Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan langkah strategis untuk memastikan kekayaan sumber daya alam nasional benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Selama bertahun-tahun, persoalan under invoicing, transfer pricing, hingga kebocoran devisa hasil ekspor menjadi tantangan serius yang menggerus potensi penerimaan negara. Dalam konteks itulah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi momentum penting bagi perbaikan tata kelola ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan membentuk BUMN khusus ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan transformasi paradigma pengelolaan sumber daya alam Indonesia menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bernilai tambah tinggi.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pembentukan DSI bertujuan memperkuat transparansi transaksi ekspor komoditas nasional. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi ingin membiarkan potensi kebocoran ekonomi terus terjadi dalam rantai perdagangan komoditas strategis Indonesia.

Selama ini, berbagai data pemerintah maupun lembaga internasional menunjukkan masih tingginya praktik manipulasi harga ekspor pada sejumlah komoditas unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloys. Akibatnya, negara kehilangan potensi pajak, royalti, serta devisa dalam jumlah besar. Bahkan, validitas data perdagangan nasional ikut terganggu sehingga menyulitkan pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

Pembentukan DSI menjadi jawaban atas persoalan tersebut. Pemerintah kini memiliki instrumen yang dapat memantau volume ekspor, harga transaksi, hingga mekanisme pengiriman komoditas secara lebih komprehensif. Dalam tahap awal, mulai Juni hingga Desember 2026, seluruh eksportir diwajibkan melaporkan rincian transaksi kepada DSI agar pemerintah dapat memastikan harga ekspor sesuai dengan indeks pasar global dan prinsip kewajaran.

Langkah ini penting karena selama ini disparitas harga ekspor kerap terjadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan mengungkapkan adanya perbedaan harga signifikan antara harga jual komoditas Indonesia ke Singapura dibandingkan harga di pasar Amerika Serikat. Situasi semacam itu menunjukkan adanya ruang besar bagi praktik manipulasi harga yang merugikan negara.

Karena itu, kehadiran DSI harus dipahami bukan sebagai hambatan perdagangan, melainkan upaya modernisasi tata kelola ekspor nasional. Pemerintah justru ingin menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat, terbuka, dan terpercaya bagi seluruh pelaku usaha. Transparansi pada akhirnya akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di pasar internasional.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa DSI akan memperkuat sistem pelaporan perdagangan serta memastikan seluruh transaksi dilakukan secara akuntabel dan sesuai harga pasar. Selain itu, DSI juga akan mendukung pengelolaan devisa negara secara optimal melalui konsolidasi data dan tata kelola yang lebih efisien.

Kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar pengawasan ekspor. DSI berpotensi menjadi instrumen penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Ketika transaksi ekspor dapat dimonitor secara menyeluruh, maka devisa hasil ekspor akan lebih mudah dikendalikan dan dipastikan kembali ke dalam negeri. Hal ini sangat penting di tengah tekanan global terhadap nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar keuangan internasional.

Apalagi saat ini ekonomi dunia sedang menghadapi ketidakpastian akibat fluktuasi harga energi, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Dalam situasi seperti itu, negara-negara penghasil komoditas dituntut memiliki sistem perdagangan yang efisien sekaligus mampu menjaga kepentingan nasional.

Lebih jauh, pembentukan DSI juga dapat mempercepat agenda hilirisasi nasional. Dengan tata kelola ekspor yang lebih tertata, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam. Komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloys tidak lagi hanya dipandang sebagai barang ekspor mentah, tetapi sebagai basis pembangunan industri bernilai tambah tinggi.

Di sisi lain, dukungan dunia usaha terhadap kebijakan ini juga menunjukkan optimisme bahwa reformasi tata kelola akan berdampak positif bagi iklim bisnis. Direktur Utama PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, Julius Aslan, menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dan meyakini kebijakan tersebut akan memperbaiki dunia usaha secara keseluruhan.

Dukungan sektor swasta menjadi penting karena reformasi tata kelola hanya akan berhasil apabila pemerintah dan pelaku usaha berjalan dalam arah yang sama. Pemerintah telah memberikan masa transisi dan evaluasi bertahap agar implementasi kebijakan tidak mengganggu aktivitas ekspor nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengedepankan stabilitas ekonomi dan kepastian usaha.

Mulai Januari 2027, pemerintah akan menerapkan platform digital terpadu yang disiapkan Danantara untuk mengelola transaksi ekspor komoditas strategis. Digitalisasi ini menjadi langkah maju dalam membangun sistem perdagangan nasional yang modern, efisien, dan terintegrasi. Dengan teknologi digital, pengawasan transaksi dapat dilakukan secara real time sehingga meminimalkan celah manipulasi data maupun praktik perdagangan ilegal.

Pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia harus dipandang sebagai bagian dari transformasi besar ekonomi Indonesia menuju tata kelola sumber daya alam yang lebih berdaulat. Transparansi bukan sekadar slogan administratif, melainkan fondasi untuk menciptakan nilai tambah nasional yang lebih besar.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Abdul Razak)*

Langkah pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam mengubah status PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi BUMN (Persero) menandai babak baru reformasi tata niaga ekspor nasional. Kebijakan tersebut bukan sekadar perubahan kelembagaan, melainkan bagian dari agenda besar negara untuk memperkuat pengawasan terhadap ekspor sumber daya alam strategis agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

PT DSI dibentuk sebagai instrumen ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas utama Indonesia seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloy. Penandatanganan perubahan status menjadi BUMN dilakukan langsung oleh CEO Danantara Rosan P. Roeslani bersama CIO Danantara Pandu Sjahrir dan COO Danantara Dony Oskaria. Momentum tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem tata niaga ekspor yang lebih tertata di tengah tantangan global dan kebutuhan peningkatan penerimaan negara.

Selama bertahun-tahun, sektor ekspor sumber daya alam kerap menghadapi persoalan klasik berupa praktik under-invoicing dan transfer pricing. Kedua praktik tersebut menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal karena adanya ketidaksesuaian harga maupun volume ekspor yang dilaporkan. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut praktik under-invoicing selama lebih dari tiga dekade telah menimbulkan potensi kehilangan negara hingga sekitar 908 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp15.400 triliun.

Dalam konteks itulah kehadiran DSI menjadi sangat strategis. Pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui mekanisme sentralisasi penjualan ekspor, negara memiliki instrumen pengawasan yang lebih kuat terhadap kewajaran harga dan volume komoditas yang diekspor.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk merugikan pelaku usaha. Menurutnya, eksportir tetap dapat menjual komoditas dengan harga yang sama seperti sebelumnya, hanya saja kini melalui mekanisme pemantauan negara untuk memastikan kewajaran transaksi. Dony menjelaskan bahwa tugas pemerintah adalah memastikan harga ekspor benar-benar sesuai dengan nilai yang semestinya sehingga penerimaan negara dapat terjaga.

Dony menambahkan bahwa pengawasan terhadap kewajaran harga sangat penting karena berkaitan langsung dengan pajak dan pendapatan negara yang nantinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan nasional. Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan melakukan pemantauan hingga Desember 2026 sebelum mekanisme sentralisasi diterapkan sepenuhnya. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan karena pemerintah melihat adanya kekhawatiran terhadap praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor sumber daya alam.

Selain Dony Oskaria, CEO Danantara Indonesia sekaligus Pembina Danantara Indonesia Trust, Rosan Roeslani turut menegaskan pentingnya tata kelola yang profesional dan transparan dalam setiap langkah transformasi yang dilakukan Danantara. Menurut Rosan, pengelolaan sumber daya negara harus memberikan dampak ekonomi sekaligus sosial secara berkelanjutan.

Rosan menyampaikan bahwa Danantara menargetkan pengalokasian minimal satu persen dari total dividen BUMN setiap tahun untuk mendukung berbagai program sosial nasional. Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen jangka panjang Danantara dalam memperbesar dampak pembangunan kepada masyarakat.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa agenda reformasi Danantara tidak hanya berorientasi pada penguatan tata niaga ekspor, tetapi juga pembangunan sosial masyarakat. Melalui Danantara Indonesia Trust, dana filantropi akan diarahkan untuk sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, hingga program air bersih dan sanitasi.

Rosan juga menekankan pentingnya membangun lembaga filantropi yang memiliki kredibilitas tinggi dan tata kelola yang kuat. Untuk memperkuat fondasi kelembagaan, Danantara menggandeng Gates Foundation dalam pengembangan sistem governance filantropi nasional agar lembaga tersebut dapat berjalan secara profesional dan transparan.

Sementara itu, Ketua Danantara Indonesia Trust, Nuraini Razak mengatakan pihaknya tengah membangun sistem tata kelola, struktur organisasi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi guna memastikan efektivitas program berjalan optimal. Menurut Nuraini, mandat jangka panjang Danantara Trust hanya dapat dijalankan secara kredibel apabila dibangun dengan tata kelola yang baik sejak awal.

Transformasi Danantara juga mulai terlihat dalam pengembangan infrastruktur hijau nasional. PT Ananta Energi Asia resmi masuk sebagai mitra lokal dalam konsorsium proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik bersama Zhejiang Weiming Environment Protection untuk proyek di Denpasar Raya dan Bogor Raya.

Direktur Utama PT Solusi Environment Asia Tbk, Denny Rizal menjelaskan bahwa keterlibatan perusahaan lokal dalam proyek tersebut merupakan bagian dari ketentuan Danantara guna mendorong transfer teknologi dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Menurut Denny, langkah itu menjadi pencapaian penting dalam membangun platform investasi infrastruktur hijau di Indonesia. Ia juga menilai proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik akan membuka peluang arus kas jangka panjang sekaligus memperkuat pengembangan energi berkelanjutan nasional.

