JAKARTA — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengapresiasi komitmen Indonesia dalam mendukung multilateralisme dan menjaga perdamaian dunia.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungannya untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat dialog dan kemitraan Indonesia dengan PBB dalam menghadapi berbagai tantangan internasional.

Melalui rilis Kantor PBB di Jakarta, Guterres menyampaikan penghargaan atas dukungan Indonesia terhadap organisasi internasional tersebut, termasuk kontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong pembiayaan pembangunan yang inovatif serta memajukan aksi iklim.

Pengakuan tersebut menunjukkan luasnya kontribusi Indonesia dalam kerja sama internasional, baik dalam menjaga stabilitas maupun mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Dalam pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing, Prabowo dan Guterres membahas reformasi sistem multilateral, pencapaian Agenda 2030, serta sejumlah persoalan global dan regional.

Situasi di Wilayah Palestina yang Diduduki turut menjadi perhatian kedua pemimpin. Pembahasan tersebut mencerminkan pentingnya komunikasi antarnegara untuk mencari penyelesaian atas berbagai persoalan internasional melalui kerja sama dan pendekatan diplomatik.

Sekretariat Presiden menjelaskan bahwa pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis sekaligus memperkuat koordinasi Indonesia dan PBB dalam merespons dinamika global. Kerja sama multilateral dinilai penting untuk mendorong perdamaian, menjaga stabilitas, dan membuka ruang penyelesaian persoalan internasional secara konstruktif.

Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk New York Umar Hadi. Sementara itu, Guterres hadir bersama Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air Retno Marsudi dan Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal.

Agenda kunjungan Guterres juga mencakup rencana mendatangi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Kabupaten Bogor pada Senin. Di lokasi tersebut, ia dijadwalkan memberikan penghormatan kepada 50 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas bersama pasukan penjaga perdamaian PBB.

Wakil Juru Bicara Sekjen PBB, Farhan Haq, menjelaskan bahwa Guterres juga akan bertemu dengan prajurit yang dipersiapkan untuk bertugas dalam misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah melalui MINUSCA.

Rangkaian agenda tersebut memperlihatkan keterkaitan antara diplomasi Indonesia dan kontribusi personel di lapangan.

Melalui penguatan dialog serta partisipasi dalam misi perdamaian, Indonesia terus mendukung upaya internasional untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan. (*)

Oleh: Kaluna Maharani )*

Presiden Prabowo Subianto memperkuat peran diplomasi Indonesia melalui dialog dan kerja sama multilateral bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Prabowo dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres di kediaman pribadi Presiden, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan Indonesia dan PBB dalam menghadapi berbagai tantangan global. Guterres turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap multilateralisme dan kontribusinya dalam operasi pemeliharaan perdamaian.

Apresiasi dari pimpinan PBB tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia memiliki arti penting dalam mendukung kerja sama internasional. Melalui keterangan yang disampaikan Kantor PBB di Jakarta, Guterres mengakui dukungan Indonesia terhadap organisasi internasional tersebut, termasuk partisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Kontribusi itu memperlihatkan bahwa komitmen Indonesia tidak hanya disampaikan melalui pernyataan diplomatik, tetapi juga diwujudkan melalui keterlibatan dalam upaya menjaga stabilitas di wilayah konflik. Peran tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif mendukung terciptanya perdamaian dunia.

Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Guterres membahas reformasi sistem multilateral, kemajuan pencapaian Agenda 2030, serta berbagai persoalan global dan regional. Situasi di Wilayah Palestina yang Diduduki juga menjadi salah satu topik pembicaraan, mencerminkan perhatian kedua pihak terhadap persoalan yang membutuhkan dukungan dan koordinasi internasional. Pembahasan tersebut menempatkan dialog sebagai instrumen penting untuk menyatukan pandangan dan memperkuat kerja sama dalam merespons tantangan bersama. Melalui komunikasi langsung di tingkat pemimpin, Indonesia dan PBB memiliki kesempatan untuk memperluas kesepahaman mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas.

Sekretariat Presiden menjelaskan bahwa pertemuan tersebut turut membahas penguatan komunikasi dan kerja sama multilateral dalam menghadapi berbagai tantangan global. Kemitraan Indonesia dan PBB dipandang penting untuk mendorong penyelesaian persoalan internasional melalui pendekatan yang mengutamakan dialog dan kerja sama.

Upaya yang dilakukan  ini sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga agar perbedaan kepentingan antarnegara tidak menutup ruang bagi penyelesaian secara damai. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai pihak dapat mencari titik temu sekaligus memperkuat dukungan terhadap stabilitas dan keamanan internasional.

