Jayapura – Demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Papua, berbagai tokoh masyarakat menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Tokoh Masyarakat Papua, Martinus Kasuay mengatakan kami mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjaga kedamaian bagi masyarakat.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi”, ujar Martinus.

Sikap tegas terhadap kelompok separatis dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh rakyat Papua. Martinus juga menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM merugikan masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan yang hidup dalam ketakutan.

“Kami juga berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri untuk perlu ada ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bukan perilaku manusia, sehingga kami berharap pihak keamanan harus bertindak keras”, ujarnya.

Martinus juga mengungkapkan masyarakat Papua mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah separatisme dan memulihkan kedamaian di Bumi Cendrawasih.

“Kami mendukung untuk pihak keamanan melakukan tindakan-tindakan keras demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat di Tanah Papua”, lanjutnya.

Dukungan ini diharapkan menjadi kekuatan tambahan bagi aparat keamanan dalam menjalankan tugas mulianya, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Kami mendukung penuh tindakan tegas yang dilakukan oleh keamanan, karena ini adalah langkah yang penting untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua”, tutupnya.

Jayapura – Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay mendukung langkah tegas aparat keamanan dalam memberantas keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah meresahkan masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan di wilayah Papua. Tindakan tegas terhadap OPM merupakan langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan perdamaian dan kemajuan di Papua.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi”, kata Martinus.

Menurut Martinus, OPM telah melakukan berbagai aksi kekerasan yang tidak hanya merugikan warga sipil, tetapi juga menghambat pembangunan serta kesejahteraan di Papua.

“Perbuatan-perbuatan mereka selalu meresahkan masyarakat, dan juga selalu menganiaya masyarakat sipil”, ujarnya.

Martinus juga mengatakan bahwa kehadiran OPM sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat Papua yang menginginkan kedamaian dan kesempatan untuk maju. Mereka menyatakan bahwa solidaritas sosial dan kesatuan bangsa harus menjadi prioritas utama demi masa depan yang lebih baik.

“Kami mendukung untuk pihak keamanan melakukan tindakan-tindakan keras demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat di Tanah Papua”, lanjutnya.

Selain itu, Martinus juga mengapresiasi langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh aparat keamanan dalam mendukung untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan kondusif di Papua.

“Kami juga berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri untuk perlu ada ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bukan perilaku manusia”, kata Martinus.

Dukungan ini menunjukkan komitmen kuat masyarakat Papua dalam mendukung terciptanya kedamaian dan kemajuan di tanah Papua.

Papua – Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui langkah-langkah tegas terhadap kelompok separatis bersenjata yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Tokoh Masyarakat Papua Martinus Kasuay mendukung upaya pemberantasan OPM di Papua. Sebab, aksi OPM dinilai tidak manusiawi dan meresahkan masyarakat.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi, perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang selalu menganiaya masyarakat sipil”, ujar Martinus.

Martinus mendukung pihak keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan keras demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat di Tanah Papua.

“Kami juga berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri untuk perlu ada ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bukan perilaku manusia, sehingga kami berharap pihak keamanan harus bertindak keras”, kata Martinus.

Menurut Martinus, masyarakat perlu dilindungi, sehingga ada penguatan-penguatan kepada institusi TNI-Polri, yaitu harus tegas agar masyarakat hidup damai di Tanah Papua.

Beberapa waktu lalu Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah melakukan serangkaian aksi kekerasan terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. OPM menyerang guru, tenaga kesehatan, dan pendulang emas secara brutal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum.

Aksi kekejaman OPM terjadi pada 21 Maret 2025 di Distrik Anggruk. Kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak menyerang para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pedalaman. Akibat aksi keji tersebut, satu orang meninggal dunia, enam luka-luka, dan bangunan sekolah serta rumah guru dibakar. Sebanyak 42 orang berhasil dievakuasi ke Jayapura oleh TNI.

Sementara itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait juga terus menggencarkan pendekatan sosial dan pembangunan di wilayah Papua guna mengatasi akar permasalahan secara holistik. Pendekatan ini diharapkan dapat meredam potensi konflik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh propaganda kelompok separatis. Seluruh elemen bangsa diharapkan bersatu dalam menjaga persatuan dan kesatuan demi terciptanya Papua yang damai dan sejahtera.