Keseluruhan langkah tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan DSI bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi ekonomi nasional yang menempatkan negara sebagai pengawas sekaligus penggerak utama dalam memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola secara optimal, transparan, dan berkeadilan.

Reformasi tata niaga ekspor melalui DSI pada akhirnya menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem yang selama ini dinilai rentan terhadap kebocoran. Jika dijalankan secara konsisten dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola profesional, kebijakan ini berpotensi memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kepercayaan investor, serta memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar menjadi fondasi kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

)* Analis Kebijakan

JAKARTA — Sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra kembali beroperasi normal setelah sempat mengalami gangguan. PT PLN (Persero) menyatakan terus melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus mempercepat penguatan sistem kelistrikan di Sumatra, terutama pada aspek jaringan transmisi dan keandalan antar subsistem.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan sistem kelistrikan Sumatra semakin andal, kuat, dan mampu merespons potensi gangguan dengan lebih cepat. Menurut dia, PLN juga menjalankan pengembangan berkelanjutan sesuai arah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025–2034.

Greg menjelaskan, strategi PLN berfokus pada pengembangan tulang punggung atau backbone sistem kelistrikan Sumatra melalui penguatan jaringan transmisi 150 kilovolt, 275 kilovolt, hingga 500 kilovolt. Pengembangan ini diarahkan untuk menghubungkan pusat-pusat pembangkit besar di berbagai provinsi ke dalam satu sistem interkoneksi Sumatra yang lebih solid dan fleksibel.

“Dengan sistem interkoneksi yang semakin terhubung, maka kemampuan transfer daya antarwilayah akan meningkat dan masing-masing subsistem di tiap provinsi dapat saling menopang ketika terjadi gangguan,” kata Greg.

Ia menegaskan, infrastruktur transmisi strategis tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem kelistrikan Sumatra. “PLN memastikan infrastruktur strategis ini tetap menjadi bagian penting dalam pengembangan backbone kelistrikan Sumatra guna mendukung peningkatan keandalan sistem interkoneksi Sumatra secara keseluruhan,” ujarnya.

Selain memperkuat sistem regional, jaringan transmisi juga dikembangkan untuk mendukung sistem kelistrikan lokal. Langkah tersebut mencakup program dedieselisasi, integrasi pembangkit baru skala kecil dan menengah, pengurangan bottleneck penyaluran, perbaikan kualitas tegangan, serta peningkatan fleksibilitas operasi di wilayah tersebar. PLN juga akan menerapkan jaringan tenaga listrik cerdas atau smart grid secara bertahap sesuai roadmap RUPTL 2025–2034.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai gangguan listrik di Sumatra menjadi pengingat pentingnya percepatan pembangunan transmisi. Menurut dia, sistem interkoneksi Sumatra yang membentang lintasprovinsi membutuhkan jaringan transmisi yang andal agar gangguan tidak meluas.

“Blackout di Sumatra harus menjadi momentum bersama untuk mempercepat penguatan jaringan transmisi. Tanpa percepatan pembangunan transmisi, risiko gangguan sistem akan terus meningkat seiring pertumbuhan kebutuhan listrik dan aktivitas ekonomi di Sumatra,” ujar Agus.

Dengan kembali normalnya sistem interkoneksi, PLN memastikan proses evaluasi dan penguatan infrastruktur tetap berlanjut untuk menjaga keandalan pasokan listrik masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatra. (*)

Jakarta — Pemerintah memastikan sistem kelistrikan di seluruh wilayah Sumatra telah pulih total setelah sebelumnya terjadi gangguan yang menyebabkan pemadaman meluas di sejumlah daerah. Pemulihan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unit operasional ketenagalistrikan guna memastikan masyarakat kembali memperoleh layanan listrik secara normal dan stabil.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan sistem kelistrikan di seluruh wilayah Sumatra telah kembali pulih total setelah insiden pemadaman total (blackout) yang terjadi pada Jumat (22/5/2026). Gangguan pada sistem interkoneksi Sumatra tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak pada aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi di berbagai daerah.

Sejak awal gangguan terjadi, pemerintah langsung mengerahkan seluruh sumber daya teknis untuk mempercepat proses pemulihan dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah menurunkan tim khusus ke lokasi untuk mendampingi proses pemulihan teknis yang berjalan.

“Secara teknis PLTU memerlukan waktu sekitar 12 jam, dan itu kita lakukan. Kami dari Kementerian SDM menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek. Alhamdulillah dalam jangka waktu ini sesuai dengan apa yang kita koordinasikan dengan PLN, bisa fully 100%,” katanya.

Pemerintah memastikan fasilitas vital seperti rumah sakit, pusat transportasi, jaringan komunikasi, fasilitas air bersih, dan pusat pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama selama proses penanganan berlangsung.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno menyampaikan pemerintah terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses pemulihan guna memastikan pasokan tenaga listrik kembali andal dan aman bagi masyarakat.

