Oleh: Nahda Kumalasari

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan penting yang harus disikapi secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah memandang tantangan ini bukan sebagai hambatan semata, melainkan peluang untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beragam langkah konkret telah digulirkan, mulai dari pelatihan keterampilan, program sertifikasi, hingga penguatan ekosistem investasi. Seluruh kebijakan ini difokuskan pada sektor strategis, khususnya hilirisasi industri yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Pemerintah berkomitmen menciptakan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan mampu bersaing secara global di era digital dan industri hijau.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor asing. Investor global cenderung mempertimbangkan aspek kesiapan tenaga kerja dalam mengambil keputusan investasi. Tenaga kerja yang sudah terlatih dan siap pakai sejak tahap awal pembangunan industri akan mendorong efisiensi dan mempercepat operasionalisasi fasilitas produksi. Hal ini tidak hanya berdampak pada kecepatan pencapaian target investasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Rosan juga menyampaikan bahwa pada periode 2025 hingga 2029, realisasi investasi diproyeksikan akan menciptakan sekitar 2,8 hingga 2,9 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya. Sektor hilirisasi, terutama di bidang pengolahan mineral, energi terbarukan, dan digitalisasi industri, menjadi motor penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja tersebut. Sepanjang 2024, sektor hilirisasi mencatatkan nilai investasi sebesar Rp 920 triliun, atau meningkat 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan tren positif yang diyakini akan terus meningkat dan menjadi penyangga utama ekonomi nasional.

Seiring dengan meningkatnya investasi, pemerintah juga memperkuat peran pelatihan vokasi melalui jaringan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Yassierli menjalankan peran strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. BLK Komunitas yang dibangun di pesantren dan daerah terpencil turut menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses pelatihan berkualitas. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan 250 ribu peserta untuk mengikuti pelatihan vokasi di berbagai sektor prioritas seperti manufaktur, pertanian, ekonomi kreatif, hingga perhotelan dan jasa.

Selain pelatihan, program sertifikasi juga menjadi perhatian utama. Sertifikasi menjadi alat penting untuk menjamin standar kompetensi nasional dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mencatat bahwa hingga Maret 2025, lebih dari 1,1 juta tenaga kerja telah tersertifikasi. Ini merupakan hasil nyata dari upaya pemerintah dalam membangun SDM unggul secara merata di seluruh wilayah tanah air. Sertifikasi ini juga menjadi nilai tambah bagi pencari kerja dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk untuk peluang kerja di luar negeri.

Keselarasan antara peningkatan kualitas tenaga kerja dan arus investasi membentuk fondasi kuat bagi pembangunan sektor ketenagakerjaan nasional. Upaya pemerintah pusat diperkuat oleh sinergi di tingkat daerah. Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan langkah cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur menunjukkan bahwa sekitar 40 ribu pekerja terdampak PHK dalam dua bulan pertama 2025. Namun, pemerintah provinsi memilih pendekatan solutif dengan mendorong dialog bersama pelaku industri. Hasilnya, sejumlah perusahaan mengambil langkah alternatif seperti pengurangan jam kerja, bukan PHK total, sehingga kesejahteraan pekerja tetap terjaga.

Pemerintah daerah juga aktif mendukung sektor-sektor yang potensial menyerap tenaga kerja melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi vokasi, dan pelaku industri. Di berbagai wilayah, program padat karya berbasis desa dan dukungan terhadap UMKM juga terus diperluas sebagai upaya penyerapan tenaga kerja lokal.

Komitmen ini mencerminkan semangat kolaboratif antara pusat dan daerah untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kokoh dan adaptif terhadap tantangan global. Program seperti Kartu Prakerja, revitalisasi BLK, dan reformasi pendidikan vokasi menjadi pilar penting dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Tidak hanya berorientasi jangka pendek, seluruh kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih tangguh dalam menghadapi disrupsi ekonomi maupun teknologi.

Pemerintah terus menunjukkan bahwa kehadirannya bukan hanya sebagai penyangga saat krisis, tetapi juga sebagai arsitek masa depan yang visioner. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah tetap fokus menciptakan lapangan kerja baru dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup investasi, pelatihan, dan sertifikasi. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini menjadi kunci keberhasilan transformasi ekonomi dan ketenagakerjaan nasional.

Dengan semangat gotong royong dan optimisme, setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang. Pemerintah terus bekerja untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang, hidup sejahtera, dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa.

* Penulis merupakan pengamat ketenagakerjaan di Urban Catalyst Institute

Jakarta – Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan ekonomi digital, khususnya praktik judi online. Hingga April 2025, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap 10.016 rekening bank yang terafiliasi dengan aktivitas judi online. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sebanyak 8.618 rekening.

Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya negara hadir dalam melindungi rakyat dari dampak negatif judi daring, yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat luas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa pihaknya terus mengembangkan pengawasan dan melakukan tindakan konkret dalam menutup celah perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku judi online.

“OJK telah meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta menerapkan enhance due diligence (EDD) untuk memperkuat pengawasan. Ke depannya, OJK bersama Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) akan melakukan pemblokiran penuh bagi individu yang terafiliasi judi online, meskipun mereka memiliki beberapa rekening di berbagai bank,” tegas Dian.

“OJK juga meminta perbankan untuk menutup seluruh rekening yang berada dalam satu Customer Information File (CIF) yang sama, sehingga para pelaku tidak dapat lagi memanfaatkan multi-rekening untuk mengelabui pengawasan perbankan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa OJK tidak hanya fokus pada pemberantasan judi online, tetapi juga gencar menindak pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat.

“Sejak awal tahun 2025, Satgas PASTI telah menutup sebanyak 1.123 entitas pinjol ilegal. Selain itu, kami juga telah mengajukan pemblokiran terhadap lebih dari 1.600 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital,” jelas Friderica.

“Hingga 31 Maret 2025, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menerima 79.969 laporan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.336 rekening telah dilaporkan terafiliasi, dengan 35.394 rekening di antaranya sudah berhasil diblokir. Total kerugian masyarakat yang dilaporkan mencapai Rp1,7 triliun, dan pemerintah telah berhasil memblokir dana korban senilai Rp134,7 miliar,” tambahnya.

Langkah tegas OJK ini menjadi cerminan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari praktik kejahatan ekonomi berbasis digital. Namun, upaya pemberantasan judi online dan pinjol ilegal membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk terus waspada terhadap maraknya praktik judi daring yang kian berkembang dengan beragam modus. Apabila menemukan indikasi aktivitas judi online atau praktik keuangan ilegal lainnya, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk melaporkannya kepada OJK, Satgas PASTI, atau aparat penegak hukum terkait.

Dengan sinergi dan kerja sama semua pihak, ekosistem keuangan nasional yang aman, sehat, dan berkeadilan dapat terwujud.

*) Oleh : Andi Mahesa

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari ancaman ekonomi digital ilegal yang meresahkan, salah satunya praktik judi online. Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengambil langkah tegas dengan memblokir sebanyak 10.016 rekening bank yang teridentifikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online. Jumlah ini meningkat signifikan dari sebelumnya sebanyak 8.618 rekening. Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kejahatan ekonomi berbasis digital yang kian marak. Praktik judi online bukan hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga mengancam ketahanan ekonomi keluarga, mendorong praktik kriminalitas, serta menciptakan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan langkah-langkah pengawasan dan pencegahan terhadap praktik judi online. OJK telah meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta menjalankan mekanisme enhance due diligence (EDD) untuk memastikan bahwa setiap rekening yang terafiliasi judi online dapat segera ditindaklanjuti.

Tidak hanya itu, Dian juga menyampaikan bahwa ke depan, OJK bersama Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) akan melakukan pemblokiran penuh bagi individu yang terafiliasi dengan judi online, meski memiliki lebih dari satu rekening di berbagai bank. OJK telah meminta perbankan untuk menutup semua rekening yang memiliki Customer Information File (CIF) yang sama, sehingga pelaku tidak dapat lagi memanfaatkan celah administrasi perbankan untuk melanjutkan praktik ilegalnya.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam membangun ekosistem keuangan nasional yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Judi daring bukan hanya merusak individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk perbankan.

Selain praktik judi online, OJK juga terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal lainnya, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa sejak awal 2025, Satgas PASTI telah berhasil menutup sebanyak 1.123 entitas pinjol ilegal. Tidak hanya itu, Satgas PASTI juga telah mengajukan pemblokiran terhadap lebih dari 1.600 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membersihkan ekosistem digital dari praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Menurut Friderica, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah menerima sebanyak 79.969 laporan hingga 31 Maret 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.336 rekening telah dilaporkan terafiliasi aktivitas ilegal, dan OJK telah berhasil memblokir 35.394 rekening. Berdasarkan data tersebut, mencerminkan bahwa betapa besarnya ancaman kejahatan ekonomi digital terhadap masyarakat Indonesia.

Yang lebih memprihatinkan, total kerugian masyarakat yang telah dilaporkan mencapai Rp1,7 triliun. Namun, langkah cepat pemerintah telah berhasil memblokir dana korban sebesar Rp134,7 miliar. Ini menjadi bukti bahwa negara hadir dan bekerja keras untuk melindungi rakyatnya dari jerat kejahatan ekonomi digital.

