*) Oleh : Desti Aisyah

Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai dengan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat, tetapi juga kemampuan semua pihak menjaga ketenangan publik dan menghormati proses hukum. Di tengah perbedaan pandangan yang semakin mudah berkembang di ruang publik, kedewasaan demokrasi menjadi semakin penting. Kritik terhadap pemerintah harus tetap memiliki ruang, sementara tindakan yang melanggar hukum harus diproses secara adil. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan karena kebebasan berpendapat dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar untuk menjaga ketertiban sekaligus melindungi hak masyarakat.

Peristiwa kericuhan setelah aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026 menjadi salah satu gambaran mengenai pentingnya keseimbangan tersebut. Aksi yang pada awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi kemudian berkembang menjadi kericuhan yang diwarnai perusakan dan gangguan terhadap ketertiban umum. Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan, termasuk 160 anak. Dari proses pemeriksaan tersebut, sejumlah orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana. Pada perkembangan berikutnya, jumlah tersangka dilaporkan bertambah menjadi 49 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan pengamanan massa, tetapi juga bagaimana aparat memilah antara peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan pentingnya membedakan masyarakat yang menjalankan hak menyampaikan aspirasi dengan pihak yang diduga melakukan tindakan pidana. Dalam proses penanganannya, kepolisian melakukan pemeriksaan berdasarkan usia, peran, dan dugaan keterlibatan masing-masing orang yang diamankan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan proses hukum tidak dilakukan secara serampangan. Setiap tindakan aparat mengindikasikan dasar yang jelas, sementara masyarakat yang diperiksa juga mendapatkan kepastian mengenai alasan mereka diamankan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara terukur dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan hak berpendapat yang harus dilindungi negara. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang yang aman bagi semua pihak untuk menyampaikan ketidakpuasan, termasuk melalui demonstrasi. Selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, menjaga ketenangan publik seharusnya berjalan bersamaan dengan memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati.

Dalam demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan secara terbuka dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, semua pihak perlu membangun pendekatan yang mampu membedakan kritik, aksi damai, dan tindakan yang benar-benar mengarah pada pelanggaran hukum.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi pascapemberitaan kericuhan yang terjadi seusai demonstrasi 27 Agustus 2026. Yusril mengimbau warga agar menahan diri, tidak terprovokasi oleh isu atau informasi yang belum terverifikasi di media sosial, dan menghindari aksi main hakim sendiri. Yusril turut mengapresiasi massa aksi dan mahasiswa yang sebelumnya telah menyampaikan aspirasi secara damai. Menurut Yusril, demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebatas pelaksanaan pemilu. Demokrasi yang kuat juga membutuhkan negara hukum yang mampu menjamin hak warga negara, memastikan lembaga negara bekerja sesuai kewenangannya, serta menghadirkan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Pemahaman tersebut menjadi penting karena demokrasi bukan hanya soal siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga bagaimana negara memperlakukan warga negara setelah proses politik berlangsung.

Dalam konteks tersebut, penegakan hukum berbasis bukti menjadi salah satu bukti yang menjaga kepercayaan publik. Setiap penetapan tersangka didasarkan pada bukti yang relevan, pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta prosedur hukum yang berlaku. Pendekatan ini penting agar masyarakat dapat melihat bahwa proses hukum dilakukan berdasarkan fakta, bukan karena tekanan politik maupun opini yang berkembang di media sosial. Di saat yang sama, masyarakat juga perlu memahami bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi memiliki tanggung jawab. Ketika aksi berubah menjadi kekerasan, perusakan fasilitas umum, atau tindakan yang membahayakan orang lain, negara memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum. Dengan batas yang jelas tersebut, kebebasan dan ketertiban dapat berjalan beriringan.

Merawat demokrasi yang dewasa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan media. Media juga memiliki peran penting dengan menghadirkan informasi yang akurat dan terverifikasi sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ketenangan publik bukan berarti masyarakat berhenti mengkritik pemerintah. Ketenangan publik justru berarti perbedaan dapat dikelola tanpa kekerasan, kritik dapat disampaikan secara terbuka, dan setiap dugaan pelanggaran diselesaikan melalui proses hukum yang adil, transparan, serta berbasis bukti. Dengan keseimbangan tersebut, demokrasi dapat tumbuh menjadi semakin dewasa dan kepercayaan publik terhadap negara dapat terus diperkuat.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu mesin utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027. Sasaran tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan RAPBN 2027 yang dirancang untuk memperkuat kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan target pertumbuhan ekonomi 2027 ditetapkan sebesar 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Menurutnya, pertumbuhan yang lebih kuat harus berjalan bersama pengelolaan APBN yang efektif dan disiplin fiskal.

