JAKARTA – Mencuatnya isu September Hitam 2026 di ruang publik menjadi momentum bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk meningkatkan kepedulian terhadap persoalan hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat. Mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi agen perubahan yang mampu menyampaikan aspirasi secara kritis, namun tetap mengedepankan sikap bijak dan bertanggung jawab.

Aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad, mengajak mahasiswa dan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial.

Menurutnya, derasnya arus informasi harus diimbangi dengan kemampuan melakukan verifikasi agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi palsu maupun narasi yang berpotensi memicu konflik.

“Jangan terprovokasi oleh media maupun media sosial terkait hoaks-hoaks yang bertebaran, yang bertujuan menjatuhkan pimpinan, presiden, maupun pejabat kita semua,” ujar M. Fad.

Ia menilai penyampaian aspirasi dan kepedulian terhadap isu HAM merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut perlu dijalankan dengan mengutamakan dialog, kedamaian, serta penghormatan terhadap perbedaan pandangan. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengarahkan energi mereka pada kegiatan yang membangun dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Supaya jangan terjadi konflik di masyarakat, mari masyarakat menjalin perkumpulan yang positif. Salah satunya untuk edukasi dan melakukan hal-hal yang positif,” katanya.

Senada dengan pentingnya literasi informasi, Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unsoed, Mizar Hilman, mengingatkan bahwa popularitas isu HAM di media sosial belum otomatis menunjukkan pemahaman yang mendalam dari generasi muda.

Menurutnya, konten singkat di platform digital dapat menjadi pintu awal untuk mengenali suatu persoalan, tetapi perlu dilanjutkan dengan membaca sumber terpercaya dan memahami kronologi secara utuh.

“Belum tentu bahwa mereka itu memahami secara betul atau bahkan mereka hanya mengikuti tren saja,” kata Mizar.

Karena itu, generasi muda diharapkan tidak berhenti pada aktivitas membagikan konten. Kepedulian terhadap HAM perlu diwujudkan melalui pemahaman yang lebih mendalam, diskusi konstruktif, kegiatan sosial, serta penghormatan terhadap hak orang lain.

Sinergi pemerintah, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan ruang demokrasi yang sehat sekaligus menjaga keamanan dan persatuan di tengah dinamika isu September Hitam.

Jakarta – Aktivis pemuda dan mahasiswa mengajak generasi muda untuk menyikapi secara bijak berbagai informasi yang beredar di tengah mencuatnya isu September Hitam 2026. Sikap kritis dan kemampuan memverifikasi informasi dinilai penting agar mahasiswa tidak mudah terprovokasi oleh konten yang belum terjamin kebenarannya.

Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Mizar Hilman, mengatakan perkembangan teknologi telah memudahkan generasi muda mengakses informasi mengenai berbagai kasus hak asasi manusia (HAM) melalui media sosial.

Namun, konten singkat di platform seperti Instagram dan TikTok belum tentu memberikan pemahaman yang utuh karena sebagian pengguna hanya mengikuti tren tanpa memahami kronologi, pihak yang terlibat, dan dampak suatu kasus.

“Belum tentu bahwa mereka itu memahami secara betul atau bahkan mereka hanya mengikuti tren saja,” kata Mizar.

Oleh karena itu, ia mengingatkan generasi muda agar tidak sekadar membagikan atau mengunggah konten mengenai HAM. Kepedulian terhadap HAM perlu diwujudkan dengan mempelajari persoalan secara lebih mendalam serta menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Senada dengan Mizar, aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad, mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang beredar di tengah mencuatnya isu September Hitam 2026.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sekaligus penyejuk di tengah derasnya arus informasi, terutama di media sosial. Setiap informasi perlu diverifikasi sebelum dipercaya maupun disebarluaskan demi menjaga persatuan, solidaritas, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Jangan terprovokasi oleh media maupun media sosial terkait hoaks-hoaks yang bertebaran, yang bertujuan menjatuhkan pimpinan, presiden, maupun pejabat kita semua,” ujar Fad.

M. Fad juga menilai ruang demokrasi perlu dijaga dengan mengedepankan dialog yang sehat dan kegiatan positif di lingkungan masyarakat. Kebersamaan dinilai menjadi modal penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

“Supaya jangan terjadi konflik di masyarakat, mari masyarakat menjalin perkumpulan yang positif. Salah satunya untuk edukasi dan melakukan hal-hal yang positif,” katanya.