Tindakan OJK ini menunjukkan sinergi antara lembaga pemerintah dalam memberantas perjudian daring yang dapat merusak tatanan ekonomi dan keuangan negara. Dengan pemblokiran rekening dan pengawasan yang ketat, pemerintah berusaha memutus mata rantai pendanaan yang mengalir melalui sektor perbankan ke dalam industri perjudian ilegal. Langkah ini juga memberikan pesan yang jelas bahwa pemerintah tidak akan membiarkan judi daring berkembang dan merusak stabilitas ekonomi serta sosial masyarakat.

Perkembangan teknologi digital memang telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam layanan keuangan. Namun, di sisi lain, celah kejahatan juga semakin terbuka lebar. Judi online, pinjol ilegal, dan berbagai praktik keuangan ilegal lainnya terus mengintai masyarakat, terutama mereka yang kurang literasi keuangan digital.

Karena itu, upaya pemberantasan kejahatan digital ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan OJK semata. Masyarakat harus memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga diri dan lingkungannya dari ancaman ini. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik judi online atau kejahatan ekonomi digital lainnya kepada pihak berwenang menjadi sangat penting.

Selain itu, masyarakat juga perlu terus meningkatkan literasi keuangan dan mewaspadai modus-modus penipuan berbasis digital. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan instan dari judi online atau tawaran pinjaman online yang tidak resmi. Pastikan selalu menggunakan layanan keuangan yang diawasi oleh OJK dan lembaga resmi lainnya.

Melalui langkah-langkah tegas ini, bisa dilihat betapa besarnya komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi masyarakat. Keberhasilan pemblokiran enam juta situs judi daring merupakan capaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini adalah bukti bahwa pemerintah bekerja keras untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh praktik perjudian ilegal.

Namun, keberhasilan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat juga perlu memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga ruang digital tetap aman. Salah satu cara yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan melaporkan situs judi daring yang ditemukan di berbagai platform media sosial kepada aparat penegak hukum. Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemberantasan judi daring sangatlah penting, karena mereka adalah pihak yang langsung terhubung dengan ekosistem digital dan dapat menjadi mata dan telinga bagi pemerintah. Maka, bersama-sama menjaga ekosistem digital yang sehat dan aman bagi generasi mendatang.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menghapus sistem kuota impor, khususnya untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti daging. Arahan ini disampaikannya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, Selasa (8/4) lalu, dengan penekanan bahwa impor harus dilakukan secara adil dan terbuka, tanpa monopoli perusahaan tertentu.

Menanggapi hal ini, pengamat pertanian Khudori menyatakan bahwa kebijakan Presiden tidak serta-merta membuka keran impor secara luas, tetapi justru memperlihatkan upaya perlindungan terhadap produsen dalam negeri, seperti petani, peternak, dan nelayan, tanpa mengandalkan instrumen kuota yang selama ini dianggap bermasalah.

“Pernyataan Presiden adalah perintah untuk mencari alternatif perlindungan selain kuota, karena sistem kuota tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tapi juga membuka celah korupsi dan kartel,” kata Khudori.

Ia menegaskan bahwa harga pangan global seringkali bersifat distortif akibat subsidi atau kebijakan perdagangan negara lain. Maka, menurutnya, argumen bahwa impor dibutuhkan untuk menurunkan harga dalam negeri harus dikaji lebih hati-hati.

“Di balik wacana impor murah ada jutaan pelaku usaha domestik yang harus dilindungi. Kita tidak bisa membiarkan kehidupan mereka dikorbankan demi harga murah semu,” ujarnya.

Khudori juga mengungkapkan bahwa rezim kuota impor selama ini telah menciptakan praktik favoritisme, seperti dalam kasus bawang putih, di mana hanya kelompok tertentu yang mendapat izin impor. Praktik ini telah melahirkan banyak kasus korupsi, mulai dari impor daging hingga gula.

Menurut Khudori, penghapusan kuota bukan hanya soal liberalisasi pasar, melainkan bagian dari agenda reformasi tata niaga yang lebih transparan dan berkeadilan. Dengan sistem yang terbuka, pengawasan publik dapat lebih optimal dan intervensi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa penghapusan kuota bertujuan untuk memangkas rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien. Meski kuota dihapus, dipastikan bahwa tujuan utamanya tetap swasembada.

“Kalau orang dikasih kuota lalu dijual lagi berkali-kali, harga di tingkat konsumen jadi tidak terkendali. Yang bisa kita produksi di dalam negeri, harus tetap diproduksi di dalam negeri,” jelasnya.

Jakarta – Kelompok pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah menghapus kuota impor, sebagai upaya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperbaiki tata niaga daging nasional dan menekan harga di tingkat konsumen.

