PAPUA – Kemunculan film dokumenter Pesta Babi memunculkan polemik di masyarakat. Sejumlah tokoh adat, agama, dan pemuda Papua menilai film tersebut tidak menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi Papua saat ini. Film itu dianggap lebih menonjolkan narasi provokatif dibanding semangat pembangunan dan persatuan yang sedang dibangun bersama.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pembangunan Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan, dialog, penghormatan budaya, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Papua harus dibangun dengan pendekatan komprehensif yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Djamari, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga program ketahanan pangan guna membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Ia menilai Papua memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru nasional.

Polemik film tersebut semakin menguat setelah tokoh perempuan adat Papua, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, mengaku dirinya tidak memahami bahwa aktivitas yang diikutinya akan dijadikan bagian dari film dokumenter dengan narasi tertentu.

“Saya kecewa karena nama dan wajah saya dipakai tanpa penjelasan yang jelas,” katanya.

Mama Sinta menegaskan bahwa masyarakat Papua sebenarnya lebih membutuhkan pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik dibanding terus disuguhi narasi konflik.

“Masyarakat Papua ingin hidup damai dan sejahtera,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC. Ia meminta masyarakat untuk bersikap kritis terhadap isi film tersebut.

“Papua tidak hanya bicara soal konflik, tetapi juga tentang persaudaraan, pembangunan, dan harapan masyarakat untuk maju,” tuturnya.

Tokoh pemuda Papua, Paulinus Ohee, juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang dapat memecah belah masyarakat. Menurutnya, Papua membutuhkan stabilitas, persatuan, dan optimisme agar pembangunan berjalan maksimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat asli Papua.

Berbagai pihak menilai bahwa masa depan Papua harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, dan generasi muda. Papua dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi wilayah yang maju, aman, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. ***

Oleh Markus Kogoya*

Papua selama bertahun-tahun sering menjadi panggung berbagai narasi tentang konflik, penderitaan, dan keterbelakangan. Tidak sedikit pihak yang datang ke Papua membawa kamera, membuat dokumentasi, lalu menampilkan Papua seolah hanya berisi kesedihan tanpa harapan. Akibatnya, publik di luar Papua lebih banyak melihat Tanah Papua dari sisi konflik dibanding kemajuan yang sedang tumbuh. Padahal hari ini Papua sedang bergerak maju melalui berbagai pembangunan yang perlahan mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

Karena itu, kemunculan film dokumenter Pesta Babi menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Banyak orang Papua menilai film tersebut tidak menghadirkan gambaran utuh tentang kondisi Papua saat ini. Film itu dianggap lebih menonjolkan sisi provokatif dibanding menghadirkan solusi dan semangat membangun. Narasi yang dibangun justru berpotensi memperkuat stigma bahwa Papua selalu identik dengan ketegangan dan penolakan terhadap pembangunan nasional.

Padahal kenyataannya, banyak masyarakat Papua saat ini justru berharap pembangunan terus berjalan. Mereka ingin anak-anak Papua memperoleh pendidikan yang lebih baik, akses kesehatan yang memadai, dan kesempatan kerja yang luas di tanahnya sendiri. Harapan masyarakat sederhana, yakni hidup damai, sejahtera, dan dihargai sebagai bagian penting dari Indonesia.

Pemerintah melalui berbagai program strategis nasional sedang berupaya mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga program ketahanan pangan terus didorong untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut tidak mungkin sempurna dalam pelaksanaannya, namun arah besar yang ingin dicapai sangat jelas, yakni menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi Orang Asli Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago juga telah menegaskan bahwa pembangunan Papua harus dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, dialog, penghormatan budaya, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Artinya, negara tidak hanya hadir melalui pembangunan fisik, tetapi juga berusaha membangun kepercayaan dan masa depan masyarakat Papua secara menyeluruh.

Dalam konteks itu, narasi yang cenderung memicu kecurigaan terhadap pembangunan justru dapat merusak semangat masyarakat yang sedang berusaha bangkit. Papua membutuhkan energi positif, bukan propaganda yang memperdalam rasa takut dan ketidakpercayaan. Masyarakat Papua sudah terlalu lama hidup dalam stigma konflik. Kini saatnya Papua dikenal karena kemajuan pendidikan, kreativitas anak muda, kekayaan budaya, dan potensi ekonominya.

