Jakarta – Pemerintah terus membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendengar masukan penerima manfaat, menertibkan data, serta memperketat pengawasan dapur. Langkah ini dilakukan untuk menjaga mutu gizi dan keamanan makanan, sekaligus memastikan program menjangkau penerima manfaat yang sesuai sasaran.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan masukan siswa menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG. Saat meninjau program di SDN Cot Meuraja, Aceh Besar, ia berdialog langsung dengan para penerima manfaat.

“Kami menyerap (aspirasi) apa yang diinginkan mereka dalam Program MBG. Kami menanyakan apa makanan yang mereka sukai,” kata Sudaryono di Aceh beberapa waktu lalu.

Ia menyebut BGN terus memperbaiki pelaksanaan program, termasuk memastikan data penerima sesuai kondisi di lapangan. Penetapan sasaran kini dilakukan BGN dengan menggunakan data Kementerian Pendidikan, sehingga penerima dapat dicatat berdasarkan nama dan alamat.

“Kami terus membenahi pelaksanaan program MBG agar semakin tepat sasaran, termasuk menggunakan data Kementerian Pendidikan berdasarkan nama dan alamat peserta didik sebagai penerima program,” ujarnya.

Pembenahan juga mencakup tata kelola dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN mengembalikan skema insentif menjadi Rp2.000 per porsi untuk menjaga penggunaan anggaran tetap efisien dan proporsional. Dapur yang bermasalah dievaluasi, sementara standar keamanan dan higiene makanan diperketat.

“Standarnya mesti tinggi karena ini makanan siap saji,” jelas Sudaryono.

BGN juga menguji penyajian prasmanan di lebih dari 60 dapur. Makanan diharapkan dapat disajikan hangat di kelas, lebih segar saat disantap, dan mengurangi sisa makanan. Pemerintah turut memperluas layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi perbaikan tersebut. Hingga September 2026, sebanyak 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi telah ditutup. Pada 30 September, MBG tercatat menjangkau 53 juta penerima melalui 27.485 SPPG.

“Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat. SPPG yang nggak bener ditutup. Tapi, ada juga yang dibuka lagi,” ujar Suahasil.

Ia menegaskan dukungan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan program. Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, evaluasi dan pembenahan itu menunjukkan pemerintah mendengar masukan serta terus memperbaiki pengelolaan MBG. ***

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat tata kelola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui evaluasi kebijakan, pencegahan, dan penegakan hukum. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendengar masukan para ahli dan memperbaiki kebijakan demi meningkatkan perlindungan masyarakat terdampak.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 13 Oktober 2026, terdapat 176 titik api dan 7.678 titik panas di enam provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menanggapi kondisi tersebut, pencegahan menjadi aspek penting dalam penanganan karhutla, terutama di kawasan gambut. “Secara ilmiah, pencegahan kebakaran gambut harus dimulai dengan menjaga kondisi hidrologisnya. Gambut yang tetap basah jauh lebih sulit terbakar dibandingkan gambut yang mengalami pengeringan,” kata Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono.

Pemerintah mengerahkan 53.848 personel gabungan di enam provinsi. Presiden Prabowo juga menginstruksikan penguatan operasi pemadaman melalui penambahan personel TNI, helikopter water bombing, dan operasi modifikasi cuaca. Pemerintah daerah turut diminta mempertegas pengawasan dan penegakan aturan.

“Presiden menekankan agar Pemerintah Daerah tegas dalam menerapkan aturan di wilayahnya, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Perbaikan tata kelola diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla. Pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mengutamakan pencegahan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan, pencegahan lebih efektif dan efisien dibandingkan tindakan reaktif setelah kebakaran terjadi. Sementara itu, Daryono menilai keberhasilan BPGMN bergantung pada kejelasan mandat, pendanaan berkelanjutan, dan evaluasi berbasis indikator terukur.

“Prinsipnya, keberhasilan BPGMN bukan diukur dari besarnya organisasi, melainkan dari kemampuannya menjaga gambut tetap basah, mencegah kebakaran, dan melindungi masyarakat serta ekosistem,” ujar Daryono.

