Oleh: Nadia Prameswari )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap pembenahan melalui transformasi MBG 2.0 yang menempatkan keamanan pangan dan ketepatan sasaran sebagai prioritas. Di tengah perluasan penerima manfaat, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang disalurkan, tetapi juga dari kepastian bahwa setiap hidangan aman dikonsumsi anak-anak. Penguatan standar kebersihan, pengawasan operasional, dan pemutakhiran data menjadi bagian penting untuk menjaga mutu layanan secara berkelanjutan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat program MBG telah menjangkau 57.491.334 penerima manfaat, dengan dukungan 1.027.998 tenaga kerja dan 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Besarnya skala pelaksanaan menuntut sistem pengawasan yang mampu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar, mulai dari pengolahan bahan makanan hingga hidangan diterima peserta didik. Karena itu, BGN memperkuat tata kelola agar peningkatan jangkauan tidak mengurangi perhatian terhadap keselamatan penerima manfaat.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pembenahan dalam MBG 2.0 merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki mekanisme kerja, memperketat pengawasan, dan meningkatkan standar penyelenggaraan program. Pendekatan ini menempatkan kualitas makanan dan keamanan penerima manfaat sebagai pertimbangan utama dalam setiap perbaikan kebijakan.

Salah satu langkah penting adalah penguatan standar keamanan pangan melalui kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Persyaratan ini menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas pengolahan makanan memenuhi ketentuan kebersihan dan sanitasi. BGN juga memperbarui Perjanjian Kerja Sama untuk memperjelas pembagian tanggung jawab dan memperkuat akuntabilitas para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Pengawasan keamanan pangan turut diperkuat melalui penerapan label pada ompreng yang mencantumkan batas waktu aman konsumsi. Informasi ini membantu memastikan makanan dikonsumsi dalam rentang waktu yang sesuai sehingga kualitasnya tetap terjaga. Kejelasan informasi menjadi penting karena keamanan hidangan tidak hanya ditentukan oleh proses memasak, tetapi juga oleh penanganan dan waktu penyajian setelah makanan meninggalkan dapur.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu inovasi untuk mendukung pengawasan tersebut. Dalam program MBG yang dijalankan melalui kerja sama Grab-OVO dan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB), kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) digunakan untuk membantu memantau kebersihan dapur mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, meninjau penerapan teknologi tersebut dalam rangkaian kegiatan yang mencakup produksi makanan, pengantaran, hingga penyerahan hidangan kepada siswa di sekolah. Di Grab Command Center, Lebak Bulus, Jakarta, ia menyaksikan demonstrasi sistem yang dapat mengirimkan peringatan secara langsung ketika terindikasi adanya potensi pelanggaran kebersihan. Pemanfaatan teknologi ini membantu memperluas pengawasan pada titik-titik penting dalam rantai distribusi makanan.

Angga memandang teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial, dapat mendukung penyediaan makanan yang aman, tepat sasaran, dan tercatat secara transparan dari dapur hingga ruang kelas. Dalam program berskala nasional, pencatatan yang baik membantu memperjelas alur distribusi sekaligus memudahkan identifikasi masalah pada tahap pelaksanaan. Teknologi dengan demikian berfungsi sebagai perangkat pendukung untuk memperkuat pengawasan, bukan menggantikan kewajiban pengelola dalam memenuhi standar keamanan pangan.

Ketepatan data penerima manfaat juga menjadi bagian dari pembenahan MBG 2.0. BGN menyinkronkan data dalam sistem kementerian dan lembaga terkait dengan kondisi nyata di lapangan, kemudian melakukan penataan sasaran melalui Surat Penetapan Sementara (SPS) 1 dan 2. Langkah ini diperlukan agar makanan yang diproduksi sesuai dengan jumlah dan keberadaan penerima manfaat, sekaligus membantu penggunaan sumber daya secara lebih efektif.

Perbaikan tata kelola tersebut berjalan beriringan dengan upaya memperluas akses ke wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan kebutuhan gizi tinggi. BGN telah mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa percepatan aktivasi SPPG di wilayah 3T dilakukan secara bertahap sesuai arahan Presiden. Ia juga menegaskan bahwa pengajuan kemitraan harus disampaikan langsung kepada BGN tanpa menggunakan perantara. Kejelasan proses kemitraan dan pemenuhan persyaratan operasional menjadi unsur pendukung agar perluasan layanan berlangsung tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan rantai pasok lokal secara digital dan pembinaan tenaga SPPI melalui Patriot Gizi turut mendukung kualitas program. Para tenaga tersebut dipersiapkan untuk menjalankan peran edukator keamanan pangan, penggerak program, serta pengumpul data mengenai dampak pelaksanaan di masyarakat. Dengan keterlibatan sumber daya manusia di daerah, pengawasan dan edukasi diharapkan semakin dekat dengan kondisi nyata yang dihadapi penerima manfaat.

