*) Oleh: Andika Hidayatullah

Ramadan selalu menghadirkan dua wajah dalam perekonomian nasional. Di satu sisi, ia menjadi momentum peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong perputaran ekonomi, memperkuat sektor perdagangan, dan menggerakkan pelaku usaha kecil. Namun di sisi lain, lonjakan permintaan kebutuhan pokok kerap menimbulkan tekanan harga yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Dalam konteks inilah operasi pasar Ramadan tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan instrumen kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Pemerintah di berbagai daerah menunjukkan keseriusan menjadikan operasi pasar sebagai benteng utama perlindungan daya beli rakyat.

Langkah yang dilakukan di Kabupaten Cirebon menjadi contoh konkret bagaimana fungsi pengawasan politik dan kebijakan publik berjalan beriringan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, turun langsung memimpin pengawasan harga kebutuhan pokok bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam operasi pasar Ramadan di sejumlah pasar tradisional. Kehadiran pimpinan legislatif di lapangan menegaskan bahwa pengawasan terhadap stabilitas harga bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen nyata terhadap perlindungan masyarakat. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi budgeting dan legislasi, tetapi juga memastikan kebijakan pengendalian inflasi daerah benar-benar dirasakan manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa stabilitas harga adalah agenda bersama antara eksekutif dan legislatif.

Pengawasan langsung tersebut penting dalam mencegah distorsi pasar yang kerap muncul menjelang Ramadan. Potensi lonjakan harga akibat spekulasi, penimbunan, atau distribusi yang tersendat dapat ditekan melalui koordinasi lintas sektor yang solid. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, dinas terkait, hingga Perum Bulog memperkuat sistem distribusi sehingga pasokan bahan pokok tetap aman dan terjaga. Ketika negara hadir secara aktif di pasar, pelaku usaha cenderung menjaga kepatuhan karena ada sinyal tegas bahwa praktik yang merugikan masyarakat tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, operasi pasar berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sekaligus pencegahan moral hazard.

Komitmen serupa terlihat di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi melalui BUMD pangan, PT Riau Pangan Bertuah, menegaskan kehadiran negara dalam pengendalian harga selama bulan suci. Direktur Utama PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay, mendorong penyediaan sembako dengan harga relatif lebih murah serta pengoperasian mobil sembako keliling agar akses masyarakat terhadap bahan pokok semakin mudah. Operasi pasar Ramadan dilaksanakan di 12 kabupaten dan kota, menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terukur. Strategi ini memperluas jangkauan intervensi pemerintah, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan akses distribusi terbatas.

Pendekatan Riau memperlihatkan bahwa stabilisasi harga tidak cukup hanya dengan pengawasan, tetapi juga perlu intervensi suplai yang efektif. Dengan memperbanyak titik distribusi dan menurunkan biaya logistik melalui mobil sembako keliling, tekanan harga akibat tingginya permintaan dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai. Keberadaan BUMD pangan menjadi instrumen penting dalam memperpendek rantai distribusi dan meminimalkan biaya perantara. Di tengah dinamika pasar yang sering kali fluktuatif, kebijakan semacam ini memperlihatkan orientasi keberpihakan kepada konsumen tanpa mematikan mekanisme pasar. Pemerintah bertindak sebagai stabilisator, bukan kompetitor.

Hal yang sama juga terlihat di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi menggelar operasi pasar murah di Kabupaten Jember sebagai langkah antisipatif menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menempatkan penetrasi pasar sebagai strategi utama menekan laju inflasi sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kenaikan kebutuhan rumah tangga menjelang Ramadan hingga Idul Fitri kerap menciptakan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Dengan operasi pasar murah, pemerintah daerah berupaya menutup celah ketimpangan tersebut sebelum berkembang menjadi lonjakan harga yang signifikan.

Penetrasi pasar yang dilakukan Jawa Timur menunjukkan pemahaman bahwa inflasi pangan bersifat ekspektatif. Jika masyarakat melihat adanya potensi kenaikan harga tanpa intervensi, ekspektasi tersebut dapat mempercepat perilaku pembelian berlebihan yang justru memperburuk kelangkaan. Operasi pasar yang terencana dan masif menjadi sinyal kebijakan bahwa pemerintah siap menjaga stabilitas. Sinyal ini penting untuk menenangkan psikologi pasar dan mencegah panic buying. Dalam konteks makro, stabilitas harga pangan berkontribusi besar terhadap pengendalian inflasi inti dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara nasional, operasi pasar Ramadan mencerminkan konsistensi kebijakan pemerintah dalam melindungi kelompok rentan dari tekanan harga. Daya beli masyarakat merupakan fondasi stabilitas sosial, terutama di bulan suci ketika kebutuhan konsumsi meningkat. Jika harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, intervensi pasar bukanlah bentuk distorsi, melainkan langkah korektif untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Negara hadir untuk memastikan mekanisme pasar berjalan adil dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Keberhasilan operasi pasar tentu memerlukan sinergi yang berkelanjutan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD pangan, Bulog, hingga aparat penegak hukum harus bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan yang terpadu. Transparansi data stok, pemantauan distribusi, serta evaluasi berkala menjadi elemen penting agar kebijakan tidak berhenti pada seremonial. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau harga secara real time juga dapat memperkuat efektivitas intervensi. Semakin presisi kebijakan yang diambil, semakin besar dampaknya terhadap perlindungan daya beli masyarakat.

