Jakarta — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah akibat pergeseran awal musim hujan. BMKG memprediksi 61,08 persen daratan Indonesia mengalami kemunduran awal musim hujan, sementara puncaknya tetap berlangsung pada Desember hingga Februari. Kolaborasi lintas sektor dan pemantauan informasi cuaca diperlukan untuk mengantisipasi banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan angin kencang.

Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachry Radjab, menjelaskan bahwa keterlambatan awal musim hujan perlu diwaspadai karena hujan dapat langsung mencapai intensitas tinggi ketika musim hujan tiba.

“Satu hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa awal musim hujan datangnya mundur, tapi puncaknya sama. Artinya puncak musim hujan akan tetap terjadi di Desember, Januari, Februari, namun perlu waspada ketika musim hujan langsung puncak,” ujar Fachry.

BMKG memperingatkan potensi bencana hidrometeorologi basah akibat curah hujan tinggi, sementara El Nino diprediksi bertahan hingga awal 2027. Menghadapi ancaman tersebut, BPBD Kabupaten Pemalang menekankan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Agus Ikmaludin, menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah. Sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta langkah penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Dukungan juga diberikan Perum Perhutani melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Timur, khususnya dalam upaya mitigasi di kawasan hutan dan wilayah sekitarnya. KSS Perencanaan KPH Pekalongan Timur, Hardono, menyampaikan bahwa keikutsertaan Perhutani dalam rapat koordinasi merupakan bentuk komitmen dalam mendukung mitigasi dan penanggulangan bencana.

“KPH Pekalongan Timur siap bersinergi dan berkolaborasi aktif dengan BPBD serta instansi terkait dalam upaya mitigasi, pemantauan daerah rawan, hingga tindakan tanggap darurat. Koordinasi yang kuat di awal musim hujan ini sangat krusial untuk meminimalisir risiko serta dampaknya bagi masyarakat,” ujar Hardono mewakili Administratur KPH Pekalongan Timur.

Penguatan koordinasi antara BMKG, BPBD, Perhutani, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya pengurangan risiko bencana. Masyarakat juga perlu mengikuti perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, menjaga lingkungan, serta memahami jalur evakuasi di wilayah rawan. Melalui langkah antisipatif dan respons yang terkoordinasi, dampak bencana hidrometeorologi basah diharapkan dapat diminimalkan sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi dinamika musim hujan.

JAKARTA — Pemerintah mengoptimalkan pengerahan personel gabungan, operasi pemadaman darat dan udara, serta koordinasi lintas instansi untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh sumber daya harus dimanfaatkan secara maksimal agar kebakaran segera terkendali dan tidak meluas.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang membahas perkembangan penanganan karhutla secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah memusatkan perhatian pada wilayah yang masih membutuhkan penanganan intensif.

“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” kata Teddy.

Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi terdampak masih dalam proses pemadaman. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi fokus utama, sedangkan kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.

Teddy menyebut operasi darat melibatkan lebih dari 60 ribu personel gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman harian di atas 80 persen terhadap luas lahan yang baru terbakar. Upaya tersebut dilengkapi operasi udara melalui teknik pengeboman air atau water bombing di sejumlah wilayah.

“Operasi darat didukung lebih dari 60.177 personel gabungan, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan Presiden menginginkan penanganan berlangsung secepat mungkin. Namun, kondisi asap yang tebal membuat sebagian titik kebakaran sulit dijangkau dari udara sehingga operasi darat menjadi tumpuan penting.

“Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” kata Dudung seusai rapat di Istana Kepresidenan.

Selain pemadaman, pemerintah mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca serta memperkuat pencegahan berbasis daerah. Masyarakat Peduli Api akan dikoordinasikan bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, Karang Taruna, dan pemerintah daerah untuk mendeteksi potensi kebakaran sebelum api membesar.

Pemerintah berharap keterpaduan operasi lapangan, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat mempercepat pengendalian karhutla. Langkah ini sekaligus ditujukan untuk melindungi warga, menjaga ekosistem hutan, serta mengurangi dampak asap terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi. (*)

JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keterlibatan masyarakat bersama pemerintah, aparat keamanan, petugas pemadam, dan relawan dinilai penting untuk menjaga kawasan rawan kebakaran, terutama ketika curah hujan masih rendah.

