Oleh : Gavin Asadit )*

Indonesia tengah memasuki era baru dalam lanskap ekonomi nasional melalui peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang dikenal dengan nama Danantara. Entitas ini resmi diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk terobosan strategis dalam pengelolaan aset negara serta upaya akselerasi pembangunan ekonomi nasional yang terintegrasi dan bertaraf global. Dengan dukungan penuh dari kementerian terkait, serta potensi sumber daya nasional yang besar, Danantara ditargetkan menjadi salah satu mesin penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih berdaulat dan kompetitif.

Danantara bukan sekadar lembaga investasi, tetapi sebuah simbol peradaban ekonomi baru yang dirancang untuk menjawab tantangan global dan memanfaatkan peluang investasi dengan lebih terfokus dan profesional. Menurut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf menyebut Danantara sebagai entitas baru dalam peradaban ekonomi Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia.

Salah satu langkah konkret Danantara dalam menguatkan posisinya di kancah internasional adalah menjalin kerja sama dengan mitra strategis dari luar negeri. Dalam kunjungan kerjanya ke Qatar pada April 2025, Presiden Prabowo berhasil menjalin kesepakatan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani untuk membentuk dana investasi bersama senilai USD 4 miliar atau sekitar Rp 66 triliun. Masing-masing negara akan menyuntikkan dana sebesar USD 2 miliar. Investasi ini difokuskan pada sektor hilirisasi industri, energi terbarukan, layanan kesehatan, teknologi, dan sektor-sektor produktif lainnya yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Komitmen Qatar untuk bermitra dengan Danantara menunjukkan kepercayaan global terhadap potensi Indonesia di bawah kepemimpinan baru dan struktur kelembagaan yang lebih tangguh. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan sinyal positif dari diplomasi ekonomi yang dijalankan Indonesia, serta bentuk kepercayaan dunia internasional terhadap strategi transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menyebut bahwa antusiasme Emir Qatar dalam proyek ini menjadi indikator penting bagi kesuksesan Danantara sebagai kendaraan utama pembangunan investasi.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan investasi ini bukti kepercayaan Pemerintah Qatar terhadap Presiden Prabowo yang sangat tinggi. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan komunikasi politik yang baik

Danantara dirancang untuk beroperasi secara fleksibel, namun tetap dalam koridor regulasi dan prinsip-prinsip good governance. Entitas ini memiliki dua fungsi utama: pertama sebagai holding yang mengelola BUMN dengan portofolio besar namun belum efisien, dan kedua sebagai lembaga investasi yang menyalurkan dana pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dalam jangka menengah hingga panjang, Danantara diharapkan mampu menjadi sovereign wealth fund (SWF) kelas dunia yang bukan hanya menarik dana asing, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mengembangkan proyek-proyek unggulan Indonesia.

Peluncuran Danantara juga menandai era kolaborasi baru lintas sektor. Proyek-proyek strategis yang akan digarap oleh Danantara tidak hanya melibatkan entitas pemerintah, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku swasta nasional dan internasional. Fokus awal Danantara mencakup sektor pengolahan logam, pengembangan kecerdasan buatan, kilang minyak, produksi pangan, dan pengembangan energi hijau. Keseluruhan proyek ini dirancang untuk mendukung hilirisasi industri, memperkuat ketahanan nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Selain itu, dalam beberapa bulan ke depan, Danantara direncanakan akan menjalin lebih banyak kemitraan dengan negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur untuk memperluas portofolio investasinya. Salah satu pendekatan unik yang diterapkan Danantara adalah prinsip sinergi ekonomi lintas negara, di mana proyek-proyek investasi akan dikelola secara bersama dan berbasis keuntungan jangka panjang bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di mata global, tetapi juga memberikan dampak positif langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Sebagai entitas yang didirikan di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang tinggi, Danantara hadir dengan harapan besar. Pemerintah berharap kehadiran Danantara dapat memperkuat struktur ekonomi Indonesia, memperluas jaringan kerja sama strategis internasional, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Jika dikelola dengan baik, Danantara berpotensi menjadi ikon baru kemandirian ekonomi nasional yang dapat disejajarkan dengan lembaga serupa di negara-negara maju.

