JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengikutsertakan pemerintah daerah dalam kegiatan pemeriksaan dan penilaian kualitas makanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekaligus mencegah munculnya kasus gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pengawasan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ mengenai Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Melalui aturan tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diarahkan memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) MBG dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas penyedia makanan di wilayah masing-masing.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program MBG. Ia mengatakan, Kemendagri berupaya mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran.

“Kementerian Dalam Negeri memiliki komitmen kuat untuk menyukseskan program ini. Sebagai pihak yang membina sekaligus mengawasi pemerintah daerah, kami terus mengajak dan menggerakkan pemerintah daerah supaya ikut mengambil bagian dalam mendukung keberhasilan MBG,” ungkap Tito.

Pemeriksaan SPPG dilaksanakan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan berpedoman pada 14 indikator standar kelayakan operasional. Aspek yang menjadi perhatian mencakup kebersihan dapur, kondisi fasilitas pengolahan, mutu makanan, serta kecocokan menu dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain menjamin kualitas konsumsi, evaluasi tersebut juga bertujuan menekan jumlah makanan yang terbuang atau dikenal dengan istilah food waste.

Tito menerangkan bahwa hasil pemeriksaan akan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kelayakan setiap SPPG dalam menjalankan pelayanan.

Tidak hanya memeriksa kondisi dapur, pemerintah daerah juga diwajibkan menghimpun penilaian masyarakat melalui penyebaran angket yang melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah. Seluruh hasil pemeriksaan dan masukan tersebut kemudian disampaikan kepada BGN dengan tembusan Kemendagri, termasuk rekomendasi mengenai kelanjutan operasional SPPG.

Kepala BGN Sudaryono mengapresiasi kebijakan tersebut karena dinilai dapat memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan MBG di berbagai daerah.

Melalui pengawasan terpadu tersebut, pemerintah berharap kualitas makanan dan keamanan pangan MBG semakin terjamin. Pemeriksaan berkala, keterlibatan masyarakat, serta perbaikan terhadap setiap kekurangan diharapkan mampu mencegah insiden dan memastikan program ini memberikan manfaat secara aman bagi seluruh penerima.

JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah memperketat standar kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga kelayakan penyajian makanan. Hingga akhir Oktober 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat, melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja, serta menggandeng lebih dari 80.000 pemasok lokal dari kalangan UMKM.

Kepala BGN RI, Sudaryono, mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG terus mengalami perkembangan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025. Dari keseluruhan 27.485 dapur yang terdaftar, sebanyak 26.723 dapur telah melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kesiapan operasional dalam memberikan pelayanan.

“Secara keseluruhan, MBG sudah memberikan manfaat kepada lebih dari 58 juta orang. Pelaksanaannya juga didukung sekitar 1,03 juta pekerja dan lebih dari 80.000 pemasok lokal yang berasal dari sektor UMKM,” ungkap Sudaryono.

Sudaryono menegaskan bahwa keamanan makanan tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak. Menurutnya, sekecil apa pun kejadian yang menyangkut keamanan pangan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terlibat.

“Prioritas utama kita adalah menjaga keamanan pangan. Terjadinya satu insiden saja pada anak akibat makanan yang tidak aman sudah merupakan jumlah yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada masa awal pelaksanaan program, BGN hanya didukung sekitar 700 personel untuk mengawasi kurang lebih 27.000 dapur dengan fasilitas pengawasan yang masih terbatas. Karena itu, pengawasan kini diperkuat melalui pemantauan rutin dan penindakan terhadap dapur yang melanggar ketentuan.

Salah satu langkah yang diterapkan adalah menunda pencairan anggaran bagi dapur yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian. Sudaryono menyebut kebijakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah juga merancang transformasi MBG 2.0 guna memperbaiki tata kelola, kebersihan dapur, serta mutu makanan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, turut menekankan pentingnya pemeriksaan kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam sosialisasi Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ, ia menyampaikan bahwa keberhasilan program harus dinilai dari kualitas pelayanan.