Pemerintah didorong memperkuat pembasahan kembali gambut, deteksi dini, pengawasan kawasan rawan, dan pemberdayaan masyarakat. Keterbukaan terhadap masukan ilmuwan dan evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola penanggulangan karhutla yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Jakarta — Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, komitmen pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri nasional terus sekaligus membuka lapangan pekerjaan menunjukkan hasil nyata.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa sebelas proyek hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara, memiliki nilai investasi mencapai US$10,2 miliar atau sekitar Rp180 triliun.

Investasi jumbo tersebut dipastikan bakal memberikan dampak ekonomi signifikan, khususnya bagi penyerapan tenaga kerja lokal.
Rosan menyebut proyek tersebut diproyeksikan menciptakan lebih dari 10 ribu lapangan kerja.

“Dengan pembangunan tersebut, ekosistem industri di kawasan tersebut semakin terintegrasi dari hulu hingga hilir, dan akan tercipta lebih dari 10.000 lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

Menurutnya, proyek-proyek yang telah dan akan dibangun mencakup berbagai rantai industri, mulai dari baterai berbasis nikel, produksi baterai, aluminium elektrolitik, dan alat berat berbasis listrik.

“Lalu, material baterai berbasis nikel, separator baterai kendaraan listrik, elektrolit baterai EV, hingga photovoltaic glass untuk industri energi surya,” kata Rosan.

Penambahan tenaga kerja ini akan menjadi angin segar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Lebih lanjut, pihak kementerian menegaskan bahwa angka tersebut merupakan proyeksi khusus untuk proyek baru yang sedang dikembangkan.

Jika dihitung secara kumulatif, pengembangan kawasan IWIP secara keseluruhan hingga saat ini telah menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.

Keberhasilan ekspansi investasi di IWIP menjadi bukti konkret dari dampak positif kebijakan hilirisasi di era Prabowo-Gibran.

Rosan juga menyebut, lebih dari 75% realisasi investasi hilirisasi berlangsung di luar Pulau Jawa.

Perkembangan tersebut terlihat di Maluku Utara. Industri pengolahan kini disebut menyumbang hampir separuh produk domestik bruto provinsi tersebut.

“Provinsi ini tidak lagi sekadar daerah tambang, tetapi telah menjadi daerah industri,” katanya.

Selain meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri, kebijakan ini mampu menciptakan multiplier effect berupa pembukaan lapangan kerja berskala masif, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan struktur industri nasional secara berkelanjutan. [-RWA]

Jakarta – Komitmen menghadirkan ekonomi desa yang lebih mandiri terus diperkuat pemerintah melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai aspirasi masyarakat menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar manfaatnya semakin luas dan dirasakan langsung oleh warga.

Pemerintah memandang masukan masyarakat sebagai bagian penting dari proses penyempurnaan kebijakan. Berbagai tantangan, mulai dari ketersediaan barang, kelancaran distribusi, hingga pengelolaan koperasi, menjadi perhatian untuk memastikan KDKMP berkembang sebagai pusat ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa koperasi desa diharapkan mampu mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“KDKMP diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh bapok dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi perlu terus dijaga agar masyarakat dapat mengakses barang dengan harga terjangkau,” ujar Budi.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya memastikan koperasi beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata.

“Kita perlu memastikan kebutuhan warga dapat terpenuhi, barang bersubsidi tersalurkan sesuai ketentuan, dan pengelolaan koperasi berjalan baik. Keberadaan dan penempatan manajer juga menjadi bagian penting untuk memastikan operasional sehari-hari berjalan dan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan,” jelas Zulkifli.

Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, KDKMP diharapkan memperluas peluang pemasaran hasil pertanian dan produk usaha lokal sehingga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dukungan juga datang dari Perum Bulog melalui penguatan pasokan dan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“BULOG berkomitmen menjaga kesiapan pasokan dan memperkuat pelayanan distribusi beras SPHP sesuai penugasan pemerintah. Kami berharap KDMP semakin berperan dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Melalui penguatan koordinasi, perbaikan tata kelola, dan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, pemerintah terus mendorong KDKMP menjadi fondasi ekonomi desa yang tangguh. Langkah penyempurnaan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan manfaat pembangunan sekaligus menghadirkan optimisme baru bagi kesejahteraan masyarakat. (*)

Jakarta – Genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, masyarakat diimbau menjaga situasi tetap kondusif serta mewaspadai potensi provokasi yang dapat memicu kegaduhan di ruang publik.