Selain itu, ia berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui kehadiran langsung di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat dipahami dan ditangani secara tepat.

“Pemerintah harus melindungi masyarakat, menjaga dan melihat masyarakat ke bawah, menengok bagaimana masyarakat hidup, serta memberikan bantuan dan edukasi kepada masyarakat saat ini,” tuturnya.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Momentum September Hitam semestinya menjadi ruang refleksi untuk memahami persoalan hak asasi manusia bukan pintu masuk bagi provokasi yang memperlebar jarak antarkelompok. Ketika isu sejarah, ketidakadilan, dan kritik terhadap negara beredar di media sosial, masyarakat membutuhkan sikap kritis untuk membedakan informasi, opini, propaganda, dan hoaks. Persatuan bangsa tidak berarti menutup ruang kritik, tetapi memastikan perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik sosial.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengingatkan pentingnya memperkuat persatuan melalui silaturahim. Ia menilai masyarakat perlu meningkatkan hubungan sosial agar tidak mudah terprovokasi isu. Menurutnya, silaturahim dapat menjadi sarana menjaga persatuan sekaligus membantu masyarakat menyikapi dinamika kehidupan dengan lebih tenang. Ia juga berharap Indonesia tetap aman dan tertib sehingga program pemerintah berjalan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut relevan ketika istilah September Hitam ramai diperbincangkan. Momentum peringatan tidak semestinya berhenti pada pengulangan narasi emosional atau perang komentar di ruang digital. Peristiwa masa lalu perlu dipelajari secara kritis dengan melihat konteks, bukti, korban, serta proses hukum dan kebijakan yang pernah berlangsung. Tanpa kedalaman informasi, sebuah isu mudah dipersempit menjadi pertarungan antarkelompok yang saling menyalahkan.

Aktivis pemuda M. Fad mengingatkan masyarakat, khususnya mahasiswa, agar bijak menyikapi informasi terkait September Hitam 2026. Ia menekankan mahasiswa memiliki posisi sebagai agen perubahan dan dapat menjadi penyejuk di tengah derasnya arus informasi. Karena itu, informasi perlu diverifikasi sebelum dipercaya atau disebarluaskan. M. Fad juga mendorong masyarakat membangun perkumpulan positif, menjaga solidaritas, dan mengedepankan dialog agar aspirasi tidak berkembang menjadi konflik.

Pandangan tersebut diperkuat Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unsoed, Mizar Hilman Prayudha, yang menyoroti pentingnya kemampuan generasi muda memahami informasi secara utuh sebelum mengambil sikap. Dalam pembahasan mengenai fenomena media sosial, Mizar menilai masyarakat kerap hanya melihat sebagian kecil informasi, tetapi terburu-buru menarik kesimpulan dan memberikan penghakiman. Ia juga menilai rendahnya literasi membuat masyarakat lebih mudah mempercayai informasi viral daripada memeriksa kebenarannya.

Pandangan Mizar penting dalam konteks September Hitam karena isu HAM memiliki dimensi sejarah dan sosial yang kompleks. Informasi media sosial tidak selalu memberikan gambaran lengkap mengenai suatu peristiwa. Potongan video, kutipan, infografis, maupun narasi singkat dapat kehilangan konteks ketika disebarkan tanpa penjelasan memadai. Karena itu, generasi muda perlu membangun kebiasaan membaca lebih dalam, membandingkan sumber, dan memeriksa fakta sebelum menyebarkan narasi.

Kepedulian terhadap HAM bukan berarti masyarakat harus menerima setiap narasi yang beredar. Justru, kepedulian membutuhkan pengetahuan. Media sosial dapat menjadi pintu awal mengenali isu HAM, tetapi konten singkat tidak otomatis membuat seseorang memahami akar persoalan. Generasi muda perlu mendalami informasi, memeriksa sumber, membandingkan perspektif, dan memahami konteks sebelum menarik kesimpulan.

Di sinilah tanggung jawab masyarakat besar. Setiap pengguna media sosial memiliki pilihan menjadi penyebar kegaduhan atau bagian dari ekosistem informasi sehat. Membagikan unggahan tanpa membaca sumber, mempercayai video tanpa konteks, atau menuduh pihak tertentu berdasarkan narasi anonim bukan keberanian berdemokrasi. Itu justru menunjukkan lemahnya literasi informasi.

Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik yang kuat harus berdiri di atas fakta. Negara juga tidak boleh menggunakan alasan menjaga persatuan untuk menghindari kritik. Sebaliknya, masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan berpendapat berjalan bersama tanggung jawab menghormati hukum, hak orang lain, dan ketertiban umum. Ruang demokrasi sehat apabila pemerintah terbuka terhadap evaluasi dan masyarakat mampu menyampaikan aspirasi tanpa terjebak provokasi.

Karena itu, peringatan September Hitam sebaiknya menjadi momentum pendidikan. Kampus dapat memperbanyak diskusi berbasis data, organisasi kepemudaan membangun forum dialog lintas kelompok, media massa menghadirkan informasi berimbang, dan pemerintah memperkuat komunikasi publik transparan. Langkah tersebut jauh lebih produktif dibandingkan membiarkan ruang digital dipenuhi kecurigaan dan saling tuding.

Tantangan bukan sekadar menghadapi narasi provokatif, melainkan membangun kebiasaan berpikir yang tidak mudah digerakkan kemarahan. Pemerintah, kampus, media, dan komunitas harus bekerja bersama menciptakan ruang informasi yang mendorong verifikasi, dialog, serta penyelesaian masalah secara damai.

Menjaga persatuan bukan berarti menghapus ingatan terhadap masa lalu. Persatuan justru dibangun dari keberanian belajar dari sejarah, menghormati korban, memperjuangkan keadilan, dan menolak manipulasi informasi. Kritik terhadap pemerintah tetap penting, tetapi kritik kehilangan kekuatannya ketika dibangun di atas informasi palsu atau provokasi.

Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena masyarakat gagal memeriksa satu unggahan sebelum membagikannya. September Hitam semestinya mengajarkan kedewasaan dalam mengingat, bukan kebencian dalam bertindak. Generasi muda perlu menjadi kelompok yang kritis terhadap informasi sekaligus bertanggung jawab dalam menggunakannya.

Jika persatuan dijaga, ruang kritik terbuka, dan literasi informasi diperkuat, refleksi atas September Hitam dapat menghasilkan pelajaran berharga. Bangsa ini tidak membutuhkan masyarakat yang seragam dalam berpikir. Indonesia membutuhkan warga yang berbeda pandangan, tetapi tetap bersedia berdialog, memeriksa fakta, menghormati sesama, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas provokasi sesaat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

*) Oleh: Gavin Asadit

Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa.

Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh.

Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah.

Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi.

Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang.

Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026.

Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan.

Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai.

Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi.

Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan.

Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat.

Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat.

Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara.

Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama.

Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif.

Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat.

Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawalan pertumbuhan ekonomi di daerah sebagai bagian dari strategi membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Penguatan ekonomi daerah diarahkan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja bergerak secara berkelanjutan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan mengawal pertumbuhan ekonomi secara lebih serius. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026 di Jakarta, Senin (7/9).

“Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan kita akan betul-betul kawal juga sama-sama. Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit,” kata Tito.

Dari sisi belanja, Kemendagri terus mengevaluasi realisasi anggaran daerah agar tidak terjadi penumpukan belanja pada akhir tahun. Percepatan belanja dinilai penting agar anggaran segera beredar di masyarakat dan memberikan efek pengganda terhadap sektor swasta. Pemerintah daerah juga didorong mempermudah investasi agar modal baru dapat masuk, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai pertumbuhan ekonomi tinggi harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan pemerataan. Ia mengatakan Indonesia telah keluar dari kategori negara berpendapatan rendah sejak 1993, tetapi belum berhasil melompat menjadi negara berpendapatan tinggi. Karena itu, percepatan pertumbuhan menjadi kebutuhan strategis.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap menjadi kebutuhan Indonesia. Pertumbuhan tersebut diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing industri,” ujar Rachmat.

Rachmat menambahkan, agenda pembangunan ke depan perlu ditopang penguatan produktivitas, peningkatan investasi, dan percepatan industrialisasi yang menciptakan pekerjaan berkualitas. Bappenas juga mendorong inovasi dan kekayaan intelektual sebagai sumber pertumbuhan baru agar ekonomi tidak terus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen pada Triwulan I 2026, pemerintah memiliki modal untuk memperkuat momentum tersebut. Pengawalan hingga tingkat kabupaten dan kota menjadi penting agar pertumbuhan semakin merata, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat langkah Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebagai strategi membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Percepatan tersebut penting untuk memperbesar kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing industri nasional.

