Jakarta – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meyakini nilai tukar rupiah akan kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada Juli hingga Agustus 2026. Optimisme tersebut disampaikan di tengah tekanan terhadap rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.600 per dolar AS dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Perry, pelemahan rupiah pada April hingga Juni merupakan pola musiman yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Karena itu, Bank Indonesia tetap percaya diri pergerakan rupiah sepanjang tahun masih berada dalam rentang yang sesuai asumsi dasar ekonomi nasional.

“Tapi yang kita percaya kan average tahunan. Dan kalau dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, May, Juni. Tapi bulan Juli, Agustus akan menguat,” ujar Perry.

Ia menjelaskan asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 berada di level Rp16.500 per dolar AS dengan kisaran Rp16.200 hingga Rp16.800. Perry optimistis nilai tukar rupiah masih akan bergerak di rentang tersebut seiring kuatnya fundamental ekonomi Indonesia.

“Nilai fundamentalnya berapa? Average of the year Rp16.500. Kisaran bawahnya Rp16.200, kisaran atasnya Rp16.800. Apakah BI yakin akan masuk? Masuk,” kata Perry.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, juga menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan krisis 1998. Ia menilai tekanan terhadap rupiah tidak mencerminkan melemahnya fondasi ekonomi nasional.

“Kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti ’97, ’98 lagi. Beda, ’97 ’98 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi,” ujar Purbaya.

Menurutnya, ekonomi Indonesia masih tumbuh positif sehingga pemerintah memiliki ruang untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan memperkuat rupiah. Pemerintah bersama Bank Indonesia pun terus melakukan langkah stabilisasi melalui pasar obligasi.

“Kita juga akan masuk ke bond market mulai hari ini. Minggu lalu udah masuk, tapi hanya sedikit. Mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi,” kata Purbaya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia terus memperkuat stabilisasi rupiah di tengah dinamika global, termasuk konflik Timur Tengah dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat.

“Kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan rupiah akan stabil dan cenderung menguat,” ujar Ramdan.

Ia menambahkan mayoritas mata uang dunia juga mengalami tekanan akibat kondisi global sehingga pelemahan rupiah bukan hanya terjadi di Indonesia.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir.

Kepala Negara meminta masyarakat tetap optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional dan percaya pada kemampuan Indonesia menghadapi dinamika global.

“Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita, percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya membangun mental bangsa yang tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh memandang diri sebagai bangsa yang lemah di tengah gejolak global yang terus berkembang.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan kondisi saat ini berbeda dengan krisis moneter 1998.

Ia menilai fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi solid sehingga tekanan terhadap rupiah tidak dapat disamakan dengan situasi krisis pada masa lalu.

“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Kondisinya berbeda,” kata Purbaya.

Ia menjelaskan pada 1998 Indonesia mengalami resesi panjang yang disertai ketidakstabilan sosial-politik.

Sementara saat ini pertumbuhan ekonomi nasional masih terjaga sehingga pemerintah memiliki ruang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperbaiki indikator makroekonomi yang terdampak gejolak pasar global.

Purbaya juga mengatakan pemerintah mulai meningkatkan pembelian di pasar obligasi melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna menjaga stabilitas pasar surat utang dan mengurangi tekanan dari investor asing.

“Mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi sehingga pasar obligasinya terkendali,” ujarnya.

Ia turut mengimbau investor domestik agar tidak panik menghadapi koreksi pasar saham jangka pendek. Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan memastikan sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah tekanan global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut permodalan perbankan masih memadai untuk menghadapi berbagai risiko ekonomi.

“Hasil stress test OJK maupun perbankan menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia,” kata Dian.

Menurut OJK, koordinasi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus diperkuat guna menjaga stabilitas sektor keuangan nasional di tengah dinamika pasar global.

Oleh: Devi Arifia )*

Stabilitas nilai tukar rupiah terus menjadi fokus utama pemerintah dan otoritas moneter di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung. Tekanan terhadap mata uang berbagai negara berkembang dalam beberapa bulan terakhir menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari, terutama akibat tingginya suku bunga Amerika Serikat, ketidakpastian geopolitik, hingga meningkatnya permintaan dolar AS di pasar internasional.

Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi ekonomi Indonesia tetap berada dalam jalur yang kuat sehingga stabilitas nilai tukar masih dapat dijaga secara optimal.

Bank Indonesia melalui Gubernur Perry Warjiyo meyakini pergerakan rupiah hanya mengalami tekanan yang bersifat sementara dan musiman. Menurut Perry, pola pelemahan rupiah pada periode April hingga Juni hampir selalu terjadi setiap tahun, sedangkan pada Juli hingga Agustus nilai tukar umumnya kembali menguat.

Keyakinan tersebut didasarkan pada kondisi fundamental ekonomi nasional yang tetap solid. Bank Indonesia menilai asumsi nilai tukar yang telah ditetapkan pemerintah dan bank sentral sepanjang 2026 masih realistis untuk dicapai. Perry menjelaskan bahwa rata-rata nilai tukar tahunan diperkirakan tetap bergerak dalam rentang yang sehat sesuai target APBN.