Papua – Aksi kelompok bersenjata yang menamakan diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali memicu keresahan di kalangan masyarakat Papua. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga mengganggu stabilitas dan kehidupan sehari-hari warga sipil di wilayah Papua.

Sikap dan tindakan OPM yang menyerang aparat keamanan, membakar fasilitas umum, bahkan menyandera warga sipil tidak berdosa, menunjukkan perilaku yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Dalam insiden terbaru, kelompok bersenjata ini dilaporkan menyerang sebuah sekolah dasar di Kabupaten Puncak, yang menyebabkan ratusan anak dan guru terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri.

Kekejaman ini tidak hanya melukai fisik masyarakat, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Warga hidup dalam ketakutan dan kecemasan, bahkan untuk melakukan aktivitas dasar seperti bertani atau mengantar anak ke sekolah. Kehadiran OPM yang mengklaim berjuang demi kemerdekaan justru menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sendiri.

Pemerintah melalui TNI-Polri terus berupaya menanggulangi ancaman ini dengan pendekatan keamanan yang disertai dialog dan pembinaan. Namun, kekerasan demi kekerasan yang dilakukan OPM semakin memperlihatkan bahwa organisasi ini tidak mewakili aspirasi damai rakyat Papua. Banyak tokoh adat, agama, dan masyarakat sipil telah menyuarakan keprihatinan mereka dan menolak aksi brutal yang dilakukan OPM.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi, perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang selalu menganiaya masyarakat sipil”, ujar Martinus.

Martinus mendukung pihak keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan keras demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat di Tanah Papua.

“Kami juga berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri untuk perlu ada ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bukan perilaku manusia, sehingga kami berharap pihak keamanan harus bertindak keras”, kata Martinus.

Menurut Martinus, masyarakat perlu dilindungi, sehingga ada penguatan-penguatan kepada institusi TNI-Polri, yaitu harus tegas agar masyarakat hidup damai di Tanah Papua.

Masyarakat Papua sejatinya mendambakan kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diimbau untuk bersatu melawan aksi-aksi kekerasan yang meresahkan dan tidak berperikemanusiaan. OPM harus menyadari bahwa jalan kekerasan bukanlah solusi, melainkan sumber penderitaan baru bagi rakyat yang katanya ingin mereka bela.

Papua – Tokoh Masyrakat Papua Martinus Kasuay menegaskan perlu adanya tindakan tegas dan keras terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal itu penting agar dapat terciptanya perdamaian.

Hal tersebut disampaikan tokoh masyarakat papua Martinus Kasuay ditengah – tengah kesibukannya di Papua, Senin 21/4/2025.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi, perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang selalu menganiaya masyarakat sipil”, tegasnya.

Menurutnya tindakan tegas dan keras penting agar OPM tidak semena – mena dan demi kesejahteraan serta kedamaian masyarakat Papua.

“Kami mendukung untuk pihak keamanan melakukan tindakan-tindakan keras tegas dan keras kepada OPM demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat di Tanah Papua, pungkasnya.

Martinus Kasuay berharap TNI – Polri dapat memberikan efek jera kepada OPM sehingga dapat terwujudnya kedamaian di tanah Papua.
“Kami juga berharap kepada pihak keamanan, TNI-Polri untuk perlu ada ketegasan terhadap para OPM yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang bukan perilaku manusia, sehingga kami berharap pihak keamanan harus bertindak keras”, ujarnya.

Selain itu Aparat keamanan perlu diperkuat lagi agar dapat melakukan pelindungan terhadap masyarakat Papua.

“Masyarakat perlu dilindungi, sehingga ada penguatan-penguatan kepada institusi TNI-Polri, yaitu harus tegas agar masyarakat Papua hidup damai di Tanah Papua”, tandasnya.

Hal tersebut sebagai tanggapan tokoh masyarakat Papua Martinus Kasuay terhadap serangkaian aksi biadab OPM kepada warga sipil, yang terakhir peristiwa belasan warga sipil pendulang emas di bunuh di Kabupaten Yahukimo.

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai agenda prioritas nasional yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah melalui pelibatan aktif pengusaha lokal.

Dengan pendekatan kolaboratif dan strategis, program MBG di berbagai wilayah Indonesia telah membuktikan bahwa pemenuhan gizi tidak harus terpisah dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keterlibatan sektor swasta, pendidikan vokasi, serta organisasi kemasyarakatan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berhasil membangun ekosistem kerja sama yang produktif dan inklusif.