Karena itu, pemerintah memperkuat sinergi kebijakan dan mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan agar transformasi ekonomi berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Menteri PPN Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia telah terlalu lama berada dalam fase pertumbuhan menengah sehingga membutuhkan akselerasi lebih kuat.

Menurutnya, Indonesia telah terjebak dalam middle income trap selama 33 tahun, yakni sejak 1993 hingga 2025.

“Mengapa kita perlu akselerasi pertumbuhan lebih cepat? Karena Indonesia sudah terlalu lama berada dalam jebakan middle income, jebakan pertumbuhan menengah,” ungkap Rachmat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kata dia, diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, memperluas kesempatan kerja, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai negara-negara yang berhasil menjadi negara maju umumnya mampu melewati fase pendapatan menengah melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mengawal empat komponen utama pertumbuhan, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor.

“Kami ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit,” ujar Tito.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga menjadi komponen penting karena menyumbang hampir 50 persen pertumbuhan ekonomi dan sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Di sisi lain, belanja pemerintah harus direalisasikan secara optimal agar perputaran anggaran mampu menstimulasi aktivitas ekonomi dan sektor swasta.

“Belanja pemerintah sangat penting, karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulasi sektor swasta,” kata Tito.

Investasi domestik maupun asing juga perlu terus dipermudah melalui penguatan iklim usaha di daerah. Investasi dinilai mampu meningkatkan modal, membuka lapangan kerja, dan memperluas aktivitas produksi.

Sementara itu, peningkatan ekspor harus didorong agar lebih besar dibandingkan impor sehingga memperkuat devisa dan neraca perdagangan.

“Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kami akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional,” pungkasnya.

Oleh: Adnan Ramdani )*

Upaya Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia perlu memastikan pertumbuhan tersebut berlangsung secara berkualitas, produktif, merata, dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi.

Tantangan tersebut semakin relevan karena perekonomian nasional tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari kinerja ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan pusat yang baik perlu diterjemahkan menjadi program konkret di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sebaliknya, berbagai potensi ekonomi daerah harus mendapatkan dukungan regulasi, pembiayaan, infrastruktur, dan kepastian investasi dari pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Tito menyampaikan bahwa Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari middle income trap. Pihaknya menekankan bahwa konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor merupakan komponen penting yang harus dioptimalkan secara bersama.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa daerah bukan sekadar pelaksana kebijakan nasional, melainkan bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah daerah mampu menjaga daya beli, mempercepat investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengembangkan sektor unggulan lokal, maka kontribusinya akan langsung memperkuat perekonomian nasional. Dengan demikian, agenda keluar dari middle income trap harus dibangun melalui pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah memiliki target besar menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen dan daerah harus terus didorong karena pertumbuhan nasional pada dasarnya merupakan agregasi dari pertumbuhan daerah. Pesan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan setiap daerah mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Sinergi pusat dan daerah perlu diwujudkan melalui pembangunan yang lebih terintegrasi. Pemerintah pusat dapat memberikan arah kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah memastikan implementasinya sesuai dengan karakteristik wilayah. Daerah dengan basis pertanian dapat diarahkan menuju hilirisasi agroindustri, wilayah pesisir dapat mengembangkan ekonomi maritim, sementara daerah dengan potensi industri dan jasa dapat memperkuat kawasan ekonomi, pariwisata, ekonomi digital, maupun industri berbasis teknologi.

Aspek investasi juga menjadi bagian penting, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat. Perizinan yang cepat, kepastian tata ruang, ketersediaan infrastruktur, serta pelayanan publik yang efisien dapat meningkatkan daya tarik investasi. Investasi yang masuk kemudian diharapkan tidak berhenti pada penciptaan modal, tetapi menghasilkan lapangan kerja berkualitas, transfer teknologi, peningkatan produktivitas, dan penguatan rantai pasok lokal.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat perlu memastikan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antardaerah terus diperkuat. Ketimpangan infrastruktur dapat meningkatkan biaya logistik dan membuat potensi ekonomi daerah sulit berkembang. Karena itu, pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, energi, jaringan telekomunikasi, hingga infrastruktur digital harus diarahkan untuk memperkuat keterhubungan pusat-pusat produksi dengan pasar nasional maupun global.