Kewaspadaan terhadap hoaks, disinformasi, dan penyebaran isu politik yang menyesatkan menjadi penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Hartanto Boechori mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi politik yang disampaikan tanpa informasi utuh. Menurutnya, perbedaan pandangan harus disikapi secara kritis dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.

Hartanto menilai polemik politik yang tidak disertai penjelasan hukum secara menyeluruh berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperuncing perbedaan di tengah masyarakat.

“Jangan bodohi dan pecah belah masyarakat,” tegas Hartanto.

Ia menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, penyampaian kritik perlu didasarkan pada fakta dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi sarana provokasi maupun kepentingan politik tertentu.

Hartanto juga mengingatkan agar kegaduhan politik tidak mengalihkan perhatian masyarakat dari agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

“Lebih baik kita fokus mengawal pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat banyak,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan turut memperkuat kewaspadaan dini terhadap penyebaran hoaks, disinformasi, dan isu provokatif melalui kolaborasi dengan media serta koordinasi lintas sektor.

Kepala Kesbangpol Kalsel Ferdi Yospi Libia Erwinda menegaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memicu keresahan dan mengganggu stabilitas sosial.

“Informasi yang tidak benar apabila disebarluaskan secara masif dapat menimbulkan keresahan, memperuncing perbedaan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Penguatan kewaspadaan ini penting dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun, potensi provokasi dan penyebaran informasi menyesatkan perlu diwaspadai agar aksi tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu kegaduhan.

MIMIKA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penguatan akses pendidikan bagi anak-anak Papua melalui program Sekolah Rakyat dan pengembangan Sekolah Garuda. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar, membangun sumber daya manusia unggul, serta mempersiapkan generasi muda Papua menuju Indonesia Emas 2045.

Komitmen tersebut tercermin dari dukungan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika, Papua Tengah, Kamis (15/10/2026). Kunjungan itu menjadi bagian dari dukungan TNI terhadap program strategis nasional di bidang pendidikan.

Lucky berinteraksi langsung dengan guru dan siswa serta melihat keterlibatan kadet Universitas Pertahanan yang sedang bertugas di sekolah tersebut. Ia mengapresiasi semangat belajar para siswa yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.

“Kami melihat secara langsung bahwa adik-adik kita ini sangat berpotensi untuk menjadi generasi emas,” ujar Lucky.

Menurut dia, pembinaan siswa perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendidikan akademis, tetapi juga pengembangan karakter, kedisiplinan, dan kebugaran jasmani. Karena itu, Korem 173/Praja Vira Braja berkomitmen mendukung fasilitas olahraga untuk membantu siswa mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan, termasuk ke sekolah kedinasan dan institusi militer.

Dukungan pemerintah daerah turut memperkuat keberlanjutan program tersebut. Pemerintah Kabupaten Mimika menyiapkan lahan seluas 8,5 hektare yang sedang dibersihkan sebagai persiapan pembangunan fasilitas permanen Sekolah Rakyat. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum telah meninjau lokasi pembangunan sekolah serupa.

Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. “Sekolah Rakyat merupakan program Presiden yang wajib kami dukung,” ujarnya.

Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Regional VI Maluku dan Tanah Papua, Jhon H. Mampioper, juga mengapresiasi dukungan TNI dalam pembinaan dan pengamanan kegiatan pendidikan.

Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya pemerataan pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi Papua. Melalui penguatan Sekolah Rakyat dan pengembangan Sekolah Garuda, pemerintah berupaya membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda Papua untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kompetensi, dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

SENTANI – Sejumlah tokoh adat Papua menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Apresiasi tersebut disampaikan Ondofolo Kampung Puay Yacob Fiobetauw, Ondofolo Kampung Atamali Septinus Ibo, Ondofolo Kampung Kwadeware Nikson Marweri, Ondofolo Kampung Yobeh Bernard Felle, dan Ondofolo Ifar Besar Wiliam Yoku di Sentani, Kabupaten Jayapura.

Yacob Fiobetauw mengatakan, program yang dicanangkan Presiden Prabowo menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk warga Papua. Ia berharap berbagai program tersebut terus berlanjut agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

“Ada beberapa hal yang beliau programkan dan ini sangat positif untuk masyarakat. Pekerjaan-pekerjaannya itu sangat menyentuh masyarakat, terlebih kami di Papua sudah tersentuh dengan baik,” ujar Yacob.