“Keberhasilan MBG bukan hanya dilihat dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga harus memperhatikan keamanan, kualitas, ketepatan penerima, dan kesinambungan pelayanan,” jelasnya.

Wiyagus berharap koordinasi BGN dan pemerintah daerah semakin kuat agar seluruh dapur memenuhi standar keamanan sebelum dan selama beroperasi. Dengan pengawasan berkelanjutan, pemerintah menargetkan MBG berjalan aman dan memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.

Oleh: Athallah Fauzi )*

Penertiban pemungutan pajak melalui marketplace menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepatuhan seiring pertumbuhan perdagangan digital. Kebijakan ini menempatkan platform perdagangan elektronik sebagai pihak yang membantu memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang yang memenuhi kriteria. Namun, pelaksanaannya dirancang dengan tetap memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama pedagang orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta setahun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace bukan merupakan jenis pajak baru. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa kebijakan ini mengubah mekanisme pemungutan agar proses penyetoran lebih tertib, bukan menambah kewajiban pajak baru. Marketplace membantu menjalankan fungsi pemungutan dan penyetoran, sedangkan tanggung jawab perpajakan tetap melekat pada pedagang sebagai wajib pajak.

Empat platform yang ditunjuk sebagai pemungut, yakni Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada, mulai menjalankan ketentuan tersebut pada 1 Oktober 2026. Dalam media gathering di Bogor, Jawa Barat, Bimo menerangkan bahwa tarif pemungutan ditetapkan sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan PPh bagi pedagang yang memenuhi kriteria. Ia juga menekankan penyederhanaan mekanisme Surat Keterangan Bebas (SKB) sebagai instrumen untuk memastikan pedagang kecil tidak ikut dipungut ketika omzetnya belum melewati batas yang ditetapkan.

Perlindungan bagi pedagang orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak menjadi unsur penting dalam kebijakan ini. Pedagang yang memenuhi ketentuan dapat menyampaikan surat pernyataan atau dokumen pembebasan yang dipersyaratkan agar marketplace tidak melakukan pemungutan. Dengan mekanisme ini, penertiban administrasi tidak serta-merta menyasar seluruh penjual yang beraktivitas di platform digital, melainkan memperhatikan batas omzet dan status wajib pajak.

Batas Rp500 juta perlu dipahami sebagai bagian omzet yang memperoleh fasilitas tidak dikenai PPh, bukan batas yang membuat seluruh pedagang otomatis bebas dari kewajiban administrasi. Pedagang perlu memastikan status dan dokumen yang disampaikan sesuai ketentuan DJP. Kejelasan prosedur menjadi penting karena pelaku usaha kecil kerap memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk memahami perubahan administrasi perpajakan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menjelaskan bahwa marketplace kini membantu proses pemungutan yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang. Perubahan ini tidak memindahkan kewajiban pajak dari penjual kepada platform, tetapi membuat proses pemungutan dan penyetoran dapat berlangsung melalui sistem transaksi yang sudah tersedia. Budi juga menjelaskan bahwa pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta setahun dikenai pemungutan 0,5 persen sesuai ketentuan, sedangkan pedagang di bawah batas tersebut dapat menyampaikan pernyataan omzet agar tidak dipungut.

Penghitungan omzet tidak hanya melihat penjualan yang berlangsung pada satu marketplace. Menurut Budi, pedagang dapat menggunakan beberapa saluran secara bersamaan, seperti platform digital, situs usaha sendiri, toko fisik, maupun bazar. Karena setiap marketplace hanya memiliki data transaksi di platformnya masing-masing, DJP tetap diperlukan untuk melihat keseluruhan omzet pedagang dari berbagai kanal penjualan. Hal ini membuat pencatatan usaha secara menyeluruh penting agar penentuan kewajiban pajak tidak hanya bertumpu pada transaksi di satu tempat.

