Oleh : Ricky Rinaldi *)

Komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah nasional. Penanganan pascabencana yang dilakukan pemerintah tidak lagi sebatas memperbaiki kerusakan fisik yang tampak di permukaan, melainkan diarahkan untuk membangun kembali kawasan yang lebih aman, tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan keselamatan masyarakat, pemulihan ekonomi lokal, dan keberlanjutan pembangunan sebagai prioritas utama dalam menghadapi kompleksitas tantangan kebencanaan nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata, cepat, dan taktis di tengah masyarakat ketika terjadi bencana. Pemerintah bergerak cepat memastikan pemulihan rumah warga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses transportasi utama dapat segera dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama berada dalam kondisi kerentanan pascabencana. Presiden juga menekankan pentingnya akselerasi pembangunan hunian tetap dan infrastruktur dasar agar roda kehidupan sosial masyarakat dapat kembali berjalan normal dan aman. Langkah cepat yang terintegrasi ini memperoleh apresiasi luas karena menunjukkan keberpihakan negara yang konkret terhadap kebutuhan rakyat di tengah situasi sulit.

Keseriusan pemerintah ini kini diperkuat oleh langkah nyata yang sangat signifikan di tingkat regulasi dan pendanaan. Pemerintah bersama DPR RI telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dengan nilai fantastis mencapai Rp100 triliun. Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa induk penganggaran tersebut telah sesuai dengan rencana induk (masterplan) yang disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana induk ini dirancang secara komprehensif untuk pemulihan permanen lintas kementerian dan lembaga di tiga wilayah terdampak utama, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan fiskal berskala besar ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan solusi jangka pendek, melainkan sedang membangun fondasi ketahanan wilayah yang kokoh dalam jangka panjang.

Menurut rencana induk yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Wilayah Sumatra, Tito Karnavian, total anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut akan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun ke depan hingga tahun 2028. Rincian alokasinya diatur secara sistematis meliputi Rp38,9 triliun pada tahun 2026, Rp32,9 triliun pada tahun 2027, dan sisa Rp28,2 triliun pada tahun 2028. Porsi terbesar dari anggaran tersebut, yakni sekitar Rp69 triliun, difokuskan pada sektor infrastruktur di bawah komando Kementerian Pekerjaan Umum. Selain untuk perbaikan fisik masif seperti jalan, jembatan, dan tanggul pengaman, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak paling lambat rampung pada tahun 2027.

Pendekatan penganggaran yang masif ini sejalan dengan prinsip yang selalu ditekankan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yakni membangun kembali secara lebih baik dan lebih aman (build back better and safer). Pemerintah memastikan bahwa pembangunan fasilitas publik dan permukiman warga menggunakan standar konstruksi yang jauh lebih layak serta tangguh menghadapi risiko geomorfologis dan potensi ancaman bencana di masa depan.

Di sisi lain, aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat juga berjalan beriringan secara seimbang. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah terus mengalirkan bantuan sosial kebencanaan lanjutan berbasis data terpadu yang akurat dan terverifikasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa setelah tahap pertama yang menyerap anggaran hampir Rp1 triliun berhasil disalurkan dengan baik, Kemensos kini melanjutkan penyaluran bantuan tahap berikutnya. Tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan logistik darurat pangan dan sandang, komitmen lanjutan ini juga mencakup perluasan cakupan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi ratusan ribu warga terdampak bencana.

Langkah jaminan kesehatan ini menjadi jaring pengaman sosial (social safety net) yang sangat krusial demi menjaga stabilitas psikologis, kesehatan, dan beban finansial masyarakat selama masa transisi menuju pemulihan permanen. Kehadiran negara dalam aspek ini memastikan bahwa warga tidak hanya mendapatkan tempat bernaung, melainkan juga jaminan hak-hak dasar hidup yang layak.

Keberhasilan integrasi program pembangunan fisik dan sosial ini tentu didukung penuh melalui penguatan koordinasi antara pusat dan daerah. Kolaborasi lintas sektor antara kementerian teknis, TNI, Polri, lembaga swadaya, relawan, hingga keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dalam pemantauan program terbukti membuat penanganan pascabencana di era sekarang menjadi jauh lebih terorganisasi, modern, dan transparan. Dukungan anggaran dan pendampingan teknis yang kuat di lapangan memastikan bahwa setiap dana yang dikucurkan dapat memicu perputaran ekonomi lokal, seperti keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek padat karya pembangunan infrastruktur.