Salah satu contoh nyata implementasi terbaik dapat dilihat di Provinsi Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Dalam rapat koordinasi, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah memetakan aset-aset strategis untuk mendukung program ini secara maksimal.

“Kami sudah petakan 21 aset pemprov dan satu milik BUMD yang siap digunakan sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Aset tersebut terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah, termasuk melibatkan 34 SMK dengan unit katering bersertifikat BPOM,” ujar Ahmad Luthfi.

Langkah ini memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah menjalankan instruksi nasional dengan cepat dan penuh inovasi, membuktikan bahwa MBG adalah kebijakan cerdas yang menggabungkan pembangunan manusia dan penguatan ekonomi lokal.

“MBG bukan sekadar program bantuan makan, tapi gerakan pembangunan manusia dan ekonomi daerah,” tegas Ahmad Luthfi.

Pemerintah juga memperluas sinergi dengan organisasi profesi. Salah satunya adalah kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) untuk memastikan keberlanjutan suplai makanan bergizi. Ketua Umum DPP APJI, Tashya Megananda Yukki menyampaikan antusiasme tinggi dalam mendukung langkah pemerintah ini.

“MoU dengan APJI sedang disiapkan, mereka siap mendukung penuh. Semua pihak kami libatkan, termasuk TNI-Polri yang memiliki dapur SPPG. APJI juga tengah merancang festival kuliner sebagai promosi wisata kuliner daerah,” terang Tashya Megananda Yukki

Dukungan penuh dari kalangan pengusaha membuktikan bahwa program MBG telah diterima sebagai solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dampak positif dari MBG juga tercermin pada penciptaan lapangan kerja baru. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa setiap SPPG mampu menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung secara signifikan.

“Tiga tenaga inti di setiap dapur yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan dibayar lewat APBN, sementara juru masak dan relawan dibiayai dari dana operasional. Selain itu, tiap SPPG membutuhkan minimal 15 penyalur bahan baku yang masing-masing bisa mempekerjakan hingga lima orang,” jelas Dadan Hindayana.

Kebijakan ini tidak hanya memperkuat struktur ketahanan gizi nasional, tetapi juga menggerakkan perekonomian rakyat secara konkret dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat, yayasan, dan pengusaha lokal untuk turut serta sebagai mitra resmi melalui situs mitra.bgn.go.id. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi semua elemen bangsa.

Dengan menyasar keluarga miskin dan rentan, MBG menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, serta bentuk investasi jangka panjang untuk membangun generasi emas Indonesia yang sehat, produktif, dan mandiri.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan terobosan luar biasa pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja berskala nasional. Program ini tidak hanya menjawab tantangan pemenuhan gizi, tetapi juga diyakini mampu menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia secara langsung dan tidak langsung.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya pelaksanaan program MBG. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemnaker dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya sinergi mempercepat pemenuhan gizi dan ketenagakerjaan nasional.
“Kemnaker siap mendukung penuh MBG karena prospek penyerapannya luar biasa besar. Ini program strategis yang akan mendongkrak kualitas tenaga kerja Indonesia,” ujar Yassierli.
Menurutnya, program ini menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional yang inklusif dan responsif terhadap isu gizi dan pengangguran. Dengan demikian, sinergi antarlembaga yang kuat akan mempercepat pemerataan manfaat program pemerintah.
Berbagai fasilitas Kemnaker seperti BBPVP, BPPK, dan BLK Komunitas dimaksimalkan sebagai pusat pelatihan dan edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kemnaker memiliki infrastruktur pelatihan yang siap pakai dan berkualitas. Dengan pelatihan intensif dan sertifikasi kompetensi, SDM pelaksana MBG akan memiliki standar tinggi,” tegas Yassierli.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa MBG adalah investasi terbesar pemerintah di bidang pengembangan SDM sepanjang sejarah Indonesia modern. Dengan target 30 ribu SPPG tersebar di seluruh wilayah, program ini diproyeksikan menyerap 1,5 juta tenaga kerja langsung di sektor pangan bergizi.
“Setiap satuan pelayanan melibatkan puluhan tenaga kerja dengan peran penting, dari ahli gizi, akuntansi, hingga relawan. Ini menciptakan struktur kerja yang sehat dan produktif,” ungkap Dadan.
Hingga April 2025, tercatat sudah berdiri 1.072 SPPG aktif, yang berarti telah hadir lebih dari 3.000 tenaga profesional yang kini bekerja mendukung implementasi MBG di lapangan.
Tak hanya itu, program ini telah berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat kecil, khususnya ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan. “Kini mereka bisa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp2 juta per bulan. Ini bukti kehadiran negara untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dadan.
Program MBG juga membuka peluang besar bagi wirausaha lokal. Hingga saat ini, telah muncul 15 jenis usaha baru, mulai dari pemasok bahan pangan lokal, pengelola limbah organik, hingga pemanfaatan minyak jelantah. Ini memperkuat ekonomi sirkular dan membuka potensi ekspor pangan lokal di masa depan.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat, sinergi antarkementerian, dan dukungan seluruh masyarakat, Program MBG menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir secara konkret membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis gizi, kerja, dan wirausaha.