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen,” ujar Presiden.

Senada, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menegaskan bahwa investasi semakin berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan II 2026, investasi tumbuh 6,87 persen dan menyumbang sekitar 39 persen terhadap pertumbuhan ekonomi periode tersebut.

“Investasi bukan sekadar angka realisasi, tetapi kami terus memastikan investasi yang masuk ke Indonesia dapat menjadi bagian dari penguatan fondasi ekonomi nasional,” kata Rosan.

Pemerintah menargetkan realisasi investasi pada 2027 mencapai Rp2.322 triliun, meningkat dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Target tersebut menjadi bagian dari kebutuhan investasi nasional sepanjang 2025–2029 yang diproyeksikan mencapai Rp13.032 triliun.

Penguatan investasi juga diarahkan pada sektor-sektor produktif, terutama hilirisasi dan industri yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Pada semester I 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.

Selain investasi, pemerintah menyiapkan konsumsi rumah tangga dan ekspor sebagai penopang pertumbuhan. Dalam RAPBN 2027, investasi diproyeksikan tumbuh 7 persen, konsumsi rumah tangga 5,4 persen, konsumsi pemerintah 5,6 persen, dan ekspor 7,5 persen.

Pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim usaha, kepastian kebijakan, penguatan industri nasional, dan transformasi struktural agar investasi yang telah direncanakan benar-benar terealisasi menjadi kegiatan ekonomi.

Dengan peningkatan investasi yang dibarengi hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekspor, dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dapat dicapai sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Jakarta – Pemerintah menyiapkan strategi fiskal dan investasi berskala besar untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas penerimaan negara dalam RAPBN 2027. Kebijakan tersebut diarahkan agar ekspansi ekonomi berjalan seiring dengan penguatan fondasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa mengatakan bahwa RAPBN 2027 dirancang untuk memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi, namun tetap menjaga kesehatan APBN. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dengan defisit anggaran dijaga pada level 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“RAPBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN,” kata Purbaya.

Untuk menopang target tersebut, investasi diproyeksikan menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan dengan pertumbuhan sedikitnya 7 persen. Pemerintah juga mendorong penguatan industri, hilirisasi, ekspor, serta peningkatan produktivitas agar pertumbuhan ekonomi menghasilkan nilai tambah dan memperluas basis penerimaan negara.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun atau meningkat 6,8 persen dibandingkan outlook 2026, dengan rasio 12,23 persen terhadap PDB. Sementara belanja negara dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun, atau tumbuh 3,9 persen dari outlook 2026, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp3.362,2 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.

Purbaya menegaskan pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan melalui peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis pajak, penguatan Coretax, optimalisasi sumber daya alam, serta pemberian insentif fiskal yang terukur untuk mendorong investasi.

“APBN akan dijaga prudent dan sustainable dengan berbagai upaya. Pertama, kita terus mengoptimalkan pendapatan negara melalui peningkatan kepatuhan dan tax base, penguatan Coretax, optimalisasi SDA, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong investasi,” ujar Purbaya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menilai pertumbuhan ekonomi harus mampu menghasilkan penerimaan negara yang lebih kuat. Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki administrasi perpajakan dan memperluas basis ekonomi.

“Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan penerimaan negara,” ujar Suahasil.

Dengan kombinasi investasi, hilirisasi, reformasi perpajakan dan belanja berkualitas, pemerintah menargetkan APBN 2027 tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.

Oleh : Naya Santika

Target investasi pada 2027 yang disiapkan pemerintah menjadi sinyal penting bahwa pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan pada fondasi yang lebih kuat, produktif, dan mandiri. Di tengah kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan, investasi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai angka dalam dokumen perencanaan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kapasitas ekonomi dalam jangka panjang.

Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen sebagai salah satu sasaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Untuk mewujudkannya, investasi dipandang memiliki peran yang sangat penting. Pembahasan antara pemerintah, DPR, Bank Indonesia, Bappenas, dan Danantara menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, perencanaan pembangunan, serta strategi investasi agar bergerak dalam arah yang sama.