Pembangunan sumber daya manusia juga tidak boleh dipisahkan dari agenda tersebut. Indonesia tidak akan keluar dari middle income trap apabila pertumbuhan ekonomi hanya mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja berbiaya murah. Peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan vokasi, kesehatan, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi menjadi investasi jangka panjang untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan inovatif.

Rancangan pembangunan nasional juga telah memberikan ruang besar bagi penguatan ekonomi wilayah. Bappenas menekankan bahwa RKP 2027 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan kontribusi daerah menjadi salah satu kunci pencapaian target tersebut. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa penguatan ekonomi daerah akan berdampak langsung terhadap kekuatan ekonomi nasional.

Karena itu, sinergi pusat dan daerah harus bergerak dari sekadar koordinasi administratif menuju kolaborasi berbasis hasil. Setiap program pembangunan perlu memiliki indikator yang terukur, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, pertumbuhan investasi, penurunan kemiskinan, hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Pendekatan berbasis data juga penting agar pemerintah dapat mengetahui sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang tertinggal, serta intervensi apa yang paling efektif.

Keluar dari middle income trap bukan hanya persoalan mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Tantangan utamanya adalah mengubah struktur ekonomi agar semakin produktif, inovatif, kompetitif, dan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih luas. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci karena transformasi tersebut harus berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan kebijakan nasional yang konsisten dan pemerintah daerah yang semakin inovatif, Indonesia memiliki peluang besar mempercepat peningkatan produktivitas dan pemerataan pembangunan. Pusat menyediakan arah, regulasi, serta dukungan strategis, sedangkan daerah menjadi ujung tombak implementasi sekaligus sumber pertumbuhan baru. Jika keduanya bergerak dalam satu visi dan target yang sama, agenda keluar dari middle income trap dapat menjadi langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

 

 

Oleh : Rivka Mayangsari*)

 

 

Di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat, Indonesia tidak lagi ingin sekadar menjadi pemasok bahan mentah bagi industri dunia. Transformasi ekonomi terus diarahkan untuk mengubah ketergantungan terhadap ekspor komoditas menjadi kekuatan industri nasional yang mampu menghasilkan nilai tambah lebih besar. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk membangun struktur ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan memiliki fondasi kuat menuju negara maju.

Pemerintah menyadari bahwa keberanian mengelola sumber daya alam secara optimal merupakan salah satu kunci transformasi tersebut. Kekayaan mineral, energi, perkebunan, dan berbagai komoditas strategis tidak cukup hanya diekspor dalam bentuk mentah. Melalui hilirisasi, komoditas tersebut didorong untuk diproses di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah sekaligus menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan membuka peluang investasi baru.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah menarik Foreign Direct Investment (FDI) ke sektor-sektor hilirisasi yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi asing tidak hanya diharapkan menghadirkan tambahan modal, tetapi juga membawa teknologi, keahlian, jaringan produksi, dan akses pasar internasional. Dengan pendekatan tersebut, investasi dapat menjadi bagian dari peningkatan kapasitas industri nasional.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga strategi utama untuk memastikan investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Ketiga strategi tersebut diarahkan agar komitmen investasi tidak berhenti sebagai angka dalam laporan, melainkan diwujudkan menjadi aktivitas ekonomi produktif di dalam negeri.

Strategi pertama adalah pemetaan rencana hilirisasi terhadap 28 komoditas unggulan yang tersebar dalam delapan sektor prioritas. Pemetaan tersebut menjadi fondasi untuk menentukan arah pengembangan industri sekaligus membuka ruang bagi investasi yang memiliki prospek jangka panjang. Dengan perencanaan yang terarah, pemerintah dapat mendorong pembangunan industri berdasarkan potensi sumber daya dan kebutuhan pasar.

Strategi kedua adalah memastikan efektivitas eksekusi. Pemerintah berkomitmen mengawal setiap komitmen investasi agar benar-benar terealisasi dalam bentuk pabrik, smelter, fasilitas produksi, maupun infrastruktur pendukung. Pengawalan tersebut penting karena dampak ekonomi baru dapat dirasakan optimal ketika investasi masuk ke tahap pembangunan dan produksi.