Salah satu program yang mendapat apresiasi ialah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai mendukung pemenuhan gizi anak sekaligus mempersiapkan generasi muda yang sehat dan berkualitas sebagai penerus bangsa.

“Program ini sangat positif untuk meningkatkan IQ generasi penerus bangsa. Memang dalam menjalankannya banyak tanggapan dari masyarakat, tetapi programnya secara umum sudah sangat baik,” tegas Yacob.

Ia berharap pelaksanaan MBG semakin optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan anak-anak di berbagai wilayah Papua. Selain itu, Yacob menekankan pentingnya menjaga toleransi antarumat beragama dan memperkuat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Yacob juga mengapresiasi pendekatan sosial yang dilakukan jajaran TNI dan Polri di Kabupaten Jayapura. Kedekatan aparat dengan masyarakat dinilai mendukung terciptanya hubungan yang harmonis di lingkungan adat.

“Yang sekarang benar-benar bagus itu apa yang dilakukan oleh para angkatan kita, militer dan kepolisian,” kata Yacob.

Sementara itu, Ondofolo Kampung Atamali Septinus Ibo berharap program pembangunan dan bantuan sosial terus mendukung kesejahteraan masyarakat kampung. Ia juga mendorong agar pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) semakin dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.

“Yang paling penting perhatikan masyarakat dulu,” pungkas Septinus.

Para tokoh adat berharap program pemerintah terus berlanjut untuk memperkuat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Papua.

Mereka juga menyampaikan ucapan selamat atas dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Atas perhatian dari kita semua, kami mengucapkan selamat merayakan 2 tahun kepemimpinan Bapak sebagai Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Yacob Fiobetauw. (*)

Jakarta – Pemerintah menciptakan kemandirian masyarakat melalui swasembada energi. Dengan adanya swasembada energi menjadi salah satu fondasi penting bagi ketahanan ekonomi dan kedaulatan Indonesia.

“Di tengah dinamika harga minyak dunia dan ketidakpastian global, pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, mulai dari biodiesel berbasis bahan baku domestik hingga energi surya yang melimpah di wilayah khatulistiwa,” ujar Presiden Prabowo saat bertemu awak media di Jakarta.

Menurut Presiden, dua langkah strategis yang ditempuh adalah implementasi mandatori biodiesel B50 dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).

“Keduanya menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor”, tutur Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan melalui program mandatori B50, pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar yang terdiri atas 50 persen biodiesel dan 50 persen solar.

“Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri,” kata Presiden.

“Dengan implementasi B50 dapat mengurangi kebutuhan impor solar dan menghemat devisa negara, termasuk pengembangan industri biodiesel juga berpotensi memperluas aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja, mulai dari sektor perkebunan hingga industri pengolahan,” jelasnya.

Ditambahkannya, selain biodiesel, pemerintah juga mengoptimalkan potensi energi surya melalui program pembangunan PLTS 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali. Program ini diarahkan untuk memperkuat pasokan listrik nasional melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan.

“Intinya, dengan 100 GWp kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia,” pungkas Presiden.

Presiden menilai manfaat PLTS telah dirasakan melalui peningkatan layanan listrik di Pulau Rengit, Bangka Belitung, dari sekitar 12 jam menjadi 24 jam setiap hari, serta di Pulau Sembur, Kepulauan Riau, ketersediaan listrik juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui penggunaan cold storage nelayan dan mesin pembuat es”, jelasnya.

“Pengembangan PLTS berpotensi menekan biaya bahan bakar pembangkit, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta membuka peluang lapangan kerja. Dengan dukungan baterai penyimpan energi, PLTS juga dapat memasok listrik pada malam hari atau saat cuaca mendung,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan Indonesia harus mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GWp untuk menyediakan energi yang kompetitif bagi industri serta mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Lebih lanjut, Deon menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, energi surya dinilai memiliki keunggulan dari sisi kecepatan pembangunan dibandingkan sebagian besar teknologi pembangkit lainnya. PLTS dapat dibangun dalam waktu relatif singkat sehingga berpeluang memenuhi tambahan permintaan listrik ketika kegiatan industri dan investasi berkembang.