Direktur Eksekutif APPDI, Teguh Boediana, menilai sistem kuota dan penunjukan importir terbatas selama ini telah menciptakan distorsi harga dan membebani masyarakat.

“Kami sangat mendukung pernyataan Presiden untuk menghapus kuota impor dan membuka akses yang adil bagi seluruh pelaku usaha agar dapat bersaing secara sehat,” ujarnya.

Teguh menambahkan bahwa tingginya harga daging membuat masyarakat kalangan bawah kesulitan mendapatkan sumber protein hewani yang penting bagi kecerdasan dan kesehatan.

“Kami juga mendorong deregulasi aturan yang masih menghambat pelaku usaha dalam memperoleh izin impor,” lanjutnya.

APPDI juga meminta agar kebutuhan pelaku usaha yang telah dituangkan dalam Rencana Kebutuhan (RK) dan tercantum dalam Surat Persetujuan Pemasukan Rekomendasi Kementan (SPPRK) diberikan secara penuh tanpa pemangkasan kuota pada tahun 2025.

“Kepastian berusaha sangat dibutuhkan pelaku usaha untuk menjaga kelangsungan dan efisiensi bisnis,” kata Teguh.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa penghapusan kuota impor diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien. Presiden juga menyoroti bahwa kebijakan ini menjadi respons atas keluhan pengusaha yang menghadapi hambatan dalam menjalin kerja sama dengan mitra global, terutama dari Amerika Serikat.

“Tidak boleh lagi ada penunjukan sepihak, siapa yang mampu dan ingin impor, silakan. Ini untuk menyederhanakan dan memudahkan usaha. Penghapusan kuota akan memberi kepastian dan mempercepat proses usaha,” tegas Presiden Prabowo.

Dari sisi kementerian, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan kebutuhan antara produksi dalam negeri dan konsumsi nasional. Komoditas seperti garam, gula konsumsi, daging, dan ikan telah masuk dalam skema Neraca Komoditas mandatori.

“Impor harus dihitung cermat berdasarkan neraca komoditas. Jika ada kekurangan dari produksi nasional, maka impor menjadi solusi. Tak menutup kemungkinan bahan baku industri di luar sektor pangan juga bisa dibebaskan dari kuota demi mendukung produktivitas industri,” jelasnya.

Oleh: Ranti Swari )*

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor menjadi penanda penting dalam agenda besar reformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak sekadar merespons dinamika global, melainkan juga merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem perdagangan yang lebih terbuka, transparan, dan efisien. Dalam konteks persaingan global yang makin ketat serta dominasi praktik rente dalam tata niaga selama ini, langkah Presiden memutuskan mengakhiri sistem kuota menjadi cerminan keberanian politik dan keberpihakan nyata pada iklim usaha yang sehat.

Penghapusan kuota impor bukan semata-mata pembukaan kran masuknya barang dari luar negeri. Langkah ini ditujukan untuk membongkar praktik diskriminatif dalam mekanisme distribusi impor yang selama ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Ketentuan kuota sering kali menciptakan hambatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar, karena izin hanya diberikan kepada pihak tertentu yang telah mendapat akses eksklusif. Akibatnya, kompetisi pasar terdistorsi, harga menjadi tidak efisien, dan konsumen pun kehilangan alternatif produk.

Dalam konteks ini, dukungan dari berbagai kalangan terhadap langkah Presiden terlihat cukup solid. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, misalnya, melihat rencana penghapusan kuota sebagai bentuk komitmen Presiden untuk membangun ekosistem perdagangan nasional yang lebih adil dan terbuka. Ia menilai pendekatan ini dapat meminimalisasi praktik rente yang selama ini melekat dalam proses impor dan sekaligus mendorong efisiensi ekonomi secara menyeluruh.

Menurut Rivqy dibutuhkan mitigasi serius terhadap potensi banjir produk asing dan kemungkinan tekanan terhadap pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun skema penyeimbang melalui relaksasi pajak, penyederhanaan regulasi usaha, hingga peninjauan ulang terhadap regulasi seperti Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang dinilai justru membebani pelaku usaha di beberapa sektor. Kebijakan ini akan menjadi instrumen konkret dalam menjaga daya saing industri nasional di tengah liberalisasi pasar.

Kementerian Keuangan turut memandang langkah ini sebagai perbaikan struktural yang sangat dibutuhkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa sistem kuota selama ini tidak hanya tidak memberikan kontribusi fiskal kepada negara, tetapi juga memperumit tata kelola perdagangan internasional. Di sisi lain, kebijakan tersebut seringkali memperpanjang rantai distribusi dan membuka ruang ketidakpastian bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi logistik nasional.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya, kini tengah menyiapkan sistem perizinan impor yang lebih modern dan berbasis teknologi informasi. Digitalisasi proses impor ini ditujukan untuk memangkas birokrasi, mempercepat arus barang, serta memperkecil ruang manipulasi dalam proses pengajuan izin. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang tidak hanya menyasar aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas tata kelola negara.