Dengan semangat transformasi dan visi global, Danantara kini bersiap melangkah ke panggung internasional. Entitas ini bukan hanya simbol baru ekonomi nasional, tetapi juga representasi dari optimisme baru Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di dunia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta — Kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren positif, seiring capaian surplus neraca perdagangan yang konsisten. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia pada Maret 2025 kembali mencatat surplus signifikan sebesar US$ 4,33 miliar. Angka ini meningkat sebesar US$ 1,23 miliar dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi bukti nyata ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa capaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan fundamental ekonomi yang kuat. “Neraca perdagangan Indonesia surplus selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ujar Amalia dengan optimis. Ia menambahkan, surplus pada Maret 2025 lebih banyak ditopang oleh komoditas non-migas, dengan nilai mencapai US$ 6 miliar.
Menurut Amalia, komoditas utama penyumbang surplus berasal dari sektor strategis seperti lemak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Di sisi lain, meskipun sektor migas mencatatkan defisit sebesar US$ 1,67 miliar, hal ini dinilai wajar mengingat kebutuhan dalam negeri yang tinggi atas hasil minyak dan minyak mentah.
Momentum positif ini semakin memperkuat daya saing ekspor Indonesia, meski di tengah dinamika perdagangan internasional yang dipengaruhi oleh kebijakan negara mitra. Seperti diketahui, Indonesia tengah menghadapi tantangan baru berupa kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Namun, pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kondisi ini melalui diplomasi ekonomi yang produktif. Tim delegasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah bertemu dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, dalam upaya mencari solusi yang saling menguntungkan.
“Indonesia berkomitmen untuk menyeimbangkan neraca dagang Amerika Serikat yang defisit melalui peningkatan impor energi seperti crude oil, LPG, gasoline, serta produk pertanian seperti kedelai dan gandum,” tegas Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan kesiapan Indonesia untuk memperkuat kerja sama di sektor mineral kritis dan menyelesaikan hambatan non-tariff barriers (NTBs) yang selama ini menjadi keluhan pengusaha AS.
Menteri Lutnick pun menyambut positif langkah Indonesia dan menyarankan agar pembahasan teknis segera dijadwalkan, dengan target rampung dalam 60 hari. Delegasi RI juga dijadwalkan melanjutkan negosiasi bersama Department of Commerce (DoC) dan United States Trade Representative (USTR).
Capaian surplus neraca perdagangan yang konsisten, ditambah keseriusan pemerintah dalam memperkuat hubungan dagang internasional, menjadi bukti bahwa Indonesia semakin dipercaya oleh dunia dan menjadi destinasi investasi yang stabil dan menjanjikan.

Jakarta – Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus signifikan pada Maret 2025, mencapai US$ 4,33 miliar. Surplus ini menjadi indikator positif bagi perekonomian nasional di tengah dinamika perdagangan global. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) tercatat sebagai negara penyumbang surplus terbesar, dengan nilai mencapai US$ 1,9 miliar.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa selama kuartal I-2025 (Januari–Maret), Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$ 4,32 miliar. Ekspor Indonesia ke AS mencapai US$ 7,3 miliar, sementara impornya tercatat sebesar US$ 2,98 miliar.

“Selama Januari hingga Maret 2025 nilai ekspor empat komoditas ini mengalami peningkatan yang relatif baik dibandingkan tahun lalu,” ujar Amalia.

Empat komoditas utama yang mendorong surplus ekspor ke AS antara lain mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, pakaian dan aksesoris rajutan, serta bukan rajutan. Komoditas mesin dan perlengkapan elektrik menyumbang nilai ekspor sebesar US$ 1,2 miliar atau 16,71% dari total ekspor ke AS, dengan pertumbuhan 17,65% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Nilai ekspor alas kaki mencapai US$ 657,9 juta atau 9,01% dari total ekspor ke AS, tumbuh 16,62%.