Strategi ketiga adalah menyediakan insentif yang menarik dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Kebijakan insentif diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investor di tengah persaingan dengan negara lain. Namun, pengembangan industri juga perlu mempertimbangkan aspek lingkungan agar pertumbuhan ekonomi berlangsung dalam jangka panjang.

Tiga strategi pemerintah, yakni perencanaan, eksekusi, dan insentif, menjadi semakin penting. Konsistensi dalam menjalankan ketiganya dapat memberikan kepastian kepada investor sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan industri. Hilirisasi pun tidak semata-mata dipandang sebagai kebijakan perdagangan, tetapi sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional.

Urgensi transformasi tersebut semakin jelas jika melihat risiko middle-income trap. Dalam jangka panjang, ketergantungan berlebihan terhadap komoditas dapat membatasi peningkatan produktivitas. Negara yang terlalu nyaman mengekspor bahan mentah memiliki insentif lebih kecil untuk mengembangkan inovasi dan teknologi. Indonesia yang kini berada dalam kategori negara berpendapatan menengah atas perlu memastikan pertumbuhan tidak berhenti pada level tersebut.

Bank Dunia mencatat lebih dari seratus negara berpendapatan menengah menghadapi risiko terjebak dalam kondisi tersebut. Hanya sebagian kecil yang berhasil bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Salah satu kunci yang ditekankan adalah pergeseran dari ketergantungan terhadap investasi menuju penguasaan teknologi dan inovasi. Artinya, modal harus diikuti kemampuan menciptakan produktivitas yang lebih tinggi.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mohammad Nur Rianto Al Arif menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil di kisaran lima persen. Namun, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan perlu semakin ditopang oleh peningkatan produktivitas, bukan hanya konsumsi dan ekspor komoditas.

Inovasi menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Dalam perspektif ekonomi modern, pertumbuhan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga kemampuan menciptakan gagasan baru. Semakin banyak inovasi yang dihasilkan, semakin besar peluang meningkatkan output dengan sumber daya yang sama.

Karena itu, hilirisasi dan inovasi perlu berjalan beriringan. Hilirisasi menciptakan basis industri, sedangkan inovasi meningkatkan kemampuan industri menghasilkan produk yang semakin kompetitif. Sinergi keduanya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dunia pendidikan, pekerja, serta masyarakat juga menjadi faktor penting. Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar investasi yang masuk benar-benar menciptakan manfaat ekonomi yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan kapasitas industri lokal.

Dengan keberanian melakukan transformasi, Indonesia memiliki peluang membangun ekonomi yang lebih produktif dan tahan terhadap tekanan eksternal. Hilirisasi konsisten, investasi berkualitas, penguasaan teknologi, serta inovasi berkelanjutan dapat menjadi fondasi perjalanan menuju ekonomi berpendapatan tinggi. Jalan keluar dari middle-income trap membutuhkan keberanian untuk berubah, dan Indonesia menempatkan keberanian tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

*) Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan subsidi benih padi untuk sedikitnya 1 juta hektare lahan pada 2027. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, menambah produksi gabah nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan subsidi benih berpotensi memberikan tambahan produksi yang besar. Dengan asumsi peningkatan hasil 5 ton gabah kering giling (GKG) per hektare, penerapan program pada 1 juta hektare dapat menghasilkan tambahan hingga 5 juta ton gabah.

“Tahun depan kita anggarkan minimal 1 juta hektar. Kalau 1 juta hektar dikali (tambahan produksi) 5 ton, itu ada 5 juta ton,” ujar Amran.

Amran menyebut cakupan program dapat diperluas hingga 2 juta sampai 4 juta hektare. Perluasan tersebut diproyeksikan meningkatkan produksi sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi petani. Dengan asumsi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram, tambahan produksi berpotensi meningkatkan pendapatan petani secara signifikan.

“Kalau 4 juta ton kita tanami, itu Rp 130 triliun lebih tambahan pendapatan petani,” kata Amran.

Selain subsidi benih, peningkatan produktivitas didorong melalui penerapan Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS). Metode yang telah diuji selama sekitar dua tahun itu meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360 ribu rumpun menjadi 800 ribu hingga 1 juta rumpun per hektare.