Sinergi yang berorientasi penuh pada perlindungan rakyat ini membuktikan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar program pembangunan biasa. Ini adalah wujud manifestasi dari upaya memperkuat persatuan, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan membangun ketahanan wilayah yang adaptif demi masa depan Indonesia.

*) Pengamat Isu Stretegis

Jakarta – Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra berjalan transparan, terukur, dan akuntabel. Setelah melewati tahap tanggap darurat dan transisi, pemerintah kini memasuki fase pemulihan permanen melalui rencana induk rehabilitasi-rekonstruksi yang ditargetkan selesai dalam tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.

“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk (Rencana Induk),” kata Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra sekaligus Mendagri, Tito Karnavian.

Tito menjelaskan, rencana induk disusun dengan menghimpun kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, serta kementerian dan lembaga terkait. Seluruh usulan kemudian disandingkan dan diselaraskan bersama pemerintah pusat agar program pemulihan berjalan terpadu dan tepat sasaran.

“Renduk ini direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian/lembaga. Setelah itu disandingkan dan disesuaikan untuk diselesaikan dalam waktu tiga tahun, 2026, 2027, dan 2028,” ujarnya.

Pemerintah mencatat terdapat 11.512 program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut. Prioritas pada tahun pertama difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti sungai, jalan, jembatan, sekolah, serta penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

“Yang prioritas utama tentu di tahun 2026, infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain,” kata Tito.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah mengusulkan total anggaran sebesar Rp100,166 triliun selama tiga tahun. Dari jumlah itu, alokasi terbesar diberikan kepada sektor infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara pembangunan hunian tetap dipercepat agar warga tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.

“Yang terbesar memang infrastruktur, lebih kurang Rp69 triliun selama tiga tahun,” ungkapnya.

Di sisi lain, DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pemulihan agar berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan koordinasi intensif antara legislatif dan pemerintah penting agar pelaksanaan teknis maupun program kementerian dapat berjalan optimal dan terintegrasi.

“Barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas pascabencana DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pihak pemerintah. Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui dan alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” jelas Dasco.

Dasco menjelaskan, pengawasan dan koordinasi dilakukan agar proses pemulihan berlangsung cepat, terarah, dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak. DPR menyerahkan pelaksanaan teknis kepada Satgas Pemerintah yang dipimpin Tito Karnavian, sembari memastikan akuntabilitas tetap menjadi landasan utama dalam setiap tahapan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana di Sumatra.

“Koordinasi ini dilakukan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik,” ujar Dasco.

Jakarta – Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati anggaran sebesar Rp100,16 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra, yang berlangsung sepanjang 2026 hingga 2028. Dana tersebut difokuskan pada pemulihan permanen, mencakup 11.512 program yang berpusat pada infrastruktur dasar dan hunian tetap (huntap).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra, mengatakan, anggaran pemulihan dibagi dalam tiga tahap pengalokasian.

Rinciannya, pemerintah menganggarkan Rp38,9 triliun pada 2026 untuk prioritas seperti infrastruktur dasar, sekolah, dan hunian. Lalu, anggaran sebesar Rp32,9 triliun disiapkan pada 2027 dan Rp28,2 triliun pada 2028.

“Target kami untuk Huntap paling lambat selesai pada 2027. Kita harapkan masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara (Huntara),” tegas Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana.

“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerjasama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar, ” kata Menteri PKP.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya percepatan keputusan lintas sektor dalam penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
“Dilaksanakannya rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan Pemerintah yang bertujuan untuk dapat menghasilkan keputusan-keputusan tepat terkait penanganan bencana yang dapat dilakukan dengan menghadirkan para Menteri terkait,” ujar Dasco.

Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan hasil pemantauan lapangan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) guna mendukung relokasi masyarakat terdampak.

“Hasil pemantauan dan pengawasan kiranya ada kesepakatan bersama terkait pembangunan Huntap yang harus segera diselesaikan sehingga pihak pemerintah setempat dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk dilakukannya relokasi,” ujarnya.

