JAKARTA – Pemerintah memperkuat pembangunan dan pemberdayaan generasi muda melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kepemimpinan, inovasi, dan kreativitas. Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026 menjadi kesempatan untuk memperluas partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional.

Salah satu langkah konkret dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI melalui penyelenggaraan Indonesia Youth Summit (IYS) 2026 pada 29–30 Oktober 2026 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Mengusung empat pilar utama, yakni Idea, Innovation, Connection, dan Creativity, IYS 2026 menghadirkan empat area interaktif, yaitu The Plenary, The Agora, The Lab, dan The Arena. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pemuda untuk bertukar gagasan, memperkenalkan inovasi, memperluas jejaring, serta mengembangkan kreativitas dan kepemimpinan.

Berbagai agenda disiapkan, mulai dari dialog bersama pembuat kebijakan, pameran usaha pemuda, eksplorasi teknologi dan kesehatan mental, hingga kompetisi pidato dan debat. Forum ini diharapkan menjadi inkubator kolaborasi yang mampu menghubungkan potensi generasi muda dengan peluang pembangunan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mendorong penguatan Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan pemuda sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya organisasi kepemudaan dalam mengoptimalkan potensi generasi muda sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

“Kemendagri berkomitmen untuk mendukung penguatan Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan generasi muda, dan kekuatan penggerak pembangunan khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Kita menginginkan Karang Taruna ini mampu mengembangkan potensi pemuda menjadi mitra pemerintah dalam penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat,” ujar Wiyagus.

Sinergi program kepemudaan di tingkat nasional dan daerah diharapkan mampu memperluas kesempatan generasi muda untuk berinovasi, mengembangkan keterampilan, serta berkontribusi langsung dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui momentum Sumpah Pemuda 2026, pemerintah mendorong agar pemberdayaan generasi muda tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menghasilkan kolaborasi dan kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045. (*)

YOGYAKARTA – Pemerintah memperkuat pemberdayaan generasi muda melalui pengembangan organisasi kepemudaan, peningkatan kapasitas, dan perluasan ruang partisipasi dalam pembangunan. Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan sekaligus menjawab tantangan pembangunan nasional.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan Karang Taruna sebagai mitra pemerintah di tingkat desa dan kelurahan. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa organisasi kepemudaan berpotensi menggerakkan partisipasi masyarakat dan membantu menyelesaikan persoalan sosial.

“Kemendagri berkomitmen untuk mendukung penguatan Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan generasi muda dan kekuatan penggerak pembangunan, khususnya di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Akhmad Wiyagus.

Penguatan tersebut juga diarahkan melalui kebijakan pembangunan daerah. Wiyagus menekankan pentingnya memasukkan program kepemudaan dalam perencanaan dan penganggaran agar pemberdayaan generasi muda berjalan berkelanjutan.

“Artinya, masing-masing pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, wajib hukumnya untuk memasukkan program kepemudaan ini dalam rencana penyusunan RKPD, kemudian juga Renstra OPD, RPJMD, dan APBD,” tegas Akhmad Wiyagus.

Selain penguatan kelembagaan, pemuda didorong terlibat dalam program hilirisasi dan pembangunan berbasis desa. Partisipasi tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi, meningkatkan nilai tambah potensi lokal, dan membantu mengurangi kemiskinan.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mendorong generasi muda memanfaatkan program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan zaman. Isu kesehatan mental, ekonomi hijau, dan ekonomi digital menjadi bidang yang perlu mendapat perhatian.

“Kalian (pemuda) yang mengisi program itu. Kami siapkan lomba debat tapi coba debat mengenai mental health, green economy, digital economy. Supaya tidak tertinggal,” kata Erick Thohir dalam pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Untuk Rakyat (GEMURA) di Jakarta.

Peningkatan karakter dan wawasan kebangsaan juga dilakukan melalui Wirasena Youth Camp 2026, kolaborasi Kemenpora dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan pada 21–31 Oktober 2026 ini melibatkan sekitar 168 peserta terpilih dari 38 provinsi untuk memperkuat persatuan melalui pertukaran budaya.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengajak pemuda memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, terutama untuk menangkal informasi palsu.

