JAKARTA — Pemerintah memperluas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke luar enam provinsi prioritas seiring masih ditemukannya kebakaran di sejumlah daerah. Langkah terpadu ini menggabungkan pemadaman darat, operasi udara, modifikasi cuaca, dan penguatan koordinasi pusat-daerah untuk mencegah api meluas serta melindungi masyarakat dari kabut asap.

Data BNPB per 19 Oktober 2026 mencatat 454,25 hektare dari target penanganan 1.024,33 hektare di enam provinsi prioritas telah dipadamkan. Di luar wilayah tersebut, karhutla teridentifikasi pada area sekitar 572,90 hektare. Sebanyak 107,77 hektare di antaranya telah padam, sementara 465,13 hektare masih ditangani. Wilayah terdampak antara lain Kalimantan Timur dan kawasan IKN, Jawa Tengah, Maluku Utara, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat, serta Papua Tengah.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menegaskan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan tetap menjadi perhatian karena luas area yang belum padam masih besar.

“Dan ini tentu kita tahu bahwa penyumbang untuk asap saat ini berasal dari Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan,” ujar Berton.

BNPB juga menguji operasi modifikasi cuaca menggunakan dry ice di Sumatera Selatan sejak 16 Oktober, lalu memperluasnya ke Kalimantan Tengah. Uji coba di Palembang mulai menunjukkan peningkatan jarak pandang.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya dukungan lintas unsur dan operasi udara untuk mempercepat pemadaman.

“Faktor pertama tentu saja pasukan udara, water bombing, kemudian juga OMC. Pemerintah hadir secara maksimal untuk melakukan water bombing,” kata Raja.

Ia juga mengingatkan kebakaran dapat kembali terjadi apabila kewaspadaan melemah, terutama di lahan gambut yang masih menunggu hujan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pengendalian harus disertai penegakan hukum.

“Kita sama-sama melakukan pengendalian, mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini, agar tidak berdampak lebih buruk dengan segala cara, termasuk di antaranya kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menindak tegas,” ujar Tito.

Tito juga menyebut penggunaan surfaktan sebagai salah satu pilihan untuk meredakan kebakaran gambut ketika sumber air terbatas.

Penurunan hotspot nasional menjadi 487 titik dari 1.104 sehari sebelumnya, menjadi perkembangan positif, tetapi bukan alasan mengurangi kesiapsiagaan. Dengan memperluas operasi, memanfaatkan teknologi, melibatkan masyarakat, dan menindak pelanggaran, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keselamatan warga sekaligus melindungi hutan Indonesia.***

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen di tengah ketidakpastian global. Strategi fiskal diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, mendorong investasi, serta menjaga stabilitas harga dan kesinambungan pembangunan.

Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional, meskipun berbagai risiko global perlu diantisipasi. Faktor yang menjadi perhatian antara lain arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat, dinamika harga energi, serta perkembangan perdagangan internasional.

“Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” ujar Wahyu.

Menurut Wahyu, sejumlah indikator domestik dapat menjadi penopang pertumbuhan, mulai dari inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, cadangan devisa yang memadai, hingga pertumbuhan kredit dua digit. Pemerintah juga akan mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber untuk meredam dampak gejolak eksternal terhadap perekonomian masyarakat.

Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara direncanakan sebesar Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran dipatok sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas 3 persen.

Belanja negara akan diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas, termasuk pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun. Percepatan belanja produktif diharapkan dapat memperkuat konsumsi rumah tangga, meningkatkan produksi, serta membuka lapangan kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menekankan pentingnya kepastian kebijakan bagi dunia usaha agar investasi dapat direalisasikan. Menurut dia, APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta, termasuk melalui penguatan keterhubungan perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta,” kata Aviliani,

Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang terukur, investasi produktif, dan perluasan pasar, APBN 2027 diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus menciptakan ruang pertumbuhan yang berkelanjutan. (*)

Jakarta – Direktur Strategi APBN, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Wahyu Utomo, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penguatan investasi.

“Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” tegas Wahyu.

Wahyu menjelaskan, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis.

Ketiganya dirancang untuk memperkuat sumber pertumbuhan domestik, memperbesar peran investasi produktif, serta memperluas akses pasar internasional.