Di tengah penerapan kebijakan marketplace, masyarakat juga perlu membedakan pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang dalam negeri dengan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa kebijakan yang berlaku mulai 9 November 2026 berkaitan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri. Dalam skema itu, konsumen Indonesia menjadi pihak yang dikenai PPN atas konsumsi barang atau jasa digital dari penyedia luar negeri, sehingga mekanismenya berbeda dari PPh marketplace yang menyasar pedagang.

Inge menerangkan pemerintah telah menunjuk lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial pada 25 September 2026 untuk mendukung pemungutan PPN transaksi digital luar negeri. Perbankan dan penyedia fintech lainnya diharapkan menyiapkan sistem agar mekanisme tersebut dapat berjalan sesuai jadwal. Penjelasan ini penting agar rencana pemungutan pada 9 November tidak disalahartikan sebagai perubahan tanggal atau perluasan otomatis atas PPh pedagang marketplace.

Penertiban pajak melalui platform digital pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan dan menciptakan perlakuan yang setara bagi kegiatan usaha yang berlangsung secara daring maupun luring. Namun, keberhasilan pelaksanaannya juga bergantung pada informasi yang mudah dipahami, proses pengajuan SKB yang sederhana, serta koordinasi antara DJP dan marketplace. Pedagang perlu memperoleh panduan yang jelas mengenai cara menghitung omzet dari seluruh saluran, dokumen yang harus disampaikan, dan langkah yang dapat ditempuh jika terjadi ketidaksesuaian pemungutan.

Dengan perlindungan omzet sampai dengan Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan, kebijakan ini memiliki ruang untuk menertibkan administrasi tanpa mengabaikan kapasitas UMKM kecil. Pemerintah dapat memperluas kepatuhan dari aktivitas perdagangan digital, sementara pedagang tetap memperoleh kepastian mengenai batas fasilitas dan kewajibannya. Keseimbangan antara pengawasan, kemudahan administrasi, dan perlindungan usaha kecil menjadi kunci agar penertiban pajak marketplace mendukung ekosistem ekonomi digital yang sehat.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Reina Putri )*

Perkembangan ekonomi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara. Meningkatnya transaksi melalui perdagangan elektronik, layanan teknologi finansial, hingga berbagai platform digital menciptakan aktivitas ekonomi yang perlu diimbangi dengan sistem perpajakan yang adaptif. Namun, optimalisasi penerimaan tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar kebijakan fiskal tidak menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil terlihat melalui fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas omzet hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan. Fasilitas ini memastikan pedagang kecil tidak langsung dibebani kewajiban pajak sejak rupiah pertama hasil penjualannya. Dengan demikian, penguatan penerimaan negara dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap usaha yang masih berada dalam tahap pengembangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Melalui regulasi ini, wajib pajak orang pribadi yang menggunakan skema PPh Final UMKM memperoleh fasilitas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun yang tidak dikenai PPh. Sementara itu, omzet yang melampaui batas tersebut dikenai PPh Final sebesar 0,5 persen sepanjang wajib pajak masih memenuhi persyaratan penggunaan skema tersebut.

Di sisi lain, perluasan pemungutan pajak digital menjadi bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan pentingnya melibatkan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan fintech, serta platform perdagangan elektronik dalam mengoptimalkan pemungutan pajak. Rencana yang dijadwalkan mulai 9 November 2026 tersebut diarahkan untuk menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini belum terhimpun secara optimal dalam sistem perpajakan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan juga menjadi bagian dari rencana tersebut. Hashim mengaitkan perluasan basis pajak dengan kondisi rasio penerimaan negara Indonesia yang masih sekitar 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia membandingkannya dengan Kamboja yang mencapai 18 persen dan India sebesar 20 persen. Berdasarkan selisih enam poin persentase terhadap PDB Indonesia yang sekitar Rp25.000 triliun, terdapat potensi tambahan penerimaan negara hingga Rp1.500 triliun per tahun.