“Sekarang pakai jari jemari melawan hoaks. Itu juga adalah untuk perjuangan,” kata Raffi Ahmad.

Melalui pemberdayaan yang terarah, peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum memperkuat kontribusi generasi muda. Dukungan pemerintah diharapkan melahirkan pemuda berkarakter, inovatif, dan berdaya saing untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. (*)

JAKARTA – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026 mengusung semangat persatuan yang diwujudkan melalui kontribusi nyata generasi muda bagi pembangunan nasional. Tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” menjadi ajakan untuk memperkuat nasionalisme, membangun daya juang, serta menumbuhkan kepedulian sosial dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah mengagendakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10/2026), pukul 08.00 waktu setempat. Pembacaan ikrar Kongres Pemuda 1928 menjadi simbol komitmen menjaga persatuan sekaligus mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menekankan bahwa persatuan merupakan kekuatan utama dalam membangun generasi muda yang mampu berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia.

“Tidak ada bangsa yang bisa membangun ketika organisasi kepemudaannya terpecah-pecah, ini yang harus kita kawal,” ujar Erick.

Sebagai aktualisasi semangat patriotik dan gigih, Kemenpora menghadirkan Indonesia Youth Summit (IYS) 2026 pada 29–30 Oktober di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Forum ini menjadi ruang pengembangan inovasi, kreativitas, kewirausahaan, serta kolaborasi lintas komunitas.

“Supaya kualitas kepemudaan ini dalam mengisi masa depan ekonomi kita emang benar-benar bisa menjadi sebuah kesatuan yang sangat penting,” jelas Erick.

Sementara itu, Dosen STH Oyo Papua Geral Kosama menilai Sumpah Pemuda perlu menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan kapasitas generasi muda, khususnya dalam pendidikan dan partisipasi pembangunan.

“Pemuda harus menyiapkan diri untuk ikut terlibat bersama pemerintah, memberikan gagasan dan kritik yang konstruktif, supaya ada regulasi, peraturan, dan kebijakan yang memberikan perhatian khusus kepada masyarakat, terlebih kepada pemuda Papua,” ujarnya.

Nilai empati turut diwujudkan melalui Merah Muda Fest 2026 di Jakarta yang memadukan edukasi sejarah, kreativitas, pemberdayaan UMKM, dan solidaritas kemanusiaan.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap masyarakat yang menghadapi musibah.

“Selain bergembira dan merayakan festival ini, kita tidak boleh melupakan saudara-saudara kita yang tengah tertimpa musibah,” katanya.

Peringatan Sumpah Pemuda 2026 menegaskan bahwa semangat kebangsaan tidak berhenti pada ikrar persatuan. Melalui karakter patriotik, kegigihan berkarya, dan empati terhadap sesama, generasi muda diharapkan menjadi penggerak kolaborasi yang memperkuat solidaritas serta menghadirkan manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia.

BIAK — Momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bagi generasi muda Papua untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, melestarikan adat istiadat, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah. Tokoh adat dan masyarakat mengajak pemuda Papua menjaga kerukunan, memperkuat semangat nasionalisme, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Biak Numfor, David Rumansara, mengatakan Sumpah Pemuda tidak seharusnya dipandang sebatas peringatan tahunan. Menurut dia, momentum tersebut perlu menjadi pengingat atas perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

David menekankan bahwa pemuda Papua memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan melalui partisipasi aktif di berbagai bidang. Generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan dengan mengembangkan potensi diri, menjaga nilai-nilai budaya, dan membangun hubungan harmonis di tengah masyarakat.