Melalui pendekatan pragmatis, pemerintah akan mengoptimalkan konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai penggerak perekonomian. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung sektor produktif, terutama manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Percepatan belanja pemerintah serta pemberian insentif diharapkan mendorong produksi, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.

Pendekatan transformatif dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal dengan sektor moneter, keuangan, dan investasi. Pemerintah berupaya memperkuat industrialisasi, hilirisasi, serta investasi yang berorientasi ekspor agar pertumbuhan ekonomi tidak terus bergantung pada konsumsi domestik.

“Danantara kami anggap sebagai dua tangan negara yang digunakan untuk menjadi sumber pertumbuhan. Kami juga akan mengubah pola pikir karena tidak mungkin selamanya kita hanya mengandalkan konsumsi,” ujar Wahyu.

Sementara itu, pendekatan diplomatis difokuskan pada perluasan akses perdagangan, peningkatan ekspor, dan penarikan investasi asing. Diplomasi ekonomi juga diharapkan membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Menurut Wahyu, keberhasilan strategi tersebut membutuhkan iklim investasi yang kondusif, birokrasi yang mendukung, serta tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Dari sisi perencanaan anggaran, RAPBN 2027 dirancang dengan pendapatan negara sekitar Rp3.435 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.106 triliun. Defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,4 persen, dengan target inflasi 2,9 persen.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial Rp539 triliun, ketahanan pangan Rp195 triliun, dan kesehatan Rp244 triliun.

Optimisme pemerintah turut didukung sejumlah indikator ekonomi domestik, seperti inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, cadangan devisa yang memadai, serta pertumbuhan kredit dua digit. Hingga September 2026, penerimaan negara tercatat meningkat 25,5 persen, sedangkan belanja negara tumbuh 19 persen. Keseimbangan primer juga mencatat surplus Rp125,5 triliun.

[w.R]

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Program ini ditujukan untuk membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus menjaga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Bantuan sosial berupa bantuan pangan sudah disiapkan untuk Oktober, November, dan Desember, pada pekan ini sudah jalan. Dan ini akan masuk atau dilakukan distribusi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Zulkifli menjelaskan, bantuan beras akan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh total 30 kilogram beras, dengan alokasi 10 kilogram per bulan.

Pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta ton beras untuk mendukung program tersebut, termasuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap kebutuhan pangan masyarakat.

Penyaluran melalui KDKMP diharapkan membuat distribusi bantuan lebih terarah dan mudah diawasi. Kepala desa dan kepala koperasi akan dilibatkan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Pemerintah juga menegaskan bahwa bantuan pangan tersebut diberikan secara gratis kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

Di sisi lain, pemerintah memastikan masyarakat di wilayah yang belum memiliki KDKMP tetap dapat memperoleh bantuan melalui mekanisme penyaluran yang selama ini berlaku.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa ketiadaan koperasi tidak akan menghalangi masyarakat untuk menerima hak bantuan pangan.

“Yang belum ada KDKMP seperti biasa, tetap di kelurahan masing-masing,” kata Rizal.

Rizal menjelaskan, mekanisme penyaluran melalui kelurahan masih diterapkan di sejumlah daerah yang belum memiliki fasilitas koperasi, termasuk wilayah di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.

Dengan demikian, distribusi bantuan dapat terus berjalan sembari pemerintah menyelesaikan persiapan administrasi dan kepastian anggaran.

Program bantuan pangan ini menyasar sekitar 33,24 juta penerima manfaat dengan perkiraan kebutuhan mencapai 997 ribu ton beras. Bulog telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Setelah proses administrasi rampung, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menerbitkan surat penugasan sebagai dasar pelaksanaan distribusi.

Penerima bantuan diwajibkan mengikuti prosedur verifikasi dengan membawa undangan resmi dari Dinas Sosial yang dilengkapi barcode serta kartu tanda penduduk (KTP). Petugas akan memeriksa kesesuaian identitas sebelum menyerahkan bantuan agar penyaluran tepat sasaran.***

[w.R]

Jakarta — Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 dikawal ketat hingga benar-benar sampai ke tangan penerima manfaat. Bantuan ini menyasar sekitar 33,2 juta penerima dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta ton beras untuk program tersebut. Langkah ini diambil untuk mengamankan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah kenaikan harga beras.