Besarnya potensi ekonomi digital juga tercermin dalam realisasi penerimaan perpajakan. Hingga 30 September 2026, penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun. Capaian tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa sektor PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan penerimaan Rp45,21 triliun. Selanjutnya, penerimaan dari pajak SIPP mencapai Rp5,96 triliun, fintech sebesar Rp5,40 triliun, dan transaksi aset kripto sebesar Rp2,18 triliun. Capaian ini memperlihatkan semakin besarnya kontribusi aktivitas ekonomi digital terhadap pendapatan negara sekaligus menunjukkan pentingnya pengawasan yang mengikuti perkembangan transaksi masyarakat.

Pada sektor PMSE, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha sebagai pemungut PPN hingga akhir September 2026. Sebanyak 245 pelaku usaha di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran dengan total penerimaan Rp45,21 triliun. Sementara itu, penerimaan dari transaksi aset kripto berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp1,30 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar. Penerimaan fintech mencakup pemungutan PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN, sedangkan pajak SIPP berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp432,69 miliar dan PPN sebesar Rp5,53 triliun.

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Raldin Alif Al Hazmi, turut menjelaskan bahwa fasilitas pembebasan PPh atas omzet Rp500 juta pertama memberikan ruang bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM. Bagi pedagang kecil, setiap rupiah omzet memiliki arti penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Karena itu, pembebasan pajak atas bagian omzet tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap kemampuan ekonomi pelaku usaha yang masih berkembang.

Fasilitas ini tetap memiliki persyaratan sehingga tidak seluruh pelaku usaha otomatis memperoleh pengecualian. Wajib pajak harus memenuhi kriteria penggunaan skema PPh Final UMKM serta menjalankan kewajiban administrasi sesuai ketentuan. Pemahaman mengenai batas omzet, status wajib pajak, dan mekanisme pelaporan menjadi penting agar fasilitas dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pemerintah juga perlu memastikan sosialisasi kebijakan menjangkau pedagang yang belum terbiasa dengan administrasi perpajakan digital. Informasi mengenai cara menghitung omzet, menyampaikan surat pernyataan, serta membedakan omzet dengan keuntungan perlu disampaikan menggunakan bahasa sederhana. Pendampingan semacam ini dapat mengurangi kesalahpahaman sekaligus mendorong kepatuhan secara bertahap.

Pajak digital dan perlindungan UMKM pada akhirnya merupakan dua aspek yang dapat berjalan beriringan. Perluasan basis perpajakan membantu negara mengoptimalkan penerimaan dari pertumbuhan ekonomi digital, sedangkan fasilitas Rp500 juta pertama memberikan perlindungan bagi pedagang orang pribadi yang memenuhi ketentuan. Keseimbangan antara penerimaan negara, kepastian hukum, dan kemampuan pelaku usaha menjadi fondasi penting untuk membangun sistem perpajakan yang adil sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

)* Pengamat Bidang Ekonomi

Jakarta – Rencana perluasan pemungutan pajak atas transaksi digital mulai 9 November 2026 menjadi perhatian masyarakat. Namun, kebijakan tersebut tidak berarti seluruh transaksi perbankan dan dompet digital otomatis dikenai pajak. Pemerintah tetap menerapkan ketentuan berdasarkan jenis transaksi, objek pajak, serta karakteristik wajib pajak.

Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana pelibatan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan lokapasar dalam pemungutan pajak.

“Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” tutur Hashim.

Hashim menjelaskan bahwa pemungutan akan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan sesuai ketentuan undang-undang.

Menurutnya, perluasan basis pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan rasio penerimaan negara yang saat ini masih sekitar 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, rencana tersebut belum disertai penjelasan terperinci mengenai jenis pajak, objek transaksi, maupun tarif yang akan diterapkan.

Selain itu, pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace berlaku sejak 1 Oktober 2026. Platform yang terlibat antara lain Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada, dengan tarif 0,5 persen dari peredaran bruto penjual di luar PPN dan PPnBM.

Kebijakan tersebut memberikan pengecualian bagi pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta setahun, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.

Ketentuan ini menjadi bentuk perlindungan bagi pelaku UMKM agar kewajiban perpajakan tetap mempertimbangkan kapasitas ekonomi dan skala usaha mereka.