Dari sisi penguatan semangat kewirausahaan dan keterbukaan pasar, Ketua Umum DPP AMPI, Jerry Sambuaga menilai bahwa langkah Presiden membuka peluang impor seluas-luasnya bagi pelaku usaha memiliki dampak positif jangka panjang. Dengan akses yang lebih merata, pengusaha, terutama yang baru memulai, dapat berpartisipasi langsung dalam perdagangan internasional tanpa harus bergantung pada pihak ketiga. Ini akan memperkuat semangat kompetisi sehat, menurunkan harga produk, dan menambah alternatif pilihan bagi konsumen.

Jerry juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak diarahkan kepada produk semata, tetapi kepada pelaku usahanya. Dengan memberikan kesempatan yang setara, pemerintah sedang membentuk struktur pasar yang lebih inklusif. Di saat yang sama, pemerintah tetap menaruh perhatian pada komoditas strategis yang bisa dikembangkan sebagai produk ekspor unggulan, sejalan dengan tren permintaan global yang terus meningkat.

Konteks geopolitik global juga menjadi latar belakang penting bagi pengambilan keputusan ini. Dengan adanya kebijakan tarif dari Amerika Serikat terhadap produk impor dari berbagai negara, termasuk Indonesia, pemerintah memandang bahwa penghapusan kuota dapat menjadi alat penyeimbang dalam menghadapi tekanan eksternal. Meski kebijakan tarif tersebut akhirnya ditunda, pemerintah tidak ingin berada pada posisi reaktif semata. Strategi jangka panjang tetap difokuskan pada diversifikasi mitra dagang dan penguatan posisi Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional.

Sejauh ini, kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan performa yang positif. Surplus neraca perdagangan selama 56 bulan berturut-turut menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya tangguh menghadapi tantangan global, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di pasar dunia. Penyelesaian lebih dari 30 perjanjian dagang di lima benua juga menjadi fondasi kuat dalam menghadapi transformasi kebijakan perdagangan ke depan.

Salah satu pilar utama yang diperkuat adalah sektor UMKM. Meski kontribusi ekspor UMKM masih rendah, sektor ini menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto dan menjadi tulang punggung ketenagakerjaan nasional. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan kuota tidak dirancang untuk melemahkan UMKM, melainkan justru untuk memperluas akses mereka terhadap bahan baku, teknologi, dan pasar global.

Keseluruhan arah kebijakan ini menunjukkan keberanian Presiden Prabowo dalam menata ulang fondasi perdagangan nasional. Dengan menempatkan transparansi, efisiensi, dan keterbukaan sebagai prinsip dasar, pemerintah tidak hanya merespons persoalan jangka pendek, tetapi juga tengah membangun ekosistem perdagangan yang berkelanjutan dan tahan terhadap guncangan global. Dalam visi ini, keberpihakan terhadap pelaku usaha nasional, perlindungan terhadap konsumen, serta penciptaan iklim usaha yang sehat berjalan beriringan dalam satu kerangka besar reformasi ekonomi Indonesia.

)* Pemerhati Masalah Perdagangan & Ekonomi Luar Negeri

Oleh: Riady Putra )*

Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor pada sejumlah komoditas strategis menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen membangun sistem ekonomi nasional yang lebih adil dan efisien. Kebijakan ini tak hanya mencerminkan keberanian dalam merombak tata kelola perdagangan yang selama ini sarat kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga menegaskan arah baru pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat luas.

Selama bertahun-tahun, sistem kuota impor telah menjadi instrumen yang rawan disalahgunakan. Mekanisme penunjukan terbatas terhadap importir tertentu menimbulkan praktik rente dan ketimpangan, karena hanya segelintir pihak yang mendapat akses atas kebutuhan pasar yang besar. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut juga memicu rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien, sehingga beban biaya pada akhirnya harus ditanggung oleh konsumen akhir. Situasi ini menciptakan distorsi harga dan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti daging, gula, atau bahan pangan strategis lainnya.