Melalui penyiapan anggaran rekonstruksi yang terarah dan berkelanjutan, pemerintah optimistis proses pemulihan di wilayah Sumatra dapat berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

NABIRE – Berbagai program bantuan pemerintah di Papua terus memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam memperkuat ekonomi keluarga dan mendukung ketahanan pangan daerah. Bantuan yang disalurkan pemerintah kini semakin difokuskan pada pengembangan usaha produktif agar masyarakat memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Di Kabupaten Nabire, bantuan pemerintah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pengembangan sektor peternakan, perikanan, dan pertanian. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan bibit ternak, pembangunan kolam ikan, renovasi kandang, hingga penyediaan alat produksi untuk mendukung aktivitas usaha masyarakat lokal.

Pelaku UMKM peternakan ayam petelur di Nabire, Kuryana Ramande, mengatakan bantuan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan usaha yang dijalankannya saat ini.

“Bantuan pemerintah membantu masyarakat Papua untuk lebih berani mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga,” ujar Kuryana Ramande.

Perkembangan usaha peternakan ayam petelur tersebut juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Aktivitas usaha yang semakin berkembang membuka kesempatan kerja baru bagi warga lokal, mulai dari pengelolaan kandang hingga distribusi hasil produksi.

Selain sektor peternakan ayam petelur, pemerintah juga terus membantu masyarakat melalui program budidaya ikan dan peternakan babi. Bantuan yang diberikan dinilai sangat membantu masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat kampung.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nabire, Karel Misiro, menilai perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua melalui bantuan usaha produktif telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat.

“Bantuan pemerintah sangat membantu masyarakat adat karena langsung digunakan untuk kegiatan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga,” tegas Karel Misiro.

Program bantuan pemerintah juga semakin diperkuat melalui dukungan terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Papua turut mendorong meningkatnya permintaan bahan pangan lokal sehingga hasil usaha masyarakat memiliki peluang pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Meepago, Wolter Belau, mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang terus memperhatikan kebutuhan masyarakat Papua melalui berbagai program bantuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat adat.

“Dukungan pemerintah menjadi motivasi bagi masyarakat Papua untuk terus berkembang dan membangun usaha secara mandiri,” pungkas Wolter Belau. ***

Oleh : Loa Murib

Pembangunan di Papua terus menunjukkan arah yang semakin kuat dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai bagian utama dari proses transformasi wilayah timur Indonesia tersebut. Berbagai program pembangunan yang berjalan saat ini tidak hanya berfokus pada percepatan infrastruktur, tetapi juga menempatkan manusia Papua, khususnya orang asli Papua, sebagai pusat perhatian utama. Pendekatan ini menjadi penting karena keberhasilan pembangunan tidak lagi sekadar diukur dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan terbukanya akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.

Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui berbagai kebijakan percepatan pembangunan di Tanah Papua menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif. Pembangunan di wilayah seperti Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional ketahanan pangan dan energi, menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dilepaskan dari komunikasi yang berkesinambungan dengan masyarakat adat. Pendekatan dialog yang dilakukan secara terus-menerus menjadi jembatan penting dalam membangun kepercayaan serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa pembangunan harus menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Ia menekankan bahwa proses komunikasi yang dilakukan secara berulang dan dengan pendekatan yang humanis akan membuka ruang pemahaman yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya terbuka terhadap pembangunan selama dilakukan dengan menghormati nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat adat. Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui keterlibatan aktif masyarakat yang terdampak langsung.

Lebih jauh, pembangunan di Papua juga dipandang harus memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat mengenai manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh. Hal ini mencakup peluang ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, hingga dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berhenti pada tataran fisik, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat adat memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Dalam kerangka ini, kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di Papua dipandang sebagai persoalan mendasar yang harus diselesaikan secara komprehensif melalui pembangunan yang inklusif.

Paulus Waterpauw juga menyoroti bahwa berbagai persoalan sosial yang muncul di Papua tidak dapat dilepaskan dari faktor kesejahteraan ekonomi. Ia menilai bahwa peningkatan pendapatan masyarakat akan berdampak langsung pada stabilitas sosial dan keamanan. Ketika masyarakat memiliki penghidupan yang layak, ruang-ruang konflik dapat diminimalisir karena masyarakat dapat lebih fokus pada aktivitas produktif. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan agar tercipta masyarakat Papua yang lebih sejahtera dan mandiri.