Di sisi lain, tekanan terhadap penerimaan negara turut mendorong pemerintah memperluas basis perpajakan. Hingga September 2026, defisit APBN mencapai Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB, sementara penerimaan pajak baru mencapai 68,2 persen dari target Rp2.357,7 triliun.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperkirakan potensi kekurangan penerimaan pajak mencapai sekitar Rp46,9 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya optimalisasi penerimaan negara melalui penguatan kepatuhan dan pengawasan perpajakan, termasuk pada aktivitas ekonomi digital.

Dengan demikian, perluasan pemungutan pajak digital perlu disertai sosialisasi dan kepastian regulasi. Masyarakat, khususnya pelaku UMKM, perlu memperoleh pemahaman yang jelas mengenai objek pajak dan batas pengecualian agar kebijakan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kekhawatiran berlebihan.

JAKARTA – Penerapan pajak digital menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis penerimaan negara sekaligus membangun tata kelola ekonomi digital yang lebih tertib. Namun, kebijakan tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu bentuk perlindungan nyata diberikan melalui pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta setahun, sepanjang memenuhi ketentuan dan menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa optimalisasi pajak digital diperlukan agar aktivitas ekonomi yang selama ini belum terjangkau dapat masuk ke dalam sistem perpajakan. Dalam keterangannya pada Rapimnas Kadin 2026, ia menyoroti pemanfaatan teknologi untuk memperkuat penerimaan negara.

“Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November. Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujar Hashim.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa kebijakan yang berlaku 9 November berkaitan dengan transaksi digital luar negeri. PPN dalam skema tersebut dikenakan kepada konsumen yang memanfaatkan barang atau jasa digital, bukan kepada pedagang lokal semata-mata karena berjualan melalui marketplace.

“Yang akan dikenakan adalah konsumennya, bukan penjualnya. Ini dua hal yang berbeda,” kata Inge.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menegaskan pemungutan PPh melalui marketplace bukan pajak baru. Perubahan hanya terjadi pada mekanisme administrasi, dari sebelumnya dihitung dan dilaporkan sendiri oleh pedagang menjadi dibantu oleh platform yang ditunjuk.

“Bukan pajak baru, sebenarnya. Sebelumnya, wajib pajaknya adalah pedagang, bukan platform, sekarang dibantu ditarik oleh marketplace,” ujarnya.

Berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025, pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen melalui empat marketplace yang ditunjuk, yakni Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada, mulai dilaksanakan 1 Oktober 2026. Bagi pedagang orang pribadi beromzet sampai Rp500 juta, surat pernyataan menjadi syarat agar tidak dipungut. Batas omzet dihitung dari keseluruhan usaha, bukan tiap toko atau akun.

“Kalau mereka bikin pernyataan bahwa omzetnya belum sampai Rp500 juta, nggak akan ditarik. Suratnya itu bisa dilihat di FAQ DJP,” kata Budi.

Pemerintah juga mengimbau pedagang memastikan data perpajakan dan dokumen pada akun marketplace sesuai ketentuan. Dengan kepastian aturan, pendampingan, dan perlindungan bagi usaha kecil, transformasi perpajakan digital diharapkan memperkuat penerimaan negara tanpa menghambat UMKM tumbuh, berinovasi, dan menjadi penggerak ekonomi nasional.(*)

