaga aksi tetap damai merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat sekaligus mempertahankan substansi tuntutan.

Kewaspadaan terhadap provokasi perlu diarahkan pada informasi palsu, hasutan menyerang, dan ajakan melakukan perusakan. Kritik maupun demonstrasi damai tetap harus dihormati, namun tentu saja masih banyak kanal aduan lain yang lebih efektif. Masyarakat dapat membantu dengan memeriksa sumber, tanggal kejadian, serta konteks gambar sebelum menyebarkannya. Media massa juga perlu menyediakan penjelasan yang cepat dan mudah diperiksa agar kesalahpahaman tidak berkembang menjadi ketegangan.

Aparat mempunyai peran penting menjaga keselamatan dan kelancaran penyampaian aspirasi. Pendekatan persuasif serta komunikasi dengan penyelenggara membantu mencegah gesekan. Perlindungan terhadap peserta aksi damai memperkuat kepercayaan masyarakat kepada negara. Apabila terjadi pelanggaran, penanganan yang proporsional berdasarkan perbuatan dan bukti diperlukan agar ketertiban terjaga dan situasi tidak semakin memburuk.

Dialog perlu diteruskan hingga menghasilkan tindak lanjut. Pertemuan stakeholder terkait dengan perwakilan masyarakat akan lebih bermakna apabila disertai pencatatan tuntutan, penanggung jawab, dan langkah penyelesaian. Warga perlu memperoleh informasi perkembangannya. Cara ini membantu pemerintah menunjukkan keseriusan menangani keluhan sekaligus memberikan dasar bagi masyarakat untuk menilai kemajuan pembenahan secara terbuka.

Dua tahun Prabowo-Gibran patut menjadi momentum memperkuat dukungan yang disertai kepedulian terhadap perbaikan. Aspirasi masyarakat merupakan bekal bagi pemerintah untuk berbenah, sementara demonstrasi damai menjaga pesan tersebut tersampaikan dengan aman. Dengan menolak provokasi dan kekerasan serta mengutamakan penyelesaian persoalan, pemerintah dan masyarakat dapat merawat kepercayaan sekaligus menjaga pembangunan bagi kesejahteraan bersama.

*) Penulis adalah pengamat kebijakan publik.

JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 lalu. Regulasi tersebut menjadi bagian dari pemenuhan komitmen pemerintah terhadap pekerja, dengan sejumlah ketentuan yang diklaim telah mengakomodasi 90 persen aspirasi buruh.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pengesahan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo sekaligus pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

“Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, telah menunaikan janji sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Dasco di hadapan massa buruh beberapa waktu lalu.

Dasco menjelaskan, pembahasan regulasi diselesaikan sesuai target Oktober 2026. Ia berharap aturan tersebut memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambut pengesahan UU tersebut sebagai perkembangan penting dalam perjuangan buruh.

“UU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan sejarah baru pembuatan konstitusi di Indonesia,” kata Andi Gani.

Menurutnya, pembahasan regulasi melibatkan dialog antara pemerintah, DPR, dan perwakilan pekerja. Sejumlah substansi yang menjadi perhatian buruh mencakup jaminan pesangon, pembatasan alih daya, pengaturan kontrak kerja, serta perlindungan pekerja perempuan.

“Saya puas karena memang mengakomodir 90% tuntutan buruh. Karena tidak mungkin 100%, kan,” ujarnya.

Andi Gani juga mengakui adanya perbedaan penilaian terhadap hasil pembahasan. Meski demikian, ia memandang proses dialog sebagai bagian penting dari penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

Dukungan disampaikan pula oleh Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nuruddin Hidayat. Ia menilai pengaturan jaminan pesangon merupakan salah satu kemajuan yang patut diperhatikan.

“Kami menyambut baik apabila perjuangan tersebut kini dapat diakomodasi dalam undang-undang,” ungkap Nuruddin.

Pengesahan UU Ketenagakerjaan menjadi momentum penting dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Terakomodasinya sebagian besar aspirasi buruh diharapkan menjadi fondasi hubungan industrial yang lebih adil, harmonis, dan produktif.