Keberhasilan MBG 2.0 pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan seluruh mitra menjaga keselamatan anak dalam setiap proses penyediaan makanan. Sertifikasi sanitasi, pemantauan berbasis teknologi, ketepatan data, dan pengawasan SPPG harus saling melengkapi agar makanan yang sampai ke sekolah memenuhi standar keamanan dan kebutuhan gizi.

)* Analis Kebijakan Publik

Oleh: Muryati Pamungkas)*

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan yang dampaknya melampaui kawasan yang terbakar. Sehingga penanganannya membutuhkan respons cepat serta koordinasi yang terencana.

Keberhasilan mengendalikan karhutla tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan api, tetapi juga oleh kecepatan mendeteksi titik kebakaran, kesiapan personel, dan ketepatan mengerahkan peralatan. Semakin cepat api ditangani, semakin besar peluang mencegah kebakaran meluas dan mengurangi sumber daya yang diperlukan untuk pemadaman.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa kecepatan respons menjadi kunci pengendalian karhutla. Ia menjelaskan setiap menit sangat menentukan karena keterlambatan penanganan dapat membuat api meluas ke wilayah lain dan membutuhkan waktu serta sumber daya lebih besar untuk dipadamkan.

Kesiapsiagaan menjadi Langkah penting sebelum kebakaran membesar. Pemantauan titik panas, patroli di kawasan rawan, pelaporan kondisi lapangan, dan kesiapan tim pemadam perlu berjalan sebagai satu rangkaian agar tindakan awal dapat dilakukan tanpa menunggu situasi berkembang menjadi lebih sulit dikendalikan.

Kristomei juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurut dia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur terkait perlu bersinergi, sementara laporan kondisi terkini menjadi dasar untuk menentukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah terdampak.

Koordinasi tersebut penting karena setiap daerah memiliki tantangan geografis dan karakter kebakaran yang berbeda. Kawasan gambut, misalnya, dapat menyimpan bara di bawah permukaan tanah sehingga api terlihat padam, tetapi berpotensi kembali menyala apabila proses pembasahan belum menjangkau lapisan yang terbakar.

Pengalaman penanganan di Kalimantan Selatan memperlihatkan bagaimana respons terpadu dapat diperkuat melalui kombinasi tenaga lapangan dan pemanfaatan teknologi. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan langkah terpadu diperlukan agar upaya pemadaman berlangsung efektif dan berkelanjutan, terutama ketika kebakaran lahan gambut menimbulkan bara di bawah permukaan serta kepulan asap yang mengganggu lingkungan sekitar.

Polda Kalsel menggunakan cairan surfaktan hasil inovasi Bidang Laboratorium Forensik untuk membantu mempercepat pemadaman sekaligus menurunkan suhu pada lahan gambut. Selain mengandalkan pemadaman manual di darat, petugas juga mengerahkan drone thermal untuk memetakan sebaran titik api secara lebih presisi dan mendukung pengambilan keputusan di lapangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat memperkuat kemampuan petugas, terutama ketika kondisi medan menyulitkan pemadaman konvensional. Meski begitu, teknologi perlu didukung personel terlatih, ketersediaan air dan peralatan, serta koordinasi antarlembaga agar hasil pemantauan segera diterjemahkan menjadi tindakan.

Upaya terpadu juga membutuhkan pembagian tugas yang jelas antara unsur kepolisian, TNI, BPBD, pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Setiap unsur memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga efektivitas penanganan bergantung pada kemampuan menggabungkan sumber daya tersebut tanpa tumpang tindih komando maupun keterlambatan pengambilan keputusan.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menilai pemetaan kemampuan penanganan berdasarkan skala kebakaran perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan personel, peralatan, dan dukungan operasional dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ia meminta BPBD mendata kesiapan personel dan peralatan di seluruh kabupaten dan kota agar pengerahan bantuan tidak hanya terpusat pada satu kawasan rawan.