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Ketegasan pemerintah dalam menangani pengelolaan hutan dan lahan melalui pencegahan karhutla menjadi langkah progresif yang sangat strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis serta keharmonisan lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum yang berkeadilan terhadap individu maupun korporasi mencerminkan sinergi yang kuat antara perlindungan alam, kepastian hukum, keselamatan warga, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengoptimalkan perlindungan lingkungan agar kualitas hidup, dinamika ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah senantiasa terjaga dengan baik. Melalui data Bareskrim Polri, sebanyak dua ratus empat puluh lima tersangka perorangan dan dua puluh korporasi (termasuk empat perusahaan penanaman modal asing dan enam belas perusahaan dalam negeri) telah diproses secara profesional. Tindakan ini membuktikan komitmen nyata aparat dalam menerapkan standar hukum secara objektif, transparan, dan setara tanpa memandang latar belakang pelaku demi terciptanya tatanan industri yang taat aturan.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, menjelaskan bahwa penanganan tata kelola kawasan hutan senantiasa mengedepankan pembuktian ilmiah yang objektif demi menjaga kelestarian ekosistem dan memberikan rasa aman yang optimal bagi publik. Berdasarkan data kepolisian, tercatat dua ratus delapan puluh tujuh laporan perorangan serta seratus empat laporan korporasi yang ditangani secara cermat pada wilayah seluas ribuan hektare. Sebagai langkah preventif dan apresiasi terhadap kepatuhan lingkungan, Bareskrim Polri merekomendasikan penyesuaian serta pencabutan izin usaha terhadap dua puluh tiga korporasi berdasarkan evaluasi mendalam terhadap fasilitas penanggulangan dan komitmen pemeliharaan kawasan konsesi yang berkelanjutan.

Langkah strategis ini mengirimkan pesan positif bahwa setiap kegiatan usaha kini berjalan selaras dengan tanggung jawab ekologis yang tinggi. Investasi di Indonesia semakin terintegrasi dengan kewajiban bersama untuk merawat lingkungan, memperkaya keanekaragaman hayati, dan melindungi masyarakat sekitar. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat validitas data melalui verifikasi lapangan yang mendalam terhadap tiga ratus tiga puluh lima area konsesi perusahaan. Pendekatan profesional dan berbasis riset lapangan ini memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada fakta yang akurat, teruji, serta berorientasi pada kemajuan ekosistem jangka panjang.

Pemerintah juga memastikan bahwa setiap informasi dikelola secara transparan, akurat, dan profesional untuk mendukung kemajuan bersama. Fokus utama diarahkan sepenuhnya pada peningkatan kualitas tata kelola lingkungan, perlindungan masyarakat secara menyeluruh, serta memastikan seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan pentingnya kolaborasi harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat.

Dukungan 1.000 personel bantuan operasional, 403 personel edukasi pencegahan, serta layanan kesehatan yang sigap menunjukkan bahwa strategi pengelolaan lingkungan dan mitigasi kawasan berjalan secara sangat terpadu. Fokus utama kini diarahkan pada penguatan kesiapsiagaan jangka panjang, edukasi kesadaran lingkungan yang berkelanjutan, serta pemulihan ekosistem yang hijau, subur, dan produktif. Keadilan lingkungan juga diwujudkan secara nyata melalui perhatian penuh terhadap peningkatan kualitas hidup warga, perluasan ruang terbuka hijau, serta pemulihan mata pencaharian yang inklusif dan ramah lingkungan.

Transparansi informasi dan partisipasi aktif publik dalam mengawal kebijakan pemulihan memastikan setiap program berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Di tingkat daerah, koordinasi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berhasil membangun budaya siaga mandiri yang proaktif terhadap pelestarian alam. Pemetaan risiko yang matang, kesiapan fasilitas penunjang yang modern, serta komunikasi yang harmonis menjadi standar operasional yang rutin diterapkan sebelum memasuki musim kemarau.

Aspek pemulihan ekologis kini dijalankan dengan standar kualitas tinggi, di mana kawasan yang dikelola mendapatkan perlakuan optimal sesuai kondisi ekosistemnya. Warga di sekitar kawasan juga mendapatkan akses luas terhadap layanan kesehatan prima, peningkatan keterampilan, serta pemulihan penghidupan yang berkelanjutan. Keberhasilan pemerintah kini tercermin dari terciptanya lingkungan yang semakin asri, kemampuan pencegahan yang handal, serta komitmen pembangunan ekonomi hijau yang berkesinambungan.

Ketegasan yang konsisten, transparan, dan berkeadilan ini menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya masa depan Indonesia yang hijau, harmonis, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Dengan strategi terpadu yang melibatkan seluruh komponen bangsa, pelestarian alam terjaga dengan sempurna, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berjalan selaras dengan tanggung jawab lingkungan yang berkelanjutan.