Dalam konteks tersebut, target investasi 2027 memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar mengejar peningkatan realisasi penanaman modal. Investasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional. Hilirisasi industri, infrastruktur, energi, pangan, teknologi, manufaktur, serta sektor-sektor strategis lainnya perlu mendapatkan perhatian karena memiliki kemampuan menciptakan efek berganda terhadap kegiatan ekonomi.

Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara juga memberikan dimensi baru dalam strategi investasi nasional. Lembaga tersebut diharapkan dapat memainkan peran sebagai penggerak investasi, khususnya melalui optimalisasi aset dan kekuatan badan usaha milik negara. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada produktivitas, modal negara dapat diarahkan untuk membiayai kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menilai investasi akan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 6 persen. Ia menekankan bahwa peningkatan pertumbuhan harus berjalan seiring dengan peningkatan investasi sehingga tidak terjadi ketimpangan antara ambisi pertumbuhan dan kapasitas pembiayaannya. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi membutuhkan dukungan nyata dari sisi investasi.

Pemerintah dan DPR juga membahas target realisasi investasi 2027 yang mencapai Rp2.322 triliun, meningkat dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya ekspektasi terhadap investasi sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, terdapat pembahasan mengenai rencana investasi Danantara yang disebut mencapai Rp1.200 triliun pada 2027. Kedua angka tersebut menggambarkan skala besar strategi investasi yang sedang disiapkan untuk menopang agenda pembangunan nasional.

Namun, besarnya target tidak boleh berhenti pada pencapaian nominal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan investasi tersebut benar-benar masuk ke sektor produktif dan menghasilkan dampak bagi masyarakat. Investasi yang hanya berorientasi pada aktivitas jangka pendek tanpa memperkuat struktur ekonomi nasional tentu tidak cukup untuk mewujudkan cita-cita kemandirian ekonomi.

Karena itu, kualitas investasi harus menjadi perhatian utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, memperkuat rantai pasok nasional, mendorong penggunaan teknologi, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, manfaat investasi tidak hanya dirasakan oleh korporasi besar, tetapi juga menyebar kepada masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.

Direktur Operasional Danantara Donny Oskaria turut menegaskan posisi investasi sebagai salah satu komponen signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, Danantara sedang menyusun desain investasi untuk 2026 dan 2027 sebagai bagian dari strategi mendukung pertumbuhan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa investasi ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi, bukan agenda yang berdiri sendiri.

Di sinilah pentingnya koordinasi lintas lembaga. Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal menilai keterlibatan Danantara dalam pembahasan bersama pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga perencanaan pembangunan diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai strategi investasi. Sinkronisasi menjadi penting karena keberhasilan investasi sangat bergantung pada kepastian kebijakan, stabilitas ekonomi, kesiapan infrastruktur, perizinan, hingga kondisi sektor keuangan.

Ekonomi yang mandiri bukan berarti menutup diri dari modal asing. Sebaliknya, Indonesia tetap membutuhkan investasi global untuk mempercepat transfer teknologi, memperluas pasar, dan meningkatkan kapasitas industri. Yang harus diperkuat adalah kemampuan Indonesia dalam memastikan investasi tersebut memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional. Modal yang masuk perlu diarahkan untuk memperkuat struktur produksi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.

Pada akhirnya, keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya. Target investasi yang tinggi harus disertai reformasi iklim usaha, kepastian hukum, efisiensi birokrasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola investasi yang akuntabel. Jika seluruh elemen tersebut berjalan beriringan, target investasi 2027 bukan sekadar ambisi dalam RAPBN, melainkan langkah konkret menuju ekonomi Indonesia yang semakin kuat, produktif, dan mandiri.

*) Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh: Dwi Saputri)*

Pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027. Strategi tersebut tercermin dalam target realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun, meningkat 13,76 persen dibandingkan target 2026 yang mencapai sekitar Rp2.041,3 triliun. Peningkatan target ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memperbesar peran modal produktif dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, target investasi tersebut menjadi bagian dari sasaran investasi sekitar Rp13.032 triliun selama periode 2025–2029. Nilainya meningkat sekitar 143 persen dibandingkan capaian investasi dalam sepuluh tahun terakhir. Besarnya sasaran itu memperlihatkan ambisi pemerintah untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi, penguatan industri, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.