Lampung juga memperlihatkan pentingnya menggabungkan pemadaman darat dan udara dengan operasi modifikasi cuaca. Jihan menjelaskan bahwa kondisi vegetasi di Taman Nasional Way Kambas menjadi salah satu tantangan bagi pemadaman dari udara, sehingga dukungan petugas di darat tetap diperlukan untuk memastikan api dapat ditangani secara lebih efektif.

Pemetaan kapasitas daerah memungkinkan pemerintah mengetahui kesenjangan kesiapan sebelum situasi darurat terjadi. Daerah yang kekurangan personel atau peralatan dapat memperoleh dukungan lebih awal, sedangkan wilayah dengan risiko tinggi dapat diprioritaskan untuk patroli, pemantauan, dan penempatan sumber daya.

Penanganan karhutla juga tidak boleh berhenti setelah kobaran api berhasil dipadamkan. Pemeriksaan ulang terhadap titik kebakaran, pembasahan lahan gambut, pemantauan asap, dan evaluasi penyebab kebakaran perlu dilakukan agar bara tidak kembali menyala dan kejadian serupa dapat dicegah.

Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan melalui pelaporan dini, kepatuhan terhadap larangan pembakaran lahan, dan keterlibatan dalam menjaga kawasan sekitar. Informasi mengenai titik api yang beredar di media sosial pun perlu diverifikasi dengan kondisi terkini agar tidak menimbulkan kepanikan maupun mengganggu koordinasi petugas.

Respons cepat dan terpadu pada akhirnya harus menjadi sistem kerja yang berlangsung sebelum, selama, dan setelah kebakaran. Sinergi pemerintah pusat dan daerah, dukungan teknologi, pemetaan kapasitas, serta partisipasi masyarakat merupakan fondasi untuk menekan dampak karhutla secara berkelanjutan.

Karhutla bukan sekadar persoalan memadamkan api, melainkan juga upaya melindungi kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan mempertahankan aktivitas ekonomi. Ketika setiap unsur mampu bertindak cepat berdasarkan informasi yang akurat dan pembagian tugas yang jelas, penanganan kebakaran akan lebih terarah dan risiko meluasnya dampak dapat ditekan.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan cepat, terukur, dan berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, serta menurunkan kualitas udara. Karena itu, penguatan langkah pemerintah bersama satuan tugas (Satgas) menjadi penting untuk mempercepat pemadaman sekaligus melindungi masyarakat di wilayah terdampak.

Pemerintah terus meningkatkan upaya penanganan karhutla melalui penguatan operasi udara, pengerahan personel, pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca, serta dukungan anggaran bagi pemerintah daerah. Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla memerlukan kerja lintas sektor yang terkoordinasi, mengingat luasnya wilayah terdampak dan kompleksitas kondisi di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan penanganan karhutla secara masif. Salah satu instruksinya adalah meningkatkan kapasitas operasi udara, termasuk mengerahkan pesawat Hercules untuk mendukung upaya penanganan kebakaran. Presiden juga meminta penambahan personel TNI-Polri, dinas terkait, dan masyarakat agar bergerak secara terpadu serta segera mengambil langkah konkret.

Penguatan tersebut penting karena karhutla tidak dapat ditangani hanya dengan mengandalkan satu metode. Pemadaman di darat perlu didukung operasi udara yang memadai, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau. Pada saat yang sama, koordinasi antarlembaga harus memastikan pengerahan personel, peralatan, dan logistik berlangsung efektif. Kecepatan respons menjadi faktor penting untuk mencegah api meluas dan mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.

Selain operasi pemadaman, pemerintah juga memanfaatkan teknologi untuk mengatasi kepekatan asap. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan untuk membantu mengurai asap karhutla sekaligus mendukung kondisi atmosfer agar tidak menghambat masuknya musim hujan di wilayah terdampak.

Upaya tersebut dilakukan melalui penyemaian awan menggunakan natrium klorida (NaCl) serta pemanfaatan dry ice atau es kering. Penggunaan dry ice ditujukan untuk membantu mengganggu lapisan inversi atmosfer yang dapat memerangkap asap di dekat permukaan. Dengan demikian, asap diharapkan dapat terurai dan kondisi udara berangsur membaik.

BMKG juga menjalin kerja sama dengan Thailand dalam pemanfaatan dry ice. Pengujian menggunakan radiosonde dilakukan untuk memperoleh informasi kondisi atmosfer dan menentukan titik penyemaian secara lebih akurat. Pendekatan berbasis data ini penting agar pelaksanaan OMC dapat disesuaikan dengan dinamika cuaca dan kebutuhan di wilayah terdampak. Meski demikian, modifikasi cuaca perlu berjalan beriringan dengan pemadaman langsung, sebab pengurangan asap tidak serta-merta berarti seluruh sumber api telah berhasil dipadamkan.