“Untuk alas kaki ekspor kita ke Amerika Serikat memberikan pangsa sebesar 34,16% dari total ekspor alas kaki, yang kemudian disusul negara kedua terbesar ekspor alas kaki dari Indonesia adalah ke Belanda, Belgia, Jepang, dan China,” tutur Amalia.

Ekspor pakaian dan aksesoris rajutan tercatat sebesar US$ 629,25 juta (8,61%) dengan pertumbuhan 20,46%.

“Dari seluruh ekspor pakaian dan aksesorisnya (rajutan) pangsa ekspor kita ke AS adalah yang tertinggi yaitu sebesar 63,4% disusul ekspor barang yang sama ke Jepang dan Korea Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, ekspor pakaian bukan rajutan tercatat sebesar US$ 568,46 juta (7,78%) dengan pertumbuhan 1,47%.

“Untuk pakaian dan aksesoris yang bukan rajutan dimana pangsa pasar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah sebesar 42,96%, disusul Jepang, dan Korea Selatan,” terang Amalia.

Selain AS, Indonesia juga membukukan surplus perdagangan dengan India (US$ 1,04 miliar) dan Filipina (US$ 714,7 juta) pada Maret 2025. Surplus dari India terutama didorong oleh ekspor bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani/nabati, serta besi dan baja. Sementara itu, surplus dari Filipina ditopang oleh ekspor kendaraan, bahan bakar mineral, serta minyak hewani/nabati.

Surplus perdagangan ini menjadi penopang penting bagi stabilitas eksternal Indonesia serta memberikan ruang lebih dalam menjaga ketahanan sektor riil. Kendati masih ada tantangan dari negara mitra dengan defisit tinggi, tren positif ekspor ke sejumlah negara besar menunjukkan daya saing produk Indonesia terus menguat.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan performa impresif pada Maret 2025. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan mencapai US$ 4,33 miliar, meningkat signifikan dari bulan sebelumnya yang berada di angka US$ 3,12 miliar. Pencapaian ini menandai surplus ke-59 secara beruntun sejak Mei 2020, menjadi sinyal kuat atas ketahanan dan daya saing ekspor nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara bulanan nilai surplus ini naik US$ 1,23 miliar sehingga ini menjadi surplus 59 bulan beruntun sejak Mei 2020. Secara kumulatif hingga bulan Maret 2025, neraca perdagangan tercatat surplus US$ 10,92 miliar. Amalia mengatakan jika dibandingkan tahun lalu Januari-Maret 2024 kenaikan US$ 3,51 miliar. Surplus ini ditopang surplus komoditas nonmigas US$ 15,76 miliar sementara neraca migas mengalami defisit. Defisit migas mencatat US$ 1,67 miliar, disumbang oleh hasil minyak dan minyak mentah.

Kinerja tersebut melampaui ekspektasi pasar. Konsensus yang dihimpun dari 10 lembaga sebelumnya memproyeksikan surplus hanya akan mencapai US$ 2,63 miliar. Artinya, realisasi tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia yang cukup kokoh, terutama dari sisi sektor eksternal.

Surplus neraca perdagangan pada Maret 2025 ditopang oleh nilai ekspor sebesar US$ 23,25 miliar, meningkat cukup tajam berkat kontribusi ekspor minyak dan gas. Sementara impor tercatat sebesar US$ 18,92 miliar, hanya naik tipis 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya. Keseimbangan antara ekspor yang tumbuh dan impor yang stabil memberikan ruang bagi surplus yang lebih tinggi dan menunjukkan bahwa kebutuhan barang impor belum mengalami lonjakan signifikan.

Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia selama Januari–Maret 2025 mencatatkan surplus sebesar US$ 10,92 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya mencatat surplus sebesar US$ 7,41 miliar. Surplus ini didorong oleh ekspor komoditas nonmigas yang mencapai US$ 15,76 miliar, meskipun harus dikompensasi oleh defisit sektor migas.

Salah satu pendorong kuat surplus adalah hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan tren positif. BPS mencatat, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$ 4,32 miliar sepanjang Januari–Maret 2025. Nilai ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar US$ 3,61 miliar.

Surplus perdagangan dengan AS didominasi oleh komoditas nonmigas seperti mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85), pakaian dan aksesorinya (HS 61 dan 62), alas kaki (HS 64), serta lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15). Di sisi impor, Indonesia banyak mendatangkan mesin/peralatan mekanis (HS 84), biji dan buah mengandung minyak (HS 12), dan instrumen medis (HS 90) dari Negeri Paman Sam.

Meski neraca perdagangan migas Indonesia-AS masih mengalami defisit sebesar US$ 0,80 miliar pada triwulan pertama 2025, tren surplus perdagangan secara keseluruhan tetap kuat. Bahkan, sejak 2015 hingga Maret 2025, total surplus perdagangan Indonesia dengan AS mencapai US$ 115,78 miliar.

Kinerja perdagangan yang membaik juga berdampak langsung terhadap nilai tukar rupiah. Pada Senin (21/4/2025), rupiah sempat ditutup menguat 0,12% di posisi Rp16.800 per dolar AS. Penguatan ini terjadi seiring melemahnya indeks dolar AS (DXY) yang tercatat turun 1,25% ke angka 98,13, dari sebelumnya 99,37.

Penguatan nilai tukar rupiah mencerminkan kepercayaan pelaku pasar terhadap ekonomi Indonesia. Ketika neraca perdagangan mencatat surplus, berarti negara memperoleh lebih banyak devisa. Peningkatan cadangan devisa ini secara otomatis memperkuat fundamental rupiah dan memperbesar ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter nasional.

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra mengungkapkan bahwa penguatan rupiah juga dipengaruhi oleh persepsi negatif pasar terhadap pernyataan Presiden AS Donald Trump yang meminta pemangkasan suku bunga acuan The Fed. Campur tangan Trump terhadap bank sentral AS menimbulkan kekhawatiran pasar akan independensi The Fed, sehingga dolar AS mengalami tekanan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyatakan kinerja perdagangan Indonesia yang cemerlang tak lepas dari kerja keras pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah gejolak global. Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk menyikapi dampak kebijakan tarif dari AS dan negara lainnya.

Tim pemerintah yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan terus menyusun strategi diplomasi perdagangan yang efektif. Tujuannya tak hanya untuk mempertahankan hubungan dagang dengan mitra utama seperti AS, tapi juga membuka pasar-pasar baru yang potensial di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

Airlangga menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima dalam negosiasi tarif oleh pemerintah AS, menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan hasil nyata. Langkah-langkah ini akan sangat membantu menjaga surplus perdagangan ke depan, meskipun tensi geopolitik global masih tinggi.

Surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan adalah indikator kuat bahwa ekonomi Indonesia berada di jalur yang stabil dan resilien. Di tengah tantangan global seperti ketegangan perdagangan, tekanan nilai tukar, dan ketidakpastian geopolitik, Indonesia masih mampu menjaga surplus dan memperkuat cadangan devisa.

Keberhasilan ini bukan hanya buah dari peningkatan ekspor, tetapi juga dari kerja sama lintas sektor yang intensif dan responsif terhadap perubahan global. Tantangan masih ada, khususnya di sektor migas dan reformasi industri, namun tren surplus yang konsisten memberi ruang optimisme akan masa depan ekonomi Indonesia.