Transformasi kebijakan ekologis ini terus diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat desa hutan yang diberikan pelatihan intensif dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal tanpa harus mengubah fungsi lahan konservasi. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah secara konsisten menyediakan berbagai insentif positif bagi korporasi dan kelompok tani yang berhasil menerapkan teknologi pertanian modern serta ramah lingkungan tanpa metode pembakaran.

Semangat gotong royong yang ditanamkan di tengah masyarakat memastikan bahwa kesadaran menjaga alam telah bertransformasi menjadi budaya hidup sehari-hari yang membanggakan. Dengan seluruh langkah progresif tersebut, masa depan bumi nusantara kini semakin cerah, lestari, dan penuh dengan harapan besar.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Bagas Nurahman)*

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bukti bahwa setiap korporasi wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) salah satunya adalah melalui penetapan PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan. Langkah ini menegaskan bahwa status perusahaan, besarnya investasi, maupun asal modal tidak menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran lingkungan.

Melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut), Kemenhut terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam peristiwa karhutla. Komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi landasan untuk memastikan seluruh perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kawasan hutan dari aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan Ditjen Gakkumhut telah menangani 120 perkara kebakaran hutan. Dalam penanganan pidana terhadap korporasi, terdapat 15 subjek hukum yang menjadi perhatian penyidik. Sebanyak 11 korporasi masih menjalani penyidikan umum, dua perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dua korporasi lainnya telah mencapai tahap berkas lengkap. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus menindaklanjuti dugaan pelanggaran secara sistematis dengan mengedepankan proses hukum dan pembuktian.

Penetapan PT GAP sebagai tersangka menjadi salah satu gambaran bahwa penegakan hukum berlaku setara bagi perusahaan dengan kepemilikan modal berbeda. Perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan terkait kebakaran pada areal perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Perkara ini berkaitan dengan kebakaran pada 2025 dan 2026 dengan luas areal terbakar mencapai 901,4 hektare.

Penyidikan terhadap PT GAP dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan pada 9 September 2026. Sementara itu, penghitungan kerugian ekologis akibat kebakaran masih berlangsung. Penanganan perkara tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan dengan investasi asing tetap memiliki kewajiban yang sama untuk menaati ketentuan hukum nasional. Prinsip kesetaraan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, sekaligus memastikan kepentingan perlindungan lingkungan tidak dikesampingkan oleh kepentingan ekonomi.

Sementara itu, PT MAP ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran di sekitar areal kerjanya pada kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat. Penyidikan terhadap perkara tersebut telah dilakukan sejak 20 Mei 2026 dan saat ini masih disertai proses penghitungan nilai kerugian. Penanganan kedua perusahaan tersebut menunjukkan bahwa dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla menjadi perhatian serius pemerintah dan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan proses pembuktian secara menyeluruh. Pemeriksaan mencakup kegiatan di lokasi kejadian, kewajiban hukum perusahaan, hingga dugaan perbuatan atau kelalaian yang berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran. Pendekatan tersebut memastikan bahwa penetapan pertanggungjawaban pidana tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.

Ketegasan penegakan hukum juga diperkuat melalui penerapan berbagai instrumen sanksi. Kemenhut telah menjatuhkan sanksi pencabutan, pembekuan, dan pemaksaan pemulihan ekosistem hutan terhadap 32 perusahaan. Selain itu, empat perusahaan yang sebelumnya dikenai sanksi pembekuan juga diproses secara pidana oleh Bareskrim Polri. Penerapan instrumen administratif, perdata, dan pidana secara terpadu memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme penindakan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pemulihan lingkungan.

Koordinasi antara Kemenhut dan Bareskrim Polri turut memperkuat efektivitas penanganan perkara karhutla. Sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan optimal, mengembangkan alat bukti, serta menelusuri pertanggungjawaban setiap korporasi sesuai tingkat keterlibatannya. Pendalaman terhadap sebelas korporasi lainnya juga menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh dugaan pelanggaran memperoleh tindak lanjut berdasarkan ketentuan hukum.