Di sisi lain, penanganan karhutla juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pemerintah pusat menyalurkan bantuan tahap kedua senilai Rp1,2 triliun kepada pemerintah daerah di enam provinsi yang mengalami karhutla terburuk. Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan kebakaran sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat terdampak.

Dukungan itu mencakup pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, dan fasilitas pemulihan. Anggaran juga dapat digunakan untuk mendukung upaya pemadaman serta memenuhi kebutuhan logistik personel yang bertugas di lapangan. Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat sekaligus menjaga keberlangsungan operasi penanganan karhutla.

Berbagai langkah yang ditempuh pemerintah patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan dalam menangani karhutla dan melindungi masyarakat. Peningkatan operasi udara, pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca, serta penyaluran bantuan bagi daerah terdampak menunjukkan pentingnya penanganan yang menyeluruh. Ke depan, upaya tersebut diharapkan terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, pengawasan kawasan rawan, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.

Penyaluran bantuan yang tepat sasaran memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan manfaat langsung yang nyata bagi masyarakat. Melalui konsistensi langkah penanganan, dukungan penuh seluruh pihak, serta penerapan strategi pencegahan yang berkelanjutan, perlindungan terhadap lingkungan dapat ditingkatkan secara optimal sekaligus meminimalkan risiko potensi karhutla di masa depan.

Efektivitas penanganan karhutla tercermin dari keberhasilan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Sinergi seluruh daya upaya di lapangan berfokus pada hasil positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti terkendalinya titik api, terciptanya udara yang bersih dan segar, serta terjaminnya kesehatan warga. Evaluasi yang terus dilakukan juga memastikan setiap kebijakan dan tindakan berjalan efisien serta berdampak terukur.

Penguatan kapasitas pemerintah dan Satgas semakin mantap dengan mengedepankan langkah proaktif, pemantauan wilayah secara intensif, dan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga kelestarian alam. Partisipasi aktif masyarakat menjadi pilar penting yang memperkuat deteksi dini dan tindakan responsif, sehingga potensi risiko dapat diantisipasi secara cepat dan tepat.

Upaya yang sedang berjalan ini menjadi momen berharga untuk memperkokoh kerja sama dan komitmen bersama. Pelaksanaan sinergi yang makin terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, BMKG, dan masyarakat memastikan tindakan penanganan berlangsung secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan koordinasi yang solid, keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan terus menjadi fokus utama demi terwujudnya ruang hidup yang aman dan sejahtera.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh: Bagas Nurahman)*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi jembatan strategis untuk menghubungkan peningkatan investasi dengan kesejahteraan rakyat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen melalui penguatan investasi, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan lapangan kerja, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Arah kebijakan ini menempatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai dua tujuan yang saling melengkapi dalam pembangunan nasional.

Sebelumnya Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Noor Faisal Achmad, mengatakan investasi menjadi penggerak utama untuk mendorong perekonomian Indonesia melampaui tren pertumbuhan yang selama ini berada di kisaran 5 persen. Melalui APBN 2027, pemerintah berupaya menciptakan ruang bagi peningkatan investasi agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat dan berkelanjutan. Strategi tersebut diharapkan mampu memperbesar aktivitas usaha, meningkatkan produktivitas nasional, serta membuka kesempatan kerja yang memberikan dampak langsung terhadap pendapatan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah mendorong sinergi antara Danantara dan sektor swasta guna meningkatkan pertumbuhan investasi hingga sekitar 7 persen. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam memperbesar kapasitas produksi nasional dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Investasi yang tumbuh secara produktif diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai perekonomian, tetapi juga menciptakan lapangan kerja formal, memperkuat pendapatan rumah tangga, dan memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Pemerintah juga memperkuat iklim usaha melalui penyelesaian hambatan investasi, termasuk penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian berusaha. Langkah tersebut diperlukan agar rencana investasi dapat segera diwujudkan menjadi kegiatan produksi yang memberikan nilai tambah. Di sisi lain, hilirisasi menjadi salah satu prioritas untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di dalam negeri. Pengembangan industri pengolahan dapat memperkuat rantai produksi nasional, meningkatkan daya saing ekspor, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