“Pada tahap awal pasca padam meluas kami telah menerjunkan tim inspektur ketenagalistrikan ke lapangan dan akan diperkuat tim berikutnya untuk melakukan investigasi lebih intensif untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar Tri.

Sebagai mitigasi, pemerintah telah mengarahkan PLN untuk melakukan audit teknis dan perbaikan pada titik-titik rawan gangguan, termasuk penguatan sistem pembumian atau pemasangan arde tambahan guna melindungi aset transmisi dari cuaca ekstrem.

Adapun, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi.

“Sejak kejadian terjadi, seluruh personel kami langsung bergerak melakukan asesmen, pemulihan sistem transmisi dan gardu induk, serta menyalakan kembali pembangkit secara bertahap dan terkoordinasi,” ujar Darmawan.

*) Oleh : Debi Arianti

Gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra beberapa waktu lalu menjadi perhatian besar berbagai pihak karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha. Peristiwa tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan energi saat ini tidak hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi sudah menjadi bagian utama dari hampir seluruh aktivitas masyarakat modern. Di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi dan sistem digital, keberadaan infrastruktur energi yang andal menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.

Pasca gangguan tersebut, perhatian terhadap peningkatan infrastruktur energi semakin menguat. Banyak pihak menilai bahwa pembangunan sektor kelistrikan harus diarahkan tidak hanya pada penambahan kapasitas listrik, tetapi juga pada penguatan sistem transmisi dan distribusi agar mampu menjaga stabilitas pasokan energi secara menyeluruh. Infrastruktur energi yang kuat dinilai menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya gangguan serupa di masa mendatang. Karena itu, pengembangan jaringan transmisi modern, peningkatan kapasitas gardu induk, serta pembaruan sistem pengamanan jaringan menjadi fokus penting dalam memperkuat ketahanan kelistrikan nasional.

Dukungan terhadap peningkatan infrastruktur energi juga dianggap penting untuk menjawab pertumbuhan kebutuhan listrik yang terus meningkat setiap tahun. Pertumbuhan kawasan industri, pusat data, layanan digital, hingga penggunaan kendaraan listrik membuat konsumsi energi nasional mengalami kenaikan signifikan. Kondisi tersebut membutuhkan jaringan kelistrikan yang lebih stabil dan memiliki kemampuan distribusi yang lebih besar. Tanpa peningkatan infrastruktur yang memadai, risiko gangguan akibat beban berlebih akan semakin besar. Oleh karena itu, investasi pada pembangunan jaringan listrik dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat & Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan bahwa PLN terus melakukan evaluasi menyeluruh, pengembangan berkelanjutan, serta mempercepat penguatan sistem kelistrikan di Sumatra. Khususnya dari sisi jaringan transmisi dan keandalan antar subsistem.

Selain memperkuat jaringan utama, modernisasi teknologi kelistrikan juga terus ditingkatkan dalam upaya mewujudkan keandalan infrastruktur energi. Penggunaan sistem digital dan otomatisasi dinilai mampu membantu operator mendeteksi potensi gangguan lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum dampaknya meluas. Teknologi pemantauan berbasis real time memungkinkan kondisi jaringan dipantau secara terus menerus sehingga proses pengendalian menjadi lebih efisien. Dengan dukungan teknologi modern, sistem kelistrikan diharapkan mampu bekerja lebih responsif dalam menghadapi perubahan beban konsumsi maupun gangguan teknis yang terjadi di lapangan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Unsur Pemangku Kepentingan dari Kalangan Konsumen, Muhammad Kholid Syeiraz menjelaskan geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak pulau juga menjadi alasan pentingnya peningkatan infrastruktur energi secara berkelanjutan. Jalur transmisi listrik di Sumatra membentang panjang dan melewati berbagai kondisi alam yang menantang, mulai dari kawasan pegunungan, hutan, hingga daerah dengan cuaca ekstrem. Situasi tersebut membuat jaringan listrik membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan yang lebih kuat dibandingkan wilayah dengan kondisi geografis yang lebih sederhana. Karena itu, pembangunan infrastruktur energi tidak hanya berfokus pada kota besar, tetapi juga perlu menjangkau wilayah penyangga dan daerah strategis lainnya agar sistem distribusi listrik menjadi lebih merata dan stabil.