“Pemuda Papua harus menjadi motor penggerak persatuan, menjaga adat istiadat, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Semangat Sumpah Pemuda perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Tokoh adat Mananwir-Er Beba Ronsumbre, Nehemia Ronsumbre, juga mengingatkan pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan zaman. Menurut dia, pemuda perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi, khususnya yang beredar melalui media sosial, agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Nehemia mendorong pemuda Papua menggunakan teknologi secara bijaksana, meningkatkan kualitas diri, serta memanfaatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk mendukung kemajuan daerah. Ia menilai pelestarian adat dan budaya dapat berjalan beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, Kirenius Telenggen, mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban demi kelancaran pembangunan di Papua Tengah.

Menurut Kirenius, situasi yang aman dan kondusif membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, hingga aparat keamanan. Setiap persoalan, kata dia, perlu diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan damai dengan mengutamakan kepentingan bersama.

“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan dukungan seluruh masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga daerah agar tetap aman dan damai demi kelanjutan pembangunan,” kata Kirenius.

Ia berharap semangat Sumpah Pemuda mendorong generasi muda Papua untuk memperkuat persaudaraan, menghargai keberagaman, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta mengedepankan dialog, pemuda Papua diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan daerah yang damai, maju, dan sejahtera.

PAPUA – Pemerintah terus mendorong terciptanya situasi keamanan yang kondusif di Papua sebagai fondasi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi TNI-Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat, upaya menjaga kedamaian diperkuat dengan pendekatan dialogis, pencegahan gangguan keamanan, serta penguatan persatuan.

Komitmen tersebut terlihat dalam patroli gabungan TNI-Polri di Kampung Ugapuga dan Idakebo, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pemeriksaan untuk mengantisipasi gangguan keamanan, tetapi juga membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.

Kapolres Dogiyai Kompol Dr. Piter Kendek mengatakan, pendekatan dialogis menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan warga.

“Kehadiran TNI-Polri bukan hanya untuk melakukan pemeriksaan, tetapi juga mendengar langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi warga,” ujar Piter, Minggu (25/10).

Dalam patroli tersebut, puluhan personel TNI-Polri menyisir kedua kampung menggunakan enam kendaraan roda empat. Petugas mengamankan dua pisau, satu parang, dan satu katapel untuk penanganan lebih lanjut.

Piter menegaskan bahwa keamanan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. “Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI-Polri, tetapi juga membutuhkan kepedulian seluruh warga,” katanya.

Pendekatan yang mengutamakan dialog tersebut mencerminkan pentingnya kehadiran aparat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah preventif dan komunikasi terbuka diharapkan mampu mencegah potensi konflik sehingga warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Dukungan terhadap terciptanya kedamaian juga disuarakan tokoh masyarakat adat Tolikara, Karmin Yikwa. Ia menilai stabilitas keamanan merupakan modal penting untuk menjamin masa depan generasi muda Papua. Lingkungan yang aman memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar, masyarakat mengembangkan usaha, serta program pembangunan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Di tengah berbagai tantangan keamanan, masyarakat juga diimbau tidak mudah terpengaruh provokasi maupun informasi yang belum terverifikasi. Penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum.

Dengan memperkuat sinergi aparat, pemerintah, dan masyarakat adat, Papua memiliki peluang lebih besar untuk menjaga persatuan serta mendorong kemajuan daerah. Keamanan yang berkelanjutan, pelayanan publik yang optimal, dan partisipasi masyarakat menjadi modal penting mewujudkan Papua yang damai, maju, dan sejahtera.

PAPUA – Sejumlah tokoh Papua mengimbau masyarakat agar menyikapi secara kritis berbagai narasi yang disampaikan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), terutama menjelang rencana pelaksanaan upacara rekonsiliasi di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Masyarakat diharapkan mengedepankan verifikasi informasi, menjaga persatuan, serta memberikan perhatian terhadap pembangunan dan kesejahteraan Papua.

Rencana kegiatan tersebut dikaitkan dengan agenda International Parliament for West Papua (IPWP) dan melibatkan sejumlah organisasi di kawasan Pasifik. Perkembangan ini kembali menempatkan isu Papua dalam ruang komunikasi politik regional dan internasional.