Dengan mencabut sistem kuota impor, Presiden berupaya menciptakan persaingan yang lebih sehat dan terbuka di sektor perdagangan. Setiap pelaku usaha diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses pasar, tanpa harus tunduk pada prosedur birokratis yang selama ini menjadi celah permainan kekuasaan. Pendekatan ini tentu sejalan dengan semangat deregulasi yang diusung pemerintah, yakni mempermudah iklim usaha nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa penghapusan kuota tidak berarti liberalisasi impor secara bebas tanpa kendali. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan produsen dalam negeri seperti petani, peternak, dan pelaku industri kecil harus tetap menjadi prioritas dalam kebijakan perdagangan nasional. Oleh karena itu, penghapusan kuota perlu dibarengi dengan kebijakan pengaman dan penguatan sektor produksi domestik agar tetap mampu bersaing secara sehat.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menggarisbawahi bahwa fokus utama pemerintah tetap pada pencapaian swasembada pangan. Ia menjelaskan bahwa sistem kuota justru menciptakan inefisiensi karena rantai distribusi yang terlalu panjang. Dalam banyak kasus, pihak penerima kuota bukanlah pelaku industri akhir, melainkan perantara yang kemudian menjual kembali hak impornya kepada pelaku usaha sesungguhnya. Hal ini menyebabkan harga barang semakin tinggi ketika sampai ke tangan konsumen. Maka dari itu, dengan dihapusnya kuota, pelaku usaha dapat langsung mengajukan izin impor ke instansi terkait tanpa melalui pihak ketiga, sehingga proses menjadi lebih transparan dan efisien.

Sudaryono juga menegaskan bahwa prioritas terhadap produksi dalam negeri tetap menjadi landasan utama kebijakan ini. Pemerintah tetap melindungi industri nasional dan memastikan bahwa kebijakan impor bersifat komplementer, bukan substitutif. Artinya, impor hanya dilakukan untuk memenuhi kekurangan pasokan yang belum bisa dipenuhi secara optimal di dalam negeri, bukan menggantikan produksi lokal.

Pendekatan realistis yang ditempuh pemerintah juga mendapat dukungan dari legislatif. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menilai keputusan Presiden sebagai langkah progresif dan strategis dalam mereformasi struktur ekonomi nasional. Baginya, sistem kuota selama ini telah membentuk ekosistem perdagangan yang tertutup dan tidak adil, karena kelompok tertentu dapat menguasai pasar melalui kedekatan politik atau birokrasi. Dengan penghapusan kuota, peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk tumbuh menjadi lebih terbuka, sekaligus mendorong efisiensi harga dan distribusi barang.

Hanif mengingatkan bahwa keterbukaan pasar harus dibarengi dengan perlindungan terhadap produsen domestik. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan dalam kompetisi, agar pelaku usaha lokal tidak tersingkir oleh produk-produk impor yang lebih murah karena didukung subsidi besar dari negara asal. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan kuota perlu dilengkapi dengan penguatan industri substitusi impor, yakni sektor-sektor strategis yang dapat memproduksi barang pengganti secara mandiri di dalam negeri.

Hanif juga menilai kebijakan ini juga memiliki nilai strategis dalam konteks hubungan dagang internasional. Pendekatan pemerintah untuk memperluas akses impor dari negara mitra seperti Amerika Serikat dapat menjadi instrumen diplomatik yang efektif. Namun, langkah tersebut tetap harus diarahkan secara selektif dan timbal balik. Jika Indonesia membuka pasar bagi produk negara lain, maka mitra dagang juga harus memberikan akses ekspor yang adil bagi produk Indonesia. Prinsip keseimbangan ini penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga didorong untuk memastikan bahwa setiap instrumen kebijakan menggantikan kuota harus bersifat transparan, akuntabel, dan adil. Hal ini penting agar tidak tercipta celah baru yang memungkinkan terjadinya praktik monopoli atau kartel yang merugikan konsumen dan produsen secara bersamaan. Pemerintah dituntut untuk memperbaiki sistem perizinan, mempercepat proses distribusi, serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, agar manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan arah kebijakan yang tegas dan dukungan dari berbagai pihak, kebijakan penghapusan kuota impor bukan hanya merupakan langkah teknis dalam tata niaga, melainkan bagian dari transformasi ekonomi yang lebih besar. Pemerintah menempatkan keadilan dan efisiensi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi, dengan memastikan bahwa setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan.

Langkah Presiden Prabowo Subianto menjadi representasi dari kepemimpinan yang tidak hanya berani, tetapi juga berpihak pada rakyat. Dengan menghapus sistem yang selama ini menciptakan ketimpangan dan ketidakpastian, pemerintah menegaskan komitmen untuk menciptakan pasar yang sehat, adil, dan inklusif. Ini bukan sekadar soal kuota atau angka impor, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk menciptakan keadilan ekonomi yang sesungguhnya.

)* Pengamat Perdagangan Luar Negeri

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja ke lima negara di kawasan Timur Tengah untuk memperkuat kerja sama strategis dan mendorong penyelesaian konflik Gaza melalui jalur diplomatik dan kemanusiaan.

“Saya akan bertemu langsung dengan para pemimpin negara sahabat untuk konsultasi dan tukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia,” kata Presiden Prabowo.