“Jadi kami siapkan bantuan beras 1 juta ton atau 1 miliar kilogram untuk 33,2 juta penerima,” ujar Zulhas saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Setiap penerima akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan. Bantuan diberikan sekaligus untuk tiga bulan sehingga total yang diterima mencapai 30 kilogram. Zulhas menjelaskan, penyaluran ini berstatus darurat karena kemarau menyebabkan gagal panen di sejumlah lahan pertanian sehingga harga beras premium melonjak.

Dari sisi pelaksana, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa bantuan akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Bulog siap mendistribusikan beras begitu administrasi dan kepastian anggaran dari Kementerian Keuangan serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) terbit.

“Sementara masih menggunakan prosedur yang seperti biasa dulu. Jadi tetap yang dapat bantuan pangan adalah yang mendapat undangan dari dinas sosial, yaitu berupa satu lembar yang ada barcode-nya, dan kemudian nanti yang bersangkutan bawa KTP,” terang Rizal.

Pengawasan di lapangan juga diperketat. Pada penyaluran periode Juli–September 2026, Bulog memonitor seluruh tahapan distribusi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengawasan diperkuat setelah muncul informasi dugaan penyalahgunaan 198 karung beras oleh oknum perangkat Desa Ambit, Kecamatan Waled. Bulog menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Barat Nurman Susilo mengatakan penyaluran di Desa Ambit telah mencapai 1.284 dari 1.297 penerima. Menurutnya, Bulog akan terus mengawal bersama pemerintah desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibnas.

“Kami juga mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk bersama-sama menjaga amanah program Bantuan Pangan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima yang telah ditetapkan,” papar Nurman. (*)

*) Oleh : Gavin Asadit

Bantuan sosial berupa beras menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan keluarga rentan di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan. Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, ketersediaan beras bukan sekadar persoalan konsumsi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Ketika sebagian kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui bantuan pemerintah, ruang pengeluaran keluarga untuk kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keperluan rumah tangga menjadi lebih terbantu.

Pada 2026, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan beras dengan sasaran sekitar 33,2 juta penerima manfaat. Untuk periode Oktober hingga Desember, pemerintah menyiapkan penyaluran beras sebanyak 30 kilogram per penerima, yang merupakan akumulasi alokasi 10 kilogram setiap bulan selama tiga bulan. Kebijakan tersebut ditujukan terutama bagi keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan kelanjutan bantuan pangan merupakan langkah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli. Penyaluran untuk periode Oktober–Desember disiapkan secara sekaligus agar alokasi bantuan bagi penerima dapat menjangkau kebutuhan selama tiga bulan. Pemerintah menyiapkan sekitar satu juta ton beras untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Kebijakan ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok nasional, tetapi juga kemampuan rumah tangga mengakses pangan. Beras yang tersedia di gudang dan pasar belum tentu menjamin semua keluarga mampu membelinya dalam jumlah cukup. Karena itu, intervensi melalui bantuan pangan dapat menjadi penghubung antara ketersediaan pasokan dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli.

Dari sisi penerima, bantuan beras berpotensi mengurangi tekanan pengeluaran rutin. Keluarga dapat menggunakan beras bantuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan konsumsi sehari-hari, sehingga anggaran belanja pangan yang tersedia dapat dialihkan untuk kebutuhan penting lainnya. Dampak tersebut menjadi semakin berarti bagi keluarga dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar, pekerja berpenghasilan tidak tetap, maupun masyarakat yang rentan terhadap perubahan harga kebutuhan pokok.

Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga akses masyarakat terhadap beras. Menurutnya, ketersediaan stok nasional perlu diikuti kebijakan distribusi yang menjangkau keluarga yang membutuhkan. Dengan dukungan cadangan pangan pemerintah, penyaluran bantuan diharapkan dapat berjalan seiring dengan langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar.

Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog mendapat tugas menyalurkan beras berdasarkan penugasan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Penyaluran periode Juli–September 2026 sebelumnya telah mencapai sekitar 967,5 ribu ton atau 97 persen dari alokasi yang ditugaskan. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi untuk pelaksanaan periode berikutnya, sekaligus menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan petugas distribusi di lapangan.

Namun, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah beras yang keluar dari gudang. Ukuran yang lebih penting adalah apakah bantuan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, dalam jumlah yang sesuai, dengan kualitas yang layak, dan tanpa pungutan. Ketepatan data juga menjadi faktor penentu karena perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi tingkat kerentanan dan kelayakan menerima bantuan.