Tokoh pemuda Papua, Max Abner Ohee, menilai narasi yang disampaikan kelompok tertentu tidak dapat dianggap mewakili seluruh aspirasi masyarakat Papua. Menurut dia, masyarakat perlu memahami persoalan Papua secara utuh dengan mempertimbangkan aspek sejarah, hukum, dan perkembangan sosial.

“Papua adalah Indonesia, hal ini sudah sah dan final,” ujar Max.

Ia menambahkan, perhatian masyarakat sebaiknya diarahkan pada penguatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta perluasan kesempatan bagi generasi muda. Karena itu, setiap informasi yang beredar perlu diperiksa sumber dan konteksnya agar tidak memicu kesalahpahaman.

Sementara itu, tokoh Papua sekaligus Ondofolo, Yanto Eluay, menyoroti penggunaan isu hak asasi manusia (HAM) dalam komunikasi politik mengenai Papua. Ia berpandangan bahwa persoalan tersebut perlu dibahas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fakta yang dapat diverifikasi, termasuk perkembangan pembangunan dan kondisi masyarakat di berbagai wilayah.

“Faktanya pemerintah Indonesia melakukan pembangunan SDM, infrastruktur dan ekonomi di tanah Papua,” kata Yanto.

Di tingkat internasional, aktivitas ULMWP turut menjadi bagian dari dinamika diplomasi di kawasan Pasifik. Sejumlah klaim yang disampaikan kelompok tersebut, termasuk mengenai korban dalam insiden di Yahukimo, belum memperoleh konfirmasi dari otoritas Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun pemantau independen yang disebut dalam laporan tersebut. Oleh sebab itu, informasi semacam ini perlu diperiksa lebih lanjut sebelum diterima sebagai fakta.

Tokoh adat dari Keerom, Herman Yoku, mengajak masyarakat menjaga persatuan dan memprioritaskan masa depan generasi muda Papua.

“Kepada seluruh masyarakat Papua, mari kita jaga selalu NKRI demi kelangsungan anak cucu kita,” ujarnya.

Para tokoh tersebut menekankan pentingnya sikap kritis, keterbukaan terhadap informasi yang terverifikasi, serta dialog yang damai. Dengan demikian, masyarakat dapat menyikapi dinamika politik secara bijaksana tanpa mengabaikan aspirasi, hak, dan kebutuhan nyata warga Papua.

BIAK — Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 menjadi momentum bagi generasi muda Papua untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, melestarikan adat istiadat, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah. Ajakan tersebut mengemuka dalam kegiatan Dialog Adat Pemuda Papua Damai yang digelar di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada 24–25 Oktober 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Pemuda Papua Menjaga Adat, Merawat Persatuan, dan Membangun Kampung Damai” tersebut melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Dialog ini bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memperkuat kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan persaudaraan.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Biak Numfor, David Rumansara, mengatakan Sumpah Pemuda tidak seharusnya dipandang sebatas peringatan tahunan. Menurut dia, momentum tersebut perlu menjadi pengingat atas perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ia menekankan bahwa pemuda Papua memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan daerah melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan.

“Pemuda Papua harus menjadi motor penggerak persatuan, menjaga adat istiadat, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Semangat Sumpah Pemuda perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar David.

Pesan serupa disampaikan tokoh adat Mananwir-Er Beba Ronsumbre, Nehemia Ronsumbre, dalam Dialog Adat Pemuda Papua Damai di Kampung Swapodibo, Biak Kota, pada 24 Oktober 2026. Ia mengingatkan generasi muda agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman, termasuk menyikapi informasi yang beredar melalui media sosial secara bijaksana.

Menurut Nehemia, kemampuan memilah informasi menjadi penting agar pemuda dapat mengambil keputusan secara kritis, menghindari kesalahpahaman, serta menjaga hubungan baik di tengah masyarakat. Ia juga mendorong generasi muda mengembangkan kemampuan diri dan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan produktif.