Pilihan untuk mengandalkan investasi merupakan langkah yang relevan di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Investasi tidak hanya menghadirkan tambahan modal, tetapi juga dapat membawa teknologi, memperluas pasar, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional. Apabila diarahkan ke sektor-sektor produktif, investasi dapat menciptakan efek berganda yang lebih luas bagi perekonomian.

Target investasi sebesar Rp2.322 triliun pada 2027 diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi yang terealisasi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa investasi dapat menghasilkan kegiatan ekonomi baru, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menyerap tenaga kerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyusun desain investasi untuk periode 2026–2027. Langkah ini diarahkan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 melalui pengelolaan investasi yang lebih terencana dan terintegrasi.

COO Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa investasi diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional untuk mencapai target pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, Danantara diarahkan untuk memperkuat perannya dalam mendorong peningkatan penanaman modal.

Keberadaan Danantara dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengoptimalkan aset dan kekuatan ekonomi nasional. Melalui pengelolaan investasi yang profesional, terukur, dan berorientasi jangka panjang, Danantara diharapkan mampu mengarahkan modal ke sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan. Peran tersebut juga penting untuk membangun kepercayaan bahwa Indonesia memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dalam mengelola investasi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, turut menilai bahwa investasi akan memainkan peran besar dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Target tersebut merupakan sasaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dalam RAPBN dan Nota Keuangan 2027.

Menurut Fauzi, dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersumber dari investasi, tetapi juga mencakup pendapatan negara, belanja negara, dan pengelolaan defisit. Kendati demikian, investasi tetap menjadi salah satu komponen penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa investasi bukan satu-satunya instrumen untuk mendorong pertumbuhan. Kebijakan investasi harus berjalan beriringan dengan penguatan penerimaan negara, belanja pemerintah yang produktif, pengendalian defisit, serta peningkatan konsumsi dan ekspor. Sinergi antarkomponen inilah yang akan menentukan apakah pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF). Sikap tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa Indonesia masih memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan tanpa kembali bergantung pada pinjaman lembaga keuangan internasional tersebut.

Pernyataan itu membawa pesan penting mengenai arah kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah memilih memperkuat sumber pembiayaan produktif melalui investasi, optimalisasi aset negara, peningkatan penerimaan, dan pengelolaan anggaran yang disiplin. Dengan demikian, pembangunan tidak semata-mata ditopang oleh penambahan utang, tetapi oleh aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperbesar kapasitas nasional.

Namun, memilih investasi bukan berarti menerima seluruh modal tanpa pertimbangan. Pemerintah harus tetap memastikan bahwa investasi yang masuk sejalan dengan kepentingan nasional, tidak menimbulkan ketergantungan baru, serta tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar atau penyedia bahan mentah. Investasi perlu diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, industrialisasi, ketahanan pangan dan energi, ekonomi digital, serta pengembangan sumber daya manusia.

Kepastian hukum, penyederhanaan perizinan, konsistensi regulasi, dan tata kelola yang transparan juga menjadi prasyarat utama. Tanpa perbaikan iklim usaha, target investasi yang besar berisiko berhenti sebagai angka perencanaan. Sebaliknya, apabila hambatan investasi dapat diselesaikan dan proyek-proyek prioritas disiapkan secara matang, target Rp2.322 triliun dapat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi pada 2027.

Strategi pertumbuhan berbasis investasi pada akhirnya harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dalam statistik, tetapi perlu tercermin dalam bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan, berkembangnya usaha nasional, dan berkurangnya kesenjangan antardaerah.

Target investasi 2027 merupakan bentuk optimisme sekaligus ujian bagi pemerintah. Indonesia sedang memilih jalan pertumbuhan yang bertumpu pada penguatan kapasitas ekonomi, bukan pada ketergantungan terhadap utang. Agar pilihan tersebut berhasil, investasi harus dikelola secara selektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Dengan pendekatan itu, pertumbuhan 6 persen bukan sekadar sasaran angka, melainkan momentum untuk membangun perekonomian yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus menggalang kekuatan nasional untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Upaya penanganan dilakukan secara terpadu dengan mengerahkan personel, peralatan, serta operasi darat dan udara guna menekan kemunculan titik api (hotspot) sekaligus mencegah meluasnya dampak kebakaran.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mengintensifkan operasi pemadaman. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi puncak musim kemarau dan fenomena El Nino 2026 yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di kawasan hutan dan lahan.