Dengan strategi perdagangan yang adaptif, penguatan ekspor nonmigas, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus menjaga ketahanan ekonominya di tengah arus globalisasi dan proteksionisme yang semakin kompleks. Sementara itu, mata uang Garuda tampak semakin perkasa usai greenback terus mengalami depresiasi hari demi hari.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh : Andi Mahesa )*

Dalam dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, kabar menggembirakan datang dari kinerja neraca perdagangan Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 3,12 miliar dolar AS. Lebih mengesankan lagi, capaian ini memperpanjang rekor surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal kuat bahwa perekonomian Indonesia tengah menunjukkan daya tahan dan daya saing yang semakin kokoh di tengah gejolak global.

Menurut peneliti pada Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ragimun bahwa tren surplus ini mencerminkan keberhasilan strategi perdagangan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap ekonomi dunia. Ragimun menyoroti langkah strategis pemerintah yang mewajibkan eksportir sumber daya alam, kecuali minyak dan gas, untuk menahan seluruh hasil ekspor mereka di dalam negeri selama minimal satu tahun. Kebijakan ini dinilai logis dan berpotensi besar menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketahanan sektor keuangan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pencapaian angka-angka surplus, tetapi juga berusaha menata ulang fondasi perekonomian nasional agar lebih tahan terhadap volatilitas global. Dengan menahan devisa hasil ekspor di dalam negeri, Indonesia memperkuat likuiditas domestik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Namun demikian, mempertahankan dan bahkan meningkatkan surplus perdagangan tentu membutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyarankan agar Indonesia mulai menggarap lebih serius peluang ekspor ke negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara memiliki potensi pasar yang besar dan relatif stabil, sehingga bisa menjadi andalan dalam menjaga surplus dagang.

Bhima juga menekankan pentingnya penguatan sektor manufaktur dan teknologi digital sebagai strategi jangka panjang. Tidak bisa dipungkiri, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga global. Oleh karena itu, transformasi struktural menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan inovasi menjadi sangat penting. Dalam hal ini, sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal harus terus dijaga agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Sejalan dengan itu, Menteri Perdagangan, Budi Santoso menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong ekspor sebagai motor penggerak utama perekonomian. Menurutnya, kegiatan pitching produk dan business matching dengan calon pembeli luar negeri harus menjadi bagian integral dari strategi ekspor nasional. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak lagi pasif menunggu pembeli, melainkan aktif menjajaki pasar dan menciptakan peluang.

Pendekatan ini sangat relevan dalam era persaingan global saat ini. Ketika negara-negara lain juga berlomba-lomba memperluas pasar ekspor mereka, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan partisipasi dalam pameran dagang. Strategi yang lebih agresif dan terencana diperlukan agar produk-produk Indonesia tidak hanya dikenal, tetapi juga menjadi pilihan utama di pasar internasional. Budi juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi kekuatan ekonomi global, namun untuk mencapainya, diperlukan keberanian dalam melakukan transformasi struktural yang lebih cepat dan mendalam.

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa surplus neraca perdagangan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan titik awal dari proses penguatan ekonomi nasional yang lebih besar. Kinerja ekspor yang baik harus dibarengi dengan pembangunan industri dalam negeri yang tangguh, investasi pada sektor-sektor strategis, serta pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni.

Di sisi lain, keberhasilan mempertahankan surplus perdagangan selama hampir lima tahun berturut-turut juga menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia berada pada jalur yang benar. Pemerintah telah menunjukkan ketegasan dalam mengatur arus devisa, keberanian dalam membuka pasar ekspor baru, dan kecermatan dalam menjaga keseimbangan fiskal dan moneter.

Ini merupakan hasil nyata dari kerja sama lintas sektor, termasuk kontribusi dunia usaha, pelaku UMKM, hingga peran aktif diplomasi ekonomi di level internasional. Surplus perdagangan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan instrumen penting dalam memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung global.

Sekali lagi, upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan kerja pemerintah semata. Peran dunia usaha, pelaku ekspor, akademisi, dan masyarakat luas juga sangat penting dalam mendukung visi besar menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global. Para pelaku usaha harus mulai berani melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing.