Sementara, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, menegaskan bahwa bantuan pangan beras harus diterima penerima manfaat secara utuh dan tidak boleh dipotong dengan alasan apa pun. Ia juga menyampaikan bahwa laporan mengenai dugaan pungutan atau penyimpangan dalam distribusi perlu ditindaklanjuti. Prinsip ini penting untuk memastikan bantuan yang dibiayai negara benar-benar menjadi hak penerima, bukan sumber beban tambahan bagi keluarga rentan.

Pengawasan di tingkat distribusi perlu disertai mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat. Penerima harus mengetahui informasi mengenai jumlah bantuan, jadwal pengambilan, lokasi distribusi, serta saluran untuk melaporkan kendala. Pemerintah daerah dan aparat setempat juga perlu memastikan tidak ada warga yang kesulitan mengakses bantuan hanya karena hambatan administratif, keterbatasan mobilitas, atau informasi yang tidak tersampaikan dengan baik.

Di sisi lain, bantuan beras tetap perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan yang lebih luas. Bantuan langsung dapat membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi upaya jangka panjang juga memerlukan penguatan produksi pertanian, kelancaran distribusi, pengendalian biaya logistik, dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Dengan begitu, keluarga rentan tidak hanya terbantu melalui bantuan, tetapi juga memperoleh lingkungan ekonomi yang lebih mendukung pemenuhan kebutuhan pangan secara berkelanjutan.

Evaluasi berkala menjadi penting untuk mengukur dampak nyata program. Pemerintah perlu melihat kesesuaian penerima, ketepatan waktu penyaluran, kualitas beras, serta pengaruh bantuan terhadap pengeluaran rumah tangga. Pembaruan data juga harus dilakukan secara terbuka dan terukur agar bantuan tetap menjangkau keluarga yang paling membutuhkan, sementara masyarakat yang kondisinya telah berubah dapat dinilai kembali berdasarkan kriteria yang berlaku.

Bantuan sosial beras memiliki arti lebih besar daripada sekadar penyaluran komoditas. Program ini merupakan bantalan bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi sekaligus bagian dari upaya negara menjaga akses pangan. Jika dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan konsisten, bantuan beras dapat membantu keluarga rentan memenuhi kebutuhan dasar serta memperkuat ketahanan pangan rumah tangga di tengah dinamika ekonomi.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kilogram (kg) bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Program ini menyasar sekitar 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyaluran bantuan tiga bulan sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah membantu rumah tangga berpendapatan rendah memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika harga pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyetujui bantuan beras untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Pemerintah menyiapkan sekitar satu juta ton beras agar bantuan dapat menjangkau puluhan juta penerima sesuai data yang ditetapkan. Setiap penerima memperoleh alokasi 10 kg per bulan, sehingga total bantuan yang diberikan sekaligus mencapai 30 kg untuk tiga bulan. Proses penyaluran dipersiapkan setelah persetujuan pemerintah diterbitkan.

Berdasarkan publikasi resmi Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 9 September 2026, jumlah penerima bantuan pangan beras sepanjang tahun ini ditargetkan mencapai sekitar 33,24 juta keluarga. Untuk alokasi Oktober hingga Desember, kebutuhan beras diperkirakan mencapai 997 ribu ton. Besarnya cakupan program tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan memerlukan perencanaan pasokan, koordinasi distribusi, dan pengawasan yang terukur agar beras dapat diterima oleh masyarakat sesuai sasaran.

Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kebutuhan pangan merupakan salah satu komponen penting pengeluaran sehari-hari. Beras yang tersedia untuk konsumsi keluarga dapat membantu mengurangi sebagian beban belanja rumah tangga, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti lauk-pauk, pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Meski demikian, besarnya manfaat yang dirasakan setiap keluarga akan bergantung pada kondisi rumah tangga, jumlah anggota keluarga, serta ketepatan dan kelancaran penyaluran bantuan.

8Penetapan penerima bantuan menggunakan DTSEN yang mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Desil 1 mencakup 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 4 berada pada kelompok kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dibandingkan tiga desil sebelumnya. Pengelompokan tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang diprioritaskan dalam berbagai program perlindungan sosial.