Polemik film Pesta Babi semakin menguat ketika tokoh perempuan adat Papua, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, mengaku dirinya tidak memahami bahwa aktivitas yang diikutinya akan dijadikan bagian dari film dokumenter dengan narasi tertentu. Pengakuan tersebut membuat publik mempertanyakan etika produksi film yang melibatkan masyarakat adat. Ketika seseorang merasa dimanfaatkan tanpa penjelasan yang utuh, maka persoalannya bukan lagi sekadar karya dokumenter, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak masyarakat Papua itu sendiri.

Mama Sinta bahkan menyampaikan bahwa dirinya kecewa karena namanya dan wajahnya dipakai tanpa persetujuan yang jelas. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Papua sebenarnya membutuhkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat di akar rumput lebih membutuhkan solusi nyata dibanding narasi yang terus menerus membangun kemarahan dan keresahan.

Hal serupa juga disampaikan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC yang mengingatkan masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah isi film tersebut. Sebagai tokoh agama yang memahami kehidupan masyarakat Papua secara langsung, Uskup Mandagi menilai film itu tidak menghadirkan perspektif yang berimbang. Ia mempertanyakan mengapa pihak gereja dan para pastor yang hidup bertahun-tahun bersama masyarakat Papua justru tidak dimintai penjelasan secara langsung.

Kritik dari Uskup Mandagi penting untuk dicermati karena Papua bukan hanya soal isu lingkungan atau konflik sosial semata. Papua juga berbicara tentang persaudaraan, toleransi, pembangunan, dan harapan hidup masyarakat yang ingin maju bersama bangsa Indonesia. Banyak orang Papua yang hari ini mulai menikmati manfaat pembangunan, mulai dari akses transportasi yang lebih baik hingga peluang ekonomi baru yang sebelumnya sulit didapatkan.

Tokoh pemuda Papua, Paulinus Ohee, juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah dipengaruhi narasi provokatif yang dapat memecah belah masyarakat. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi sosial Papua untuk membangun opini negatif terhadap Indonesia. Karena itu, generasi muda Papua harus menjadi generasi yang cerdas, kritis, dan mampu melihat persoalan secara objektif.

Hari ini Papua sedang bergerak menuju perubahan besar. Banyak anak muda Papua mulai berprestasi di bidang pendidikan, olahraga, seni, dan kewirausahaan. Pemerintah juga terus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Semua itu menunjukkan bahwa Papua memiliki masa depan yang cerah apabila stabilitas dan persatuan tetap dijaga bersama.

Sudah saatnya semua pihak berhenti menjual Papua dengan narasi luka dan konflik berkepanjangan. Dunia perlu melihat Papua sebagai tanah harapan yang sedang bertumbuh, bukan sekadar objek kontroversi. Yang dibutuhkan masyarakat Papua hari ini adalah dukungan, optimisme, dan kerja sama untuk memastikan generasi mendatang hidup lebih baik, lebih damai, dan lebih sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Penulis merupakan Penggerak Literasi Pemuda di Jayapura

Oleh Yonas Gebze*

Papua hari ini sedang berada dalam momentum penting menuju perubahan besar. Pemerintah terus memperkuat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat asli Papua. Berbagai program strategis nasional yang dijalankan di Tanah Papua pada dasarnya bertujuan mempercepat pemerataan kesejahteraan agar masyarakat Papua dapat menikmati kemajuan yang sama seperti daerah lain di Indonesia. Karena itu, munculnya berbagai narasi yang cenderung memprovokasi masyarakat dan membangun ketidakpercayaan terhadap pembangunan perlu disikapi secara kritis dan bijaksana.

Kontroversi film dokumenter Pesta Babi menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah karya visual dapat memunculkan polemik di tengah masyarakat. Film tersebut menghadirkan narasi yang dianggap tidak mencerminkan kenyataan di lapangan serta menimbulkan kesan negatif terhadap upaya pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah di Papua Selatan. Banyak pihak menilai film itu tidak relevan dengan semangat persatuan dan kemajuan yang sedang dibangun bersama oleh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Papua sendiri.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago telah menegaskan bahwa Papua harus dibangun dengan pendekatan komprehensif yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, penghormatan terhadap budaya lokal, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan berkelanjutan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen serius untuk memastikan Papua berkembang sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia. Papua tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru nasional yang memiliki potensi besar di bidang pangan, perikanan, energi, dan sumber daya manusia.