Selain mendukung multilateralisme, Guterres juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong pembiayaan pembangunan yang inovatif dan memajukan aksi iklim. Kedua bidang tersebut berkaitan erat dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan koordinasi lintas negara dan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan pembangunan dan perubahan iklim tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu negara saja karena dampaknya melintasi batas wilayah serta memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi Indonesia dalam kerja sama internasional juga mencakup upaya membangun fondasi yang mendukung kesejahteraan dan ketahanan global.

Pertemuan di Hambalang turut memperlihatkan keterlibatan sejumlah pejabat Indonesia dalam mendukung komunikasi diplomatik dengan PBB. Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk New York Umar Hadi. Sementara itu, Guterres hadir bersama Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air Retno Marsudi dan Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan keterlibatan berbagai unsur diplomasi dalam memperkuat komunikasi dan hubungan kerja antara Indonesia dan PBB.

Rangkaian kunjungan Guterres juga mencakup agenda di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Kabupaten Bogor. Pusat tersebut menjadi tempat pelatihan dan persiapan prajurit TNI sebelum menjalankan tugas dalam misi perdamaian PBB. Dalam kunjungan itu, Guterres dijadwalkan memberikan penghormatan kepada 50 prajurit TNI yang gugur ketika bertugas bersama pasukan penjaga perdamaian PBB. Agenda tersebut menjadi pengingat bahwa kontribusi Indonesia terhadap perdamaian internasional melibatkan pengorbanan personel yang menjalankan tugas di tengah situasi berisiko.

Di PMPP TNI, Guterres juga dijadwalkan bertemu dengan prajurit yang akan ditugaskan dalam misi PBB di Republik Afrika Tengah melalui United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). Informasi mengenai agenda tersebut disampaikan Wakil Juru Bicara Sekjen PBB, Farhan Haq. Pertemuan dengan para prajurit menjadi bagian penting dari kunjungan karena memperlihatkan hubungan langsung antara dukungan diplomatik Indonesia dan pelaksanaan misi perdamaian di lapangan. Kesiapan personel, kemampuan menjalankan mandat, serta koordinasi dengan PBB menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan operasi pemeliharaan perdamaian.

Konsistensi Indonesia dalam mendukung PBB pada akhirnya perlu dilihat melalui kesinambungan antara diplomasi dan kontribusi nyata. Pertemuan Prabowo dan Guterres menunjukkan adanya ruang kerja sama dalam memperkuat multilateralisme, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta membahas persoalan global yang membutuhkan perhatian bersama.

Apresiasi Guterres terhadap Indonesia menjadi pengakuan atas dukungan tersebut sekaligus mempertegas pentingnya kemitraan internasional dalam menjaga stabilitas dunia. Dengan terus mengedepankan dialog dan kerja sama, Indonesia dapat mempertahankan perannya dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai serta memperkuat upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Naufal Pradipta )*

Diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali mendapat perhatian internasional setelah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Pengakuan ini berkaitan dengan dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina, partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian, serta keterlibatan dalam berbagai agenda multilateral. Apresiasi tersebut menjadi sorotan karena mencerminkan peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian persoalan global melalui kerja sama internasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Guterres memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Prabowo dalam politik luar negeri dan langkah konkret Indonesia membantu Palestina. Apresiasi itu disampaikan dalam pertemuan bilateral di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Guterres juga berpamitan menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Sekjen PBB pada Desember 2026.

Selain membahas Palestina, kedua pihak menyoroti kontribusi Indonesia dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB. Guterres juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong skema pembiayaan pembangunan yang inovatif serta upaya menanggulangi dampak perubahan iklim. Pembicaraan itu turut mencakup reformasi sistem multilateral, pencapaian Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, dan berbagai persoalan global maupun regional.

Apresiasi tersebut memperlihatkan luasnya bidang yang menjadi bagian dari diplomasi Indonesia. Peran aktif dalam hubungan internasional tidak hanya diwujudkan melalui pertemuan bilateral, tetapi juga melalui kontribusi terhadap keamanan, pembangunan, dan penanganan persoalan kemanusiaan. Dalam konteks ini, hubungan Indonesia dengan PBB menjadi salah satu jalur untuk menyampaikan kepentingan nasional sekaligus mendukung upaya bersama dalam menjaga stabilitas dunia.

Partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan salah satu bentuk konkret keterlibatan tersebut. Melalui pengiriman personel untuk mendukung misi internasional, Indonesia ikut berkontribusi dalam menjaga keamanan dan menciptakan kondisi yang mendukung proses perdamaian. Keterlibatan ini juga memperlihatkan bahwa diplomasi memerlukan tindakan berkelanjutan, bukan hanya pernyataan politik atau kesepakatan yang disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi.