Namun, posisi seseorang dalam desil tertentu tidak secara otomatis menjamin penetapan sebagai penerima bantuan beras. Penyaluran tetap mengacu pada data penerima yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, pemutakhiran data, verifikasi kondisi masyarakat, dan mekanisme pengaduan menjadi unsur penting untuk mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, jadwal, dan lokasi pengambilan bantuan agar proses distribusi berlangsung tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, kebijakan bantuan pangan perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas harga beras di pasar. Zulkifli Hasan menekankan bahwa keterjangkauan harga bagi konsumen harus tetap memperhatikan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan. Menurutnya, tekanan harga yang berlangsung terlalu lama dapat mengganggu keberlanjutan usaha tani dan berpotensi memengaruhi kemampuan petani mempertahankan lahan pertanian mereka.

Untuk mendukung keseimbangan tersebut, pemerintah berupaya menjaga rantai distribusi pangan, mulai dari distributor hingga pedagang eceran. Kelancaran distribusi diperlukan agar pasokan tersedia dan harga di tingkat konsumen tetap terkendali tanpa mengabaikan kepentingan produsen. Dengan demikian, kebijakan pangan tidak hanya menyangkut penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga keberlangsungan produksi dan distribusi yang menopang ketahanan pangan nasional.

Selain bantuan beras, pemerintah menjalankan program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras di pasar. Kedua kebijakan tersebut memiliki sasaran yang saling melengkapi: bantuan pangan memberikan dukungan langsung kepada penerima yang memenuhi kriteria, sedangkan SPHP ditujukan untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga secara lebih luas. Efektivitasnya memerlukan pengawasan distribusi dan evaluasi berkala terhadap kondisi pasar.

Pengawasan pelaksanaan bantuan juga menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Pemerintah perlu menjaga koordinasi antara lembaga terkait dan pelaksana distribusi, memastikan ketersediaan stok di setiap wilayah, serta menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan penyaluran dan memperbaiki ketepatan data penerima. Dengan pengawasan yang transparan dan distribusi yang terukur, bantuan beras diharapkan dapat diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria secara tepat waktu. Langkah tersebut sekaligus mendukung pelaksanaan perlindungan sosial yang lebih akuntabel dan memperkuat upaya menjaga akses masyarakat terhadap pangan pokok.

Pada akhirnya, bantuan pangan beras menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh jumlah beras yang disediakan, tetapi juga ketepatan penerima, kualitas distribusi, transparansi pelaksanaan, dan keseimbangan kepentingan konsumen dengan petani. Melalui pelaksanaan yang akuntabel serta koordinasi kebijakan pangan yang berkelanjutan, bantuan ini diharapkan dapat meringankan pengeluaran rumah tangga rentan sekaligus mendukung upaya menjaga ketahanan pangan Indonesia.

*) Pemerhati ekonomi

Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan tanah longsor menyusul prakiraan musim hujan 2026/2027 yang datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat dibandingkan kondisi normal di sebagian besar wilayah Indonesia.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026, dengan puncak musim hujan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.

Hal tersebut disampaikan Faisal saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), menjelang Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan prediksi BMKG, awal musim hujan di 529 Zona Musim (ZOM) atau 61,08 persen luas daratan Indonesia mengalami kemunduran dibandingkan rata-rata klimatologis. Sementara itu, sebanyak 482 ZOM atau 51,90 persen luas daratan diperkirakan mengalami musim hujan dengan durasi lebih pendek dari normal.

Pergeseran tersebut dipengaruhi fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole (IOD) yang turut berkontribusi terhadap berkurangnya curah hujan dan perpanjangan periode kekeringan di sejumlah wilayah.

Meski berlangsung lebih singkat, akumulasi curah hujan selama musim hujan di sebagian besar wilayah diprakirakan tetap berada dalam kategori normal. BMKG mengingatkan potensi hujan lebat, sangat lebat, hingga ekstrem tetap perlu diwaspadai, terutama pada akhir 2026 hingga awal 2027.

“Bencana meteorologi basah, yaitu banjir dan longsor, itu juga perlu kita antisipasi dari mulai sekarang,” kata Faisal.

Sebelumnya, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa dampak El Niño terhadap kondisi cuaca Indonesia perlu dipahami berdasarkan karakteristik musim di masing-masing wilayah.

“Meskipun El Nino terus berlangsung hingga awal 2027, dampak utamanya terfokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia,” ujar Ardhasena.