Di tengah upaya besar tersebut, sangat disayangkan apabila muncul narasi yang justru membangun pesimisme dan ketakutan di masyarakat. Papua membutuhkan optimisme, persatuan, dan kerja sama semua pihak agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua. Kritik tentu penting dalam negara demokrasi, tetapi kritik harus dibangun dengan kejujuran, keberimbangan, dan tanggung jawab moral, bukan dengan cara memotong konteks ataupun menggiring opini yang dapat memecah belah masyarakat.

Kekecewaan yang disampaikan tokoh perempuan adat Papua, Yasinta Moiwend atau Mama Papua, menjadi perhatian serius publik. Ia mengaku merasa dimanfaatkan dan tidak memahami bahwa aktivitas yang diikutinya akan dijadikan bagian dari film dokumenter dengan narasi tertentu. Pengakuan tersebut memperlihatkan pentingnya etika dalam proses produksi karya dokumenter, terutama ketika melibatkan masyarakat adat yang harus dihormati hak dan martabatnya. Mama Yasinta bahkan menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin lagi dibawa ke dalam agenda yang bertentangan dengan harapan masyarakat Papua untuk hidup lebih sejahtera.

Pernyataan Mama Yasinta sesungguhnya menggambarkan suara hati banyak masyarakat Papua yang menginginkan kehidupan lebih baik melalui pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan ekonomi. Masyarakat Papua membutuhkan akses jalan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, sekolah yang berkualitas, serta peluang kerja bagi generasi muda. Karena itu, pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah harus dipandang sebagai kesempatan untuk membuka masa depan baru bagi anak-anak Papua agar mampu bersaing dan berkembang di tanahnya sendiri.

Hal senada juga disampaikan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC yang menilai masyarakat harus tetap berpikir kritis terhadap isi film tersebut. Sebagai tokoh agama yang hidup bersama masyarakat Papua selama bertahun-tahun, Uskup Mandagi memahami secara langsung dinamika sosial di Papua Selatan. Ia mempertanyakan mengapa pihak gereja dan tokoh yang benar-benar bekerja di lapangan tidak dilibatkan secara proporsional dalam penyusunan narasi film. Kritik tersebut penting karena Papua tidak boleh dipahami hanya dari sudut pandang konflik semata, tetapi juga dari semangat persaudaraan, perdamaian, dan pembangunan yang sedang tumbuh.

Selama beberapa tahun terakhir, Papua mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai infrastruktur jalan dan transportasi mulai membuka keterisolasian wilayah. Program pendidikan dan kesehatan terus diperluas hingga ke daerah pedalaman. Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan ketahanan pangan. Program strategis nasional yang dijalankan di Papua diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga masyarakat asli Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri.

Tokoh pemuda adat Tabi, Paulinus Ohee, juga mengingatkan bahwa generasi muda Papua jangan mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang dapat menghambat kemajuan Papua. Menurutnya, masyarakat Papua membutuhkan stabilitas dan persatuan agar pembangunan berjalan maksimal. Pernyataan tersebut sangat relevan karena masa depan Papua tidak bisa dibangun melalui konflik berkepanjangan, melainkan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, dan generasi muda Papua.

Saat ini, yang dibutuhkan Papua bukan provokasi, melainkan kerja nyata dan optimisme. Masyarakat Papua ingin melihat anak-anak mereka sekolah dengan baik, memiliki pekerjaan, hidup sehat, dan menikmati pembangunan yang adil. Negara sudah menunjukkan komitmennya untuk membangun Papua secara inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh masyarakat perlu mendukung upaya tersebut dengan menjaga persatuan, memperkuat dialog, dan menolak segala bentuk propaganda yang dapat menghambat masa depan Papua yang maju, aman, dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