Raja Juli mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah menghadapi potensi karhutla di Kalimantan Selatan. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan alami di wilayah tersebut diperkirakan baru turun pada pertengahan November sehingga kewaspadaan perlu terus dipertahankan.

“Karena seperti yang disampaikan oleh BMKG, hujan alami itu baru akan hadir di Kalimantan Selatan ini pada pertengahan November atau dasarian kedua November,” ujar Raja Juli saat meninjau penanganan karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang, Banjarbaru.

Ia meminta pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, dan relawan memperkuat koordinasi serta mempertahankan pengawasan selama periode rawan kebakaran. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena sebagian wilayah Kalimantan Selatan merupakan kawasan gambut yang rentan mengalami kebakaran.

“Karena apabila kita lengah, Anda tahu di basisnya gambut, maka kebakaran ini satu waktu akan bisa meledak kembali,” tegasnya.

Raja Juli optimistis sinergi seluruh unsur terkait dapat membantu menjaga kondisi tetap terkendali hingga hujan tiba. Koordinasi yang baik diharapkan mampu memastikan penanganan berjalan maksimal sekaligus mendorong masyarakat berperan aktif dalam mencegah kebakaran.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menargetkan karhutla di Indonesia dapat terkendali dalam waktu kurang dari satu bulan. Target tersebut mengacu pada koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta penurunan intensitas kebakaran di sejumlah wilayah.

“Tadi ngobrol dengan BNPB beberapa minggu ke depan lah (karhutla padam), tapi mungkin dengan intensitas yang sudah mulai berkurang. Seharusnya enggak sampai (satu bulan),” ujar Jumhur.

Meski demikian, proses pemadaman masih menghadapi kendala, termasuk keterbatasan pasokan air dan armada pemadam melalui udara atau water bombing. Pemerintah juga mengkaji revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk memperkuat pencegahan pembakaran lahan.

Melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan kawasan rawan, dan koordinasi lintas instansi, pemerintah mendorong penanganan karhutla yang lebih terpadu. Partisipasi warga diharapkan membantu mencegah munculnya titik api baru sekaligus menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat dari dampak kebakaran. (*)

JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Upaya pemadaman terus dilakukan dengan mengerahkan puluhan ribu personel, disertai langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali berulang.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menargetkan karhutla dapat terkendali dalam waktu kurang dari satu bulan. Target tersebut didasarkan pada hasil koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan tren penurunan intensitas kebakaran.

“Tadi ngobrol dengan BNPB beberapa minggu ke depan lah (karhutla padam), tapi mungkin dengan intensitas yang sudah mulai berkurang. Seharusnya enggak sampai (satu bulan),” ujar Jumhur.

Meski demikian, penanganan di lapangan masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan pasokan air dan armada pemadaman udara atau water bombing. Pemerintah terus mempertimbangkan kebutuhan operasional agar pengerahan personel dan dukungan penanganan dapat berjalan efektif.

Selain pemadaman, pemerintah menyiapkan langkah pencegahan melalui rencana revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu poin yang dikaji ialah penghapusan pengecualian pembakaran lahan maksimal dua hektare untuk praktik tertentu.

“Supaya pasal yang membolehkan membakar ladang untuk membuka lahan sampai dua hektare itu akan kita hapus. Karena itu titik masuknya,” kata Jumhur.

Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan pentingnya menjaga kewaspadaan, terutama di Kalimantan Selatan yang diperkirakan baru mengalami hujan alami pada pertengahan November berdasarkan prediksi BMKG. Ia meminta pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, dan relawan menjaga koordinasi serta pengawasan selama periode rawan kebakaran.

“Karena apabila kita lengah, Anda tahu di basisnya gambut, maka kebakaran ini satu waktu akan bisa meledak kembali,” tegas Raja Juli saat meninjau penanganan karhutla di Banjarbaru.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci menjaga efektivitas penanganan karhutla. Melalui pemadaman, pengawasan, dan pencegahan terpadu, pemerintah berupaya menekan risiko kebakaran sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai potensi kebakaran, kondisi cuaca, dan langkah penanganan tersampaikan secara cepat kepada masyarakat. Komunikasi yang efektif antara petugas di lapangan, pemerintah daerah, dan warga menjadi bagian penting dalam membangun respons bersama terhadap ancaman karhutla. (*)

JAKARTA — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi melalui pemanfaatan informasi cuaca, langkah mitigasi dini, dan keterlibatan aktif masyarakat. Upaya ini penting mengingat musim hujan 2026/2027 diperkirakan mencapai puncaknya secara bertahap pada Desember 2026 hingga Februari 2027.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan perubahan musim perlu diantisipasi sejak dini karena sejumlah wilayah masih menghadapi risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan sebelum hujan meluas.

“BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan agar memanfaatkan informasi Prediksi Musim Hujan 2026/2027 ini sebagai acuan peringatan dini (early warning) untuk merancang dan mengeksekusi aksi dini (early action),” ujar Ardhasena dalam keterangan resminya.

BMKG memprakirakan sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026, disusul wilayah lainnya pada Desember. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah dan masyarakat menyiapkan langkah antisipasi, termasuk memeriksa saluran drainase, mengenali jalur evakuasi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir dan tanah longsor.

Selain kesiapan infrastruktur, penyampaian informasi yang cepat dan mudah dipahami juga menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat. Informasi resmi mengenai potensi bahaya, wilayah terdampak, dan tindakan penyelamatan dapat membantu warga mengambil keputusan secara tepat serta mengurangi risiko kepanikan.

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Mona Sisca, menekankan bahwa keterbukaan informasi oleh badan publik harus menjadi prioritas ketika bencana mengancam keselamatan warga.

“Ketika bencana melanda, Informasi serta merta seperti tertuang dalam UU No 14 Tahun 2008 sangat dibutuhkan masyarakat guna kepastian tindakan penyelamatan. Karena itu, kami selalu mendorong badan publik untuk proaktif memberikan informasi, baik menyangkut kondisi dan risiko bencana, kebutuhan masyarakat terdampak, alokasi dana darurat, hingga pendistribusian bantuan kepada korban bencana,” jelasnya.

Menurut Mona, transparansi data kebencanaan perlu menjangkau masyarakat hingga tingkat nagari, termasuk informasi tentang kawasan rawan, kebutuhan pengungsi, dan penyaluran bantuan. Langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya kabar bohong ketika situasi darurat berlangsung.

“Dalam kondisi darurat, informasi resmi menjadi sangat vital. Data yang presisi diperlukan untuk membendung hoaks dan narasi penyesatan di media sosial,” katanya.

Kolaborasi pemerintah, BMKG, badan publik, komunitas, dan warga menjadi kunci membangun kesiapsiagaan yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan peringatan dini, mitigasi lapangan, dan komunikasi yang transparan, risiko bencana diharapkan dapat ditekan serta keselamatan masyarakat lebih terlindungi.

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menempatkan pencegahan di tingkat desa sebagai prioritas. Langkah ini diarahkan untuk menekan risiko kebakaran berulang melalui mitigasi lebih dini, penguatan personel, serta koordinasi lintas instansi.

Prabowo menegaskan, upaya pengendalian karhutla perlu menjangkau wilayah paling dekat dengan masyarakat agar potensi kebakaran dapat diidentifikasi sebelum meluas. Pendekatan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta.

“Langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa,” kata Prabowo.

Selain mendorong mitigasi di tingkat lokal, Presiden meminta penguatan jumlah polisi hutan untuk meningkatkan perlindungan kawasan hutan. Kebutuhan personel tersebut akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait, termasuk melalui pelatihan yang dapat melibatkan unsur TNI dan Polri.

“Kalau memang saya minta 70 ribu Polisi Hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” ujarnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto sebelumnya melaporkan, luas lahan yang masih terbakar dan ditangani satuan tugas di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare per 12 Oktober 2026. Pemerintah tetap memberi perhatian khusus terhadap Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang memiliki ekosistem penting.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pencegahan harus diperkuat melalui kerja sama aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelibatan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Karang Taruna, serta unsur daerah diharapkan memperluas jangkauan edukasi dan deteksi dini di wilayah rawan.

“Pencegahan ini harus presisi dan kemudian ini dimitigasi dari tingkat daerah,” kata Dudung seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo.

Untuk mendukung pemadaman di Tanjung Puting, Prabowo juga memerintahkan pengiriman 200 unit pompa air dan menyiapkan Rp2 miliar untuk pembangunan 200 titik sumur bor. Infrastruktur tersebut ditujukan membantu petugas menjangkau lokasi kebakaran, terutama kawasan rawa yang sulit diakses.