Di tengah persiapan menghadapi musim hujan, pemerintah juga terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama masa peralihan musim.

BMKG bersama instansi terkait melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah terdampak untuk membantu mengurangi kepekatan asap yang berpotensi menghambat proses pembentukan hujan.

Operasi tersebut memanfaatkan bahan penyemaian berupa garam atau natrium klorida (NaCl) serta dry ice untuk membantu mengurai lapisan atmosfer yang menahan asap karhutla.

Menurut Faisal, pengurangan kepekatan asap menjadi langkah penting agar masuknya musim hujan tidak semakin tertunda.

“Kalau kepekatan asap tidak bisa kita kurangi, kita khawatir musim hujan masuknya bisa lebih mundur lagi,” jelasnya.

Melalui langkah mitigasi yang berjalan secara paralel, BMKG menekankan pentingnya kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi dua potensi bencana sekaligus, yakni karhutla selama masa transisi serta banjir dan tanah longsor ketika intensitas hujan meningkat.

Penguatan koordinasi, pemantauan perkembangan cuaca, dan kesiapsiagaan sejak dini menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi terhadap masyarakat pada akhir 2026 hingga awal 2027. (*)

Jakarta – Pemerintah memperkuat kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring prakiraan meningkatnya hujan lebat hingga ekstrem pada akhir 2026 dan awal 2027. Penguatan peringatan dini, kesiapan pemerintah daerah, dan koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor serta melindungi keselamatan masyarakat.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengingatkan bahwa musim hujan diperkirakan mulai memasuki sejumlah wilayah pada November hingga Desember 2026, dengan puncak pada Desember 2026 hingga Februari 2027.

Meski curah hujan secara umum diprakirakan berada pada kisaran normal, periode musim hujan yang lebih pendek berpotensi membuat hujan lebat terjadi lebih sering pada waktu tertentu. Karena itu, kesiapsiagaan perlu dimulai sebelum puncak musim hujan tiba.

“Sehingga nanti akan terjadi hujan lebat, sangat lebat hingga hujan ekstrem lebih sering di akhir tahun hingga awal tahun depan. Sehingga bencana meteorologi basah, yaitu banjir, longsor, itu juga perlu kita antisipasi dari mulai sekarang,” kata Faisal.

BMKG terus mendorong pemanfaatan informasi cuaca dan peringatan dini sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah mitigasi. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, kawasan cekungan, dan lereng perbukitan perlu memperhatikan kondisi lingkungan serta mengikuti pembaruan prakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Langkah tersebut penting agar potensi bahaya dapat dikenali lebih awal dan keputusan evakuasi dapat dilakukan apabila diperlukan.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi menegaskan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga TNI, Polri, serta masyarakat.

Menurutnya, koordinasi dan respons cepat diperlukan agar sumber daya dapat dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Permasalahan bencana ini enggak bisa BNPB sendiri. Semua, ibaratnya kalau saya bilang itu, rope analogy, jadi kayak analogi tali tambang,” kata Kristomei.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan, pemerintah daerah didorong memeriksa saluran drainase, menyiapkan jalur evakuasi, memastikan tempat pengungsian dapat digunakan, serta memetakan lokasi rawan banjir dan longsor. Masyarakat juga diimbau tidak membuang sampah ke sungai, memperhatikan kenaikan debit air, dan segera menjauh apabila menemukan retakan tanah atau tanda pergerakan lereng.

Oleh : Abdul Razak)*

Ancaman bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan 2026–2027 membutuhkan langkah mitigasi yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Potensi hujan berintensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat memicu banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan ketika bencana telah terjadi. Penguatan sistem peringatan dini, koordinasi lintas sektor, serta perlindungan lingkungan perlu menjadi bagian dari strategi pencegahan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui kerja sama dengan Weathernews Inc. untuk mengembangkan sistem prediksi curah hujan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Sekretaris Utama BMKG Guswanto menilai kolaborasi tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat transformasi digital layanan meteorologi dan mendukung sistem peringatan dini yang adaptif serta terpercaya.