*Penulis merupakan Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Merauke

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Arus informasi yang bergerak begitu cepat menghadirkan banyak manfaat, mulai dari kemudahan komunikasi hingga akses pengetahuan tanpa batas. Namun di balik kemajuan tersebut, ruang digital juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran hoaks, intoleransi, radikalisme, hingga manipulasi informasi yang dapat mengancam persatuan bangsa. Dalam situasi inilah, nilai-nilai Pancasila kembali menegaskan relevansinya sebagai fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional di era digital.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan bahwa ancaman terhadap bangsa saat ini tidak lagi hanya berbentuk fisik. Menurutnya, ancaman baru hadir melalui penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, serta narasi intoleransi yang berkembang di ruang digital. Fenomena tersebut berpotensi memecah belah masyarakat apabila tidak dihadapi dengan penguatan ideologi dan kesadaran kebangsaan yang kuat.

Dave menilai Pancasila harus tetap menjadi kompas bangsa di tengah derasnya arus informasi digital. Nilai-nilai persatuan, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi benteng penting untuk menjaga kohesi nasional. Penguatan ideologi Pancasila dinilai sangat penting, terutama dalam membangun karakter generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan global tanpa kehilangan identitas kebangsaan.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Media sosial kini tidak hanya menjadi ruang interaksi, tetapi juga arena pembentukan opini dan pola pikir masyarakat. Algoritma platform digital dinilai mampu menciptakan ruang gema informasi atau echo chamber, di mana seseorang hanya menerima informasi yang memperkuat pandangannya sendiri. Kondisi ini dapat memperbesar polarisasi sosial apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang baik.

Karena itu, Dave menekankan pentingnya memperkuat literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menyaring informasi, memahami keberagaman, serta menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab. Media digital tidak boleh hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga harus dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan penguatan semangat kebangsaan.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti. Ia menegaskan bahwa media digital harus digunakan untuk memperkuat toleransi dan persatuan bangsa. Menurutnya, ruang digital tidak boleh berubah menjadi sarana penyebaran kebencian yang merusak harmoni sosial.

Akademisi Ahmad Gunawan juga menilai penguatan ideologi Pancasila harus dilakukan melalui pendidikan karakter dan literasi digital yang berkelanjutan. Menurutnya, generasi muda saat ini menghadapi tantangan besar akibat derasnya pengaruh budaya luar dan konten negatif di era globalisasi. Tanpa fondasi ideologi yang kuat, generasi muda berisiko kehilangan arah dan mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan.

Pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi penting agar generasi muda tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan rasa cinta tanah air. Literasi digital juga diperlukan agar masyarakat mampu memahami dampak dari setiap informasi yang dikonsumsi dan dibagikan di ruang digital.

Di tengah perkembangan media sosial yang semakin dinamis, Dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, M. Sauki M.A, menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui media digital merupakan proyek peradaban yang sangat penting. Menurutnya, keberhasilan proyek tersebut sangat bergantung pada peran generasi muda sebagai penjaga sekaligus pembaharu bangsa.

Ia menilai generasi muda tidak boleh terjebak dalam nostalgia masa lalu, tetapi juga tidak boleh abai terhadap kekuatan besar yang mereka miliki melalui teknologi digital. Momentum peringatan 1 Juni, menurutnya, bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan panggilan bagi anak muda untuk mengisi ruang digital dengan keteladanan, kreativitas, dan semangat kebangsaan.

Sauki menekankan perlunya lahir ribuan kreator konten yang secara sadar menjadikan nilai-nilai

Pancasila sebagai benang merah dalam setiap karya mereka. Hal ini penting karena ideologi transnasional saat ini dikemas secara sangat profesional dan menarik. Paham-paham tersebut tidak lagi hadir melalui ceramah formal, melainkan menyusup melalui konten viral, meme, podcast, hingga tantangan media sosial yang terlihat modern dan rasional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pertarungan ideologi di era digital tidak lagi terjadi di ruang konvensional, tetapi berlangsung di linimasa media sosial yang dikonsumsi generasi muda setiap hari. Karena itu, penguatan Pancasila tidak cukup dilakukan melalui pendekatan formal semata, melainkan harus hadir dalam bahasa dan media yang dekat dengan masyarakat digital saat ini.