Optimisme Bank Indonesia juga didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang masih terjaga dengan baik. Aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan positif di tengah ketidakpastian global. Konsumsi masyarakat, investasi, serta pembangunan nasional masih menunjukkan tren yang stabil sehingga memberikan daya tahan kuat bagi perekonomian Indonesia.

Pemerintah turut memastikan tekanan terhadap rupiah tidak mencerminkan kondisi krisis ekonomi seperti yang pernah terjadi pada 1998. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan situasi saat ini sangat berbeda dibandingkan masa krisis moneter dua dekade lalu.

Menurut Purbaya, pada 1998 Indonesia mengalami resesi berkepanjangan yang diikuti ketidakstabilan sosial-politik. Sementara kondisi saat ini menunjukkan ekonomi Indonesia masih tumbuh dengan baik sehingga pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat berbagai sektor strategis nasional.

Pemerintah juga memilih fokus menjaga fondasi ekonomi agar pembangunan nasional tidak terganggu oleh gejolak pasar jangka pendek. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terpelihara dalam jangka panjang.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Keuangan memperkuat intervensi di pasar obligasi melalui skema Bond Stabilization Fund. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara dan mencegah tekanan berlebihan terhadap nilai tukar rupiah.

Purbaya menjelaskan pemerintah mulai meningkatkan intervensi secara lebih signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Langkah tersebut diarahkan agar investor asing yang memegang obligasi pemerintah tetap mempertahankan investasinya dan tidak melakukan aksi jual akibat kekhawatiran terhadap penurunan harga obligasi.

Strategi menjaga stabilitas pasar obligasi dipandang penting karena memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Ketika pasar surat utang tetap terkendali, tekanan terhadap rupiah dapat diminimalkan sehingga stabilitas sektor keuangan nasional tetap terjaga.

Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen stabilisasi untuk menjaga keseimbangan pasar keuangan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa bank sentral terus melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakan rupiah di pasar global.

Bank Indonesia tidak hanya melakukan intervensi di pasar domestik, tetapi juga aktif memantau transaksi di pasar Eropa dan Amerika Serikat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang turut dipengaruhi transaksi non deliverable forward di luar negeri.

Selain intervensi pasar, BI juga memperkuat berbagai kebijakan pendukung lainnya. Langkah tersebut meliputi penguatan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, pembelian surat berharga negara di pasar sekunder, menjaga likuiditas pasar uang dan perbankan, hingga memperkuat kebijakan transaksi valuta asing.

Bank sentral juga memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing agar stabilitas sektor keuangan nasional semakin kuat menghadapi tekanan global. Pengawasan terhadap aktivitas pembelian dolar AS oleh korporasi dan sektor perbankan turut diperketat guna menjaga keseimbangan permintaan valuta asing di pasar domestik.

Ramdan menjelaskan tekanan terhadap mata uang negara berkembang saat ini tidak hanya dialami Indonesia. Banyak mata uang dunia juga mengalami tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian global, terutama karena konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia dan penguatan indeks dolar AS.

Menurut Bank Indonesia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah lebih dipengaruhi faktor eksternal dibandingkan persoalan fundamental domestik. Karena itu, pemerintah dan bank sentral tetap optimistis stabilitas nilai tukar dapat dijaga melalui sinergi kebijakan yang kuat.

Selain faktor global, meningkatnya permintaan dolar AS di dalam negeri juga dipengaruhi kebutuhan musiman seperti repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, hingga meningkatnya aktivitas masyarakat untuk ibadah umrah dan haji. Faktor-faktor tersebut dinilai bersifat sementara dan tidak mengubah kekuatan dasar ekonomi nasional.

Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga ekonomi menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas rupiah. Koordinasi kebijakan yang terus diperkuat memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan ekonomi nasional tetap bergerak positif.

Kekuatan fundamental ekonomi Indonesia yang didukung pertumbuhan ekonomi stabil, inflasi yang terkendali, serta sektor keuangan yang tetap sehat menjadi landasan penting dalam menghadapi tekanan global. Dengan kondisi tersebut, optimisme terhadap stabilitas rupiah tetap terjaga dan diyakini mampu mendukung keberlanjutan pembangunan nasional ke depan.

*) Pengamat Pasar Keuangan dan Fiskal

Oleh: Candra Saputra )*

Stabilitas nilai tukar rupiah terus menjadi perhatian pemerintah di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung. Tekanan terhadap mata uang berbagai negara, termasuk rupiah, dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar internasional, tingginya suku bunga Amerika Serikat, hingga meningkatnya tensi geopolitik dunia. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang kuat sehingga stabilitas rupiah masih dapat terjaga dengan baik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang solid. Kepala Negara meyakini kekuatan ekonomi nasional mampu menghadapi tekanan global yang terjadi belakangan ini. Keyakinan tersebut didasarkan pada ketahanan sektor ekonomi domestik, pertumbuhan yang tetap terjaga, serta optimisme terhadap kemampuan bangsa dalam menghadapi tantangan global.