Perjalanan ekonomi Indonesia saat ini adalah sebuah ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan transformasi, Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi dunia. Surplus neraca perdagangan yang konsisten adalah modal awal yang kuat. Kini saatnya kita menjadikan momentum ini sebagai batu loncatan menuju masa depan yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.

)* Penulis merupakan mahasiswa salah satu PTS di Jakarta.

*) Oleh : Andi Mahesa

Tanah Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan segala kekayaan alam dan keindahan budayanya, Papua memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, upaya pembangunan di Papua selama ini terus diganggu oleh aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam konteks ini, langkah tegas aparat keamanan dalam menindak OPM merupakan sebuah keharusan dan patut didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.

Aksi-aksi keji yang dilakukan oleh kelompok OPM tidak hanya menghambat proses pembangunan, tetapi juga menciptakan rasa takut dan penderitaan mendalam bagi masyarakat sipil. Mereka tidak segan menganiaya warga tak berdosa, menyerang tenaga kesehatan, guru, hingga membakar fasilitas umum. Ini adalah bentuk terorisme yang nyata, dan negara tidak boleh memberikan toleransi sedikit pun terhadapnya.

Martinus Kasuay, salah satu tokoh masyarakat Papua, menyuarakan dengan lantang dukungannya terhadap langkah aparat keamanan. Pihaknya menyatakan bahwa tindakan-tindakan kejam yang dilakukan oleh OPM adalah perbuatan yang tidak manusiawi dan sangat meresahkan masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat di Papua, Kasuay mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi, perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang selalu menganiaya masyarakat sipil.

Lebih lanjut, Martinus menegaskan pentingnya ketegasan dari institusi TNI-Polri dalam menghadapi kelompok separatis yang mengancam stabilitas dan keselamatan masyarakat Papua. Pihaknya menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan perlindungan, dan institusi keamanan harus diperkuat agar mampu memberikan rasa aman. Pihaknya juga berharap pihak keamanan bertindak keras, serta adanya penguatan-penguatan dalam institusi TNI-Polri, agar masyarakat hidup damai di Tanah Papua.

Pernyataan ini mencerminkan suara hati banyak orang Papua yang selama ini hidup dalam bayang-bayang teror OPM. Mereka menginginkan kedamaian, bukan konflik. Mereka mendambakan pembangunan, bukan kehancuran. Mereka ingin hidup sejajar dan sejahtera bersama seluruh rakyat Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri dalam menghadapi OPM merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Aparat tidak hanya bertindak dalam koridor hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat sipil. Penindakan hanya diarahkan kepada pihak-pihak yang secara nyata melakukan kekerasan dan perlawanan bersenjata terhadap negara.

Penting untuk ditegaskan bahwa tindakan tegas terhadap OPM bukanlah bentuk represi terhadap rakyat Papua, melainkan justru upaya untuk membebaskan mereka dari ketakutan dan penderitaan berkepanjangan. Dalam banyak kasus, justru masyarakat sipil Papua yang menjadi korban utama dari aksi-aksi OPM. Mereka tidak bisa beraktivitas dengan tenang, anak-anak tidak bisa sekolah, dan roda perekonomian pun terhenti akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata ini.

Pemerintah pusat pun tidak tinggal diam. Berbagai pendekatan pembangunan terus digalakkan, mulai dari peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Namun, semua upaya ini hanya akan berhasil jika situasi keamanan di Papua stabil dan kondusif. Oleh karena itu, penguatan terhadap aparat keamanan menjadi sangat penting.

TNI dan Polri harus terus mendapatkan dukungan moral dan politik dari pemerintah pusat maupun masyarakat luas. Mereka bukan hanya pelindung, tetapi juga penjaga masa depan Papua. Dengan tindakan yang tegas namun tetap dalam koridor hukum dan HAM, aparat mampu memulihkan keamanan dan membuka ruang yang lebih luas bagi pembangunan dan rekonsiliasi.