Pancasila tetap relevan karena nilai-nilainya mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar budaya bangsa. Di tengah ancaman radikalisme digital, intoleransi, dan disinformasi, Pancasila menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan nasional dan ketahanan sosial masyarakat Indonesia. Dengan penguatan literasi digital, pendidikan karakter, serta partisipasi aktif generasi muda di ruang digital, Indonesia memiliki modal kuat untuk menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang beradab, toleran, dan bersatu.

*) Pemerhati sosial

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat realisasi Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Upaya percepatan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat saat ini terus dilakukan di berbagai daerah. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II telah mencapai rata-rata 59 persen dan ditargetkan selesai menjelang tahun ajaran baru pada Juli 2026.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas fasilitas pendidikan yang akan digunakan generasi mendatang.

“Paling penting, kualitas bukan sesuatu yang boleh dikorbankan. Saya paling anti mengorbankan kualitas, apa pun yang terjadi, bangunan Sekolah Rakyat ini harus bertahan lama,” kata Dody.

Ia menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas yang dapat diakses masyarakat luas sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujarnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menilai pendidikan harus menjadi sarana untuk mengembangkan potensi terbaik setiap anak sekaligus membentuk karakter yang kuat.

“Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuhkembangkan potensi terbaik manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti pendidikan adalah memuliakan,” tegas Mahyeldi.

Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat dan daerah bersinergi menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menciptakan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Jakarta – Sebanyak 93 titik Sekolah Rakyat Tahap II ditargetkan selesai dibangun pada 20 Juni 2026 demi menyambut dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Pemerintah mengintegrasikan langkah pengerjaan di lapangan guna menjamin percepatan fasilitas pendidikan ini selesai tepat waktu. Kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat langsung memutus rantai ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat yang paling membutuhkan di berbagai wilayah

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,

“Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujar Kuswara.

Kuswara menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Ia menyebut Menteri PU juga turun langsung melakukan pengawasan ke lapangan guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebanyak 93 lokasi yang ditargetkan selesai pada tanggal 20 Juni 2026,” katanya.

Sementara itu, Deputi IV Kantor Staf Presiden, Fadjar Dwi Wishnuwardhani mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang selama ini telah berjalan, termasuk pelaksanaan verifikasi lapangan di sejumlah lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dan rapat koordinasi lintas kementerian. Menurutnya, program tersebut bukan hanya pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.

“Program Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung, tapi membangun masa depan bangsa. Dengan konsolidasi kuat dan eksekusi disiplin, target 20 Juni 2026 sangat mungkin tercapai,” tegasnya.

Untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai jadwal, Kementerian PU juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai unit organisasi di lingkungan kementerian. Selain itu, sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi dikerahkan dengan sistem kerja tiga shift guna mempercepat penyelesaian proyek di seluruh daerah.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pendidikan selalu disebut sebagai jalan paling realistis untuk memutus rantai kemiskinan. Namun masalah terbesar Indonesia selama ini bukan sekadar kurangnya sekolah, melainkan ketimpangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu. Di beberapa daerah, anak putus sekolah masih menjadi kenyataan yang terus berulang. Sebagian harus bekerja membantu orang tua, sebagian lain tertinggal karena keterbatasan biaya, lingkungan, hingga rendahnya dukungan sosial. Dalam konteks itu, program Sekolah Rakyat hadir membawa misi yang jauh lebih besar dibanding sekadar membangun gedung sekolah baru.

Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai strategi jangka panjang untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program ini tidak hanya menyasar aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, pengasuhan, hingga pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin ekstrem. Karena itu, Sekolah Rakyat sebenarnya bukan proyek pendidikan biasa, melainkan proyek sosial nasional yang taruhannya sangat besar: apakah negara benar-benar mampu menghadirkan pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat paling rentan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa Sekolah Rakyat diprioritaskan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama mereka yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Dalam peninjauan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Surabaya, ia memastikan sekolah tersebut dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya menjadi salah satu contoh keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Sekolah tersebut dibangun di kawasan Kedung Cowek, Surabaya, dengan konsep kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi asrama, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, ruang ibadah, hingga ruang terbuka hijau. Pemerintah menargetkan pembangunan selesai pada Juli 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru.