Namun, investasi besar perlu diimbangi dengan kebijakan yang memastikan manfaat pertumbuhan tersebar secara luas. APBN berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, memperkuat layanan publik, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, peningkatan investasi tidak berhenti pada pertumbuhan angka ekonomi, tetapi turut mendorong pemerataan kesempatan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan sektor swasta juga diharapkan melengkapi peran pemerintah dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif dan inklusif.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan APBN diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan fiskal tetap difokuskan pada pelaksanaan program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Setiap belanja negara diharapkan mampu memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Salah satu wujudnya terlihat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026. Di bidang pendidikan, pemerintah juga memperluas Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, merevitalisasi sekolah serta madrasah, dan mengembangkan digitalisasi pembelajaran. Program-program tersebut menunjukkan bahwa investasi pembangunan tidak hanya berkaitan dengan penanaman modal, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia yang menjadi modal utama bagi keberlanjutan ekonomi nasional.

Di sektor kesehatan, APBN mendukung pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau 99,1 juta penduduk hingga September 2026. Pemerintah turut mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah di berbagai wilayah. Perluasan akses kesehatan menjadi bagian penting dalam menjembatani pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan rakyat karena masyarakat yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi terhadap produktivitas nasional.

Untuk mendukung berbagai prioritas tersebut, APBN 2027 mengalokasikan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun dan menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun. Defisit anggaran direncanakan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan disiplin fiskal. Efektivitas belanja menjadi faktor penting agar anggaran mampu mendukung investasi sekaligus membiayai program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Selain itu, pemerintah menjaga daya beli masyarakat agar pertumbuhan investasi berjalan beriringan dengan penguatan konsumsi domestik. Peningkatan investasi diharapkan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan daya beli yang terjaga dapat mendorong permintaan terhadap barang dan jasa. Hubungan tersebut membentuk siklus ekonomi yang saling mendukung, sehingga pertumbuhan tidak hanya ditopang oleh peningkatan modal, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Melalui APBN 2027, pemerintah berupaya memastikan investasi besar dan kesejahteraan rakyat berjalan dalam satu arah pembangunan. Sinergi pemerintah, Danantara, dan sektor swasta perlu menghasilkan investasi produktif, lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan nilai tambah ekonomi. Pada saat yang sama, anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi instrumen untuk memperluas manfaat pertumbuhan. Dengan pengelolaan fiskal yang kredibel dan belanja yang tepat sasaran, target pertumbuhan ekonomi 6 persen diharapkan menjadi landasan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintah menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat investasi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan fiskal diarahkan untuk mempertahankan stabilitas harga, menggerakkan sektor produktif, dan memperluas kesempatan kerja. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027.

Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, mengatakan bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap prospek perekonomian Indonesia tanpa mengabaikan risiko eksternal. Perubahan suku bunga Amerika Serikat, harga energi, dan perdagangan internasional perlu diantisipasi melalui kebijakan fiskal yang realistis serta terukur.

Menurut Wahyu, ketahanan ekonomi domestik ditopang inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, cadangan devisa memadai, dan pertumbuhan kredit. Kondisi tersebut menjadi modal untuk menjaga konsumsi dan investasi meskipun tekanan global belum mereda.

Penerimaan negara hingga September 2026 dilaporkan tumbuh 25,5 persen, sedangkan belanja negara meningkat 19 persen. Keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ruang fiskal agar pemerintah mampu merespons perubahan ekonomi.

Wahyu menerangkan APBN berfungsi sebagai peredam guncangan ekonomi, terutama untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga. Bersamaan dengan itu, belanja produktif dipercepat agar anggaran tidak hanya memberikan perlindungan jangka pendek, tetapi juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Untuk mendukung target pertumbuhan 6 persen, Kementerian Keuangan menyiapkan tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis. Ketiganya ditujukan untuk menguatkan konsumsi domestik, kapasitas produksi, serta akses pasar.

Pendekatan pragmatis mengoptimalkan sumber pertumbuhan yang tersedia, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Dukungan fiskal diarahkan kepada manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Percepatan belanja serta insentif diharapkan meningkatkan produksi, menyerap tenaga kerja, dan mempertahankan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pendekatan transformatif mengutamakan sinergi kebijakan fiskal dengan sektor keuangan untuk memperkuat investasi, industrialisasi, dan industri berorientasi ekspor. Investasi produktif diperlukan bukan sekadar menambah modal, melainkan meningkatkan nilai tambah, memperluas kapasitas usaha, dan menciptakan pekerjaan berkualitas.