Oleh: Eleine Pramesti *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang sebagai salah satu program unggulan pemerintah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia. Program ini merupakan respons terhadap tantangan gizi buruk, stunting, dan ketimpangan akses makanan sehat yang masih menghantui banyak daerah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah optimalisasi aset negara sebagai pendorong utama keberhasilan implementasi program MBG.

Aset negara dalam konteks ini mencakup segala bentuk kekayaan negara, baik berupa tanah, bangunan, fasilitas publik, maupun sumber daya logistik yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah. Banyak dari aset-aset tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih menyisakan potensi yang besar untuk mendukung pelaksanaan program sosial, termasuk MBG.

Dalam pelaksanaan program MBG, aset negara dapat berperan dalam berbagai lini. Misalnya, gedung sekolah yang selama ini hanya difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar dapat diintegrasikan dengan dapur umum atau fasilitas penyimpanan bahan makanan bergizi. Melalui pendekatan ini, distribusi makanan tidak perlu lagi menghadapi tantangan logistik yang rumit. Aset lahan kosong milik negara di daerah pinggiran kota maupun desa dapat diubah menjadi lahan pertanian lokal atau kebun pangan bergizi, yang menyuplai kebutuhan sayur dan buah untuk program MBG secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal memanfaatkan aset milik pemprov sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk akselerasi program MBG. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan sudah menginstruksikan Tim Percepatan Program MBG Jawa Tengah untuk memetakan aset pemprov yang dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG.

Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng dan satu aset milik badan usaha milik daerah (BUMD), terdiri atas 12 bangunan dan tujuh bidang tanah. Selain itu, 34 SMK di Jateng yang memiliki katering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM dan sejauh ini sudah ada tujuh satuan pendidikan masuk daftar usulan dapur SPPG. Ahmad mengatakan koordinasi dengan instansi lainnya, seperti TNI dan Polri, juga terus dilakukan karena keduanya juga memiliki dapur SPPG agar seluruh pemangku kepentingan berjalan bersama untuk kesuksesan program MBG.

Optimalisasi aset juga membuka peluang penghematan anggaran. Dengan memanfaatkan bangunan dan sarana milik pemerintah, maka tidak perlu mengalokasikan dana besar untuk membangun fasilitas baru. Ini berarti anggaran yang tersedia bisa lebih difokuskan pada pengadaan bahan pangan bergizi, pengawasan kualitas makanan, hingga pelatihan tenaga kerja yang terlibat dalam program. Dalam jangka panjang, efisiensi ini memperkuat daya tahan program MBG agar tetap berjalan meskipun menghadapi tekanan fiskal.

Optimalisasi aset juga harus menyasar sistem manajemen aset itu sendiri. Banyak kendala yang timbul dalam program sosial karena buruknya sistem pencatatan dan pengelolaan aset. Aset yang terbengkalai atau tidak jelas status hukumnya sering menjadi hambatan administratif. Oleh karena itu, pemerintah harus mempercepat reformasi manajemen aset dengan melakukan audit nasional, sertifikasi, dan integrasi data antar lembaga. Ketika sistem ini telah rapi dan terintegrasi, maka mobilisasi aset untuk mendukung program MBG bisa dilakukan dengan lebih sigap dan tanpa hambatan birokrasi.