Pendekatan Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Program ini tidak membuka pendaftaran bebas. Pemerintah justru melakukan penjangkauan langsung berbasis data sosial untuk memastikan sasaran program benar-benar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Strategi ini penting karena selama ini banyak anak miskin justru tidak mampu mengakses layanan pendidikan akibat lemahnya informasi, keterbatasan biaya transportasi, atau tekanan ekonomi keluarga.

Di sini letak keberanian sekaligus tantangan terbesar program tersebut. Negara tidak lagi menunggu masyarakat datang ke sekolah, tetapi negara aktif mencari anak-anak yang selama ini tercecer dari sistem pendidikan. Pendekatan seperti ini membutuhkan ketelitian data, koordinasi lintas lembaga, serta kesiapan sumber daya manusia yang tidak sedikit.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono juga mengatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan sejak dini. Presiden menginginkan pemutusan transmisi kemiskinan dimulai sejak usia sekolah dasar melalui jalur pendidikan.

Menurut Agus Jabo, masih terdapat jutaan anak yang tidak bersekolah di Indonesia. Kondisi ekonomi keluarga sering memaksa anak ikut bekerja sehingga pendidikan menjadi terabaikan. Karena itu, pemerintah mendorong setiap daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas besar agar mampu menjangkau lebih banyak anak dari kelompok rentan.

Namun ada satu hal yang perlu disadari yakni membangun gedung sekolah jauh lebih mudah dibanding membangun kualitas pendidikan. Banyak program pendidikan di Indonesia gagal bukan karena kekurangan anggaran, tetapi karena lemahnya konsistensi pengelolaan, kualitas tenaga pengajar, dan keberlanjutan sistem pendampingan siswa. Jika Sekolah Rakyat hanya berhenti pada pembangunan fisik, maka program ini akan kehilangan makna strategisnya.

Tantangan berikutnya adalah kualitas guru dan pola pengasuhan. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem umumnya menghadapi persoalan yang lebih kompleks dibanding sekadar keterbatasan akademik. Sebagian mengalami tekanan psikologis, lingkungan keluarga yang tidak stabil, hingga rendahnya kepercayaan diri. Artinya, guru di Sekolah Rakyat tidak cukup hanya mampu mengajar, tetapi juga harus mampu menjadi pendamping sosial dan pembimbing karakter.

Gus Ipul mengatakan bahwa terdapat siswa tingkat SMA yang belum mampu membaca sehingga membutuhkan pendampingan intensif dari guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia jauh lebih serius daripada yang sering terlihat di permukaan.

Karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat akan sangat ditentukan oleh kualitas ekosistem pendidikannya. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masa depan, fasilitas harus benar-benar mendukung proses belajar, dan sistem pengasuhan harus mampu membentuk disiplin serta mentalitas mandiri. Jika tidak, sekolah hanya akan menjadi tempat penampungan sosial tanpa transformasi nyata.

Selain itu, pemerintah daerah juga memegang peran krusial. Program sebesar ini tidak mungkin berjalan hanya mengandalkan pemerintah pusat. Daerah harus serius menyiapkan lahan, infrastruktur pendukung, hingga pengawasan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan Sekolah Rakyat karena program ini menyangkut masa depan generasi kurang mampu di Indonesia.

Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen mobilitas sosial bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Pendidikan berkualitas mampu membuka akses terhadap pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan literasi, membangun kepercayaan diri, sekaligus memperluas kesempatan hidup anak-anak kurang mampu.

Agus Jabo mengatakan banyak potensi anak mulai terlihat setelah mengikuti Sekolah Rakyat, mulai dari kemampuan bahasa hingga keterampilan lain yang sebelumnya tidak pernah terfasilitasi. Pernyataan itu menunjukkan bahwa kemiskinan sering kali bukan soal rendahnya kemampuan, melainkan minimnya kesempatan.

Misi besar Sekolah Rakyat bukan sekadar mencetak lulusan, tetapi menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Negara sedang diuji, apakah benar mampu memberikan kualitas pendidikan terbaik bukan hanya bagi mereka yang mampu, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari keluarga paling miskin.