Kepala BNPB Suharyanto menilai kekuatan personel di lapangan menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutla. Menurut dia, keberadaan Satgas Darat yang melibatkan berbagai unsur menjadi kekuatan utama dalam memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran meluas.

“Hasil operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan membuktikan bahwa Satgas Darat yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Basarnas, Relawan dan sektor swasta ini menjadi kekuatan utama dan harus semakin ditingkatkan kekuatannya,” ujar Suharyanto.

Selain operasi darat, pemerintah juga mengoptimalkan penanganan melalui operasi udara. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, masyarakat dan sektor swasta dinilai penting untuk memastikan respons terhadap titik api dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan penanganan karhutla. Namun, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi pemerintah. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting, terutama ketika Indonesia menghadapi kondisi El Nino yang sangat kuat.

Raja Juli meminta masyarakat, pemerintah desa, serta aparat di tingkat lokal ikut memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Partisipasi masyarakat dinilai dapat mempercepat deteksi dini sekaligus mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Kami berharap kerja sama semua pihak, baik masyarakat, Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa ya sampai seluruh elemen masyarakat dibawa untuk sama-sama berpartisipasi menyelesaikan masalah ini,” kata Raja Juli.

Pemerintah menilai sinergi lintas sektor merupakan kunci menghadapi ancaman karhutla. Penguatan Satgas, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta respons cepat terhadap kemunculan titik api diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas dan mengurangi risiko kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, serta lingkungan. (*)

Jakarta – Pemerintah terus membuktikan komitmen nyata dalam merespons krisis bencana melalui tindakan cepat, terukur, dan terkoordinasi. Menghadapi eskalasi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di puncak kemarau, negara sigap bergerak melalui sinergi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kolaborasi strategis ini difokuskan pada sejumlah titik kritis di Sumatra dan Kalimantan demi menjamin perlindungan mutlak bagi rakyat.

Sebagai langkah awal mobilisasi tanggap darurat, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Ali Gusman, S.T., M.M., memastikan bahwa pangkalannya dioptimalkan secara penuh menjadi pusat percepatan pengiriman pasukan tempur.

“Pasukan TNI diterbangkan ke Kalimantan via Lanud Halim secara bergelombang. Target kami di lapangan sangat jelas, yaitu melakukan penanganan cepat karhutla sejak dini,” ujar Ali Gusman.

Ia menambahkan bahwa seluruh personel yang diberangkatkan telah melalui persiapan matang. Mereka turut membawa instrumen pemadaman termutakhir guna memastikan keberhasilan operasi kemanusiaan di medan terberat sekalipun.

Sementara itu, manuver operasi lapangan di Sumatra berlangsung dengan sangat progresif. Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, memaparkan strategi penembusan jalur udara andalan TNI untuk wilayah yang sulit dijangkau kendaraan darat.

“Guna percepat penanganan karhutla di wilayah terisolir Pekanbaru, prajurit TNI laksanakan teknik fast-rope dari helikopter ke titik sasaran,” ungkap Agung.

Pendaratan cepat ini dinilai sangat vital dalam memotong waktu tempuh pergerakan pasukan. Ia menegaskan bahwa taktik spesifik tersebut memungkinkan prajurit segera melokalisir kobaran api sebelum meluas.

“Kami juga siapkan titik penerjunan free-fall. Taktik krusial ini memungkinkan personel khusus mendarat akurat guna mengisolasi dan memutus rantai api secepat mungkin,” tegasnya.

Langkah taktis militer tersebut ditopang kuat oleh kesiapan infrastruktur dari pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan komitmen penuh lembaganya dalam menjamin ketersediaan suplai air berlimpah sebagai tulang punggung pemadaman di kawasan gambut.

“Kementerian PU secara penuh perkuat dukungan air untuk tangani karhutla di wilayah episentrum seperti Kalimantan dan Jambi. Seluruh jaringan infrastruktur dikerahkan,” kata Dody.

Dukungan pengairan ini direalisasikan melalui pengerahan fasilitas berat ke titik-titik krusial. Ia menjamin kehadiran infrastruktur tersebut membuat armada pemadam di garis depan bisa bekerja optimal tanpa hambatan.

“Armada tangki penyiram, instalasi pompa raksasa, hingga pemanfaatan sumur bor terus diaktifkan. Sinergi ini menjamin pasukan tidak akan pernah kekurangan pasokan air,” imbuhnya.