Selain pendekatan dialogis, konsep pembangunan berbasis bottom up juga menjadi elemen penting dalam kebijakan pembangunan Papua. Aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga kota perlu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, sehingga masyarakat merasa memiliki proses pembangunan tersebut. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya hadir sebagai program pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari harapan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini sekaligus memperkuat penghormatan terhadap identitas sosial dan budaya masyarakat adat Papua yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang kuat.

Sejalan dengan itu, Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah, Melkisedek Rumawi, menyampaikan bahwa masyarakat adat telah merasakan langsung dampak positif dari pembangunan yang berjalan, khususnya di wilayah Nabire yang kini menunjukkan perkembangan yang lebih maju. Ia juga menilai bahwa pemekaran wilayah memberikan ruang percepatan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah telah membantu masyarakat di wilayah pelosok dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar serta mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat Papua.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masyarakat adat pada dasarnya mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah karena memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Dukungan tersebut mencerminkan adanya penerimaan terhadap perubahan yang terjadi, selama pembangunan tersebut tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat sebagai pemilik utama tanah Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif dan partisipatif mampu menciptakan ruang penerimaan yang lebih luas di tengah masyarakat.

Dengan berbagai dinamika tersebut, pembangunan di Papua kini bergerak menuju arah yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat adat. Pendekatan yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap nilai budaya, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan. Upaya ini diharapkan tidak hanya menciptakan kemajuan fisik, tetapi juga menghadirkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua secara menyeluruh. Pada akhirnya, pembangunan Papua diharapkan benar-benar menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat adat di Tanah Papua.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh : Fransiskus Nawipa

Pembangunan di Papua terus menunjukkan arah yang semakin berpihak kepada masyarakat adat sebagai bagian utama dari proses kemajuan nasional. Berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan orang asli Papua. Pendekatan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya memastikan pembangunan berjalan secara inklusif, berkeadilan, serta menghormati identitas sosial dan budaya masyarakat adat yang telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan di Tanah Papua.

Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat Papua tercermin dari berbagai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembukaan akses pelayanan publik di wilayah-wilayah terpencil. Kehadiran jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan sarana pendukung ekonomi lainnya telah membuka ruang baru bagi masyarakat Papua untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya. Pembangunan tersebut tidak hanya mempercepat konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi dan pelayanan sosial yang sebelumnya sulit dijangkau.

Dalam konteks pembangunan Papua, pemerintah juga menunjukkan keseriusan untuk menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan. Pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat Papua memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan sepihak ataupun sekadar mengejar target investasi dan proyek strategis semata. Pembangunan harus mampu menghadirkan rasa memiliki bagi masyarakat adat sehingga mereka merasa dilibatkan dalam proses perubahan yang terjadi di daerahnya.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa pembangunan Papua harus menempatkan manusia, khususnya orang asli Papua, sebagai pusat utama pembangunan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi atau jumlah proyek yang dibangun, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus dibangun di atas prinsip dialog, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan keterlibatan aktif warga dalam setiap kebijakan pembangunan.

Pendekatan dialog yang terus dikedepankan pemerintah dalam pembangunan Papua menjadi langkah strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dialog yang dilakukan secara terbuka dan manusiawi mampu menciptakan ruang komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat adat. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahami manfaat pembangunan, peluang ekonomi yang muncul, hingga dampak jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan generasi Papua di masa depan. Pendekatan ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap hak sosial dan budaya masyarakat adat yang selama ini menginginkan pembangunan berjalan tanpa menghilangkan identitas lokal mereka.

Pembangunan Papua saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan besar di sejumlah wilayah. Selama bertahun-tahun, keterbatasan akses ekonomi dan pelayanan dasar menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan sosial di Papua. Karena itu, pembangunan ekonomi yang dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia menjadi langkah penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan keamanan yang lebih baik. Ketika masyarakat memiliki penghasilan, kesempatan kerja, pendidikan yang layak, dan akses kesehatan yang memadai, maka kondisi sosial masyarakat akan semakin kondusif dan produktif.