Karena ukuran keberhasilan bangsa bukan dinilai dari seberapa megah sekolah elite dibangun, melainkan dari seberapa serius negara memastikan anak miskin memiliki peluang hidup yang setara.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

*) Oleh : Gavin Asadit

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda pemerataan pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang pada 2026 menjadi salah satu prioritas utama pembangunan sumber daya manusia nasional. Pemerintah memandang pendidikan berkualitas tidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus dapat diakses seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai langkah strategis negara untuk membuka akses pendidikan gratis, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat paling rentan di berbagai daerah. Program ini dinilai menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.

Pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian dari target besar pemerintah untuk membangun 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mendatang. Pemerintah menilai pembangunan pendidikan harus bergerak lebih cepat agar kesenjangan sosial akibat ketimpangan akses pendidikan dapat ditekan secara bertahap. Melalui konsep sekolah berbasis asrama, pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung perkembangan akademik maupun pembentukan karakter secara optimal. Langkah ini dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas generasi muda Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Program Sekolah Rakyat difokuskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil satu dan dua dalam Data Sosial Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN). Hingga awal 2026, lebih dari 15 ribu siswa telah mengikuti pendidikan melalui program tersebut dan jumlahnya ditargetkan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah menilai pendidikan merupakan instrumen paling penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, peluang mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik diyakini akan semakin terbuka. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses belajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural melalui sektor pendidikan. Pemerintah menilai pendekatan konvensional tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial yang telah berlangsung lama. Karena itu, dibutuhkan langkah yang lebih progresif agar negara benar-benar hadir membantu masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Menurut pemerintah, pembangunan sekolah berbasis asrama memungkinkan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang lebih stabil sekaligus membantu mengurangi tekanan ekonomi keluarga. Dengan demikian, siswa dapat lebih fokus menempuh pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya dan keterbatasan fasilitas.

Selain menyediakan pendidikan gratis, pemerintah juga menyiapkan dukungan fasilitas penunjang yang lebih lengkap dibandingkan sekolah umum di banyak daerah tertinggal. Siswa mendapatkan asrama, makan bergizi, perlengkapan sekolah, hingga pembinaan karakter dan kedisiplinan. Pendekatan tersebut dinilai penting karena persoalan pendidikan masyarakat miskin sering kali tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah, tetapi juga dipengaruhi faktor lingkungan, gizi, dan kondisi sosial keluarga. Pemerintah ingin memastikan anak-anak dapat belajar dalam kondisi yang sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Dengan fasilitas yang lebih memadai, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menciptakan suasana pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari menilai kehadiran Sekolah Rakyat menunjukkan komitmen negara dalam memastikan pendidikan menjadi hak seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi. Pemerintah memandang kesetaraan pendidikan menjadi syarat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya saing. Karena itu, pembangunan sekolah bagi kelompok masyarakat miskin tidak hanya dipandang sebagai program bantuan sosial, tetapi juga bagian dari investasi besar negara dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat. Pemerintah optimistis bahwa peningkatan kualitas pendidikan akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan produktivitas nasional dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Program Sekolah Rakyat juga berjalan beriringan dengan berbagai program prioritas pemerintah lainnya seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah menilai pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh agar hasilnya benar-benar berdampak jangka panjang. Jika MBG membantu pemenuhan kebutuhan gizi siswa dan CKG memastikan kondisi kesehatan mereka tetap terpantau, maka Sekolah Rakyat menjadi ruang utama untuk memperkuat kualitas pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda Indonesia. Integrasi antarprogram tersebut dinilai penting untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045 yang lebih maju, sehat, dan berdaya saing tinggi.

Di tengah perkembangan teknologi dan persaingan global yang semakin ketat, pemerintah menyadari kualitas pendidikan akan menentukan kekuatan Indonesia di masa depan. Karena itu, agenda pemerataan pendidikan ditempatkan sebagai prioritas penting dalam strategi pembangunan nasional. Pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, memperoleh pendidikan layak, dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan dapat diperkecil sekaligus membuka jalan menuju kesetaraan sosial yang lebih kuat di Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai menjadi momentum penting dalam meningkatkan transparansi, optimalisasi devisa hasil ekspor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global komoditas strategis.