Lawatan ini mencakup Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Di setiap negara, Presiden Prabowo membawa agenda kerja sama dan misi kemanusiaan. Di Abu Dhabi, ia dijadwalkan bertemu Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk memperkuat kemitraan bilateral.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden telah tiba di Abu Dhabi sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Beliau langsung dijadwalkan bertemu Presiden MBZ dan didampingi Menteri Luar Negeri serta Sekretaris Kabinet,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

Di Turki, Presiden Prabowo melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Ankara. Keduanya sepakat memperkuat kerja sama strategis, terutama dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kami mengapresiasi sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Kami akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun kembali Gaza dan membela kepentingan rakyat Palestina,” ucap Presiden Erdogan dalam pernyataan bersama usai pertemuan.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia dan Turki memiliki pandangan yang sama soal pentingnya menjaga stabilitas kawasan.

“Kami sepakat untuk terus bekerja sama memperjuangkan kemerdekaan Palestina, perdamaian di Ukraina, dan stabilitas di Suriah,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam misi kemanusiaan, Presiden Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia mengevakuasi 1.000 korban luka dari Gaza untuk dirawat di Indonesia, serta melanjutkan pengiriman tim medis TNI ke wilayah konflik.

Kunjungan ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia dan menjadi bukti komitmen Presiden Prabowo terhadap diplomasi yang solutif dan berlandaskan kemanusiaan.

Dengan pendekatan yang seimbang antara kekuatan diplomasi dan aksi nyata di lapangan, Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara yang mampu menjembatani kepentingan global demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi memulai kunjungan kerja (kunker) ke lima negara strategis di kawasan Timur Tengah dan Turki sejak Rabu, 9 April 2025. Lawatan ini adalah bentuk nyata dari kepemimpinan visioner dan responsif Presiden Prabowo dalam menjawab tantangan global secara taktis dan terukur.

Kunjungan ke Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania membuktikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sangat aktif dan progresif dalam memperkuat hubungan bilateral, memperjuangkan isu kemanusiaan, serta menciptakan solusi damai atas konflik Gaza.

Teguh Santosa (Pengamat Politik Global dari GREAT Institute) menyatakan bahwa kunjungan Presiden Prabowo mencerminkan komitmen tinggi pemerintah dalam membangun relasi internasional yang kuat, seimbang, dan bebas dari ketergantungan.

“Kebijakan luar negeri Indonesia yang kini berlandaskan pada prinsip ‘good neighbor’ dan komunikasi aktif yang dijalankan Presiden Prabowo dengan para pemimpin dunia menunjukkan upaya strategis untuk menciptakan ‘the absence of dependency’,” tegas Teguh.

Ia juga menegaskan bahwa prinsip bebas aktif yang menjadi fondasi diplomasi Indonesia kini dijalankan secara lebih konkret dan produktif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya dalam menjawab dinamika ketegangan geopolitik global.

“Kunjungan Presiden Prabowo yang intensif ke kawasan Timur Tengah dan Turki akan semakin memperkuat posisi ekonomi dan geopolitik Indonesia di dunia internasional,” tambah Teguh.

Nailul Huda (Direktur Ekonomi Digital dari Celios) pun turut menyoroti manfaat besar dari langkah Presiden ini. Ia menyatakan bahwa Timur Tengah dan Afrika adalah kawasan strategis yang sangat potensial bagi ekspansi produk Indonesia, serta peluang besar bagi peningkatan ekspor nasional.

“Inisiatif pemerintah untuk membuka akses ke pasar non-tradisional adalah langkah cerdas dan visioner. Timur Tengah dan Afrika dapat menjadi pilar utama diversifikasi ekspor Indonesia ke depan,” kata Nailul dengan penuh optimisme.

Kunjungan Presiden ke Uni Emirat Arab disambut penuh kehormatan oleh Presiden Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin menyepakati penguatan kerja sama strategis yang akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia, terutama dalam sektor energi dan infrastruktur.

Presiden Prabowo kemudian bertemu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Turki, melanjutkan hubungan erat antar kedua negara. Pembahasan difokuskan pada kerja sama konkret di bidang industri pertahanan, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan yang akan mendorong kemajuan Indonesia secara menyeluruh.

Kunjungan dilanjutkan ke Kairo, Mesir, untuk pertemuan dengan Presiden Abdul Fatah El-Sisi, di mana kedua kepala negara menjalin konsultasi bilateral yang produktif dan penuh semangat kebersamaan.

Dalam lawatan ke Qatar dan Yordania, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyelesaikan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk penandatanganan perjanjian kerja sama ekonomi dan investasi, yang akan menjadi terobosan baru dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Timur Tengah dan Turki ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sangat siap, tangguh, dan cerdas dalam menghadapi tantangan global, serta berkomitmen tinggi untuk mengangkat posisi Indonesia sebagai kekuatan utama dunia berkembang.