Sinergi lintas sektoral yang masif ini merupakan manifestasi nyata dari kepemimpinan pemerintahan yang tangguh, responsif, dan selalu hadir untuk rakyat. Melalui aksi proaktif yang terukur di lapangan, negara terbukti sukses memberikan perlindungan menyeluruh sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional dari ancaman bencana kabut asap.(*)

Oleh : Abdul Razak)*

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi ancaman serius yang membutuhkan penanganan terpadu. Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering dan pengaruh fenomena El Nino, risiko munculnya titik api di sejumlah wilayah meningkat. Situasi tersebut menuntut keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk memperkuat pencegahan, mempercepat pemadaman, dan memastikan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Kepolisian Daerah Riau menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan kompromi terhadap setiap tindakan yang sengaja maupun akibat kelalaian menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kabid Humas Polda Riau Kombes Akmadi menyampaikan bahwa pencegahan tetap menjadi langkah utama, namun penegakan hukum akan terus dilakukan untuk memberikan efek jera dan melindungi lingkungan serta masyarakat dari dampak karhutla.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengungkapan puluhan perkara sepanjang 2026. Polda Riau dan jajaran tercatat telah menangani 37 kasus karhutla selama periode Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Total luas lahan yang terdampak dalam perkara-perkara tersebut mencapai sekitar 904 hektare.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan menjelaskan bahwa sebagian besar kasus yang ditangani memiliki unsur kesengajaan. Modus yang ditemukan antara lain pembukaan lahan dengan cara membakar untuk kepentingan usaha perkebunan sawit maupun kegiatan hortikultura lainnya.

Selain unsur kesengajaan, penyidik juga menemukan sejumlah kebakaran yang dipicu kelalaian. Salah satunya berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang awalnya dilakukan dalam skala kecil, tetapi kemudian tidak terkendali dan merambat ke lahan di sekitarnya. Kondisi cuaca panas dan angin dapat mempercepat penyebaran api sehingga kebakaran yang semula terbatas berpotensi berkembang menjadi lebih luas.

Ade menegaskan bahwa dalam setiap perkara, penyidik melakukan pendalaman secara menyeluruh untuk mengetahui sumber dan penyebab kebakaran. Proses tersebut juga dilakukan untuk mengidentifikasi pihak yang harus bertanggung jawab berdasarkan fakta serta alat bukti yang tersedia.

Penanganan karhutla, dengan demikian, tidak hanya berhenti pada upaya pemadaman api. Pencegahan harus menjadi lapisan pertama dalam mengurangi risiko. Polda Riau mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan menghindari pembakaran sampah secara sembarangan, terutama ketika kondisi cuaca panas dan angin berpotensi mempercepat penjalaran api.

Langkah preventif menjadi semakin penting karena dampak karhutla dapat meluas ke berbagai sektor. Kebakaran tidak hanya merusak hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap, menghambat aktivitas ekonomi, serta menimbulkan kerugian sosial. Dalam skala yang lebih besar, karhutla juga berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat di daerah terdampak.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Bachtiar Najamudin turut mendorong aparat untuk menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. Menurut Sultan, persoalan tersebut harus ditangani melalui kombinasi antara pendekatan preventif dan penegakan hukum yang tegas agar kejahatan terhadap lingkungan dapat dicegah dan dihentikan.

Sultan menilai karhutla saat ini menjadi persoalan yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi di sejumlah daerah. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan tindakan setelah api muncul, tetapi harus dimulai dari upaya pencegahan, pengawasan, dan peningkatan kesadaran terhadap risiko yang dapat ditimbulkan.

Ia juga menyoroti pengaruh kondisi cuaca ekstrem, fenomena El Nino, dan perubahan iklim terhadap meningkatnya risiko kebakaran. Kenaikan suhu dan kondisi lingkungan yang semakin kering dapat membuat api lebih mudah muncul serta lebih cepat meluas. Situasi tersebut membutuhkan kesiapan yang lebih besar, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Dalam konteks tersebut, Sultan mendorong penerapan langkah adaptasi dan mitigasi dalam pemanfaatan hutan dan lahan secara berkelanjutan, khususnya pada kawasan gambut. Pengelolaan lahan yang memperhatikan kondisi lingkungan menjadi bagian penting untuk mengurangi potensi kebakaran, di samping penguatan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan di lapangan.