Sementara itu, tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, Kirenius Telenggen, mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban agar pembangunan di Papua Tengah dapat berlangsung dengan baik. Ia menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama dan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi yang damai.

“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan dukungan seluruh masyarakat,” kata Kirenius.

Dalam kegiatan di Biak, masyarakat juga menerima bantuan paket sembako berupa beras, susu kaleng, kopi, teh, dan minyak goreng. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.

Melalui momentum Sumpah Pemuda, para tokoh berharap generasi muda Papua terus merawat keberagaman, menjaga persaudaraan, dan berkontribusi dalam pembangunan. Persatuan, pelestarian budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial menjadi landasan penting untuk mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera.

*) Oleh : Gavin Asadit

Pemerataan pendidikan tidak cukup dilakukan dengan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan masuk sekolah. Kualitas ruang kelas, ketersediaan fasilitas belajar, kemampuan guru, serta akses terhadap teknologi turut menentukan seberapa besar kesempatan peserta didik untuk berkembang. Karena itu, program revitalisasi dan digitalisasi sekolah menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan pembelajaran antara wilayah perkotaan, daerah terpencil, dan kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana pendidikan.

Melalui program revitalisasi satuan pendidikan, pemerintah berupaya memperbaiki bangunan dan fasilitas sekolah agar proses belajar berlangsung lebih aman dan nyaman. Sementara itu, digitalisasi pembelajaran diarahkan untuk memperluas pemanfaatan teknologi, menyediakan sumber belajar yang lebih beragam, dan mendukung metode pengajaran yang interaktif. Kedua program tersebut saling melengkapi karena teknologi akan sulit dimanfaatkan secara optimal apabila sekolah belum memiliki ruang belajar dan infrastruktur dasar yang memadai.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa revitalisasi dan digitalisasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Menurutnya, perbaikan sarana fisik perlu berjalan bersama peningkatan kualitas pembelajaran agar setiap peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kemampuan akademik maupun karakter. Pemerintah juga menempatkan sekolah yang mengalami kerusakan berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta terdampak bencana sebagai kelompok prioritas.

Pada 2025, program revitalisasi telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan dengan dukungan anggaran sekitar Rp16,9 triliun. Perbaikan fasilitas tersebut memberikan manfaat bagi lebih dari 4,23 juta peserta didik. Capaian ini menjadi landasan bagi perluasan program pada 2026, ketika pemerintah menyiapkan target revitalisasi hingga 71.744 satuan pendidikan, yang mencakup sasaran awal 11.744 sekolah dan rencana tambahan sekitar 60.000 satuan pendidikan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, menjelaskan bahwa perluasan target revitalisasi perlu disertai proses verifikasi dan penganggaran yang cermat. Menurutnya, alokasi yang telah tersedia dan rencana tambahan harus dibedakan secara jelas agar masyarakat memahami tahapan pelaksanaan program. Prioritas pada sekolah dengan kerusakan berat dan wilayah yang membutuhkan perhatian khusus juga penting agar sumber daya pemerintah digunakan berdasarkan tingkat kebutuhan.

Pendekatan tersebut relevan karena kesenjangan pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu siswa. Peserta didik yang belajar di ruang kelas rusak, menghadapi keterbatasan fasilitas sanitasi, atau tidak memiliki sarana belajar yang layak dapat mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pendidikan. Perbaikan bangunan, ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas pendukung dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi guru maupun siswa.