Oleh: Fiky Kurniawan )*

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Timur Tengah baru-baru ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam dinamika global. Melalui lawatannya yang mencakup lima negara di kawasan tersebut, termasuk Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania, Indonesia menunjukkan komitmen untuk mempererat hubungan dengan negara-negara besar di dunia dan menjadi bagian dari solusi dalam berbagai tantangan internasional.

Dalam forum Antalya Diplomacy Forum (ADF) yang diselenggarakan di Turki, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya Indonesia sebagai jembatan antara negara-negara besar dunia. Ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai mediator yang dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik internasional. Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan bahwa Indonesia mengedepankan kebijakan “tetangga yang baik,” baik dengan negara-negara tetangga maupun kekuatan besar dunia.

Lebih dari 50 tahun yang lalu, ASEAN lahir dari keinginan negara-negara di Asia Tenggara untuk menghindari perang dan memfokuskan diri pada penyelesaian masalah sosial dan ekonomi yang lebih mendesak. Presiden Prabowo mengingatkan kembali bahwa perbedaan yang ada di kawasan tersebut tetap bisa diselesaikan melalui dialog dan diplomasi, bukan konflik. Hal ini menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia yang mengutamakan perdamaian dan stabilitas dalam hubungan internasional.

Di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh ketegangan global, seperti yang diungkapkan oleh Teuku Rezasyah, Dosen Universitas Padjadjaran, Presiden Prabowo berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia melalui hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara Timur Tengah. Sebagai contoh, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendalami hubungan ekonomi dengan negara-negara Timur Tengah yang memiliki ketergantungan tinggi pada investasi di Amerika Serikat. Jika mereka merasa tidak nyaman dengan situasi ekonomi AS, Indonesia siap membuka diri untuk menerima investasi dari kawasan tersebut.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia berupaya memperdalam pemahaman terhadap sikap negara-negara Timur Tengah terhadap dinamika investasi global. Selain itu, Indonesia ingin menjalin kerja sama yang lebih erat di sektor-sektor yang berkembang, termasuk energi dan infrastruktur, yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi jangka panjang bagi kedua belah pihak. Hal ini juga sejalan dengan harapan Presiden Prabowo agar Indonesia dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kestabilan ekonomi internasional dan menjadi mitra strategis bagi negara-negara besar, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Salah satu fokus utama dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah dalam sektor ekonomi. Dengan misi ini, Indonesia berharap bisa memanfaatkan potensi besar kawasan tersebut dalam sektor energi, perdagangan, dan investasi. Penguatan hubungan ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama di sektor-sektor yang sedang berkembang dan membutuhkan kemitraan yang kuat.

Di sisi lain, dalam perjalanan diplomatiknya, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya Indonesia untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah perdamaian global, terutama terkait dengan Palestina. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada penyelesaian konflik Palestina, yang selama ini menjadi isu penting dalam politik Timur Tengah.

Yon Machmudi, pengamat Timur Tengah, menilai bahwa lawatan Presiden Prabowo ini memperlihatkan komitmen Indonesia untuk lebih aktif terlibat dalam berbagai konflik global. Salah satu hal yang menjadi fokus adalah bagaimana Indonesia dapat mendalami rasa ketidaknyamanan negara-negara Timur Tengah terhadap ketegangan ekonomi yang berkembang di Amerika Serikat dan menawarkan solusi dengan membuka diri terhadap investasi dari kawasan tersebut. Melalui dialog bilateral yang lebih intensif, Indonesia ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara tersebut dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam rangkaian kunjungan ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap memainkan peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Selain itu, Indonesia juga menunjukkan kesiapan untuk terlibat dalam upaya perdamaian dunia, termasuk dalam konflik Palestina yang hingga kini belum ada penyelesaian yang memadai. Presiden Prabowo berharap Indonesia dapat lebih banyak berperan dalam perundingan dan diplomasi yang dapat mengarah pada solusi damai dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Keberhasilan lawatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan aktif dalam diplomasi regional, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam membentuk masa depan hubungan internasional. Dengan kebijakan luar negeri yang mengutamakan diplomasi, Indonesia terus berupaya menjaga perdamaian global dan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara besar di dunia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Teuku Rezasyah, Indonesia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat stabilitas nasional.

Dengan semangat tersebut, Presiden Prabowo telah berhasil membawa Indonesia ke tengah-tengah percaturan internasional dengan posisi yang lebih kuat dan berpengaruh. Lawatan ini bukan hanya sebuah upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan diplomatik yang lebih besar dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan global.

)* Pengamat Hubungan Internasional