Kerja sama yang disepakati pada 21 Oktober 2026 itu dirancang berlangsung selama tiga tahun dengan memanfaatkan data radar cuaca historis dan waktu nyata untuk meningkatkan akurasi prediksi curah hujan. Pengembangan mencakup pembangunan sistem, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi dan pengelolaan operasional. Sementara itu, Director Executive Officer sekaligus Chief Operating Officer Risk Management Weathernews Inc., Daisuke Abe, menjelaskan bahwa implementasi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanfaatan data radar cuaca sebelum diintegrasikan dengan data observasi lainnya. Hasil pengembangan ditargetkan siap dimanfaatkan masyarakat pada musim hujan 2027–2028.

Dari perspektif kebijakan publik, pemanfaatan teknologi tersebut penting untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi bencana. Prediksi yang lebih akurat dapat membantu pemerintah daerah menentukan wilayah prioritas, menyiapkan personel dan logistik, serta merencanakan pengamanan infrastruktur dan layanan publik. Meski demikian, efektivitas teknologi bergantung pada kemampuan menerjemahkan informasi meteorologi menjadi keputusan yang cepat, tepat, dan mudah dipahami masyarakat.

Guswanto juga menekankan pentingnya tata kelola data dalam pengembangan sistem tersebut. Data primer yang berasal dari Indonesia tetap menjadi milik BMKG, sedangkan pemrosesan model AI menggunakan infrastruktur komputasi BMKG sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi perlu berjalan beriringan dengan perlindungan data dan kedaulatan nasional.

Pentingnya koordinasi tercermin dalam rapat kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah kabupaten/kota. Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat, Alfi Syahriza, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Informasi prakiraan iklim dan peringatan dini BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan sekaligus diteruskan hingga tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dan masyarakat yang berpotensi terdampak.

Berdasarkan prakiraan BMKG Wilayah I Medan yang disampaikan Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragih, periode Oktober hingga Desember 2026 berpotensi menghadapi hujan berintensitas sedang hingga sangat lebat. Kondisi tersebut meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung. Tuahta menekankan bahwa koordinasi kesiapsiagaan bukan sekadar agenda rutin, melainkan bentuk tanggung jawab bersama untuk melindungi masyarakat. Karena itu, hasil rapat perlu segera diwujudkan dalam rencana aksi konkret untuk meminimalkan risiko dan mencegah jatuhnya korban jiwa.

Dalam pelaksanaannya, BPBD perlu mengoordinasikan kesiapsiagaan, sementara perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum harus mengantisipasi gangguan pada sistem drainase, sungai, dan tanggul. Keterlibatan TNI, Polri, Basarnas, relawan, camat, kepala desa, lurah, dan masyarakat juga diperlukan untuk memperluas jangkauan kesiapsiagaan. Rencana aksi harus memuat kegiatan, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan yang jelas agar koordinasi tidak berhenti pada kesepakatan administratif.

Selain kesiapan kelembagaan, kondisi lingkungan merupakan faktor mendasar yang memengaruhi tingkat risiko bencana. Di Malang Raya, karakteristik wilayah pegunungan dan cekungan membuat sejumlah kawasan rentan terhadap banjir, genangan perkotaan, dan tanah longsor. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menyoroti alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan di kawasan hulu sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius.

Dewanti mendorong penguatan reboisasi untuk memulihkan tutupan vegetasi dan meningkatkan kemampuan tanah menyerap air hujan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan perizinan pembangunan agar tidak mengabaikan tata ruang dan ketentuan lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila diwajibkan. Kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan berpotensi meningkatkan kerugian sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Pada saat yang sama, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam menjaga kebersihan saluran air, menghindari pembuangan sampah sembarangan, mempertahankan vegetasi, serta melaporkan indikasi kerusakan lingkungan. Edukasi kebencanaan dan latihan evakuasi juga perlu diperluas agar warga memahami tindakan yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena warga berada paling dekat dengan kondisi lingkungan dan dapat mengenali perubahan yang berpotensi menimbulkan ancaman.

Dengan demikian, mitigasi bencana hidrometeorologi membutuhkan pendekatan yang mengintegrasikan kemajuan teknologi, kesiapan pemerintah, penegakan regulasi, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Keberhasilannya tidak cukup diukur melalui jumlah rapat koordinasi atau ketersediaan sistem prediksi, tetapi melalui kemampuan seluruh unsur mengurangi risiko, mempercepat respons, dan meminimalkan dampak bencana. Menghadapi musim hujan 2026–2027, kerja bersama yang konsisten dan terukur menjadi fondasi penting untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.

)* Analis Kebijakan