Sementara itu, pendekatan diplomatis mencakup perluasan akses pasar internasional, peningkatan daya tarik investasi, serta pembukaan peluang perdagangan dan kerja di luar negeri. Dengan demikian, pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada permintaan domestik, tetapi juga memperoleh dukungan pasar global.

Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja direncanakan Rp4.106,3 triliun. Defisit diproyeksikan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto, masih di bawah batas 3 persen. Kerangka ini mencerminkan upaya menyeimbangkan stimulus ekonomi dengan disiplin fiskal.

Belanja diprioritaskan untuk pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun. Alokasi tersebut diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melindungi kelompok rentan, serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional, Luthfi Ridho, mengatakan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter penting menghadapi gejolak internasional. Menurutnya, perubahan suku bunga global dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah sehingga dibutuhkan respons konsisten untuk mempertahankan stabilitas.

Dari kalangan dunia usaha, Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, menekankan pentingnya kepastian kebijakan agar perusahaan merealisasikan investasi. Ia menilai APBN mampu mendorong pertumbuhan, tetapi kontribusi swasta tetap diperlukan untuk memperbesar dampaknya.

Aviliani juga mendorong kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pendampingan berkelanjutan serta insentif tepat. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri dapat memperluas manfaat investasi ke daerah dan menciptakan peluang ekonomi lebih merata.

Perlindungan daya beli menuntut distribusi bantuan efektif dan pengendalian harga kebutuhan dasar. Kenaikan harga pangan atau transportasi paling cepat menekan rumah tangga berpendapatan rendah. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan ketepatan pelaksanaan program diperlukan agar manfaat anggaran benar-benar sampai kepada penerima.

Di sisi investasi, keberhasilan insentif harus terlihat dari pembangunan fasilitas produksi, peningkatan kapasitas usaha, dan tambahan lapangan kerja. Infrastruktur, kepastian regulasi, serta hubungan investor dengan pemasok lokal perlu diperkuat. Tanpa pembenahan, tambahan anggaran berisiko tidak menghasilkan pertumbuhan yang merata.

Tantangan utama berikutnya terletak pada kualitas eksekusi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis memperbaiki kesejahteraan apabila kesempatan kerja baru terkonsentrasi pada sektor tertentu atau hanya dinikmati wilayah yang sudah maju. Pemerintah perlu memastikan proyek investasi memiliki keterkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal, pengembangan keterampilan, dan peningkatan produktivitas UMKM. Evaluasi belanja juga harus memperhatikan hasil yang terukur, bukan semata persentase penyerapan anggaran. Dengan pengawasan yang transparan, program yang kurang efektif dapat diperbaiki lebih cepat, sedangkan kegiatan yang terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat dapat diperluas. Langkah ini akan membantu menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Keberhasilan APBN 2027 tidak cukup dinilai dari besarnya belanja atau pencapaian target pertumbuhan. Efektivitas program, kepastian investasi, dan perlindungan daya beli harus berjalan bersama agar manfaat kebijakan fiskal benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pendidikan di berbagai wilayah.

“Revitalisasi dan digitalisasi itu bukan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu,” ujar Mu’ti.

Pada 2025, program revitalisasi menjangkau 16.167 satuan pendidikan, melampaui target awal sebanyak 10.440 satuan pendidikan. Program tersebut memberikan manfaat kepada lebih dari 4,2 juta peserta didik di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Pemerintah kemudian meningkatkan sasaran revitalisasi pada 2026 menjadi 51.744 satuan pendidikan, termasuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta terdampak bencana.

Hingga 28 September 2026, bantuan revitalisasi telah disalurkan kepada 38.586 satuan pendidikan. Perbaikan fasilitas sekolah diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Pelaksanaannya juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta tenaga kerja setempat sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Selain pembenahan fasilitas fisik, pemerintah memperluas digitalisasi pembelajaran. Sekitar 289 ribu satuan pendidikan telah menerima perangkat digital sejak 2025, termasuk Papan Interaktif Digital (PID), laptop, dan perangkat penyimpanan eksternal.

Namun, perluasan program juga perlu disertai pemerataan akses sekolah dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Agita Nurfianti, mendorong ketersediaan pemerataan sekolah, khususnya pada jenjang SMP, SMA, dan SMK di sejumlah wilayah.

“Kalau SD relatif sudah tersebar, tetapi untuk SMP, apalagi SMA dan SMK masih banyak daerah yang belum memiliki sekolah di sekitarnya. Padahal, jarak sekolah menjadi salah satu pertimbangan penting bagi orang tua dalam menyekolahkan anaknya,” tutur Agita.