CEO Danantara, Rosan P. Roeslani mengungkapkan bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia diarahkan untuk memperkuat transparansi transaksi dan penyempurnaan tata kelola ekspor nasional.

“Dan kebijakan ini tentu tidak bisa berjalan tanpa adanya kerja sama, serta pemerintah tidak membatasi ruang gerak dunia usaha. Intinya, melalui badan yang dibentuk ini, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia, kami ingin mencapai satu hal, yakni transparansi transaksi,” ujar Rosan.

Rosan menjelaskan keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia diharapkan dapat mendukung perbaikan tata kelola ekspor, terutama untuk mengurangi potensi distorsi data yang selama ini dinilai masih terjadi.

Menurut dia, perbaikan tata kelola diperlukan untuk mengurangi praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing yang dinilai dapat memengaruhi penerimaan negara.

“Keberadaan kami nantinya justru ingin lebih menyempurnakan tata kelola, terutama untuk mengurangi distorsi data ekspor yang mungkin selama ini terjadi. Tentunya dengan adanya praktik under-invoicing maupun transfer pricing, hal tersebut berdampak terhadap penerimaan negara, baik dari sisi pajak, royalti, devisa, maupun aspek lainnya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengatakan pihaknya mendukung komitmen Presiden Prabowo membenahi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dengan membentuk badan pengelola ekspor.

“Langkah penataan ekspor komoditas ini penting untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat optimal bagi negara dan rakyat. Selama ini ada persoalan under-invoicing dan transfer pricing yang menyebabkan pendapatan negara dari ekspor SDA berada di bawah nilai sebenarnya,” ujarnya.

Menurut Eddy, selama ini negara menghadapi persoalan serius dalam tata niaga ekspor SDA, khususnya praktik under-invoicing dan transfer pricing yang dilakukan oknum pelaku usaha.

Praktik tersebut menyebabkan nilai ekspor yang tercatat tidak mencerminkan nilai sesungguhnya sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan negara dan devisa hasil ekspor.

“Kami berharap mekanisme baru yang disiapkan pemerintah dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi perdagangan komoditas, sekaligus memaksimalkan penerimaan devisa negara di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional,” ujarnya.

Jakarta – Pemerintah memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) nasional melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai badan usaha yang akan mengelola ekspor komoditas strategis secara lebih terintegrasi dan terpusat. Langkah tersebut dinilai menjadi upaya strategis untuk menutup kebocoran devisa negara sekaligus memperkuat pengawasan terhadap praktik ekspor yang selama ini dinilai belum optimal.

Kebijakan ini muncul di tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan transparansi perdagangan komoditas unggulan nasional seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan fero alloy. Pemerintah menilai pengelolaan ekspor yang lebih terkontrol akan memperkuat penerimaan negara dari sektor pajak, bea keluar, serta devisa hasil ekspor.

Dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan regulasi baru untuk memperkuat tata kelola ekspor SDA nasional.

“Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam,” kata Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menghentikan berbagai praktik yang merugikan negara, termasuk under invoicing dan kebocoran devisa dari perdagangan komoditas strategis. Pemerintah menilai selama ini masih terdapat celah pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara dalam jumlah besar.

Melalui skema baru ini, penjualan komoditas SDA strategis akan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. Sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global sekaligus memastikan seluruh transaksi tercatat secara transparan dan akuntabel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan penguatan tata kelola ekspor akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, kontrol terhadap devisa hasil ekspor akan memperkuat cadangan devisa negara dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Kemudian data dan nilai dari volume ekspor ini akan menjadi transparan, kredibel, membangun kepercayaan pasar dan menghilangkan praktik ilegal,” ujar Airlangga.

PT Danantara Sumberdaya Indonesia sendiri dibentuk oleh Danantara Indonesia sebagai bagian dari penguatan pengelolaan aset dan perdagangan strategis nasional. Entitas tersebut memperoleh pengesahan resmi Kementerian Hukum melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026 dan diproyeksikan menjadi instrumen utama pemerintah dalam pengawasan perdagangan komoditas ekspor nasional.

Penguatan peran negara dalam pengelolaan ekspor SDA juga dinilai sebagai implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperbaiki tata kelola industri strategis agar lebih berdaulat, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.