Presiden juga menekankan pentingnya membangun mental bangsa yang kuat dan optimistis. Menurutnya, Indonesia tidak boleh memiliki pandangan sebagai bangsa yang lemah di tengah gejolak ekonomi dunia. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan yang dijalankan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat sekaligus menjaga stabilitas pembangunan nasional.

Optimisme pemerintah turut diperkuat oleh langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan tekanan terhadap rupiah tidak mencerminkan lemahnya ekonomi nasional. Ia menilai pergerakan rupiah lebih banyak dipengaruhi sentimen jangka pendek yang terjadi di pasar keuangan global.

Menurut Purbaya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan masa krisis moneter 1998. Perekonomian nasional masih mencatat pertumbuhan yang baik sehingga pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat berbagai indikator makroekonomi. Karena itu, pemerintah memilih fokus menjaga fondasi ekonomi agar pembangunan tetap berjalan stabil dan berkelanjutan.

Langkah stabilisasi juga dilakukan melalui penguatan intervensi di pasar obligasi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperbesar skema Bond Stabilization Fund guna menjaga stabilitas pasar surat utang negara. Kebijakan tersebut diarahkan agar investor tetap memiliki kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia dan tidak melakukan aksi jual berlebihan yang dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah.

Purbaya menjelaskan intervensi di pasar obligasi telah dilakukan sejak pekan sebelumnya dan kini diperkuat dengan langkah yang lebih signifikan. Strategi tersebut diharapkan mampu menjaga pasar obligasi tetap terkendali sekaligus membantu pergerakan nilai tukar rupiah agar lebih stabil.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus memperkuat langkah stabilisasi nilai tukar. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan bank sentral telah mengerahkan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk intervensi di pasar valuta asing.

Bank Indonesia menggunakan cadangan devisa untuk menjaga keseimbangan pasar dan meredam tekanan terhadap rupiah. Perry menjelaskan penggunaan cadangan devisa dilakukan secara terukur melalui intervensi di pasar spot, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, BI juga mengombinasikan strategi melalui skema hedging agar stabilitas nilai tukar tetap terjaga tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan.

Meskipun cadangan devisa mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, Bank Indonesia memastikan posisinya masih berada jauh di atas standar kecukupan internasional yang ditetapkan Dana Moneter Internasional atau IMF. Hal tersebut menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas sektor eksternal masih sangat memadai.

Perry menegaskan langkah intervensi yang dilakukan saat ini bukan kebijakan biasa. Bank sentral meningkatkan intensitas kebijakan stabilisasi sebagai bentuk respons cepat menghadapi tekanan global yang memengaruhi pergerakan rupiah. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bukti kuatnya koordinasi pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar. Stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pergerakan nilai tukar semata, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan, inflasi, sektor keuangan, serta keberlanjutan pembangunan nasional.

Kondisi ekonomi domestik yang tetap tumbuh positif menjadi modal utama Indonesia menghadapi tekanan global. Aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga, investasi tetap berjalan, dan berbagai program pembangunan nasional terus dilanjutkan. Situasi tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang kuat dibandingkan banyak negara berkembang lainnya.

Pemerintah juga terus memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan optimal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Fokus terhadap pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, penguatan investasi, serta stabilitas sektor keuangan menjadi bagian penting dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar. Stabilitas rupiah dipandang bukan hanya persoalan nilai tukar, melainkan bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat, koordinasi kebijakan yang solid, serta respons cepat pemerintah dan Bank Indonesia, stabilitas rupiah diyakini akan terus terjaga. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa ekonomi Indonesia memiliki kapasitas besar untuk tetap tangguh menghadapi tekanan global sekaligus menjaga optimisme menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

*) Pengamat Kebijakan Fiskal dan Moneter

Oleh Rendra Saputra*

Momentum Hari Reformasi Nasional menjadi pengingat penting bahwa perjalanan demokrasi Indonesia terus bergerak menuju arah yang lebih matang, stabil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Reformasi tidak lagi sekadar dimaknai sebagai perubahan politik, melainkan sebagai semangat kolektif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta menjaga persatuan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam konteks tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan reformasi berjalan beriringan dengan stabilitas nasional dan penguatan demokrasi.

Di tengah berbagai tantangan dunia, Indonesia justru memperlihatkan daya tahan demokrasi yang semakin baik. Ruang partisipasi publik tetap terbuka, media massa terus menjalankan fungsi kontrol sosial, dan masyarakat tetap memiliki kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi secara konstitusional. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami demokrasi sebagai kekuatan nasional yang harus dijaga bersama. Pendekatan yang mengedepankan dialog, penjelasan kebijakan berbasis data, serta komunikasi publik yang lebih terbuka menjadi langkah positif dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan penilaian Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, yang melihat bahwa demokrasi Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat di era pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, stabilitas politik yang terjaga saat ini membuktikan bahwa pembangunan nasional dapat berjalan selaras dengan penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus melanjutkan agenda pembangunan menuju negara maju yang berdaulat dan berdaya saing.

Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperkuat reformasi kelembagaan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Instruksi Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap lembaga pemerintahan, dimulai dari institusi kepolisian, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola negara. Reformasi tersebut diarahkan agar seluruh lembaga negara semakin profesional, modern, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri, menjelaskan bahwa reformasi dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem ketatanegaraan dan memperbesar ruang aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional. Pemerintah memandang bahwa institusi penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan pembangunan berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Langkah reformasi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada penguatan institusi negara sebagai penyangga utama demokrasi. Upaya pembenahan birokrasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum menjadi bagian penting dari strategi besar pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan berintegritas. Dengan institusi yang semakin kuat, masyarakat akan merasakan manfaat nyata berupa pelayanan yang lebih cepat, kepastian hukum yang lebih baik, dan stabilitas sosial yang semakin kokoh.

Komitmen pemerintah terhadap reformasi juga tercermin dalam penguatan lembaga pengawasan seperti Komisi Kepolisian Nasional. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa penguatan Kompolnas menjadi bagian penting dalam memastikan profesionalisme aparat dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan terhadap langkah-langkah penguatan kelembagaan tersebut sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah tetap menjaga prinsip demokrasi konstitusional dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa mekanisme penunjukan pimpinan Polri tetap mengikuti aturan perundang-undangan dengan melibatkan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjunjung tinggi prinsip keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi Indonesia.

Di bidang pemberantasan korupsi, semangat reformasi juga terus diperkuat. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa evaluasi internal dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas lembaga dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Langkah evaluasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa reformasi harus dilakukan secara konsisten agar kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin meningkat.

Momentum Hari Reformasi Nasional seharusnya tidak hanya diperingati sebagai catatan sejarah, tetapi juga dijadikan refleksi untuk memperkuat optimisme kebangsaan. Indonesia saat ini berada dalam fase penting pembangunan nasional yang membutuhkan persatuan, stabilitas, dan semangat gotong royong dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi, pembangunan, dan keamanan nasional sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Kondusivitas nasional menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan optimal. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan mengedepankan semangat dialog menjadi tanggung jawab bersama. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menghadirkan ruang partisipasi publik sekaligus menjaga ketertiban sosial demi kepentingan rakyat luas. Dalam situasi tersebut, pemerintah hadir sebagai penggerak utama reformasi yang berorientasi pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Semangat reformasi hari ini bukan lagi tentang perubahan yang penuh gejolak, melainkan tentang bagaimana seluruh komponen bangsa bersinergi membangun Indonesia yang semakin kuat, modern, dan berdaya saing. Dengan stabilitas politik yang terjaga, reformasi kelembagaan yang terus berjalan, serta dukungan masyarakat terhadap pembangunan nasional, Indonesia memiliki modal besar untuk melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

*Penulis merupakan Analis Sosial Politik dan Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh : Nugraha Iskandar )*

Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kondisi nasional menunjukkan stabilitas yang semakin kuat di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Pemerintah dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara stabilitas keamanan nasional dan keberlanjutan semangat reformasi yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada penguatan ekonomi dan ketahanan negara, tetapi juga pada reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Situasi politik yang kondusif dalam dua tahun terakhir menjadi bukti bahwa stabilitas dan demokrasi dapat berjalan beriringan.

Ruang demokrasi di Indonesia tetap terbuka. Kritik terhadap pemerintah masih berlangsung di media massa maupun media sosial. Masyarakat sipil juga tetap dapat menyampaikan aspirasi melalui berbagai forum, termasuk aksi unjuk rasa yang berjalan sesuai koridor hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memandang kebebasan sipil sebagai ancaman, melainkan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai bahwa demokrasi Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurutnya, kekhawatiran mengenai kemunduran demokrasi tidak terbukti secara sistematis karena media massa dan masyarakat sipil masih dapat menjalankan fungsi pengawasan secara aktif.

Pandangan tersebut diperkuat dengan data Dewan Pers yang menunjukkan Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2025 berada pada kategori cukup bebas dengan skor yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah tetap menjaga independensi media dan tidak melakukan pembatasan sistematis terhadap arus informasi publik.

Iwan Setiawan juga memandang pemerintah lebih memilih pendekatan dialog dan adu gagasan dalam merespons kritik publik dibandingkan menggunakan pendekatan represif. Menurutnya, pemerintah memahami bahwa legitimasi politik dibangun melalui kemampuan mengelola perbedaan pendapat dalam bingkai stabilitas nasional.

Keberhasilan menjaga stabilitas nasional tidak terlepas dari pendekatan Presiden Prabowo yang menempatkan persatuan nasional sebagai prioritas utama. Pemerintah berupaya membangun komunikasi politik yang lebih inklusif dan mengedepankan kolaborasi lintas elemen bangsa. Pendekatan tersebut membuat dinamika politik nasional tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang merugikan masyarakat.