Di sisi lain, digitalisasi membuka peluang untuk memperkaya proses belajar. Pemerintah telah mendistribusikan sekitar 288.000 unit Papan Interaktif Digital atau Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah pada 2025. Untuk 2026, program digitalisasi pembelajaran ditargetkan menjangkau 288.865 satuan pendidikan melalui pendampingan pemanfaatan perangkat, pengembangan konten digital, serta penguatan kemampuan pendidik dalam menggunakan teknologi.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa penyediaan perangkat digital harus diikuti pendampingan dan penguatan kapasitas sekolah. Menurutnya, teknologi akan memberikan manfaat lebih besar ketika guru mampu menggunakannya untuk menjelaskan materi, menyajikan media pembelajaran interaktif, dan menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kebutuhan peserta didik. Pengelolaan perangkat, kesiapan listrik, konektivitas, dan pemeliharaan juga perlu diperhatikan agar fasilitas dapat digunakan secara berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi memungkinkan materi yang sebelumnya sulit dijelaskan melalui metode konvensional disampaikan dengan bantuan gambar, animasi, simulasi, dan sumber belajar digital. Guru juga dapat mengembangkan kegiatan yang mendorong siswa lebih aktif bertanya, berdiskusi, serta memahami konsep melalui berbagai bentuk penyajian. Meski demikian, perangkat digital tidak menggantikan peran guru. Teknologi tetap menjadi alat bantu yang efektivitasnya bergantung pada kualitas materi, metode pengajaran, dan interaksi di kelas.

Pemerataan manfaat program dapat dioptimalkan melalui penguatan infrastruktur yang adaptif di wilayah terpencil. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan menjadi kunci untuk menghadirkan dukungan yang tepat sasaran, mulai dari penyediaan listrik dan internet hingga pelatihan guru dan pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan lokal.

Dampak revitalisasi dan digitalisasi diukur dari kualitas pembelajaran di kelas. Keberhasilan program berfokus pada pemanfaatan fasilitas secara optimal, penguatan kapasitas guru, serta peningkatan indikator nyata seperti literasi, numerasi, dan keterlibatan aktif siswa. Keterbukaan informasi dan kolaborasi bersama masyarakat juga memperkuat akuntabilitas sekaligus mempercepat penanganan kendala di lapangan.

Peningkatan fasilitas fisik dan integrasi teknologi merupakan dua langkah strategis yang saling memperkuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan modern. Dengan dukungan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, seluruh anak Indonesia berkesempatan memperoleh pendidikan berkualitas secara adil, tanpa terbatas oleh kondisi geografis.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pemerintah terus memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki kualitas sarana pendidikan sekaligus memperluas akses terhadap pembelajaran berbasis teknologi. Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mendorong pemerataan pendidikan, terutama bagi peserta didik yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas belajar.

Pada 2025, program revitalisasi sekolah berhasil menjangkau 16.167 sekolah, melampaui target awal sebanyak 10.440 sekolah. Pelaksanaan program tersebut memberikan manfaat kepada lebih dari 4,2 juta peserta didik yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Capaian tersebut menunjukkan perluasan perbaikan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah, termasuk daerah yang membutuhkan perhatian lebih besar dalam pembangunan sarana belajar.

Memasuki 2026, pemerintah melanjutkan program revitalisasi dengan target perbaikan sebanyak 51.744 sekolah. Prioritas pelaksanaan mencakup sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat, sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta satuan pendidikan yang terdampak bencana. Berdasarkan data hingga 28 September 2026, dukungan program telah disalurkan kepada 38.586 sekolah. Pelaksanaan secara bertahap tersebut diharapkan mempercepat pemenuhan kebutuhan ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung kegiatan pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan perbaikan sekolah yang membutuhkan penanganan hingga 2029. Target tersebut menempatkan pembenahan infrastruktur pendidikan sebagai salah satu agenda pembangunan jangka menengah. Ketersediaan ruang kelas yang memadai, sanitasi yang baik, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi unsur penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan meningkatkan keselamatan peserta didik maupun tenaga pendidik.

Selain memperbaiki bangunan sekolah, pemerintah mendorong digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan perangkat teknologi. Hingga September 2026, sebanyak 289 ribu sekolah telah menerima perangkat digital, termasuk panel interaktif, laptop, dan penyimpanan eksternal. Perangkat tersebut diharapkan membantu guru menyampaikan materi secara lebih interaktif serta membuka akses terhadap sumber pembelajaran yang lebih beragam.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi dan digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang diperbaiki atau perangkat yang dibagikan. Pemanfaatan fasilitas secara optimal, peningkatan kompetensi guru, dan kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pembelajaran juga perlu menjadi perhatian.