Keberhasilan pembangunan Papua sejatinya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat adat di berbagai daerah. Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah, Melkisedek Rumawi, menyampaikan bahwa pembangunan di Nabire menunjukkan kemajuan yang signifikan. Menurutnya, masyarakat adat menerima perubahan pembangunan Papua karena dampaknya mulai dirasakan secara nyata setelah adanya pemekaran wilayah. Kehadiran infrastruktur yang dibangun pemerintah telah membantu masyarakat di wilayah pelosok untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Pernyataan tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah bukan sekadar program administratif, tetapi telah memberikan dampak konkret bagi kehidupan masyarakat adat Papua. Pemekaran wilayah yang selama ini dijalankan pemerintah terbukti mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi kini mulai terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien. Kondisi ini tentu menjadi modal penting dalam menciptakan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

Dengan berbagai capaian yang telah dirasakan masyarakat, pembangunan Papua menjadi bukti nyata bahwa pemerintah memiliki keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat adat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, tetapi dari meningkatnya kesejahteraan, terbukanya akses ekonomi, serta tumbuhnya rasa percaya masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, pembangunan Papua perlu terus dilanjutkan dengan mengedepankan dialog, penghormatan terhadap budaya lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat adat agar cita-cita mewujudkan Papua yang aman, maju, dan sejahtera dapat tercapai secara berkelanjutan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Yogyakrta

Papua- Pembangunan di Papua terus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat adat melalui berbagai program infrastruktur, ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia. Berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah dinilai tidak hanya bertujuan mempercepat kemajuan daerah, tetapi juga memastikan masyarakat asli Papua memperoleh manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw mengatakan pembangunan Papua harus menjadikan orang asli Papua sebagai pusat utama pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan perubahan positif terhadap kesejahteraan mereka.

Paulus menilai pelaksanaan Proyek Strategi Nasional di sejumlah wilayah Papua seperti Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka dengan masyarakat adat. Ia menegaskan pendekatan dialog menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah proses pembangunan yang terus berlangsung.

“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” ujar Paulus Waterpauw dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Paulus menyoroti bahwa persoalan kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar di Papua. Ia menyebut peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap kondisi keamanan dan stabilitas sosial di daerah tersebut. “Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah, Melkisedek Rumawi menyampaikan bahwa pembangunan di Papua saat ini telah membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat adat. Ia melihat kemajuan pembangunan di Nabire menjadi salah satu bukti bahwa pembangunan mampu mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan aktivitas masyarakat. “Saya melihat pembangunan di Nabire sampai saat ini sudah lebih maju,” ujar Melkisedek.

Menurutnya, masyarakat adat menerima pembangunan Papua karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, terutama sejak adanya pemekaran wilayah yang mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke daerah pelosok. Infrastruktur yang dibangun pemerintah dinilai membantu masyarakat dalam mengembangkan aktivitas ekonomi serta memperluas akses pelayanan publik.

“Masyarakat adat di wilayah pelosok dapat terbantu dari pembangunan infrastruktur dari pemerintah sehingga memudahkan masyarakat Papua untuk mengelola ekonomi,” katanya.

Papua- Pembangunan Papua terus diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai bagian utama dari proses kemajuan daerah. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya proyek infrastruktur maupun investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat asli Papua dapat merasakan peningkatan kesejahteraan, akses ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial yang lebih baik.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus berpusat pada manusia, khususnya orang asli Papua. Paulus mengatakan pendekatan dialog menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah. Ia menilai komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan menghormati nilai sosial masyarakat adat akan menciptakan ruang pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat. “Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” ujar Paulus Waterpauw.
Menurut Paulus, pembangunan tidak boleh dilakukan melalui pendekatan sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai manfaat pembangunan, peluang ekonomi, hingga dampak jangka panjang bagi orang asli Papua. Ia menegaskan masyarakat Papua harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, bukan hanya menjadi objek kebijakan nasional.
Dukungan terhadap pembangunan Papua juga disampaikan Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah, Melkisedek Rumawi. Ia menilai pembangunan di Papua, khususnya di Nabire, telah menunjukkan kemajuan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat. “Saya melihat pembangunan di Nabire sampai saat ini sudah lebih maju,” ujarnya.
Melkisedek juga menyampaikan bahwa masyarakat adat menerima perubahan pembangunan Papua melalui pemekaran wilayah yang dinilai membawa dampak positif terhadap kemajuan masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok membantu masyarakat adat dalam mengelola aktivitas ekonomi dan memperluas akses pelayanan publik. “Masyarakat adat di wilayah pelosok dapat terbantu dari pembangunan infrastruktur dari pemerintah sehingga memudahkan masyarakat Papua untuk mengelola ekonomi,” katanya.
Ia menegaskan masyarakat adat mendukung pembangunan Papua karena pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan generasi Papua yang lebih baik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi faktor penting agar pembangunan di Papua dapat berjalan inklusif, berkeadilan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peresmian 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, menyampaikan bahwa peresmian ratusan SPPG tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, kecukupan gizi dan ketahanan pangan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang sehat dan mampu bersaing di masa depan.