Selain menjaga stabilitas politik, pemerintahan Presiden Prabowo juga menunjukkan komitmen kuat dalam melanjutkan reformasi birokrasi dan kelembagaan negara. Salah satu langkah strategis yang mendapat perhatian publik adalah instruksi reformasi menyeluruh terhadap lembaga pemerintahan yang diawali dari institusi kepolisian.

Langkah tersebut menunjukkan keberanian pemerintah melakukan pembenahan terhadap lembaga strategis negara demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum. Reformasi yang dilakukan tidak hanya menyangkut perubahan struktural, tetapi juga pembenahan budaya kerja, peningkatan profesionalisme aparat, serta penguatan sistem pengawasan.

Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri, menjelaskan bahwa reformasi Polri merupakan bagian dari arahan langsung Presiden setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri bekerja menyerap berbagai masukan masyarakat. Menurutnya, Presiden menginginkan perubahan yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Ahmad Dofiri menilai Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pentingnya mendengar aspirasi masyarakat dalam proses reformasi kelembagaan. Pemerintah membuka ruang partisipasi publik secara luas agar pembenahan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan rakyat.

Keputusan memulai reformasi dari institusi kepolisian dinilai tepat karena Polri memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan penegakan hukum dan penjaga stabilitas keamanan nasional. Pemerintah memahami bahwa penguatan institusi hukum menjadi syarat penting untuk menjaga ketertiban sosial sekaligus melindungi kekayaan negara dari praktik penyimpangan dan korupsi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui penguatan Komisi Kepolisian Nasional agar memiliki posisi lebih independen dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memperkuat sistem checks and balances dalam tata kelola negara.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa mekanisme penunjukan Kapolri tetap mengikuti prosedur yang berlaku melalui persetujuan DPR. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tetap menghormati mekanisme hukum dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Komitmen menjaga reformasi juga terlihat dari dukungan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Dalam beberapa waktu terakhir, aparat penegak hukum berhasil mengungkap sejumlah kasus besar, termasuk di lingkungan badan usaha milik negara. Langkah tersebut menunjukkan bahwa proses hukum tetap berjalan secara profesional dan tidak pandang bulu.

Pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dari agenda reformasi nasional karena praktik penyimpangan anggaran dapat menghambat pembangunan dan merugikan kepentingan rakyat. Pemerintah memahami bahwa stabilitas nasional yang sehat harus dibangun di atas fondasi keadilan hukum dan tata kelola yang bersih.

Selain fokus pada reformasi hukum dan birokrasi, pemerintahan Presiden Prabowo juga terus mendorong pembangunan di sektor strategis seperti energi, pangan, dan ketahanan ekonomi nasional. Reformasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas negara menghadapi tantangan global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Situasi nasional yang kondusif dalam dua tahun terakhir menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Investor dan pelaku usaha membutuhkan stabilitas politik dan kepastian hukum untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Karena itu, keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas nasional memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Ahmad Rizky Pratama

Dua puluh delapan tahun setelah gelombang Reformasi 1998 mengguncang Indonesia, demokrasi nasional kembali diuji oleh tantangan zaman yang semakin kompleks. Di tengah derasnya arus digitalisasi, dinamika politik global, serta tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan efektif, momentum peringatan reformasi tahun ini menghadirkan refleksi penting: sejauh mana cita-cita reformasi benar-benar terus dijaga dan diperkuat.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan politik Indonesia menunjukkan pola yang menarik. Stabilitas nasional tetap terjaga, namun ruang demokrasi tidak mengalami penyempitan sebagaimana sempat dikhawatirkan sebagian kalangan pada awal masa pemerintahan. Justru, dalam dua tahun terakhir, pemerintah terlihat berupaya menempatkan stabilitas dan kebebasan sipil dalam satu tarikan napas yang seimbang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, memandang demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan daya tahan yang cukup kuat. Menurutnya, persepsi bahwa pemerintahan yang tegas identik dengan kemunduran demokrasi tidak terbukti secara nyata dalam praktik politik nasional beberapa tahun terakhir.

Penilaian tersebut bukan tanpa dasar. Salah satu indikator penting demokrasi adalah kemampuan masyarakat sipil dan media menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Dalam konteks itu, ruang kritik terhadap pemerintah masih terbuka lebar. Kanal media sosial tetap menjadi arena perdebatan publik yang aktif, sementara media massa nasional masih menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan negara.

Data Dewan Pers mengenai Indeks Kemerdekaan Pers 2025 yang berada pada angka 69,44 dengan kategori cukup bebas menjadi salah satu indikator bahwa kebebasan pers tetap terjaga. Angka tersebut memang belum ideal, namun memperlihatkan bahwa Indonesia tidak bergerak menuju otoritarianisme sebagaimana kekhawatiran yang sempat berkembang di ruang publik.

Di sisi lain, survei Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan mayoritas masyarakat masih memandang Indonesia sebagai negara demokratis memperlihatkan legitimasi sistem politik tetap kuat. Ini penting karena demokrasi bukan hanya soal prosedur elektoral, melainkan juga soal kepercayaan publik terhadap sistem yang berjalan.