Upaya pencegahan juga membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, petugas pemadam, masyarakat, serta pelaku usaha. Setiap pihak memiliki peran dalam memantau kondisi wilayah, mendeteksi potensi kebakaran sejak dini, melaporkan titik api, hingga membantu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Ketika kebakaran terjadi, kecepatan respons menjadi faktor penting. Informasi dari masyarakat, pemantauan kondisi lapangan, serta kesiapan personel dan peralatan pemadaman harus terhubung dalam satu sistem penanganan. Semakin cepat titik api diketahui dan ditangani, semakin besar peluang untuk mencegah kebakaran meluas.

Namun, upaya pemadaman tidak akan cukup apabila perilaku pembakaran lahan masih terus terjadi. Penegakan hukum menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian bahwa setiap tindakan yang merusak lingkungan akan diproses sesuai ketentuan. Langkah hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan juga diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Karhutla pada akhirnya merupakan persoalan bersama yang membutuhkan tanggung jawab bersama. Pencegahan harus dilakukan sebelum api muncul, pemadaman harus dilaksanakan secara cepat ketika kebakaran terjadi, dan penegakan hukum harus berjalan tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat, ancaman karhutla dapat dikendalikan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang lebih luas.

)* Analis Kebijakan

Oleh : Antonius Utomo )*

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian di tengah musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia. Namun, situasi tersebut sekaligus menunjukkan semakin kuatnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana. Negara hadir bukan hanya ketika api telah membesar, tetapi melalui rangkaian pencegahan, pemantauan, pemadaman, hingga pemulihan yang melibatkan berbagai unsur secara terpadu. TNI, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dunia usaha, dan masyarakat bergerak dalam satu tujuan, yakni melindungi lingkungan sekaligus memastikan keselamatan masyarakat.

Pemerintah telah memperkuat operasi pengendalian karhutla terutama di wilayah yang memiliki risiko tinggi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BNPB menyebut risiko karhutla diperkirakan meningkat pada periode Agustus hingga September 2026 sehingga penguatan operasi darat, udara, pemantauan hotspot, serta kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi penanganan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI, telah mengerahkan seluruh kemampuan serta kekuatan untuk menangani karhutla, pihakny juga menyampaikan kepada Komisi I untuk bisa kita teruskan kepada masing-masing sektor atau pihak yang mempunyai kaitan dengan bencana kebakaran hutan. Khususnya kita mengajak kerja sama dan gotong royong kepada semua pengusaha hutan yang ada di wilayah nasional untuk ikut serta bergotong royong dalam rangka memitigasi kebakaran hutan yang sedang berkembang ini,

Kehadiran negara terlihat dari pengerahan sumber daya yang tidak hanya mengandalkan satu institusi. BNPB mengoordinasikan operasi darat dan udara melalui pos komando, sementara unsur TNI dan Polri memperkuat personel serta dukungan operasional di lapangan. Di udara, pemadaman dilakukan melalui water bombing dan didukung operasi modifikasi cuaca untuk membantu meningkatkan potensi hujan di wilayah yang membutuhkan.

Dukungan TNI juga menjadi bagian penting dari operasi terpadu tersebut. Sejumlah pesawat TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, terutama dalam mendukung operasi udara dan pemadaman dari kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Keterlibatan TNI menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan negara dapat dimobilisasi untuk kepentingan kemanusiaan dan perlindungan masyarakat ketika menghadapi bencana berskala luas.

Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan Kesiapsiagaan dan pengerahan personel tersebut merupakan wujud komitmen TNI untuk senantiasa hadir membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana karhutla

Pada saat yang sama, Kementerian PU turut memainkan peran dalam mendukung penanganan karhutla melalui kapasitas dan infrastruktur yang dimiliki. Perkembangan terbaru menunjukkan pemerintah menangani titik kebakaran di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Di Jambi, misalnya, tim gabungan melakukan pemadaman terhadap kebakaran di kawasan Tahura Senami, Batanghari, dengan luasan sekitar 100 hektare. Penanganan juga dilakukan terhadap titik api di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanggulangan bencana, menjaga ketersediaan air, melindungi lingkungan, serta menjamin keselamatan Masyarakat

Sinergi lintas sektor tersebut menjadi semakin penting karena karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya dapat menjalar kepada kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, perekonomian, hingga kualitas udara. Karena itu, keselamatan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas dalam operasi pengendalian karhutla. Pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat di sekitar wilayah rawan kebakaran.