Dukungan peningkatan infrastruktur energi juga memiliki dampak besar terhadap iklim investasi dan perkembangan industri nasional. Dunia usaha membutuhkan pasokan listrik yang stabil untuk menjaga operasional tetap berjalan tanpa hambatan. Gangguan listrik dalam waktu tertentu dapat menyebabkan penurunan produktivitas, kerugian finansial, hingga terganggunya rantai distribusi barang dan jasa. Dengan infrastruktur energi yang lebih andal, pelaku usaha akan memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitas produksi dan ekspansi bisnis. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Sementara itu, Anggota DEN Unsur Pemangku Kepentingan dari Kalangan Industri, Satya Widya Yudha menjelaskan penguatan infrastruktur energi juga menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi ekonomi digital yang terus berkembang. Saat ini, berbagai layanan masyarakat mulai bergantung pada sistem elektronik dan jaringan internet, mulai dari transaksi keuangan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan. Seluruh layanan tersebut membutuhkan dukungan pasokan listrik yang stabil agar dapat berjalan optimal. Karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur energi dipandang sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan digital nasional. Semakin kuat sistem energi yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan Indonesia dalam mendukung pertumbuhan sektor teknologi dan inovasi.

Gangguan listrik di Sumatra pada akhirnya menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur energi harus terus menjadi prioritas bersama. Keandalan sistem kelistrikan tidak hanya menentukan kualitas layanan energi, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, aktivitas sosial, dan kenyamanan masyarakat secara luas. Dukungan terhadap peningkatan jaringan transmisi, modernisasi teknologi, serta penguatan sistem distribusi menjadi langkah penting untuk menciptakan ketahanan energi nasional yang lebih baik. Dengan infrastruktur yang semakin kuat dan modern, Indonesia diharapkan mampu menghadirkan sistem kelistrikan yang lebih stabil, merata, dan siap mendukung kebutuhan masyarakat di masa depan.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Ricky Rinaldi

Keandalan sistem kelistrikan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, aktivitas sosial, dan pelayanan publik di Indonesia. Di Sumatra yang berstatus menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional, ketersediaan daya yang andal menjadi kebutuhan mendasar untuk menggerakkan roda industri. Insiden padam massal (blackout) pada sistem interkoneksi regional Sumatra menjadi momentum penting untuk melakukan penguatan sistem secara struktural dari hulu ke hilir. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan merupakan agenda strategis nasional yang mendesak guna mencegah terulangnya gangguan serupa serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Kawasan Sumatra terus berkembang menjadi pusat aktivitas industri, perkebunan, pertambangan, dan perdagangan yang membutuhkan pasokan listrik stabil. Seiring dengan lompatan kebutuhan energi tersebut, pemerintah berkomitmen memastikan sistem kelistrikan memiliki kapasitas, fleksibilitas, dan ketahanan yang memadai. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh infrastruktur strategis nasional harus dikelola secara profesional, modern, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Kelistrikan sebagai pilar kedaulatan energi mendukung keberhasilan pembangunan nasional, sehingga gangguan di lapangan segera ditransformasikan menjadi langkah konkret untuk memperkuat keandalan jaringan jangka panjang.

Badan BUMN Danantara Indonesia menggelar evaluasi operasional secara menyeluruh terhadap PT PLN (Persero). Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, mengonfirmasi bahwa peninjauan mencakup pembenahan proses bisnis, penelusuran penyebab utama kegagalan sistem, hingga penyusunan langkah mitigasi risiko ke depan. Evaluasi ini memastikan tata kelola perusahaan umum milik negara berjalan selaras dengan target efisiensi dan ketahanan nasional. Langkah Danantara ini memperkuat manajemen risiko infrastruktur vital agar lebih adaptif dan visioner dalam melindungi hak-hak publik serta sektor usaha.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa insiden kelumpuhan kelistrikan di Sumatra dipicu oleh gangguan pada jaringan transmisi di wilayah Merangin akibat faktor cuaca ekstrem, di mana jaringan kabel listrik bertegangan ekstra tinggi di Jambi terputus setelah tersambar petir. Kerusakan akibat faktor alam di titik interkoneksi ini mengganggu stabilitas pasokan secara luas karena adanya ketidakseimbangan beban arus, di mana sistem interkoneksi regional masih memerlukan penyelarasan aliran daya antardaerah. Pemerintah merespons kondisi ini dengan mempercepat penyempurnaan topologi jaringan kelistrikan Sumatra agar distribusi energi semakin merata dan memiliki sistem proteksi yang lebih tangguh.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa ketahanan energi nasional wajib ditopang oleh infrastruktur yang kuat serta ketahanan sistem yang mampu beradaptasi menghadapi tantangan eksternal. Evaluasi komprehensif ini menjadi instrumen esensial dalam meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan demi mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung program transisi energi. Dalam proses pemulihan pasca-gangguan, aspek kehati-hatian teknis memegang peranan penting. Anggota Dewan Energi Nasional, M Kholid Syeirazi, memberikan catatan bahwa proses normalisasi jaringan interkoneksi berskala besar sepanjang ribuan kilometer dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan matang demi memastikan kestabilan frekuensi jaringan sebelum daya dialirkan kembali secara penuh kepada pelanggan.