Pemerintah turut mengonsolidasikan dukungan penerbangan TNI dan Polri untuk operasi pemadaman dari udara dengan mempertimbangkan kondisi lapangan. Melalui kombinasi pencegahan berbasis desa, kesiapan sarana, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memperkuat penanganan karhutla sekaligus melindungi masyarakat, hutan, dan keanekaragaman hayati.

Meski demikian, upaya ini tetap membutuhkan partisipasi warga dalam melaporkan titik api, menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, serta mengikuti arahan petugas di daerah rawan. Keterlibatan masyarakat sejak tahap pencegahan diharapkan membantu mempercepat respons sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap kesehatan, lingkungan, dan kegiatan ekonomi setempat.

JAKARTA — Keterbukaan informasi dan penguatan sistem peringatan dini menjadi elemen penting dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat diperlukan agar informasi risiko dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah mitigasi yang tepat.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengingatkan bahwa perubahan musim perlu diantisipasi secara terencana karena musim hujan 2026/2027 diprakirakan berlangsung bertahap, dengan puncak di sejumlah wilayah pada Desember 2026 hingga Februari 2027.

“BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan agar memanfaatkan informasi Prediksi Musim Hujan 2026/2027 ini sebagai acuan peringatan dini (early warning) untuk merancang dan mengeksekusi aksi dini (early action),” ujar Ardhasena dalam keterangan resminya.

Menurut BMKG, sebagian wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026, kemudian meluas pada Desember. Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari pemeriksaan drainase, pemantauan daerah rawan banjir dan longsor, hingga penyediaan jalur serta sarana evakuasi.

Peringatan dini akan lebih efektif apabila disertai informasi yang akurat, mudah dipahami, dan dapat diakses masyarakat secara cepat. Warga juga perlu mengetahui sumber informasi resmi serta memahami tindakan yang harus dilakukan ketika potensi bahaya meningkat.

Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Mona Sisca, menilai keterbukaan informasi badan publik berperan penting dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat. Informasi mengenai risiko bencana, kebutuhan warga terdampak, anggaran darurat, dan distribusi bantuan perlu disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

“Ketika bencana melanda, Informasi serta merta seperti tertuang dalam UU no 14 tahun 2008 sangat dibutuhkan masyarakat guna kepastian tindakan penyelamatan. Karena itu, kami selalu mendorong badan publik untuk proaktif memberikan informasi, baik menyangkut kondisi dan risiko bencana, kebutuhan masyarakat terdampak, alokasi dana darurat, hingga pendistribusian bantuan kepada korban bencana,” papar Mona.

Ia menambahkan, informasi kebencanaan perlu menjangkau masyarakat hingga tingkat nagari dengan bahasa yang jelas dan sesuai kebutuhan warga. Transparansi tersebut juga membantu mencegah rumor, memperkuat pengawasan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penanganan bencana.

“Dalam kondisi darurat, informasi resmi menjadi sangat vital. Data yang presisi diperlukan untuk membendung hoaks dan narasi penyesatan di media sosial,” katanya.

Penguatan mitigasi membutuhkan keterpaduan antara data BMKG, respons pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Dengan peringatan dini yang ditindaklanjuti secara cepat serta komunikasi publik yang terbuka, risiko korban dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi diharapkan dapat diminimalkan.

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Prabowo-Gibran terus diperkuat melalui peningkatan investasi, pengembangan industri, dan produktivitas sektor unggulan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 99 kabupaten/kota mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada semester I-2026. Capaian ini menunjukkan potensi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregasi dari kinerja ekonomi kabupaten/kota hingga provinsi.

Sejumlah daerah mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 8%, antara lain Kabupaten Kendal yang ditopang industri manufaktur dan Kabupaten Batang yang memperoleh dorongan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang.

“Ada Kendal, karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang,” ujar Amalia.

Selain industri, peningkatan produktivitas pertanian turut memperkuat ekonomi daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, misalnya, mampu mencatatkan pertumbuhan mendekati 7% melalui peningkatan produktivitas pertanian serta masuknya investasi untuk mengembangkan industri pengolahan porang.

Dari sisi investasi, realisasi pada semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan. Pengamat ekonomi Ronny P Sasmita mengatakan, investasi tersebut menyerap 1,45 juta tenaga kerja langsung dan menjadi perkembangan positif bagi perekonomian nasional.