Dalam momentum reformasi, kondisi tersebut menjadi catatan penting. Reformasi 1998 lahir dari tuntutan terhadap pemerintahan yang lebih terbuka, bersih, dan akuntabel. Tantangannya hari ini bukan lagi sekadar menjaga kebebasan politik, tetapi memastikan demokrasi mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus bebas korupsi.

Di titik inilah agenda reformasi Presiden Prabowo menemukan relevansinya. Pemerintah tampaknya menyadari bahwa stabilitas nasional tidak akan bertahan lama apabila institusi penegak hukum dan birokrasi masih dibayangi persoalan integritas serta rendahnya kepercayaan publik. Karena itu, reformasi kelembagaan kembali diangkat sebagai prioritas nasional.

Instruksi Presiden untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap lembaga pemerintahan, yang dimulai dari institusi kepolisian, menjadi sinyal kuat bahwa agenda pembenahan negara tidak berhenti pada retorika politik. Pemerintah melihat aparat penegak hukum sebagai ujung tombak stabilitas sekaligus fondasi penting dalam menjaga kekayaan negara dari praktik penyimpangan.

Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri, menjelaskan bahwa langkah reformasi tersebut berangkat dari hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri selama beberapa bulan terakhir. Pemerintah ingin memastikan reformasi tidak berjalan elitis, melainkan menyerap aspirasi masyarakat secara luas agar lembaga negara benar-benar bekerja sesuai harapan publik.

Langkah memulai reformasi dari tubuh Polri juga memiliki makna simbolik dan strategis. Sejak era reformasi, institusi kepolisian menjadi salah satu lembaga yang paling sering mendapat sorotan publik karena posisinya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka, keberhasilan reformasi Polri akan menjadi ukuran penting keberhasilan reformasi kelembagaan secara keseluruhan.

Lebih jauh, agenda reformasi ini tidak hanya menyasar struktur organisasi, tetapi juga penguatan sistem pengawasan. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa Presiden mendukung penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar memiliki kewenangan lebih kuat dan independen. Gagasan tersebut penting karena reformasi yang efektif membutuhkan mekanisme kontrol yang tidak sekadar formalitas.

Pada saat yang sama, pemerintah juga berusaha memastikan reformasi tetap berjalan dalam koridor demokrasi konstitusional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa mekanisme pemilihan Kapolri tetap melibatkan legislatif sesuai prosedur yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa reformasi tidak diarahkan untuk memusatkan kekuasaan, melainkan memperkuat institusi melalui tata kelola yang akuntabel.

Dalam konteks lebih luas, reformasi yang kini didorong pemerintah dapat dibaca sebagai upaya memasuki fase baru demokrasi Indonesia. Jika reformasi 1998 fokus membongkar sentralisasi kekuasaan dan membuka ruang kebebasan sipil, maka reformasi hari ini diarahkan pada penguatan efektivitas negara, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Tantangan terbesar ke depan tentu bukan hanya menyusun rekomendasi atau membentuk komisi reformasi. Yang lebih penting adalah memastikan implementasi berjalan konsisten dan tidak berhenti di tengah jalan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan budaya birokrasi yang tidak efisien.

Momentum peringatan reformasi tahun ini pada akhirnya menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan proses panjang yang harus terus dijaga. Stabilitas nasional, kebebasan sipil, dan penegakan hukum yang bersih bukanlah hal yang saling bertentangan. Ketiganya justru menjadi fondasi utama agar cita-cita reformasi tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Apabila agenda reformasi kelembagaan yang kini digagas pemerintah benar-benar dijalankan secara konsisten, maka Indonesia berpeluang memasuki fase demokrasi yang lebih matang: demokrasi yang tidak hanya bebas secara politik, tetapi juga kuat dalam tata kelola dan berani melawan korupsi demi kepentingan rakyat banyak.

*) Analis Sosial Politik Dan Kebijakan Publik

Oleh: Aditya Wardhana *)

Peringatan Hari Reformasi setiap bulan Mei bukan sekadar rutinitas kalender sejarah bagi bangsa Indonesia, melainkan momentum penting yang menunjukkan sejauh mana nilai-nilai demokratisasi telah menyatu dalam kebijakan negara. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, semangat reformasi tahun ini menemukan relevansinya melalui penguatan institusi dan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga ruang publik yang sehat. Esensi dari perjuangan masa lalu kini bertransformasi menjadi kerja-kerja nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas. Kesadaran kolektif ini menempatkan perbaikan sistem sebagai agenda berkelanjutan yang ditopang oleh stabilitas nasional yang kokoh.

Sejalan dengan semangat tersebut, arah kebijakan nasional yang digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi lembaga pemerintah sebagai fondasi utama untuk mencapai efisiensi nasional. Transformasi ini bukan sekadar perubahan struktural di atas kertas, melainkan upaya mendalam untuk memangkas birokrasi yang menghambat pelayanan masyarakat. Ketika efisiensi kelembagaan tercapai, kepercayaan publik terhadap negara semakin kuat. Upaya pembenahan internal di setiap kementerian dan lembaga negara terbukti efektif guna memastikan bahwa roda pemerintahan bergerak selaras dengan cita-cita reformasi dalam menghadirkan kesejahteraan yang merata. Langkah strategis ini menjadi bukti bahwa semangat pembaruan tetap menyala di jantung pengambilan kebijakan dan eksekusi program di lapangan.