Dukungan terhadap Palestina menjadi aspek penting lainnya dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah secara konsisten memperjuangkan penghormatan terhadap hak rakyat Palestina dan penyelesaian konflik yang adil berdasarkan prinsip hukum internasional. Apresiasi Guterres terhadap langkah Indonesia membantu rakyat Palestina menunjukkan bahwa persoalan tersebut tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan diplomatik Indonesia dengan komunitas internasional.

Apresiasi dari pimpinan organisasi internasional menjadi momentum bagi Indonesia untuk melanjutkan langkah konkret dan memperluas kontribusi dalam mendukung perdamaian dunia. Keberlanjutan diplomasi Indonesia dapat diperkuat melalui pertemuan tingkat tinggi, perluasan dukungan internasional, serta tindak lanjut komitmen dalam bentuk kerja sama dan kesepakatan konkret. Dalam persoalan Palestina, efektivitas diplomasi dapat dilihat melalui upaya memperluas akses bantuan kemanusiaan, melindungi warga sipil, serta mendorong penyelesaian konflik melalui jalur politik.

Pengamat hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, Muhadi Sugiono, sebelumnya menyoroti pentingnya keselarasan antara pernyataan politik pemerintah dan tindakan nyata dalam mendukung Palestina. Muhadi menekankan bahwa kesinambungan kebijakan dan diplomasi menjadi bagian penting dalam memperkuat dukungan Indonesia terhadap Palestina. Pandangan ini relevan untuk menilai peran Indonesia karena komitmen diplomatik akan lebih bermakna apabila diterjemahkan menjadi langkah yang berkelanjutan dan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan situasi internasional.

Konsistensi kebijakan juga diperlukan untuk memperkuat kredibilitas Indonesia di forum multilateral. Pemerintah perlu menjaga komunikasi dengan berbagai negara, membangun dukungan terhadap agenda perdamaian, dan memanfaatkan mekanisme internasional untuk mendorong penyelesaian konflik. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang memungkinkan Indonesia menjalin kerja sama dengan berbagai pihak tanpa kehilangan kemandirian dalam menentukan sikap.

Di luar persoalan keamanan dan Palestina, apresiasi Guterres terhadap kontribusi Indonesia dalam pembiayaan pembangunan dan penanganan perubahan iklim memperlihatkan bahwa diplomasi Indonesia juga berperan dalam agenda pembangunan global. Negara-negara berkembang menghadapi kebutuhan pendanaan yang besar untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim. Melalui keterlibatan dalam pembahasan multilateral, Indonesia memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingan negara berkembang dan mendorong solusi yang lebih inklusif.

Pembahasan mengenai reformasi sistem multilateral juga berkaitan dengan upaya memperkuat efektivitas kerja sama internasional. Perubahan geopolitik dan meningkatnya kompleksitas persoalan global menuntut lembaga internasional mampu merespons tantangan secara lebih efektif. Keterlibatan Indonesia dalam agenda tersebut memberikan kesempatan untuk memperjuangkan sistem kerja sama yang mempertimbangkan kepentingan berbagai negara dan mengedepankan penyelesaian masalah bersama.

Pertemuan Prabowo dan Guterres menjadi momentum untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan PBB sekaligus menegaskan berbagai bidang kontribusi Indonesia dalam agenda internasional. Apresiasi terhadap kepemimpinan Prabowo, dukungan bagi Palestina, partisipasi dalam misi perdamaian, dan keterlibatan dalam pembangunan berkelanjutan membentuk gambaran mengenai peran Indonesia di panggung global. Meski demikian, keberlanjutan peran itu tetap bergantung pada konsistensi kebijakan dan kemampuan pemerintah menindaklanjuti komitmen diplomatik.

Pada akhirnya, diplomasi Prabowo dan apresiasi PBB mencerminkan upaya Indonesia untuk mengambil bagian dalam menjaga perdamaian dan memperkuat kerja sama internasional. Pengakuan Guterres dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk melanjutkan kontribusinya dalam penyelesaian konflik dan berbagai agenda global. Arti penting apresiasi tersebut akan semakin terlihat apabila diikuti langkah konkret yang mendukung perdamaian, memperkuat posisi Indonesia dalam forum multilateral, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat internasional.