Indikator utama dalam mengukur stabilitas jaringan kelistrikan interkoneksi terletak pada keseimbangan frekuensi antara daya yang dibangkitkan dengan beban aktual. Menurut Kholid Syeirazi, pemulihan secara bertahap dan terukur yang mengutamakan pemantauan parameter tegangan serta sudut fasa merupakan strategi terbaik untuk menjamin keamanan unit pembangkit dari risiko kerusakan teknis. Langkah penanganan terukur yang dilakukan oleh manajemen PLN terbukti berhasil meminimalkan risiko gangguan susulan dan mempercepat pemulihan sistem interkoneksi secara aman. Penanganan yang terstruktur ini membuktikan kesiapan instansi terkait dalam mengelola situasi darurat dengan standar operasional yang tinggi.

Komitmen penguatan kelistrikan ini juga didukung penuh oleh jajaran pemerintah daerah demi menyukseskan agenda-agenda strategis nasional. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menekankan pentingnya jaminan ketersediaan daya yang kokoh, sejalan dengan langkah besar pemerintah yang tengah gencar mengakselerasi program transisi energi dan digitalisasi di berbagai lini kehidupan, termasuk mendorong penggunaan ekosistem kendaraan listrik dan operasional transportasi massal berbasis baterai. Bobby juga menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem cadangan kelistrikan untuk mendukung fasilitas pelayanan publik serta percepatan kemandirian energi di wilayah kepulauan terluar agar pertumbuhan wilayah berjalan selaras dengan target inklusivitas nasional.

Merespons evaluasi tersebut, manajemen PLN melalui General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mundakhir Salman, bergerak cepat memastikan kesiapan pasokan energi regional, termasuk melakukan mitigasi khusus untuk mendukung kesuksesan agenda nasional dan daerah yang akan datang. Sinergi ini mempertegas komitmen bersama dalam mewujudkan agenda transformasi energi nasional, di mana sistem kelistrikan yang andal akan semakin siap mengintegrasikan potensi energi baru dan terbarukan ke dalam jaringan interkoneksi secara masif. Langkah evaluasi keandalan sistem kelistrikan Sumatra menjadi bukti nyata penerapan budaya perbaikan berkelanjutan demi menjaga kepercayaan publik dan memperkuat iklim investasi.

*)Pengamat Isu Strategis

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat posisi Indonesia di panggung global melalui rangkaian kunjungan kerja ke Eropa. Kunjungan kenegaraan ke Prancis menghasilkan sejumlah capaian strategis di bidang ekonomi, investasi, ketahanan energi, dan pertahanan.

Agenda utama pertemuan kepala negara berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi, industri pertahanan, transfer teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Prancis dalam mempercepat berbagai bentuk kerja sama strategis antara kedua negara.

“Kami berterima kasih atas dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan kerja sama ini. Kita ingin meningkatkan kerja sama, termasuk investasi di kedua negara. Saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukan France-Indonesia High Level Business Council,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan dukungan negaranya terhadap penguatan hubungan ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa.

“Ini penting segera diberlakukan untuk menghapus hambatan untuk perdagangan dan investasi, untuk mempercepat di bidang transportasi, kesehatan, transisi energi, pertahanan,” kata Macron.

Macron juga menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Prancis di kawasan Indo-Pasifik.

“Indonesia adalah mitra penting strategis dari Indo-Pasifik dan saya yakin ini juga bagian dari keyakinan Bapak Prabowo,” ujarnya.

Penguatan kerja sama kedua negara tidak hanya berhenti pada komitmen politik. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo menghasilkan empat kesepakatan komersial baru yang berfokus pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

“Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, tercapai empat kesepakatan komersial baru yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan,” ujar Teddy.

Menurut Teddy, capaian tersebut merupakan hasil konkret dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Macron di Istana Élysée. Kedua pemimpin negara juga menghadiri peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama MEDEF International.

Forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan dari Indonesia dan Prancis dengan total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat.

Teddy menambahkan, pada kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia pada Mei 2025 lalu, kedua negara telah menandatangani 27 nota kesepahaman dengan nilai lebih dari 11 miliar dolar Amerika Serikat. Karena itu, forum bisnis tingkat tinggi tersebut diharapkan mempercepat realisasi investasi dan kerja sama ekonomi yang lebih luas.

Jakarta – Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Prancis menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung global sekaligus mempererat kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat. Dalam lawatan resmi yang berlangsung di Paris, Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membahas berbagai isu strategis di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, investasi, hingga kerja sama ekonomi.

Dalam pertemuan bilateral di Istana Élysée, kedua pemimpin negara menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan Indonesia–Prancis melalui Comprehensive Strategic Partnership. Presiden Prabowo menilai kerja sama yang erat antara kedua negara sangat penting di tengah situasi global yang masih diwarnai ketidakpastian, konflik, dan berbagai tantangan geopolitik.

Prabowo menegaskan Indonesia akan terus mengedepankan diplomasi dan perdamaian sebagai prinsip utama dalam hubungan internasional. Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat dunia semakin terhubung sehingga konflik dan peperangan tidak lagi membawa manfaat bagi siapa pun. Ia juga optimistis kemitraan strategis Indonesia dan Prancis akan menghasilkan kerja sama yang lebih konkret, seimbang, dan berdampak luas bagi kedua negara.