Aspek krusial dalam menjaga napas demokrasi adalah perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sebagai pilar kontrol sosial. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, secara tegas memberikan jaminan ruang yang seluas-luasnya bagi pers untuk menjalankan fungsinya secara independen. Kepastian ini menjamin adanya fungsi kontrol yang objektif dan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan. Jaminan kebebasan sipil dalam bersuara memiliki landasan yang sangat kuat, karena hal tersebut merupakan mandat konstitusi yang terus dijaga demi kesehatan ekosistem demokrasi di tanah air. Dengan pers yang independen, setiap kebijakan pembangunan dikawal dengan keterbukaan informasi yang akurat.

Langkah penguatan kebebasan sipil tersebut berjalan beriringan dengan akselerasi reformasi di sektor penegakan hukum dan keadilan pidana. Integrasi antara komitmen politik dari pimpinan tertinggi negara dengan langkah taktis lembaga antirasuah mempercepat terciptanya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sisi lain, perhatian besar juga diarahkan pada modernisasi regulasi melalui identifikasi hambatan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru di jajaran kejaksaan. Pembenahan regulasi ini merupakan langkah progresif untuk menghadirkan keadilan yang lebih modern, manusiawi, dan responsif terhadap perkembangan zaman, sekaligus melindungi hak-hak hukum warga negara secara lebih komprehensif.

Daya tahan demokrasi Indonesia juga tecermin dalam kemampuan mengelola perbedaan pendapat secara dewasa melalui pendekatan dialogis yang baik. Analis politik, Ujang Komarudin, menilai bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini, keberagaman pandangan politik dikelola dengan sangat matang, sehingga dinamika politik tetap berada dalam koridor yang sehat dan kondusif. Pengelolaan yang stabil ini membuktikan bahwa kematangan sistem politik nasional mampu menyerap aspirasi yang berbeda tanpa mengorbankan stabilitas keamanan domestik. Harmoni yang tercipta antara kritik masyarakat sipil dan respons kebijakan pemerintah menjadi modal sosial yang sangat besar dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional ke depan.

Narasi mengenai peringatan reformasi yang kondusif menjadi sangat penting di tengah kerentanan polarisasi informasi di ruang digital. Merayakan pencapaian demokrasi ini harus dilakukan dengan cara-cara yang edukatif, tertib, dan jauh dari tindakan yang destruktif demi menjaga kepentingan nasional yang lebih besar. Menyuarakan aspirasi dengan damai dan mengedepankan substansi mencerminkan kualitas sejati dari bangsa yang menghargai sejarahnya. Ketertiban publik ini secara langsung berdampak pada kepastian hukum yang menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan berbagai program kesejahteraan rakyat, termasuk agenda pembangunan infrastruktur dasar di daerah.

Partisipasi aktif generasi muda, terutama para mahasiswa, dalam mengawal agenda reformasi juga harus berjalan pada jalur-jalur yang inovatif dan solutif. Kreativitas anak muda disalurkan melalui penguatan ekonomi digital dan kontribusi pemikiran nyata dalam pembangunan daerah, bukan terjebak dalam retorika masa lalu. Dengan melibatkan elemen muda secara inklusif, proses regenerasi kepemimpinan nasional berlangsung secara alami berdasarkan kompetensi dan integritas tinggi. Pendidikan politik yang baik bagi pemuda menghasilkan agen perubahan yang mampu menjaga martabat serta daya saing bangsa di kancah internasional.

Semangat Hari Reformasi tahun ini adalah panggilan untuk memperkuat persatuan nasional di bawah payung hukum yang adil dan kelembagaan yang kuat. Langkah konkret pemerintah dalam mereformasi birokrasi, menjamin kebebasan pers, dan memodernisasi instrumen hukum merupakan komitmen nyata. Dengan menjaga peringatan reformasi tetap dalam koridor yang kondusif, Indonesia memberikan pesan kuat kepada dunia bahwa kematangan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tumbuh subur secara bersamaan. Masa depan bangsa yang gemilang dapat diraih karena seluruh elemen masyarakat tetap setia pada semangat pembaruan yang mengutamakan kemaslahatan rakyat.

*Analis Kebijakan Publik

JAKARTA — Semangat 28 tahun Reformasi kembali ditegaskan pemerintah melalui komitmen memperkuat demokrasi, penegakan hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta reformasi institusi negara agar semakin berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat TNI dan Polri harus terus melakukan pembenahan internal dan tidak boleh terlibat dalam praktik-praktik ilegal yang mencederai kepercayaan publik.

“Panglima TNI, Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat yang tidak menegakkan hukum keadilan dan kebenaran. Tidak boleh backing macam-macam,” kata Presiden Prabowo.