Dalam konteks daerah, peran pemerintah provinsi dan kabupaten sangat krusial dalam optimalisasi aset. Mereka perlu diberdayakan untuk melakukan pemetaan kebutuhan MBG sesuai dengan karakteristik lokal. Tidak semua daerah membutuhkan intervensi yang sama. Pendekatan berbasis potensi lokal ini membuat program MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan dan perekonomian daerah.

Selain itu, Ketua Umum Gerakan Indonesia Mandiri (Ketum GIM), Heikal Safar mengatakan telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan enam dapur mandiri di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pembangunan dapur tersebut untuk mendukung program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Heikal, pembangunan dapur mandiri nantinya ketika beroperasi ditargetkan mampu memproduksi hingga 8.000 porsi makanan setiap harinya. Adapun rata-rata 3.000 siswa-siswi sebagai penerima manfaat. Heikal menyebut, dapur MBG yang dibangun bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pola kemitraan mandiri, dan mengikuti standar BGN.

Lebih jauh lagi, optimalisasi aset dalam konteks MBG juga menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara umum. Ketika aset negara dikelola dengan baik dan transparan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat. Program-program sosial seperti MBG pun akan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat prinsip keadilan sosial karena manfaatnya dirasakan langsung oleh kelompok paling rentan seperti anak-anak dan keluarga miskin.

Presiden RI, Prabowo Subianto sendiri menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG ini. Pengawasan tersebut penting agar program MBG tidak dikorupsi dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya. Pada akhirnya, dengan sinergi antara pengelolaan aset yang cermat, kolaborasi multi pihak, dan partisipasi aktif masyarakat, maka program MBG dapat menjadi tonggak peradaban baru yang menyehatkan generasi bangsa dan memperkuat fondasi kemajuan Indonesia ke depan.

)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute

Oleh: Silvia AP )*

Membangun sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci utama dalam mencapai kemajuan bangsa. Salah satu solusi yang muncul dalam beberapa waktu terakhir adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menawarkan akses makanan bergizi secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama anak-anak sekolah. Gagasan ini bukan hanya mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi strategi emas dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Gizi merupakan faktor fundamental dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung mengalami hambatan dalam belajar, pertumbuhan yang terhambat, dan rentan terhadap penyakit. Jika masalah ini tidak ditangani sejak dini, maka akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk penyediaan makan bergizi, terutama yang terjamin kualitas dan keberlanjutannya, menjadi sangat penting. Program MBG menjadi jawaban konkret atas persoalan ini, mengingat banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi hariannya.

Pentingnya MBG juga dapat dilihat dari hubungan langsung antara asupan gizi dan produktivitas. Dalam dunia kerja, individu yang sehat secara fisik dan mental akan lebih mampu menyerap pengetahuan, bekerja dengan efisien, serta berkontribusi secara optimal dalam berbagai sektor. Oleh sebab itu, investasi pada gizi anak bukan hanya soal kesehatan semata, tetapi juga menyangkut pembangunan ekonomi jangka panjang. Anak-anak yang saat ini menikmati makan bergizi secara gratis di sekolah, suatu saat akan tumbuh menjadi angkatan kerja yang kuat dan produktif, menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

Anggota DPR RI, Mariana mengatakan telah menyelenggarakan kolaborasi strategis bersama Badan Gizi Nasional (BGN), dalam rangka penanggulangan permasalahan gizi di Kota Banjarbaru, dengan fokus utama pada anak-anak dan ibu hamil Jumat, 11 April 2025. Kegiatan sosialisasi program MBG ini dilaksanakan di Aula Bina Satria DPRD Banjarbaru, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Acara yang diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat ini dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Inisiatif ini merupakan bagian dari pendekatan bertahap yang diusung oleh BGN melalui program-program terstruktur, dimulai dari penyediaan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatannya, Mariana juga menyampaikan bahwa program MBG merupakan manifestasi nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Dengan sosialisasi seperti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Mariana juga menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Harapannya, program ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas.