“Yang biasanya 5 ton-6 ton. 5,5 sekarang 11 ton sampai 13 ton per ha,” jelas Amran.

Kementan menyebut hasil pengujian PM-AAS mencapai 12,4 ton per hektare. Meski membutuhkan tambahan biaya benih dan pupuk sekitar Rp2 juta per hektare, peningkatan produksi dinilai mampu memberikan keuntungan lebih besar kepada petani.

“Kalau 5 ton dikali 6 itu Rp 30 juta atau Rp 35 juta tambahannya, tapi itu bisa juga sampai Rp 40 juta. Nah, biayanya tambahannya hanya Rp 2 juta,” terangnya.

Metode tersebut juga menggunakan sistem tanam langsung atau direct seeding sehingga tahapan persemaian dan pindah tanam dapat dipangkas. Efisiensi waktu diharapkan meningkatkan indeks pertanaman padi.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alien Mus mengapresiasi kinerja Kementan dalam menjaga swasembada pangan di tengah tantangan iklim.

“Pada prinsipnya kami Partai Golkar menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, pada saat ini juga Pak Menteri Pertanian. Dengan suasana dan iklim yang luar biasa, tapi pertanian menjadi salah satu kementerian yang menjaga bahwa swasembada pangan itu tetap terjaga,” kata Alien.

Alien juga mendorong penguatan anggaran Kementan pada 2027 agar peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan dapat terus dipertahankan.

Jakarta – Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produktivitas padi melalui perluasan akses benih bersubsidi bagi petani. Pemerintah menyiapkan dukungan benih untuk sedikitnya 1 juta hektare lahan pada 2027 sebagai upaya meningkatkan produksi gabah nasional, memperluas penggunaan teknologi pertanian modern, serta memperkuat ketahanan pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program subsidi benih tersebut akan dikembangkan secara masif di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan itu diharapkan dapat mendorong petani menggunakan benih unggul sekaligus menerapkan metode budidaya yang mampu menghasilkan panen lebih tinggi.

Penerapan Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) disebut mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 10–13 ton per hektare. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan metode konvensional yang rata-rata menghasilkan sekitar 5–6 ton per hektare.

“Ini adalah pusat pembenihan padi terbesar di Asia Tenggara. Kita jaga, kita kawal. Hasilnya itu ada 10 ton hingga 13 ton,” ujar Amran.

Peningkatan hasil panen salah satunya didukung teknik tanam langsung atau direct seeding. Metode tersebut memungkinkan populasi tanaman meningkat dari sekitar 360 ribu rumpun menjadi 800 ribu hingga 1 juta rumpun per hektare. Kerapatan tanaman dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi.

Selain memperbesar populasi tanaman, direct seeding juga dapat meningkatkan efisiensi budidaya karena mengurangi proses persemaian dan pemindahan bibit. Dengan demikian, penggunaan lahan dan indeks pertanaman dapat dioptimalkan.

“Tahun depan kita anggarkan minimal 1 juta hektare untuk benih,” kata Amran.

Menurut pemerintah, perluasan subsidi benih berpotensi memberikan tambahan produksi dalam jumlah besar. Apabila peningkatan hasil mencapai sekitar 5 ton per hektare, program pada lahan 1 juta hektare berpotensi menghasilkan tambahan hingga 5 juta ton gabah.

Pusat pembenihan pemerintah juga memiliki kapasitas produksi benih unggul yang besar serta menyediakan varietas yang disesuaikan dengan kondisi musim, termasuk varietas tahan kekeringan dan varietas untuk musim hujan.

Modernisasi pertanian juga menjadi bagian dari upaya menghadapi dinamika produksi padi. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, produksi padi berpotensi mengalami penurunan sekitar 0,08 persen atau setara 30 ribu ton.

“0,08 persen kecil sekali, kali 34,6 juta ton aja deh hanya 30 ribu ton, sangat kecil kan,” ujar Amran.

Penerapan PM-AAS turut diperluas di sejumlah daerah. Kepala BRMP Sulawesi Tengah Dr. Ruslan Boy menyebut program tersebut sebagai bagian dari transformasi menuju sistem pertanian yang lebih modern, terukur, dan berdaya saing.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido menilai modernisasi pertanian penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.