Digitalisasi pendidikan memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Sekolah perlu memiliki akses listrik dan internet yang stabil agar perangkat teknologi dapat digunakan secara berkelanjutan. Di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan, penyediaan perangkat perlu diikuti dengan solusi pendukung yang sesuai dengan kondisi setempat. Pelatihan bagi guru juga diperlukan agar teknologi dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman siswa, bukan sekadar menjadi pelengkap kegiatan belajar.

Program revitalisasi sekolah turut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pekerjaan perbaikan dan pembangunan dapat membuka peluang bagi tenaga kerja lokal serta melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penyediaan bahan maupun kebutuhan pendukung. Dengan demikian, program pendidikan dapat memberikan manfaat yang lebih luas apabila pelaksanaannya memperhatikan kualitas pekerjaan, transparansi pengadaan, dan keterlibatan masyarakat setempat.

Meski demikian, pelaksanaan program dalam skala besar membutuhkan pengawasan yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai peruntukan, pekerjaan memenuhi standar kualitas, dan perangkat digital benar-benar dimanfaatkan oleh sekolah penerima. Pemantauan berkala serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses dapat membantu mengidentifikasi kendala dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Pemerataan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas fisik dan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sekolah memanfaatkannya untuk meningkatkan hasil belajar. Sekolah di daerah perkotaan dan wilayah terpencil memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga pelaksanaan program perlu menyesuaikan kondisi masing-masing. Pendampingan kepada sekolah yang masih mengalami keterbatasan juga penting agar manfaat revitalisasi dan digitalisasi tidak terkonsentrasi pada wilayah yang telah memiliki infrastruktur memadai.

Di samping itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik. Pemerintah dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pihak sekolah, dan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas serta menyelesaikan kendala di lapangan. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, baik dalam pembangunan fasilitas maupun pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dengan perencanaan yang terukur dan pengawasan berkelanjutan, program revitalisasi dan digitalisasi sekolah diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Melalui perbaikan sarana dan penguatan pembelajaran digital, pemerintah berupaya membangun lingkungan pendidikan yang lebih layak dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Konsistensi pelaksanaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengawasan yang akuntabel akan menentukan keberlanjutan manfaat program. Dengan pendekatan tersebut, revitalisasi dan digitalisasi sekolah diharapkan dapat mendukung pemerataan kesempatan belajar sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

*) Pemerhati pendidikan

Oleh: Rangga Mahendra )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan melalui transformasi tata kelola, keamanan pangan, dan efektivitas pelayanan. Melalui pendekatan MBG 2.0, Badan Gizi Nasional (BGN) berupaya memastikan keberhasilan program tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan, ketepatan pelaksanaan, dan dampak yang dirasakan masyarakat.

Peralihan ini menjadi penting seiring dengan meningkatnya skala penyelenggaraan MBG di berbagai wilayah Indonesia. Semakin luas jangkauan program, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang terukur, distribusi bahan pangan yang efisien, serta standar pelayanan yang konsisten. Dengan demikian, penguatan kualitas menjadi fondasi agar program dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat sesuai tujuan awalnya.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa revolusi MBG 2.0 mencakup pembenahan ekosistem rantai pasok dan pengembangan sumber daya manusia di daerah. BGN mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital melalui Loka MBG untuk mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan efisiensi distribusi bahan pangan. Pendekatan ini sekaligus membuka peluang bagi produk pangan lokal untuk menjadi bagian dari kebutuhan operasional program.

Integrasi rantai pasok lokal juga memiliki arti strategis bagi penguatan kedaulatan pangan. Keterlibatan pemasok dan pelaku usaha daerah dapat membantu mendekatkan sumber bahan pangan dengan satuan pelayanan, sekaligus memperkuat hubungan antara program pemerintah dan perekonomian setempat. Namun, manfaat tersebut perlu didukung pengelolaan pasokan yang terencana agar ketersediaan, mutu, dan keamanan bahan pangan tetap terjaga.