Hasil kunjungan tersebut ditandai dengan tercapainya empat kesepakatan komersial baru yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut capaian tersebut sebagai hasil konkret dari pertemuan kedua kepala negara.

Selain itu, Presiden Prabowo dan Presiden Macron turut menghadiri peluncuran France–Indonesia High Level Business Council yang mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan dari kedua negara dengan total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat. Forum ini diharapkan memperkuat hubungan bisnis dan investasi sekaligus mengawal implementasi berbagai kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya.

Kunjungan Presiden Prabowo juga mendapat sambutan kenegaraan penuh kehormatan dari Pemerintah Prancis, mulai dari upacara resmi di Les Invalides hingga penyambutan di Istana Élysée. Menurut Teddy, penghormatan tersebut mencerminkan eratnya hubungan bilateral kedua negara.

Oleh : Abdul Razak)*

Hubungan bilateral Indonesia dan Prancis memasuki babak baru yang semakin strategis di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Prancis pada 28 Mei 2026 menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperluas kemitraan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, pertahanan, hingga riset dan inovasi.

Dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas dunia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Menurutnya, kerja sama antarnegara yang mengedepankan perdamaian dan kolaborasi menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi tantangan masa depan.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dunia saat ini berada dalam situasi yang sarat ketidakpastian akibat konflik dan rivalitas global yang terus berkembang. Karena itu, Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong upaya menjaga perdamaian internasional. Ia menilai perang dan konflik tidak akan memberikan manfaat bagi siapa pun, terlebih di era globalisasi ketika hubungan antarnegara semakin terhubung melalui perkembangan sains dan teknologi.

Penguatan hubungan Indonesia dan Prancis semakin terlihat melalui pengembangan kemitraan strategis komprehensif atau Comprehensive Strategic Partnership (CSP). Kemitraan tersebut diharapkan mampu memperluas kolaborasi konkret yang lebih seimbang dan berdampak langsung bagi kepentingan kedua negara.

Dalam sektor ekonomi, Presiden Prabowo menyambut baik dukungan Pemerintah Prancis terhadap peningkatan investasi dan kerja sama bisnis dengan Indonesia. Pembentukan France Indonesia High Level Business Council dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan antarpelaku usaha kedua negara sekaligus membuka peluang kerja sama baru di berbagai sektor industri masa depan.

Kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis di Indonesia juga dipandang memiliki arti penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, transfer teknologi, serta pengembangan industri modern. Sebagai salah satu kekuatan utama di Eropa, Prancis diyakini dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hubungan kawasan Eropa dengan Asia Tenggara, termasuk melalui kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan.

Tidak hanya pada sektor ekonomi, penguatan hubungan bilateral juga diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Indonesia dan Prancis sepakat menempatkan pendidikan tinggi, penelitian, inovasi, serta mobilitas akademik sebagai prioritas utama kerja sama bilateral.

Melalui Joint Declaration on Education, Research, and Mobility, kedua negara berkomitmen memperluas kerja sama dalam bidang pendidikan tinggi dan riset. Kesepakatan tersebut membuka peluang lebih besar bagi pertukaran mahasiswa dan dosen, kolaborasi penelitian lintas negara, hingga penguatan inovasi berbasis teknologi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menilai penguatan kemitraan ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing bangsa. Menurutnya, kerja sama internasional akan memperkuat kapasitas riset nasional sekaligus mempercepat hilirisasi inovasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kolaborasi tersebut juga diperkuat melalui rencana penyelenggaraan Joint Working Group on Higher Education, Research, Innovation, and Entrepreneurship di Angers, Prancis pada Juli 2026. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang strategis untuk merumuskan berbagai inisiatif konkret antara perguruan tinggi, pusat riset, pemerintah, dan dunia industri kedua negara.

Selain itu, kedua negara juga akan menggelar France–Indonesia Year of Innovation 2026 sebagai upaya memperkuat pengembangan teknologi dan industri masa depan. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun ekosistem inovasi yang lebih kuat, termasuk mempercepat hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi.

Salah satu bidang yang mulai dijajaki dalam kerja sama strategis ini adalah pengembangan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan. Indonesia menyampaikan ketertarikan untuk memperkuat kerja sama riset dan inovasi dengan Prancis dalam membangun ekosistem energi nuklir yang mendukung agenda pembangunan jangka panjang nasional.

Di bidang pertahanan dan keamanan, hubungan Indonesia dan Prancis juga menunjukkan perkembangan signifikan. Presiden Emmanuel Macron mengungkapkan bahwa kedua negara akan menggelar latihan militer gabungan melalui misi Pegasus 2026 pada September mendatang.