)* Pemerhati Hubungan Internasional

Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Upaya ini dilakukan melalui pengamatan kondisi atmosfer, penyemaian bahan tertentu, serta koordinasi dengan petugas pemadam di darat dan satuan tugas udara. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi dampak kebakaran, menekan konsentrasi asap, dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mengoptimalkan berbagai langkah penanganan karhutla dengan menggabungkan upaya dari darat dan udara. Sinergi antarpihak dinilai penting agar pengendalian kebakaran dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau wilayah yang membutuhkan penanganan.

“Pemerintah akan terus berupaya hadir secara maksimal melalui berbagai langkah, baik dari darat maupun udara. Kami akan mengerahkan kemampuan yang ada untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan agar tantangan ini dapat diatasi bersama,” kata Raja Juli Antoni.

Ia menambahkan, pelaksanaan OMC dilakukan dengan memantau keberadaan awan yang berpotensi disemai. Operasi tersebut melengkapi upaya pemadaman langsung melalui pengerahan personel dan peralatan di lapangan. Pemerintah berharap kombinasi penanganan tersebut dapat membantu mengurangi dampak karhutla sekaligus mendukung pemulihan lingkungan.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Thomas Nifinluri menjelaskan bahwa OMC memanfaatkan dry ice atau es kering untuk memengaruhi kondisi atmosfer, terutama membantu mengganggu kestabilan lapisan inversi yang dapat menyebabkan asap terperangkap di dekat permukaan.

“Pada situasi tertentu, lapisan inversi membuat asap karhutla tertahan di sekitar permukaan tanah. Penggunaan dry ice dalam OMC ditujukan untuk membantu melemahkan lapisan tersebut sehingga sirkulasi udara membaik dan konsentrasi asap diharapkan menurun,” terang Thomas.

Pada pelaksanaan awal, satu penerbangan menyemai 800 kilogram dry ice di sekitar Palembang. Operasi selanjutnya direncanakan melalui dua penerbangan dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Pemantauan menunjukkan jarak pandang di Palembang membaik dibandingkan sebelumnya, meskipun perkembangan atmosfer tetap dievaluasi.

“Jika lapisan inversi masih kuat, kami menggunakan dry ice untuk membantu mengganggu kestabilannya. Ketika kondisi atmosfer mendukung pembentukan awan hujan, penyemaian dapat menggunakan garam atau natrium klorida (NaCl). Setiap penerbangan ditentukan berdasarkan hasil pemantauan cuaca,” pungkasnya. (*)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman oleh personel di darat, serta dukungan operasi udara. Upaya tersebut mulai memberikan hasil dengan turunnya hujan di beberapa wilayah. Langkah terpadu ini diharapkan mampu menekan penyebaran api sekaligus mengurangi dampak asap terhadap kehidupan masyarakat.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Iskandar Kotawaringin Barat BMKG, Nur Setiawan, menyampaikan bahwa kondisi atmosfer di Kalimantan Tengah menunjukkan peluang terjadinya hujan yang cukup besar. Situasi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung strategi penanganan karhutla melalui pelaksanaan modifikasi cuaca dan pemantauan perkembangan kondisi meteorologi.

“Dalam rapat terbatas sebelumnya, kami telah menjelaskan bahwa sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah memiliki peluang cukup tinggi untuk mengalami hujan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” ungkap Nur Setiawan dalam keterangan resminya.

BMKG berkontribusi dalam penanganan karhutla dengan memantau perkembangan cuaca serta mengidentifikasi potensi hujan yang dapat dimanfaatkan. Sementara pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan keberadaan awan yang berpotensi untuk disemai. Strategi ini menjadi bagian dari penanganan melalui udara yang dilaksanakan bersama upaya pemadaman langsung di lokasi kebakaran. Sinergi antarsatuan tugas diharapkan mempercepat pengendalian api di berbagai wilayah terdampak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menekankan bahwa penanganan karhutla harus berorientasi pada perlindungan masyarakat. Menurutnya, asap kebakaran berdampak terhadap kualitas udara, kesehatan, proses belajar mengajar, transportasi, serta kegiatan sehari-hari warga.

“Kami menyadari bahwa asap kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Karena itu, semua unsur yang terlibat harus menjalankan tugas secara optimal dan saling memperkuat,” ujar Januanto.

Ia menjelaskan bahwa Satgas Darat berfokus memadamkan api di lapangan, sedangkan Satgas Udara memberikan dukungan dari udara. Operasi Modifikasi Cuaca turut dilakukan untuk membantu mengurangi dampak asap, sementara penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab tetap dilaksanakan.