“Hasil pemodelan sistem kelistrikan IESR menunjukkan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan berpotensi menekan biaya sistem listrik,” imbuhnya.,

Ditambahkan Deon, kecepatan pembangunan menjadi salah satu keunggulan PLTS untuk memenuhi tambahan kebutuhan listrik.

“Pembangunan PLTS untuk kebutuhan masyarakat termasuk industri dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2–6 bulan, sedangkan PLTS yang terhubung ke jaringan listrik membutuhkan sekitar 6 bulan hingga 2 tahun,” tutupnya.

Jakarta, 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung.

Pernyataan ini disampaikan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di hadapan sejumlah pejabat pemerintah dari negara sahabat pada acara pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Rabu (14/10) lalu.

Delegasi yang hadir diantaranya berasal dari Timor—Leste, Mozambik, Kepulauan Solomon, Yunani, Myanmar, Rusia, Zimbabwe, dan Kamboja.

Zulhas mengatakan Indonesia mencatat surplus beras 4,2 juta ton pada 2025 setelah sebelumnya mengimpor 4,5 juta ton pada 2024. Menurutnya, swasembada beras dan jagung menjadi capaian awal dari berbagai kebijakan fundamental yang dijalankan pemerintahan Prabowo.

“Alhamdulillah, kita sudah berhasil, ini untuk penguatan ekonomi di dalam negeri, kita sudah berhasil baru beras sama jagung,” katanya.

Ditambahkannya bahwa pemerintah masih menjalankan sejumlah program yang membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil. Kebijakan yang menyasar sektor strategis memiliki dampak luas terhadap perekonomian sehingga tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

“2 tahun ini sudah ada yang berhasil, sukses sekali, ada yang dalam proses karena baru 2 tahun. Program-program kebijakan ini kebijakan mendasar, kuat, fundamental dan berdampak luas, tidak mudah,” ujarnya.

Zulhas mengungkapkan, terdapat tiga kebijakan pokok di sektor pangan yang menjadi fokus pemerintah, yakni kebijakan harga, pengadaan pupuk, dan irigasi.

“Ketiga kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan nasional hingga mencapai surplus beras,” tuturnya.

Sementara di Yogyakarta, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan sejumlah prioritas pembangunan pertanian nasional. Mulai dari peningkatan produktivitas komoditas pangan, optimalisasi pemanfaatan lahan, hingga pengembangan hilirisasi.

Mentan juga menilai bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan inovasi dan teknologi yang dapat diterapkan langsung untuk menjawab tantangan sektor pertanian.

“Pemerintah konsisten dalam memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan berkelanjutan,” jelasnya di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Kamis (15/10),

Amran menyampaikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen dalam menertibkan penguasaan lahan dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Penindakan terhadap penguasaan lahan bermasalah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kepentingan negara. Ini tidak gampang,” pungkas Arman. [*]

Dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau lebih dari 105 juta peserta. Capaian ini menunjukkan perluasan akses layanan kesehatan preventif bagi masyarakat luas.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, CKG dirancang untuk mengubah kebiasaan masyarakat agar tidak hanya mencari pengobatan ketika sudah sakit.

“Cek kesehatan gratis ingin menjaga agar masyarakat tetap sehat. Jangan hanya mengobati pada saat sakit. Kalau bisa jangan sampai sakit,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Data Kemenkes menunjukkan hingga awal Oktober 2026, lebih dari 105 juta penduduk disebut telah menerima layanan CKG, sedangkan data September mencatat sekitar 99,1 juta peserta.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Sugiono, saat meninjau pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMP Negeri 202, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Kamis (15/10/2026) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik sebagai upaya mendeteksi secara dini faktor risiko, kondisi prapenyakit, serta penyakit pada anak usia sekolah.

“Melalui pelaksanaan program CKG ini, kondisi kesehatan peserta didik diharapkan dapat diketahui sejak dini sehingga langkah penanganan yang tepat dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan, kita harus sehat,” ujar Menko Sugiono. 

Melalui program Cek Kesehatan Gratis ini, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, satuan tenaga kesehatan, satuan pendidikan, dan keluarga diharapkan dapat memastikan setiap peserta didik memperoleh pemeriksaan kesehatan serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dan optimal.