Penguatan kualitas juga dilakukan melalui pembinaan sumber daya manusia. BGN mengembangkan Patriot Gizi dengan melibatkan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai edukator keamanan pangan, penggerak program, dan pendata dampak pelaksanaan MBG di masyarakat. Kehadiran tenaga pendamping ini diharapkan memperkuat pengawasan di tingkat lapangan sekaligus membantu memastikan pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Pada aspek keamanan pangan, BGN memperkuat tata kelola melalui penerapan label pada ompreng yang mencantumkan batas waktu aman konsumsi makanan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan makanan dikonsumsi dalam rentang waktu yang sesuai, sehingga risiko penurunan kualitas selama distribusi dan penyajian dapat diminimalkan. Penguatan standar tersebut menunjukkan bahwa kualitas MBG tidak berhenti pada kandungan gizi, tetapi juga mencakup keamanan makanan hingga diterima dan dikonsumsi penerima manfaat.

Perubahan berikutnya terlihat pada pengembangan pola penyajian prasmanan. Kepala BGN, Sudaryono, menilai metode ini berpotensi mengurangi limbah makanan karena peserta didik dapat mengambil porsi sesuai kebutuhan dan menambah makanan apabila masih tersedia. Pendekatan tersebut juga memungkinkan perbedaan kebutuhan makan antarsiswa diperhatikan tanpa harus menyediakan porsi seragam bagi setiap anak.

BGN telah menjalankan uji coba MBG prasmanan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi. Percontohan dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Jawa, Aceh, Palembang, dan Merauke, untuk mengevaluasi kesiapan pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi kendala sebelum program diperluas. BGN menargetkan sebanyak 5.000 SPPG menerapkan pola prasmanan pada akhir 2026, dengan perluasan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi.

Sudaryono menjelaskan bahwa metode prasmanan tidak mengubah alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per porsi. Efisiensi diharapkan muncul melalui pengurangan makanan yang terbuang, karena peserta didik dapat menyesuaikan jumlah makanan dengan kebutuhan masing-masing. Meski demikian, keberhasilan pendekatan ini tetap bergantung pada pengawasan kebersihan, pengendalian penyajian, dan kedisiplinan dalam menjaga keamanan pangan.

Selain meningkatkan mutu pelayanan, MBG juga menunjukkan potensi manfaat terhadap kegiatan belajar di sekolah. Direktur Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Firman Hidayat, menyampaikan bahwa hasil studi berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga menunjukkan siswa penerima MBG tercatat lebih jarang absen dibandingkan siswa yang tidak menerima program. Kajian tersebut turut mengukur semangat belajar dan tingkat rasa lapar siswa sebagai bagian dari evaluasi dampak program.

Di sisi lain, perluasan akses tetap menjadi perhatian, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. BGN telah mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah dengan tantangan geografis dan kebutuhan gizi yang lebih tinggi, terdiri atas 480 SPPG di Indonesia bagian timur dan 980 SPPG di Indonesia bagian tengah. Upaya ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas tidak berarti menghentikan perluasan, melainkan memastikan layanan menjangkau masyarakat dengan kesiapan operasional dan standar yang memadai.

Melalui MBG 2.0, pemerintah berupaya membangun pelaksanaan program yang lebih terukur, aman, dan efisien. Sinkronisasi rantai pasok, pembinaan tenaga pelaksana, inovasi penyajian, serta evaluasi dampak menjadi bagian dari perubahan menuju tata kelola yang lebih matang. Dengan menempatkan kualitas sebagai prioritas, MBG diharapkan tidak sekadar menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga memberikan manfaat gizi dan pendidikan yang semakin optimal bagi generasi Indonesia.

)* Penulis Isu Sosial dan Pembangunan