Menurut Agita, perencanaan revitalisasi didorong untuk mempertimbangkan persebaran penduduk, kebutuhan peserta didik, aksesibilitas, serta daya tampung sekolah.

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan, tetapi juga membantu mengatasi ketimpangan jumlah siswa antarsekolah dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.

“Revitalisasi sekolah harus menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Semua ingin sekolah yang layak, aman, dan nyaman, tetapi juga mudah dijangkau oleh anak-anak. Dengan begitu, pemerataan pendidikan tidak hanya terlihat dari kondisi bangunan sekolah, melainkan juga dari semakin terbukanya akses pendidikan bagi seluruh anak,” pungkas Agita.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah terus mendorong revitalisasi dan digitalisasi sekolah untuk memperluas pemerataan akses pendidikan bermutu, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah terdampak bencana.

Langkah ini diarahkan untuk memastikan peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan didukung fasilitas memadai.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pembangunan sarana pendidikan dan pemanfaatan teknologi harus berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukan sekadar penyediaan infrastruktur.

“Revitalisasi dan digitalisasi itu bukan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, sebanyak 214 sekolah di Provinsi Papua telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk melaksanakan program revitalisasi pada 2026 dengan total anggaran mencapai Rp208,56 miliar.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekaligus memperluas akses terhadap fasilitas belajar yang layak, khususnya di wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.

Menurut Abdul Mu’ti, pemerataan fasilitas pendidikan merupakan langkah penting untuk memastikan peserta didik di wilayah timur Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang memadai.

Karena itu, pelaksanaan revitalisasi perlu dikawal agar sesuai dengan perencanaan, memenuhi standar kualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi sekolah penerima bantuan. Selain perbaikan bangunan, digitalisasi juga perlu diarahkan untuk memperkuat proses pembelajaran dan memperluas akses terhadap sumber belajar.

Dukungan terhadap program tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. Ia mengapresiasi upaya pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah sebagai bagian dari pemerataan layanan pendidikan nasional.

“Program pemerintah pusat tersebut penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa,” kata Bambang Haryo Soekartono.

Bambang menyebut program revitalisasi pada 2026 menjangkau sekitar 71 ribu sekolah secara nasional, jauh lebih banyak dibandingkan capaian tahunan pada periode pemerintahan sebelumnya.

Menurutnya, percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan diperlukan agar semakin banyak peserta didik dapat belajar di lingkungan yang mendukung perkembangan akademik dan karakter.

Dengan demikian, revitalisasi dan digitalisasi sekolah perlu dijalankan secara berkelanjutan melalui pengawasan, pendampingan, dan evaluasi yang terukur.

Upaya ini diharapkan memperkecil kesenjangan fasilitas pendidikan antardaerah sekaligus memperkuat fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi MBG 2.0 sebagai respons terhadap berbagai masukan publik.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny mengatakan transformasi MBG 2.0 mengubah fokus program dari perluasan cakupan menjadi penguatan keamanan pangan, pemenuhan gizi, ketepatan sasaran, dan standar pelayanan. Langkah ini merupakan perombakan mendasar terhadap cara kerja program, bukan sekadar perbaikan.

“Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” ujar Tysa.

Ia menjelaskan, berbagai masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk membenahi tata kelola, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan standar pelaksanaan program.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna memperkuat keamanan pangan. BGN juga menerapkan pelabelan pada wadah makanan atau ompreng yang mencantumkan batas waktu aman konsumsi.

“BGN juga memperkuat tata kelola keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penggunaan label pada wadah makanan atau ompreng MBG yang mencantumkan batas waktu aman konsumsi,” ucapnya.

Menurut Tysa, pelabelan tersebut bertujuan memperjelas batas waktu aman konsumsi makanan guna meningkatkan standar keamanan pangan dan meminimalkan risiko makanan dikonsumsi setelah melewati batas waktu yang ditetapkan.

Selain meningkatkan standar keamanan pangan, transformasi MBG 2.0 juga diarahkan untuk memperluas akses layanan makanan bergizi ke wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan memiliki prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.

“Sebanyak 480 SPPG berada di Indonesia bagian timur, sedangkan 980 SPPG tersebar di Indonesia bagian tengah. Dengan demikian, total unit yang disebutkan dalam rincian aktivasi tersebut mencapai 1.460 SPPG,” ujarnya.