“Polri berkomitmen mendukung penuh kebijakan Presiden RI melalui pengoperasian 166 SPPG. Program Makan Bergizi Gratis menjadi bentuk nyata pelaksanaan Asta Cita Presiden karena pemenuhan gizi dan ketahanan pangan merupakan dasar utama dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan kompetitif,” ujar Irjen Pol. Nurworo Danang.

Data Satgas MBG Polri hingga pertengahan Mei 2026 menunjukkan sebanyak 1.376 SPPG telah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 736 unit telah aktif beroperasi dengan cakupan layanan mencapai sekitar 1,84 juta penerima manfaat dan menyerap hampir 36.800 tenaga kerja. Selain itu, 172 unit masih dalam tahap persiapan operasional, sedangkan 468 unit lainnya masih dalam proses pembangunan, termasuk di wilayah terpencil.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional meluncurkan aplikasi Reviu Menu MBG (Organoleptik) untuk memperkuat pengawasan kualitas makanan dalam program tersebut. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa sistem digital itu dirancang agar proses pengawasan tidak hanya dilakukan internal, tetapi juga melibatkan sekolah dan posyandu.

“Pengawasan kualitas makanan tidak lagi hanya bergantung pada pihak internal, melainkan turut melibatkan penerima manfaat agar standar makanan yang disajikan tetap terjaga,” kata Sony Sonjaya.

Di bidang pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menilai program MBG mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesehatan dan motivasi belajar siswa. Hal itu disampaikan saat dirinya meninjau pelaksanaan program di SMA Wahdah Islamiyah, Makassar, Sulawesi Selatan.

“Pada masa sebelum program MBG berjalan, cukup banyak siswa mengalami gejala anemia ringan. Namun setelah program diterapkan, terlihat adanya hubungan dengan berkurangnya gejala tersebut,” ujar Fajar mengutip penjelasan petugas kesehatan.

Pemerintah terus mengintensifkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mempersiapkan generasi masa depan yang sehat dan berdaya saing. Program tersebut dipandang tidak hanya sebagai bantuan pangan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menegaskan keberhasilan program MBG sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah terus memperkuat strategi komunikasi publik agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta tata pelaksanaan program secara menyeluruh.

“Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami secara jelas sasaran, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program ini,” ujar Khairul Hidayati.

Ia menjelaskan, BGN menggunakan dua pendekatan komunikasi utama, yakni sosialisasi langsung melalui tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, guru, dan kader di daerah, serta komunikasi digital lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Menurutnya, pola penyebaran informasi harus menyesuaikan perkembangan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi.

“Pendekatan melalui media digital menjadi penting karena masyarakat kini lebih banyak memperoleh informasi dari ruang digital. Pemerintah harus hadir untuk memastikan informasi yang diterima publik tetap benar dan dapat dipercaya,” katanya.

Selama triwulan pertama 2026, BGN aktif melakukan penyebaran informasi melalui artikel, siaran pers, lokakarya, hingga kolaborasi dengan media massa. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keterbukaan informasi sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program MBG di tengah perhatian publik yang tinggi.

Khairul menambahkan, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat MBG sebagai gerakan bersama untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

“Melalui komunikasi publik yang baik, pemerintah ingin masyarakat memahami bahwa Program MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari upaya bersama menciptakan generasi sehat Indonesia,” tegasnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Guru Besar Ilmu Politik dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan. Ia menilai MBG memiliki potensi besar dalam mencetak generasi unggul apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik dan tepat sasaran.

“Jika kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan baik dan dibarengi pendidikan serta literasi yang memadai, maka dalam 10 hingga 20 tahun mendatang Indonesia berpeluang memiliki generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif,” ujar Cecep.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian, mengatakan program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak.

“Program MBG diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, sehingga pelaksanaannya harus terus dikawal bersama,” kata Rahmawati.