Presiden juga mengingatkan agar seluruh aparat berani melakukan koreksi dan membersihkan institusi dari berbagai bentuk penyimpangan.

“Seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi, jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing ilegal ini itu. Jangan sampai begitu,” tegasnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa TNI dan Polri harus menjadi institusi yang bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

“Inilah saya katakan TNI adalah tentara rakyat, polisi kita harus jadi polisi rakyat, dan ini yang sedang dirintis oleh pimpinan-pimpinan Kepolisian sekarang,” ujarnya.

Sejalan dengan semangat reformasi tersebut, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga kebebasan pers dan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan ruang yang kuat bagi pembangunan HAM, termasuk perlindungan terhadap kebebasan pers.

“Pemerintahan Presiden Prabowo yang memberi ruang penting bagi pembangunan HAM sudah otomatis memberi ruang kebebasan pers. Hal itu tidak perlu diragukan lagi,” kata Thomas di Jakarta.

Thomas menilai kondisi kebebasan pers di Indonesia saat ini terus menunjukkan perkembangan positif, termasuk di tengah perubahan lanskap media dan ledakan arus informasi digital.

“Media arus utama yang telah sekian lama bekerja dengan standar jurnalistik yang ketat kami harapkan terus bertumbuh dengan kualitas yang makin membaik,” katanya.

Dalam rangka memperkuat pengarusutamaan HAM, Kementerian HAM juga membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan insan pers melalui program literasi dan pelatihan khusus HAM bagi jurnalis.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan momentum kebersamaan insan pers menjadi pengingat penting untuk menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik.

“Sebuah komitmen bahwa pers semakin eksis mempertahankan prinsip pers, objektivitas, profesionalitas, dan juga etika,” kata Komaruddin.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai demokrasi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Demokrasi Indonesia yang seringkali dianggap rapuh justru menunjukkan resiliensi atau daya tahan yang luar biasa di bawah komando yang tegas Presiden Prabowo,” ujar Iwan.

Menurutnya, salah satu indikator penting demokrasi adalah tetap terbukanya ruang kritik dan kebebasan sipil, termasuk di media massa maupun media sosial.

“Dinamika unjuk rasa dan penyampaian pendapat di muka umum juga tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Aparat keamanan dalam dua tahun terakhir menunjukkan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dalam mengawal aksi massa,” katanya.

Karena itu, masyarakat diimbau menjadikan peringatan Reformasi sebagai momentum memperkuat kedewasaan demokrasi, menjaga persatuan nasional, dan merawat ruang kebebasan yang bertanggung jawab, tanpa provokasi maupun polarisasi yang berpotensi mengganggu stabilitas dan harmoni sosial.

Jakarta – Momentum Hari Reformasi Nasional menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang kuat dan penegakan hukum yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemerintah pun terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan reformasi hukum melalui penguatan pengawasan dan penataan ruang digital nasional agar semakin aman, sehat, dan produktif.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh aparat harus menyudahi praktik penyelewengan, termasuk korupsi, praktik beking-membeking kejahatan, perjudian ilegal, penyelundupan, hingga narkoba. Menurut Presiden, aparat negara harus kembali pada jati dirinya sebagai pelayan rakyat yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.

“Seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing. Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri. Harus membersihkan diri. Harus berani koreksi,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga mengingatkan agar aparatur negara tidak terlibat maupun menjadi pelindung praktik-praktik pelanggaran hukum. Ia menekankan pentingnya reformasi internal agar institusi penegak hukum semakin profesional, bersih, dan dicintai rakyat.

“Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan. Aparat beking penyelewengan. Aparat beking penyelundupan, beking narkoba, beking judi. Saya mengimbau atas nama rakyat, jadilah tentara rakyat, jadilah polisi yang dicintai rakyat,” ujar Presiden.

Salah satu langkah konkret reformasi hukum tersebut terlihat dari keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia mengungkap jaringan perjudian online internasional yang melibatkan 320 warga negara asing di kawasan Jakarta Barat. Keberhasilan ini mendapat apresiasi luas karena dinilai menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber terorganisir.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan bahwa pemberantasan perjudian online sejalan dengan visi besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat reformasi hukum dan menjaga stabilitas nasional di era digital.

“Pemberantasan perjudian online juga sejalan dengan Astacita Presiden RI, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum, menjaga stabilitas keamanan nasional, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif bagi masyarakat Indonesia. Kami mendorong Polri untuk terus menindak para pelaku utama, bandar, operator, maupun pihak-pihak yang memfasilitasi aktivitas perjudian online tanpa pandang bulu,” tutur Habiburokhman.

Momentum Hari Reformasi Nasional diharapkan menjadi penguat semangat seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah pemerintah dalam membangun sistem hukum yang modern, profesional, dan terpercaya. Dengan komitmen pembenahan internal aparat serta penegakan hukum yang konsisten, reformasi hukum diyakini mampu memperkuat stabilitas nasional sekaligus menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat, dan produktif demi kemajuan Indonesia.