“Seluruh unsur harus bekerja sesuai tugas masing-masing dengan koordinasi yang baik. Sasaran utama kami adalah memastikan kebakaran segera terkendali dan dampak yang ditanggung masyarakat dapat diminimalkan,” tegas Januanto. (*)

Oleh Andini Putri )*

Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalimantan Tengah. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak kebakaran, mengurangi potensi penyebaran asap, serta menjaga kualitas lingkungan. Melalui koordinasi lintas sektor, pengerahan personel di darat, dan pemanfaatan teknologi dari udara, pemerintah berupaya memastikan penanganan karhutla berjalan secara terarah, adaptif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut juga mencerminkan pentingnya kehadiran negara dalam menghadapi bencana lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesehatan, aktivitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan berbagai langkah penanganan karhutla dengan melibatkan seluruh sektor yang memiliki peran strategis. Menurutnya, upaya pengendalian kebakaran tidak dapat bergantung pada satu metode saja, melainkan membutuhkan kerja bersama melalui penanganan di darat maupun udara. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berjuang agar kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan secara maksimal. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah, terutama ketika ancaman kebakaran berpotensi mengganggu keselamatan warga dan kelestarian lingkungan.

Salah satu langkah yang ditempuh ialah pelaksanaan OMC dengan memanfaatkan potensi awan dan kondisi atmosfer. Operasi ini dilakukan melalui pemantauan cuaca secara berkelanjutan untuk menentukan metode yang paling sesuai dengan perkembangan di lapangan. Kehadiran teknologi modifikasi cuaca menjadi pelengkap upaya pemadaman langsung, sehingga penanganan dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penanggulangan api, tetapi juga berupaya mengurangi dampak lanjutan yang ditimbulkan oleh karhutla. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kesiapan, ketepatan pengambilan keputusan, serta kemampuan menyesuaikan strategi dengan situasi yang terus berubah.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Thomas Nifinluri, menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC turut menggunakan dry ice atau es kering untuk memengaruhi kondisi suhu atmosfer dan membantu mengganggu kestabilan lapisan inversi. Dalam keadaan tertentu, lapisan tersebut dapat menyebabkan asap terperangkap di dekat permukaan sehingga kualitas udara dan jarak pandang terganggu. Melalui penggunaan dry ice, tim berupaya melemahkan kondisi lapisan inversi agar pergerakan udara menjadi lebih baik dan konsentrasi asap di permukaan berpotensi berkurang. Langkah ini memperlihatkan pemanfaatan pendekatan berbasis pemantauan ilmiah dalam mendukung penanganan karhutla. Meski demikian, hasilnya tetap bergantung pada dinamika atmosfer sehingga evaluasi terus diperlukan untuk memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan kondisi aktual.

Pada tahap awal pelaksanaan operasi, satu sortie atau penerbangan dilakukan dengan menyemai sebanyak 800 kilogram dry ice di sekitar wilayah Palembang. Operasi kemudian direncanakan berlanjut melalui dua sortie penerbangan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan perkembangan atmosfer. Berdasarkan hasil pemantauan, jarak pandang di Palembang menunjukkan perbaikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Perkembangan tersebut menjadi indikasi positif yang mendukung aktivitas Satuan Tugas Udara dalam menjalankan tugasnya. Namun, pemerintah tetap melakukan pemantauan dan evaluasi karena perubahan jarak pandang tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan operasi. Kondisi atmosfer dan perkembangan karhutla perlu terus diperhatikan agar langkah berikutnya dapat ditentukan secara tepat.

Thomas Nifinluri menambahkan bahwa OMC dilaksanakan secara adaptif dengan menyesuaikan karakteristik atmosfer. Ketika lapisan inversi masih kuat, penggunaan dry ice diarahkan untuk membantu mengganggu kestabilannya. Sementara itu, apabila kondisi cuaca menunjukkan potensi pertumbuhan awan hujan, operasi dapat dikombinasikan dengan penyemaian garam atau natrium klorida (NaCl) untuk mendukung pembentukan hujan. Pemilihan bahan semai dan pelaksanaan penerbangan dilakukan berdasarkan hasil pengamatan serta evaluasi terhadap perkembangan cuaca. Dengan pendekatan tersebut, operasi tidak dijalankan menggunakan satu metode untuk seluruh keadaan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Fleksibilitas ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Penguatan koordinasi penanganan bencana, pemanfaatan teknologi, dan pemantauan kondisi lingkungan menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang semakin responsif. Sedangkan pelaksanaan OMC memperlihatkan bagaimana kebijakan pemerintah diarahkan untuk menjawab persoalan nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari ancaman kebakaran hingga gangguan asap terhadap kesehatan dan kegiatan sehari-hari. Meski tantangan karhutla belum sepenuhnya berakhir, langkah yang dilakukan menunjukkan keseriusan untuk terus memperbaiki penanganan berdasarkan kondisi lapangan. Keberhasilan upaya ini tentu perlu dinilai melalui perkembangan kebakaran, kualitas udara, perlindungan warga, serta keberlanjutan pengendalian di wilayah terdampak.

Penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api muncul, tetapi juga membutuhkan pencegahan, pengawasan, pemulihan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah terus berupaya menjaga konsistensi koordinasi serta memastikan setiap langkah dilakukan berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat dapat mendukung upaya tersebut dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran, segera melaporkan titik api, dan menjaga kawasan hutan di sekitarnya. Kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana sekaligus melindungi kesehatan dan keselamatan bersama. Dengan kerja nyata, strategi yang tepat, serta kepedulian seluruh pihak, upaya mengendalikan karhutla diharapkan semakin efektif dan mampu membawa wilayah terdampak menuju pemulihan yang berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat lingkungan

Oleh: Bagas Nurahman)*

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan ancaman serius yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi. Dalam menghadapi persoalan tersebut, operasi pemadaman yang diperkuat pemerintah di Kalimantan dan Sumatra menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana lingkungan. Pengerahan personel, penggunaan helikopter, pemadaman melalui jalur darat, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mencerminkan pendekatan yang menggabungkan sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi lintas sektor. Langkah ini menegaskan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan respons cepat sekaligus strategi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan pemadaman karhutla melalui jalur darat dan udara. Salah satu langkah yang dioptimalkan adalah OMC dengan memanfaatkan potensi awan hujan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah terdampak. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan pengerahan personel dan peralatan untuk menangani titik api yang membutuhkan penanganan langsung. Operasi water bombing telah dilakukan sebanyak 26 kali di wilayah Sungai Perlu dan Teluk Rengas, sementara enam helikopter disiagakan di Kalimantan Tengah. Rangkaian tindakan ini menunjukkan upaya pemerintah mengerahkan berbagai instrumen untuk menekan kebakaran dan mencegah dampaknya meluas.

Lebih lanjut, penambahan dukungan helikopter milik TNI Angkatan Udara dan Kementerian Kehutanan memperkuat kapasitas operasi di wilayah yang sulit dijangkau. Kedua helikopter tersebut tiba di Kuala Pembuang setelah diberangkatkan dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin. Dukungan udara menjadi penting karena kebakaran di kawasan hutan dan lahan tertentu tidak selalu dapat ditangani secara efektif melalui jalur darat. Meski demikian, keberhasilan pemadaman tetap bergantung pada kondisi cuaca, ketepatan pemetaan titik api, dan koordinasi antarpersonel. Karena itu, penggabungan operasi udara dan darat menjadi strategi penting untuk mempercepat penanganan sekaligus menjaga keselamatan petugas.

Sementara itu, penanganan karhutla di Jambi memperlihatkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadapi kebakaran di kawasan konservasi. Sebanyak 90 personel Satgas Karhutla Jambi dikerahkan melalui jalur udara untuk memperkuat pemadaman di Taman Nasional Berbak dan Sembilang, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kapolda Jambi Irjen Widodo menekankan bahwa koordinasi yang kuat antarinstansi diperlukan agar penanganan berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi lapangan. Pengerahan personel tersebut menunjukkan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan kolaborasi, mulai dari mobilisasi petugas hingga pemantauan perkembangan titik api. Dengan koordinasi yang terarah, sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk melindungi kawasan hutan dan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, keberhasilan operasi pemadaman harus diukur bukan hanya dari jumlah helikopter atau personel yang diterjunkan, melainkan juga dari dampaknya terhadap keselamatan warga. Karhutla dapat menimbulkan kabut asap, memperburuk kualitas udara, mengganggu kegiatan belajar dan bekerja, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Kebakaran di kawasan konservasi juga berpotensi merusak habitat satwa dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu, operasi pemadaman perlu disertai pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi risiko secara berkala, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Pendekatan tersebut memastikan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pengendalian api, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan.

Pemerintah secara konsisten melaksanakan pencegahan agar penanganan tidak selalu bergantung pada operasi darurat. Pemerintah meningkatkan patroli kawasan rawan, mendeteksi titik panas sejak dini, menjaga kelembapan lahan gambut, serta memastikan kesiapan sumber air dan peralatan pemadaman. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga terus diperkuat disertai penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Langkah preventif ini penting untuk menekan risiko kebakaran berulang sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan dan beban operasional. Dengan demikian, perlindungan masyarakat dapat dilakukan sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