“Persoalan investasi kita memang bukan hanya soal berapa besar modal yang masuk, melainkan seberapa besar nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan,” ungkap Ronny.

Ronny menekankan pentingnya investasi yang mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat industri domestik, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

“Intinya, kita membutuhkan investasi yang bukan hanya capital-intensive, tetapi juga mampu menciptakan employment multiplier yang kuat,” bebernya.

Penguatan produktivitas juga tercermin dari kinerja Perum BULOG. Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan perusahaan mencatatkan laba Rp2,4 triliun hingga 26 September 2026, seiring pengadaan beras yang melampaui 4 juta ton setara beras.

“Potensinya di akhir tahun bisa lebih dari Rp3 triliun. Insyaallah,” katanya.

Capaian tersebut didukung margin usaha 7% dan efisiensi biaya bunga pinjaman. Sinergi investasi, produktivitas, dan penguatan sektor strategis diharapkan mampu memperluas lapangan kerja berkualitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)

Jakarta – Kinerja perekonomian daerah menjadi salah satu tumpuan pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada semester I-2026 terdapat 99 kabupaten/kota di Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6%.

Capaian ini menunjukkan besarnya potensi daerah untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan sejumlah daerah bahkan mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 8% berkat dukungan sektor unggulan.

Kabupaten Kendal, misalnya, ditopang oleh industri manufaktur, sedangkan Kabupaten Batang memperoleh dorongan dari aktivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang. Gorontalo juga menjadi salah satu daerah yang mampu mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional.

“Kami tunjukkan ada yang sudah tumbuh di atas bahkan di atas 8%. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada KEK Batang, bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional,” terang Amalia.

Selain industri pengolahan, sektor pertanian turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Amalia mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang mampu mencatatkan pertumbuhan mendekati 7% melalui peningkatan produktivitas pertanian dan masuknya investasi untuk pengembangan industri pengolahan porang.

Capaian sejumlah daerah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mereplikasi strategi pertumbuhan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sehingga dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan ke depan.

“Insyaallah kalau ini bisa kita replikasi, target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6% bisa dicapai,” ucap Dradjad.

Pemerintah juga terus mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi daerah untuk mendukung target jangka panjang sebesar 8%.

Dradjad menegaskan pentingnya membangun momentum pertumbuhan melalui koordinasi yang lebih terarah, termasuk memperkuat kinerja ekspor nasional.

“Kalau momentumnya bisa kita bangun, insyaallah target presiden untuk pertumbuhan 8% itu sesuatu yang sangat bisa dicapai. Nanti kami akan koordinasi lebih rinci lagi,” terang Dradjad.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama BPS akan meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait. (*)

Oleh: Dinda Widiasti )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan semakin besarnya peluang daerah menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Industri pengolahan, investasi, dan peningkatan produktivitas pertanian membuka ruang kemajuan bagi kabupaten dan kota. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 99 kabupaten/kota tumbuh di atas 6% pada semester I-2026, sebuah gambaran menggembirakan tentang potensi ekonomi yang berkembang di berbagai wilayah.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pertumbuhan nasional merupakan akumulasi kinerja ekonomi kabupaten, kota, dan provinsi. Artinya, kekuatan ekonomi Indonesia semakin ditentukan oleh kemampuan daerah mengoptimalkan keunggulannya. Ketika produktivitas meningkat dan investasi mengalir, manfaat pembangunan berpeluang menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus memperkokoh fondasi pertumbuhan nasional.

Kabupaten Kendal dan Batang di Jawa Tengah memberikan contoh nyata. Keduanya mencatat pertumbuhan di atas 8%. Kendal berkembang melalui industri manufaktur, sementara Batang memperoleh dorongan dari kegiatan industri terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang. Kemajuan ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan industri dapat memperluas kegiatan usaha, membangun ekosistem produksi, dan menghadirkan kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Optimisme serupa muncul dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Menurut Amalia, pertumbuhan ekonomi Sidrap mendekati 7%, ditopang produktivitas pertanian dan investasi pengolahan porang. Capaian tersebut menegaskan bahwa daerah agraris juga mampu tampil sebagai pusat pertumbuhan. Keterhubungan antara pertanian, industri pengolahan, dan pasar dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperbesar pendapatan ekonomi daerah.