Sementara itu, Pembina Tingkat I Badan Gizi Nasional (BGN), Wahyudi Indrayana mengatakan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional. Inisiatif ini bukan hanya sebatas intervensi jangka pendek, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Maulidah juga menyampaikan urgensi peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam merealisasikan Program Pemenuhan Gizi Nasional. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari program MBG adalah menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih jauh, implementasi MBG juga memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi lokal. Penyediaan bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi dapat melibatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM. Jika program ini dirancang dengan menyeluruh, maka akan tercipta ekosistem yang saling menguatkan antara sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sekolah-sekolah dapat bekerja sama dengan koperasi atau pemasok lokal dalam menyediakan makanan, sehingga perputaran ekonomi daerah juga terjaga. Dengan demikian, MBG bukan hanya menyehatkan siswa, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, program MBG juga bisa menjadi instrumen penguatan karakter dan edukasi gizi bagi peserta didik. Ketika anak-anak secara rutin mendapatkan makan bergizi, mereka juga belajar mengenai pentingnya pola makan sehat. Proses ini akan membentuk kesadaran sejak dini akan pentingnya menjaga tubuh melalui konsumsi makanan yang seimbang dan bernutrisi. Dalam jangka panjang, hal ini akan menekan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh gaya hidup dan pola makan tidak sehat. Budaya makan sehat yang ditanamkan sejak dini akan membawa dampak besar terhadap pola hidup masyarakat Indonesia di masa depan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria mengatakan Indonesia harus memiliki SDM yang unggul agar menjadi bagian dari pemain teknologi global. Salah satu upaya mencetak SDM unggul adalah melalui kecukupan gizi yang baik untuk menjadikan generasi masa depan Indonesia jauh lebih cerdas dari sebelumnya.

Selain aspek teknis, keberhasilan MBG juga sangat bergantung pada dukungan sosial. Kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi harus terus ditingkatkan melalui kampanye edukatif dan partisipatif. Orang tua, tokoh masyarakat, dan media memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung program ini. Ketika seluruh elemen masyarakat memahami pentingnya gizi bagi masa depan anak-anak, maka implementasi MBG tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

JAKARTA – Gelombang demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang muncul serentak di berbagai daerah disorot sebagai bagian dari agenda politik terstruktur untuk menciptakan instabilitas.Narasi tersebut dinilai tidak hanya menyebarkan pesimisme publik, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang dikembangkan secara progresif oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Pengamat Intelijen, Amir Hamzah menyebutkan bahwa kesamaan tema dan waktu pelaksanaan aksi di sejumlah kota menandakan adanya penggerak tertentu di balik layar. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukanlah representasi keresahan murni masyarakat.“Demo yang terjadi di banyak kota dengan tema yang sama dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya perencanaan. Ini bukan sekadar spontanitas dari masyarakat, melainkan ada aktor-aktor tertentu yang menggerakkan,” ujar AmirMenurutnya, narasi ‘Indonesia Gelap’ sengaja digiring untuk menciptakan citra negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan membuka ruang politik bagi kekuatan lain. Ia menilai framing yang dibangun juga menyasar karakter pribadi Presiden dengan tuduhan otoritarianisme yang tidak berdasar.“Ada upaya membentuk opini bahwa Prabowo adalah pemimpin otoriter dan anti-kritik. Padahal, ini lebih kepada permainan politik yang dilakukan oleh pihak tertentu,” tambahnya.Di panggung internasional, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam forum Dewan HAM PBB ke-58 di Jenewa, Sugiono menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan terus melaksanakan amanat konstitusi.“Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yaitu menciptakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tegas Sugiono.Ia juga menyoroti pentingnya hak atas pembangunan, serta kebijakan inklusif seperti program makan bergizi gratis dan layanan kesehatan yang berkeadilan sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.Sementara itu, saat menjadi pembicara pada Studium Generale bertajuk “Mewujudkan Ketahanan Nasional: Sinergi Generasi Muda dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045” di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung (ITB),Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa Indonesia cerah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.“Masa depan Indonesia yang dinilai tetap cerah di tengah tantangan global. Cuaca cerah hari ini menyambut kita di Bandung. Mungkin ini pertanda bahwa masa depan Indonesia juga akan cerah,” ujarnya.Ia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan sosial budaya bangsa sebagai fondasi menjaga stabilitas nasional. “Ketahanan sosial budaya dibangun dari kesadaran akan siapa kita sebagai bangsa,” tambahnya.Narasi ‘Indonesia Gelap’ justru bertentangan dengan semangat optimisme dan pembangunan yang sedang digalakkan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar. Pemerintah terus berkomitmen membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.