Penegakan hukum yang konsisten terhadap korporasi juga menjadi pesan penting bagi seluruh pelaku usaha agar menjadikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan sebagai bagian utama dari operasional perusahaan. Setiap kegiatan pembukaan lahan, pengelolaan perkebunan, maupun pemanfaatan kawasan hutan harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perizinan dan kewajiban perlindungan ekosistem. Melalui pengawasan yang berkelanjutan dan penindakan berdasarkan bukti, pemerintah mendorong terciptanya tanggung jawab korporasi sekaligus mencegah terulangnya kebakaran hutan yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.

Dengan demikian, penetapan PT MAP dan PT GAP sebagai tersangka menjadi penegasan bahwa korporasi tidak memiliki kekebalan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penegakan hukum karhutla bukan semata-mata tindakan represif, melainkan instrumen untuk memastikan kepatuhan dunia usaha, melindungi kawasan hutan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Konsistensi pemerintah dalam menindak setiap dugaan pelanggaran menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan hukum serta iklim investasi yang bertanggung jawab di Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan terukur. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran dan kabut asap.

Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) RI, Satyawan Pudyatmoko, menegaskan bahwa kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla harus menjadi prioritas, terutama menjelang musim kemarau panjang.

“Upaya pencegahan dan penanganan karhutla harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan kebakaran dan menjadi salah satu pesan penting dalam penguatan koordinasi penanganan karhutla di Sumatera,” katanya.

Menurut Satyawan, pengalaman karhutla tahun ini menjadi pembelajaran penting bahwa pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove membutuhkan pendekatan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, serta komitmen jangka panjang untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Herry Heryawan, mendorong penguatan gotong royong masyarakat sebagai fondasi pencegahan karhutla, khususnya di Sumatera Selatan.

“Upaya pencegahan harus dimulai sejak dini dengan melibatkan masyarakat. Pemahaman masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi salah satu kunci agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah,” ujar Herry.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab pencegahan tidak hanya berada pada pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dari perspektif akademis, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Eugenia Mardanugraha, menilai kolaborasi juga penting untuk memastikan efektivitas penanganan dan kepastian hukum.

“Kolaborasi dimaksudkan agar seluruh pihak memiliki kepentingan yang sama untuk mencegah kebakaran sejak awal, mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi, dan memastikan pertanggungjawaban diberikan kepada pihak yang memang dapat dibuktikan melakukan pelanggaran,” ucap Eugenia.

Penguatan sinergi tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan pencegahan berbasis masyarakat, pengawasan aktivitas perusahaan, dan penegakan hukum berdasarkan bukti. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan kejadian karhutla sekaligus memastikan perlindungan lingkungan berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Pemerintah menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, baik terhadap perorangan maupun korporasi yang terbukti melanggar.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengusut tuntas pihak-pihak yang menyebabkan karhutla di sejumlah provinsi. Prabowo menyatakan, peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Tanah Air belakangan ini tidak dapat dianggap remeh sehingga membutuhkan penanganan serius dan tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar.

“Kita tidak boleh menganggap ini remeh. Kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas. Dan kali ini, maaf, kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja. Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak. Kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar,” kata Prabowo.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menegaskan bahwa penindakan karhutla dilakukan terhadap setiap pelaku, baik perorangan maupun korporasi, tanpa membedakan unsur kesengajaan maupun kelalaian.

“Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui Scientific Crime Investigation sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Komjen Pol. Asep.

Bareskrim Polri mencatat 287 laporan kasus karhutla yang melibatkan pelaku perorangan dengan total luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Adapun kasus yang melibatkan korporasi mencapai 104 laporan, dengan luas lahan terbakar sebesar 29.168,78 hektare.

Dari hasil penanganan perkara tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla. Jumlah tersebut terdiri atas empat perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan 16 perusahaan dalam negeri. Selain itu, penyidik juga telah merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehutanan turut memperkuat langkah penindakan terhadap pelaku karhutla.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menyampaikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

“Institusi Ditjen Gakkum Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara kebakaran hutan,” pungkasnya.