Dalam konteks global, tindakan separatis bersenjata seperti yang dilakukan OPM bukanlah hal yang dapat diterima. Hampir semua negara di dunia menolak bentuk separatisme bersenjata karena dianggap mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional. Indonesia pun berhak dan wajib mempertahankan integritas wilayahnya dari ancaman separatis bersenjata yang bertindak brutal.

Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke hendaknya bersatu padu mendukung langkah aparat keamanan dalam menjaga Tanah Papua dari ancaman OPM. Ini bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi tanggung jawab seluruh bangsa untuk memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian damai dan makmur dari Indonesia.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Papua – Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay, menyuarakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah tegas yang diambil aparat keamanan dalam menindak Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, tindakan tegas aparat sangat diperlukan demi menjamin keselamatan dan kedamaian masyarakat di Tanah Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata tersebut.

Martinus menilai bahwa berbagai aksi yang dilakukan oleh OPM tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga merupakan bentuk kekejaman yang tidak berperikemanusiaan. Ia menyebut tindakan brutal seperti penyerangan terhadap masyarakat sipil, tenaga medis, guru, hingga pembakaran fasilitas umum telah menciptakan trauma dan rasa takut di tengah masyarakat.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi, perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang selalu menganiaya masyarakat sipil,” ujar Martinus.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya ketegasan dari TNI dan Polri dalam menghadapi kelompok-kelompok separatis yang telah secara nyata menebar kekacauan dan menghambat pembangunan.

“Kami berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri untuk perlu ada ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bukan perilaku manusia. Masyarakat perlu dilindungi,” tegasnya.

Martinus juga mendorong agar penguatan terhadap institusi TNI-Polri terus dilakukan, baik dari segi sumber daya maupun dukungan moral dan politik. Ia percaya bahwa hanya dengan ketegasan dan profesionalisme aparat keamanan, masyarakat Papua bisa hidup tenang dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar.

Dukungan dari tokoh masyarakat seperti Martinus menunjukkan bahwa suara rakyat Papua sesungguhnya menginginkan perdamaian dan ketertiban. Mereka tidak menghendaki konflik berkepanjangan yang merenggut nyawa dan menghambat kemajuan daerah. Sebaliknya, mereka mendambakan situasi yang kondusif agar dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional yang inklusif.

Pemerintah pusat sendiri terus berkomitmen untuk membangun Papua secara adil dan berkelanjutan. Namun, pembangunan hanya dapat berjalan optimal jika keamanan terjamin. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan iklim damai dan produktif di Papua.

Papua – Dukungan terhadap langkah tegas aparat keamanan dalam menindak Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus mengalir dari berbagai kalangan masyarakat Papua. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay, yang menyatakan dukungan penuh terhadap upaya TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas dan kedamaian di Tanah Papua.

Martinus menegaskan bahwa tindakan brutal dan tidak manusiawi yang kerap dilakukan oleh kelompok OPM tidak bisa ditoleransi. Ia menilai, tindakan tegas aparat merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat sipil yang selama ini menjadi korban kekerasan dan intimidasi dari kelompok separatis bersenjata tersebut.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi, perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang selalu menganiaya masyarakat sipil,” tegas Martinus.

Menurutnya, kekejaman OPM yang menyasar warga sipil, tenaga kesehatan, guru, hingga membakar fasilitas umum, telah menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan di berbagai wilayah Papua. Oleh karena itu, ia mendorong agar aparat keamanan tidak ragu bertindak tegas demi menjamin rasa aman masyarakat.

“Kami berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri, untuk perlu ada ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bukan perilaku manusia. Masyarakat perlu dilindungi, sehingga ada penguatan-penguatan kepada institusi TNI-Polri, yaitu harus tegas. Agar masyarakat hidup damai di Tanah Papua,” imbuhnya.