Pendekatan tersebut juga memperlihatkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi semakin menempatkan pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai prioritas. Pemanfaatan data hotspot berbasis satelit, pemantauan cuaca, patroli udara, drone, operasi modifikasi cuaca, serta penguatan kapasitas masyarakat menjadi bagian dari ekosistem pengendalian karhutla yang semakin modern.

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa penanganan bencana dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BNPB, serta instansi terkait. Menurut Presiden, seluruh unsur pemerintah telah bekerja secara efektif dalam menghadapi berbagai kondisi bencana dan iklim ekstrem. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip negara hadir diterjemahkan melalui kerja bersama, bukan sekadar pernyataan.

Perkembangan penanganan karhutla dalam beberapa hari terakhir memperkuat gambaran tersebut. Pemerintah terus meningkatkan operasi darat dan udara di berbagai wilayah, sementara koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Di Riau, misalnya, pemerintah melakukan pengecekan langsung terhadap penanganan karhutla sekaligus memastikan dampak sosial akibat kebakaran ikut mendapat perhatian.

Karhutla memang menjadi tantangan serius, terlebih ketika kondisi cuaca kering meningkatkan potensi penyebaran api. Namun, tantangan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat gotong royong nasional. Ketika TNI bergerak di lapangan dan udara, BNPB mengoordinasikan penanganan bencana.

Pada akhirnya, keberhasilan melawan karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari seberapa kuat sistem pencegahan dibangun dan seberapa besar masyarakat terlindungi dari dampaknya. Kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga hutan, lahan, kesehatan, serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi. Negara hadir ketika seluruh kekuatan tersebut bergerak bersama: cepat merespons, kuat mencegah, dan konsisten melindungi masyarakat serta lingkungan Indonesia.

)* Pengamat Kebijakan Strategis

Jakarta – Investasi nasional menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026. Global Research on Economics, Advance Technology, and Politics (GREAT) Institute memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2026 tumbuh sekitar 5,3–5,6 persen, ditopang kuatnya konsumsi domestik, aktivitas dunia usaha, serta investasi yang mulai menunjukkan tren positif.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adrian Nalendra Perwira, menyampaikan bahwa proyeksi tersebut menunjukkan optimisme, meski tetap bergantung pada sejumlah kondisi pendukung. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih tergolong kuat, namun sumber utama pertumbuhan mulai mengalami pergeseran.

“Proyeksi pertumbuhan 5,3-5,6 persen adalah optimisme dengan prasyarat. Kita melihat fondasi pertumbuhan masih cukup kuat, tetapi komposisi mesin pertumbuhannya mulai berubah,” kata Adrian.

Mengacu pada laporan GREAT Mid-Year Economic Outlook 2026: Membangun Kembali Kepercayaan, Menumbuhkan Optimisme, Adrian menjelaskan bahwa optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia masih memiliki landasan yang kuat. Perekonomian nasional mencatat pertumbuhan kumulatif sebesar 5,45 persen pada semester I-2026, dengan konsumsi pemerintah tumbuh 18,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,06 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Namun, GREAT Institute menilai ketahanan konsumsi perlu dicermati lebih mendalam.

“Karena konsumsi menyumbang porsi terbesar ekonomi, ketahanannya tetap menjadi fondasi proyeksi kami. Tetapi kita juga tidak boleh membaca konsumsi rumah tangga hanya dari satu angka PDB. Ada sinyal kehati-hatian yang meningkat. Karena itu, menjaga pendapatan riil dan pekerjaan menjadi lebih penting daripada sekadar mendorong konsumsi sesaat,” kata Adrian.

Dalam kondisi tersebut, investasi menjadi komponen strategis untuk memperkuat sisi produksi, meningkatkan kapasitas industri, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong nilai tambah melalui hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi. Kepastian regulasi, kemudahan perizinan, infrastruktur, dan stabilitas ekonomi juga diperlukan untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Prospek pertumbuhan berlanjut pada 2027. Ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh hingga 6 persen, meski proyeksi saat ini berada di kisaran 5,1-5,9 persen.

“Ada tiga syarat utama yang menjadi kunci. Pertama, ekonomi global membaik sehingga permintaan ekspor dan aliran modal asing meningkat. Kedua, investasi perlu didorong melalui percepatan realisasi proyek strategis nasional. Ketiga, optimalisasi penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) perlu terus diperkuat.” Ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Aida S. Budiman.

Penguatan investasi bersama konsumsi domestik dan kebijakan fiskal diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.