Selain itu, keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam membangun sistem pengendalian karhutla yang berkelanjutan. Warga di sekitar kawasan hutan dapat berperan dalam mendeteksi kebakaran sejak dini dan melaporkan kemunculan titik api kepada petugas. Pemerintah perlu memperkuat edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan, menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses, serta mendukung kelompok masyarakat yang terlibat dalam pencegahan. Partisipasi tersebut harus disertai pelatihan, perlengkapan, dan prosedur keselamatan agar warga tidak menghadapi kebakaran tanpa perlindungan yang memadai. Sinergi pemerintah, aparat, pengelola kawasan, pelaku usaha, dan masyarakat akan memperkuat upaya pencegahan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Operasi pemadaman karhutla di Kalimantan dan Sumatra menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat membutuhkan respons negara yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Pengerahan helikopter, pelaksanaan OMC, serta penambahan personel merupakan langkah penting. Pemerintah juga harus memastikan keselamatan petugas, keterbukaan informasi, dan perlindungan warga terdampak menjadi bagian integral dari setiap operasi. Keberhasilan tidak cukup ditandai dengan padamnya titik api, tetapi juga dengan berkurangnya risiko kebakaran berulang, terjaganya kesehatan masyarakat, dan terlindunginya ekosistem. Melalui kombinasi respons cepat, pencegahan, penegakan hukum, dan partisipasi publik, komitmen pemerintah dapat diwujudkan dalam hasil yang nyata bagi masyarakat.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Oleh: Samuel Numberi )*

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal. Bagi Papua, kebijakan tersebut memiliki arti strategis karena kualitas generasi masa depan berkaitan erat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama pangan bergizi, pendidikan, dan kesehatan. Perluasan MBG menempatkan pembangunan manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional hingga wilayah terpencil.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Billy Mambrasar, menilai MBG sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak Papua. Dalam pandangannya, program ini tidak sekadar menyediakan makanan gratis, melainkan turut mendukung pembentukan generasi yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing dengan anak-anak dari seluruh Indonesia. Perspektif tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui kemampuan menyiapkan generasi berkualitas yang dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Urgensi program ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Billy. Pada 2025, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan secara nasional tercatat sebesar 7,8 persen. Sementara itu, Papua Tengah mencapai 32,30 persen, Papua Pegunungan 28,72 persen, dan Papua Selatan 27,51 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sejumlah wilayah Papua menghadapi tantangan pemenuhan pangan yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini memerlukan kebijakan berkelanjutan yang menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks tersebut, MBG berpotensi memperluas akses pangan bergizi sekaligus memperkuat perhatian terhadap kebutuhan anak-anak di wilayah dengan tantangan geografis dan distribusi yang kompleks.

Billy menekankan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Asupan gizi yang memadai berperan dalam mendukung pertumbuhan fisik, menjaga kesehatan, meningkatkan konsentrasi belajar, dan mengembangkan kemampuan akademik anak. Karena itu, investasi pada gizi perlu dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar sejak dini diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Papua untuk meraih cita-cita, termasuk menjadi tenaga profesional, pendidik, tenaga kesehatan, maupun pemimpin masa depan. Upaya ini juga memperkuat prinsip bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan berkembang yang setara.

Komitmen pemerintah memperluas MBG tercermin dari jangkauan program dan pengembangan fasilitas pelayanan gizi. Hingga akhir Agustus 2026, MBG dilaporkan telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat secara nasional. Di Papua, pemerintah menyiapkan pengembangan 2.500 dapur pelayanan gizi, termasuk sekitar 1.400 dapur untuk wilayah terpencil. Pada awal Oktober 2026, sebanyak 13 dapur pelayanan gizi tambahan diluncurkan di Provinsi Papua, dengan 10 di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Perluasan tersebut menjadi langkah penting untuk mendekatkan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses.

Meski demikian, keberhasilan MBG perlu diukur berdasarkan dampak nyata bagi penerima manfaat, bukan hanya jumlah dapur yang dibangun. Pemerintah perlu memastikan makanan bergizi benar-benar diterima anak-anak secara merata, dengan memperhatikan kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan evaluasi berkala. Kondisi geografis Papua menuntut pendekatan pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan dan pedalaman. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, serta pelaksana program juga diperlukan agar layanan berjalan konsisten dan manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan.

Selain meningkatkan kualitas kesehatan anak, MBG berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Papua. Pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dapat memperluas peluang usaha serta memperkuat rantai pasok pangan daerah. Keterlibatan pelaku usaha setempat berpotensi meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian, perikanan, dan peternakan sekaligus membuka peluang pendapatan. Dengan tata kelola yang baik, program pemenuhan gizi dapat menghasilkan manfaat ganda: memperbaiki asupan gizi anak sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal ini perlu didukung pendataan pemasok, standar mutu, dan pengawasan agar manfaat ekonomi tersalurkan secara tepat. Ke depan, pemantauan hasil perlu dilakukan terbuka dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat, sehingga pelaksanaan program dapat terus diperbaiki berdasarkan kebutuhan penerima manfaat serta kondisi di setiap daerah.

Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di Papua perlu menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perluasan akses gizi, penguatan pengawasan, serta pelibatan pelaku usaha lokal merupakan langkah penting untuk memastikan manfaat program dirasakan secara merata hingga wilayah terpencil. Dukungan berbagai pihak diharapkan mampu menjadikan MBG sebagai penggerak peningkatan kualitas generasi muda sekaligus penguatan ekonomi masyarakat Papua. Melalui kebijakan yang konsisten dan pelaksanaan yang tepat sasaran, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang memperkuat fondasi pembangunan Papua yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus mempersiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas, mandiri, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

)* Pemerhati Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Papua– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk mewujudkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, mengatakan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi penting bagi masa depan anak-anak Papua, terutama dalam mendukung pertumbuhan dan kemampuan belajar mereka.

“Program ini bukan sekadar membagikan makanan gratis, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing dengan anak-anak dari seluruh Indonesia,” ujar Billy.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan secara nasional mencapai 7,8 persen. Sementara itu, Papua Tengah tercatat sebesar 32,30 persen, Papua Pegunungan 28,72 persen, dan Papua Selatan 27,51 persen. Data tersebut menunjukkan pentingnya perluasan akses pangan bergizi bagi masyarakat Papua.

Billy mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperluas program MBG. Hingga akhir Agustus 2026, program ini dilaporkan telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat secara nasional. Di Papua, pemerintah juga menyiapkan pengembangan 2.500 dapur pelayanan gizi, termasuk sekitar 1.400 dapur untuk wilayah terpencil. Pada awal Oktober 2026, sebanyak 13 dapur pelayanan gizi tambahan diluncurkan di Provinsi Papua.

Menurut Billy, MBG juga berpotensi mendorong perekonomian lokal melalui pemanfaatan bahan pangan dari petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Anak yang mendapatkan gizi cukup memiliki peluang lebih baik untuk tumbuh sehat, berkonsentrasi di sekolah, dan mengembangkan kemampuan belajarnya,” katanya.

Billy berharap program MBG terus diperluas hingga menjangkau kampung-kampung terpencil di Papua dengan memperhatikan kualitas makanan, keamanan pangan, dan kelancaran distribusi.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Papua perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas generasi mudanya.

“Anak-anak Papua berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju. Papua sehat, Papua cerdas, Indonesia kuat,” tutup Billy.

Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan daya saing generasi muda Papua.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, mengatakan MBG memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerataan kesempatan bagi anak-anak Papua.

“Saya melihat program ini bukan sekedar membagikan makanan gratis, ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing dengan anak-anak dari seluruh Indonesia,” ujar Billy.

Menurutnya, tantangan pemenuhan gizi di Papua masih membutuhkan perhatian serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang dikutip Billy menunjukkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan nasional sebesar 7,8 persen, sedangkan Papua Tengah mencapai 32,30 persen, Papua Pegunungan 28,72 persen, dan Papua Selatan 27,51 persen.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya percepatan pemerataan akses pangan bergizi, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Billy mengapresiasi langkah pemerintah memperluas jangkauan MBG. Hingga akhir Agustus 2026, program tersebut dilaporkan menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat secara nasional.

Di Papua, pemerintah juga merencanakan pengembangan 2.500 dapur pelayanan gizi, termasuk sekitar 1.400 dapur untuk wilayah terpencil. Pada awal Oktober 2026, sebanyak 13 dapur tambahan diluncurkan di Provinsi Papua, dengan 10 di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Meski demikian, Billy mengingatkan keberhasilan program harus diukur berdasarkan jumlah anak yang benar-benar memperoleh manfaat, bukan sekadar pembangunan fasilitas.

Ia juga menilai MBG berpotensi menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM sebagai pemasok bahan pangan.

Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya memperkuat pemenuhan gizi anak, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat Papua.

Billy berharap pemerintah memastikan perluasan program menjangkau kawasan pesisir, pegunungan, hingga pedalaman dengan tetap mengutamakan keamanan pangan, kualitas makanan, dan kelancaran distribusi.

“Anak-anak Papua berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju, Papua sehat, Papua cerdas, Indonesia kuat,” tegasnya.

Komitmen tersebut diharapkan menjadi fondasi pembangunan Papua yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas generasi penerus bangsa di masa mendatang.