Perkembangan itu diperkuat oleh realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun pada semester I-2026, meningkat 7,2% secara tahunan. Pengamat ekonomi Ronny P Sasmita mencatat investasi tersebut menyerap 1,45 juta tenaga kerja langsung. Angka ini menjadi sinyal positif bahwa masuknya modal turut membuka lapangan kerja serta mendorong kegiatan produktif di berbagai sektor.

Dampak investasi tentu dapat dibuat semakin luas. Ronny mengingatkan bahwa keberhasilan juga tercermin dari kemampuan investasi memperkuat industri domestik, melibatkan pemasok lokal, dan menciptakan pekerjaan berkelanjutan. Pandangan ini sejalan dengan kebutuhan daerah untuk menjadikan setiap investasi sebagai penggerak usaha kecil, rantai pasok, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Pasar kerja juga menunjukkan perkembangan. Data BPS Februari 2026 mencatat 147,67 juta penduduk bekerja, bertambah sekitar 1,90 juta orang dibandingkan Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 59,93 juta merupakan pekerja formal dan 87,74 juta pekerja informal. Kondisi ini menghadirkan peluang untuk terus memperluas pekerjaan formal yang berkualitas, memperbaiki perlindungan tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ronny menekankan pentingnya efek pengganda investasi. Dengan prioritas pada tenaga kerja setempat, pemasok domestik, dan pelatihan keterampilan, investasi dapat menggerakkan berbagai usaha pendukung. Semakin kuat keterkaitan antarsektor, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan keluarga pekerja, pelaku usaha lokal, dan perekonomian kabupaten maupun kota.

Kabar positif turut datang dari sektor pangan. Perum BULOG mencatat laba Rp2,4 triliun hingga 26 September 2026 berdasarkan penelaahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Direktur Utama BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa capaian tersebut berlangsung ketika pengadaan beras telah melampaui 4 juta ton setara beras sepanjang tahun berjalan. Kinerja itu memperlihatkan arti penting pengelolaan pangan yang semakin efektif.

Ahmad menjelaskan, efisiensi pembiayaan melalui dukungan subsidi pemerintah menurunkan bunga yang ditanggung BULOG menjadi 3%, dari sebelumnya sekitar 7–8%. Perusahaan pun memproyeksikan laba melampaui Rp3 triliun hingga akhir 2026, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan usaha. Perbaikan efisiensi semacam ini menjadi modal penting untuk memperkuat keberlanjutan kegiatan pangan nasional.

Sektor pangan memiliki jangkauan ekonomi luas, dari produksi dan pengadaan hingga penyimpanan serta distribusi. Ketika petani, pemasok, pekerja, dan pelaku usaha daerah semakin terlibat, manfaatnya dapat menyebar melalui peningkatan produktivitas dan perputaran ekonomi lokal. Sinergi antara penguatan pangan dan pembangunan wilayah karenanya patut terus diperbesar.

Agar momentum tersebut terus menguat, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyiapkan iklim usaha yang kondusif. Infrastruktur penghubung sentra produksi dengan pasar, pelayanan perizinan yang efisien, serta kolaborasi pendidikan vokasi dan dunia industri dapat membantu potensi setempat berkembang cepat. Pada saat yang sama, pelaku UMKM perlu memperoleh akses luas terhadap pembiayaan, teknologi, dan jaringan pemasaran. Penguatan kapasitas lokal ini akan membuat investasi besar dan usaha masyarakat saling mendukung. Hasilnya bukan hanya pertumbuhan statistik, melainkan kesempatan berusaha yang semakin terbuka dan daya saing daerah yang terus meningkat.

Keberagaman potensi daerah menjadi kekuatan Indonesia. Wilayah industri dapat memperdalam rantai pasok dan meningkatkan kompetensi pekerja, sementara sentra pertanian berpeluang mempercepat hilirisasi hasil panen. Dengan investasi yang inklusif, lapangan kerja berkualitas, dan kebijakan sesuai karakter wilayah, arah pembangunan di masa pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terpusat di kota besar. Daerah semakin berpeluang menjadi motor ekonomi baru yang produktif, tangguh, dan membawa kesejahteraan lebih merata bagi masyarakat Indonesia.

)* Pengamat Kebijakan Ekonomi