Tysa menegaskan, MBG 2.0 tidak hanya berorientasi pada perluasan penerima manfaat dan fasilitas pelayanan, tetapi juga menekankan tanggung jawab, kedisiplinan, dan penerapan standar yang lebih tinggi.

“Hari ini, kita melanjutkannya dengan ketertiban dan tanggung jawab, MBG 2.0 bukan tentang program yang lebih besar. Melainkan program yang lebih benar. Skala besar, standar tinggi, karena anak Indonesia layak dapat yang terbaik,” katanya.

Saat ini, Program MBG telah berjalan dalam skala besar dengan total penerima manfaat mencapai 57.491.334 jiwa, melibatkan 1.027.998 tenaga kerja, serta didukung oleh 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. (*)

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui revolusi MBG 2.0 yang menitikberatkan pada sinkronisasi data penerima manfaat, peningkatan standar sanitasi, dan penguatan tata kelola.

Langkah ini dilakukan agar perluasan program berjalan seiring dengan peningkatan keamanan pangan dan ketepatan sasaran.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan pelaksanaan MBG kini memasuki tahap pembenahan menyeluruh. Dengan 57.491.334 penerima manfaat, 1.027.998 tenaga kerja, dan 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, kualitas pelayanan menjadi perhatian utama pemerintah.

“Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” tegas Tysa.

Tysa menjelaskan, BGN mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memperkuat standar keamanan pangan. Pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga dilakukan guna memperjelas tanggung jawab dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.

Selain sanitasi, sinkronisasi data penerima manfaat dengan kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan agar penyaluran makanan sesuai kondisi di lapangan.

Penataan tersebut disertai refocusing penerima manfaat melalui Surat Penetapan Sementara (SPS) 1 dan 2.

“Kita ingin memastikan makanan yang disiapkan sesuai dengan penerima manfaat yang benar-benar ada di lapangan,” jelas Tysa.

Transformasi juga mencakup uji coba konsep prasmanan di 66 SPPG pada 10 provinsi serta penerapan label batas waktu aman konsumsi pada ompreng. BGN turut mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah dengan tantangan geografis dan prevalensi stunting tinggi, termasuk 480 SPPG di Indonesia Timur dan 980 di Indonesia Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan percepatan aktivasi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dilakukan sesuai arahan Presiden. Ia meminta calon mitra mengajukan permohonan langsung kepada BGN tanpa menggunakan perantara.

Pemerintah juga mengubah skema insentif SPPG dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi untuk menyesuaikan biaya dengan jumlah makanan yang disalurkan.

Zulkifli menegaskan, persyaratan operasional, termasuk kepemilikan SLHS dan kepatuhan terhadap ketentuan keamanan pangan, menjadi bagian penting dalam menjaga mutu pelayanan.

Melalui MBG 2.0, pemerintah berupaya memastikan perluasan program disertai standar sanitasi, data yang akurat, serta pengawasan yang semakin kuat demi memberikan makanan bergizi yang aman dan tepat sasaran bagi anak Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Hingga 19 Oktober 2026, tim gabungan berhasil memadamkan 454,25 hektare dari total target penanganan seluas 1.024,33 hektare di enam provinsi prioritas. Upaya pemadaman, pembasahan, dan pendinginan masih dilanjutkan untuk mencegah api kembali menyala.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa masih terdapat 570,08 hektare lahan yang dalam proses pemadaman dan pendinginan. Penanganan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

“BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus mengintensifkan pengerahan personel dan sumber daya guna menuntaskan sisa titik api di wilayah-wilayah tersebut,” ujar Berton,

Perkembangan penanganan menunjukkan hasil beragam di setiap daerah. Di Sumatera Selatan, 293,17 hektare telah padam, sedangkan di Kalimantan Tengah 63,10 hektare berhasil dipadamkan. Sejumlah wilayah lain, termasuk Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Jambi, juga terus ditangani sesuai kondisi lapangan.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar penanganan karhutla diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal. Operasi darat didukung lebih dari 60 ribu personel gabungan, sedangkan operasi udara melalui water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) turut dioptimalkan untuk mempercepat pemadaman.

“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” tegas Teddy.

Pemerintah juga mengantisipasi perkembangan musim hujan yang diperkirakan berlangsung bertahap di sejumlah provinsi. Meski demikian, pemantauan dan pendinginan tetap diperlukan, terutama di lahan gambut yang berpotensi menyimpan bara di bawah permukaan.

Melalui koordinasi lintas instansi, pemerintah berupaya menuntaskan titik api, menekan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, serta melindungi lingkungan dan aktivitas warga. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. (*)