Pernyataan Martinus mencerminkan keresahan yang dirasakan masyarakat Papua atas kekacauan yang terus dihembuskan oleh kelompok separatis. Masyarakat berharap pemerintah dan aparat keamanan hadir dengan sikap yang jelas dan tidak kompromistis terhadap setiap ancaman terhadap keutuhan NKRI dan keselamatan warga Papua.

Langkah aparat keamanan dalam melakukan penindakan terhadap OPM juga selaras dengan semangat pemerintah pusat dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke pelosok Papua. Keamanan dan stabilitas menjadi prasyarat utama agar program-program pembangunan bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Tindakan tegas TNI-Polri bukanlah bentuk kekerasan, melainkan tanggung jawab konstitusional dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga negara. Dukungan masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat legitimasi aparat di lapangan.

Papau – Tokoh masyarakat Martinus Kasuay, memberikan pernyataan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh aparat keamanan dalam menghadapi pelaku kekerasan yang mengancam ketentraman warga sipil di Papua.

Menurut Martinus, tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak-pihak yang telah menganiaya masyarakat sipil dan menciptakan keresahan. Ia menyebut tindakan-tindakan tersebut sebagai perbuatan yang “bukan manusiawi” dan tidak dapat ditoleransi.

“Kami mendukung penuh aparat keamanan dalam menindak tegas pihak-pihak yang kerap meresahkan masyarakat. Ini penting untuk menjamin kesejahteraan dan kedamaian di Tanah Papua,” jelas Martinus.

Pihaknya juga secara khusus meminta ketegasan aparat dalam menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dinilainya telah melakukan berbagai tindakan keji.

“Pihak keamanan, TNI dan Polri, perlu menunjukkan ketegasan terhadap OPM. Masyarakat perlu dilindungi, dan untuk itu institusi keamanan harus diperkuat. Kami ingin kehidupan yang damai di Papua,” tegas Martinus Kasuay.

Martinus menyatakan bahwa selama ini masyarakat sipil menjadi korban utama dari konflik berkepanjangan. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap anak-anak dan perempuan yang turut terdampak dan kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam pandangannya, peran TNI-Polri sangat penting tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan pembangunan di wilayah-wilayah rawan konflik. Aparat juga tetap memperhatikan pendekatan humanis dalam setiap operasi, agar masyarakat tetap merasa dilindungi, bukan ditakuti.

Oleh karena itu, dengan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersinergi membangun Papua yang damai dan sejahtera. “Ini bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita semua. Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat harus bersatu demi masa depan Papua yang lebih baik,” pungkasnya.

Papua – Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas yang diambil aparat keamanan terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan keji dan meresahkan masyarakat. Dalam pernyataannya, Martinus menekankan pentingnya tindakan keras demi menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi, perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang selalu menganiaya masyarakat sipil,” ungkap Martinus. “Kami mendukung pihak keamanan untuk bertindak keras demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat di Tanah Papua.”

Martinus juga menyerukan agar aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, bertindak lebih tegas terhadap kelompok-kelompok separatis yang telah melakukan tindakan kekerasan.

“Kami berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri, untuk menunjukkan ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Pihak keamanan harus bertindak keras, karena masyarakat perlu dilindungi. Diperlukan penguatan kepada institusi TNI-Polri agar masyarakat bisa hidup damai di Tanah Papua,” tambahnya.

Menurut Martinus, berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata telah menghambat pembangunan dan menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat. Ia menilai bahwa ketegasan aparat tidak hanya dibutuhkan sebagai langkah penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar warga sipil.

Pihaknya menambahkan bahwa banyak masyarakat Papua, khususnya di pedalaman, merasa tidak aman dan trauma akibat serangan-serangan yang dilakukan secara brutal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini, menurutnya, tidak boleh dibiarkan terus terjadi tanpa respon tegas dari negara.

Di akhir pernyataannya, Martinus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menjaga kedamaian dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang memecah belah. “Kami ingin Tanah Papua menjadi tanah damai, bukan medan konflik. Mari bersama-sama mendukung aparat dan menjaga persatuan,” tutupnya.