Latihan tersebut mencakup kerja sama pesawat tempur, penguatan kemampuan angkatan laut dan angkatan darat, hingga latihan gabungan dan pelatihan operasional bersama. Macron menyebut kemitraan pertahanan Indonesia-Prancis kini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut Macron, kerja sama pertahanan antara kedua negara tidak hanya memperkuat kapasitas keamanan nasional masing-masing, tetapi juga membuka peluang pengembangan teknologi dan industri strategis. Pengiriman jet tempur Rafale yang dibeli Indonesia disebut menjadi simbol nyata dari kemitraan pertahanan yang semakin erat.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Prancis saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Selain pertahanan, kedua negara juga memiliki kesamaan pandangan dalam sejumlah isu global, termasuk pentingnya menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah yang berpengaruh terhadap rantai pasok dunia dan keamanan energi global.

Dalam isu Palestina, Indonesia dan Prancis sama-sama mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Presiden Prabowo mengapresiasi langkah Prancis yang mendorong dukungan negara-negara Eropa terhadap kemerdekaan Palestina.

)* Analis Kebijakan

Oleh : Antonius Utomo

Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang. Lawatan kenegaraan tersebut tidak hanya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan kerja sama strategis di bidang pertahanan, investasi, pendidikan, hingga pengembangan teknologi masa depan. Hubungan Indonesia dan Prancis yang selama ini telah terjalin baik kini memasuki fase baru yang lebih produktif dan saling menguntungkan.

Dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus membangun kemitraan strategis yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang kedua negara. Pemerintah Indonesia memandang Prancis sebagai salah satu mitra penting di kawasan Eropa, terutama dalam mendukung modernisasi industri pertahanan, penguatan investasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama strategis Indonesia–Prancis di berbagai sektor prioritas. Fokus pembahasan mencakup pengembangan kerja sama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan.

Pertemuan kedua kepala negara berlangsung hangat dan produktif selama lebih dari dua jam. Sejumlah isu strategis dibahas secara mendalam, mulai dari kerja sama energi, pendidikan, komunikasi digital, investasi ekonomi jangka panjang, hingga penguatan sektor pertahanan. Kerja sama dengan Prancis memiliki nilai strategis karena tidak hanya berfokus pada transaksi ekonomi, tetapi juga menekankan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas nasional. 

Di sektor pertahanan, diplomasi Presiden Prabowo menunjukkan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang semakin aktif dan modern. Sebagai negara dengan tantangan keamanan kawasan yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan penguatan sistem pertahanan yang tidak hanya kuat secara alutsista, tetapi juga mandiri secara teknologi. Oleh karena itu, kerja sama pertahanan dengan Prancis diarahkan pada konsep beyond procurement atau melampaui sekadar pembelian alat utama sistem persenjataan.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia mendorong adanya transfer teknologi, pengembangan industri pertahanan nasional, serta peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia dalam negeri. Pemerintah juga berharap kerja sama ini dapat memperkuat kapasitas industri strategis nasional sehingga mampu bersaing di tingkat global. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa salah satu misi utama dalam kunjungan ini adalah penguatan kerja sama di sektor industri pertahanan dengan skema beyond procurement.

Selain sektor pertahanan, kunjungan Presiden Prabowo juga membawa misi besar dalam memperkuat kerja sama investasi. Di tengah persaingan ekonomi global, Indonesia terus berupaya menghadirkan iklim investasi yang sehat, stabil, dan menjanjikan bagi mitra internasional. Prancis dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan besar di bidang industri, energi hijau, teknologi, transportasi, dan pengembangan infrastruktur modern.

Dalam berbagai pembahasan bilateral, kedua negara mendorong penguatan investasi jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia membuka peluang kolaborasi pada sektor hilirisasi industri, energi terbarukan, mineral kritis, transportasi, dan ekonomi hijau. Kerja sama tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. 

Diplomasi ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mitra strategis yang memiliki visi pembangunan jangka panjang. Pendekatan ini dinilai penting dalam memperkuat daya saing nasional serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dengan dukungan investasi dan transfer teknologi dari negara mitra seperti Prancis, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat industrialisasi nasional secara lebih modern dan berkelanjutan.

Di bidang pendidikan, kunjungan Presiden Prabowo turut menegaskan pentingnya pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama menuju Indonesia maju. Pemerintah Indonesia mendorong perluasan kerja sama pendidikan, khususnya pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Kolaborasi pendidikan dengan Prancis diharapkan mampu melahirkan generasi muda Indonesia yang memiliki kompetensi global dan mampu menjawab tantangan revolusi industri masa depan. 

Langkah Presiden Prabowo memperkuat kerja sama pendidikan menunjukkan bahwa diplomasi luar negeri Indonesia tidak semata berorientasi pada kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek, melainkan juga investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Pendidikan menjadi instrumen strategis untuk menciptakan generasi unggul yang mampu mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju.

)* Pengamat Kebijakan Publik