*) Aktivis Dialog Lintas Iman.

Oleh : Ricky Rinaldi*

Bulan suci menghadirkan momentum peningkatan aktivitas ekonomi nasional, terutama melalui naiknya konsumsi masyarakat pada komoditas pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging, dan telur. Dinamika permintaan ini menjadi indikator perputaran ekonomi yang positif dan perlu dikelola secara presisi agar stabilitas harga tetap terjaga. Dalam konteks tersebut, strategi operasi pasar menjadi instrumen strategis negara untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga keseimbangan harga, serta melindungi daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terkendali dan berkelanjutan.

Pemerintah memandang stabilitas harga pangan bukan semata isu ekonomi, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan erat dengan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan ibadah. Negara memastikan bahwa momentum spiritual tidak terganggu oleh gejolak harga yang tidak terkendali. Operasi pasar menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan kepentingan publik.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas pangan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Lonjakan permintaan di bulan suci harus diantisipasi melalui langkah-langkah terukur, terkoordinasi, dan berbasis data. Pemerintah memastikan bahwa cadangan pangan nasional dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dirancang dengan sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat.

Strategi operasi pasar dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Intervensi dilakukan dengan menyalurkan komoditas pangan dengan harga terjangkau di titik-titik strategis yang mengalami kenaikan harga signifikan. Langkah ini bertujuan menahan spekulasi, mencegah penimbunan, serta menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Negara bertindak cepat untuk memastikan harga tetap dalam rentang yang wajar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pengawasan distribusi dan stok barang diperketat selama periode bulan suci. Pemerintah melakukan pemantauan intensif terhadap rantai pasok untuk memastikan tidak ada hambatan logistik yang dapat memicu kelangkaan. Selain itu, koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor diperkuat guna menjaga kelancaran arus barang dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional maupun modern.

Operasi pasar juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi nasional. Pemerintah tidak hanya fokus pada intervensi jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem informasi harga dan distribusi berbasis digital untuk mendeteksi potensi lonjakan lebih dini. Dengan pendekatan ini, kebijakan dapat dirumuskan secara cepat dan tepat sasaran, sehingga dampak gejolak harga dapat diminimalkan.

Keberhasilan operasi pasar sangat bergantung pada sinergi pusat dan daerah. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga serta menentukan lokasi intervensi yang paling membutuhkan. Pendekatan kolaboratif ini memastikan kebijakan tidak bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap kondisi lokal masing-masing wilayah.

Selain intervensi harga, pemerintah juga mendorong partisipasi Badan Usaha Milik Negara dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pasokan. Keterlibatan berbagai pihak mencerminkan bahwa stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama. Negara bertindak sebagai pengarah dan koordinator agar seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu tujuan yang sama, yakni menjaga daya beli masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, operasi pasar di bulan suci mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pangan yang tangguh. Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan produksi, tetapi juga dari kemampuan distribusi dan stabilisasi harga di saat permintaan meningkat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara belajar dari pengalaman sebelumnya dan terus menyempurnakan mekanisme pengendalian pasar.

Langkah pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi juga diperketat. Aparat terkait melakukan inspeksi rutin untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan sepihak. Ketegasan ini menjadi pesan bahwa negara tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan masyarakat luas.

Pada saat yang sama, pemerintah tetap menjaga keseimbangan agar intervensi pasar tidak mengganggu mekanisme usaha secara berlebihan. Operasi pasar dilakukan secara proporsional dan terukur, sehingga tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk beroperasi secara sehat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dapat dicapai melalui keseimbangan antara regulasi dan dinamika pasar.

Mengelola lonjakan permintaan di bulan suci membutuhkan kesiapan data, koordinasi cepat, serta kepemimpinan yang responsif. Pemerintah menempatkan stabilitas harga sebagai prioritas demi memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dibebani kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Operasi pasar menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi.

Melalui strategi yang terstruktur, terukur, dan kolaboratif, pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam menjaga daya beli rakyat serta memastikan stabilitas harga tetap terkendali. Bulan suci diposisikan sebagai momentum kebersamaan, ketenangan, dan penguatan solidaritas sosial. Dengan pelaksanaan operasi pasar yang efektif dan tepat sasaran, negara hadir secara nyata untuk menjamin ketersediaan pasokan, menstabilkan harga, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama kebijakan ekonomi nasional.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Arif Taufik )*

Pemerintah terus mempercepat hilirisasi sebagai fondasi industrialisasi nasional, dengan menempatkan energi bersih sebagai salah satu pilar utamanya. Strategi ini dirancang untuk memastikan transformasi ekonomi tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada penguatan nilai tambah dan pembangunan industri berkelanjutan.

Langkah konkret terlihat dari pelaksanaan groundbreaking enam proyek hilirisasi oleh Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di 13 lokasi dengan total investasi mencapai 7 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari agenda besar transformasi ekonomi nasional yang menitikberatkan pada penguatan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Secara keseluruhan, proyek fase pertama ini diperkirakan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Implementasinya dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, termasuk energi, pangan, mineral, dan logam, guna memperkuat struktur industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, memandang hilirisasi sebagai prioritas strategis pemerintah yang harus dijalankan secara disiplin dan terukur. Ia menilai tahap awal proyek diharapkan memberikan dampak nyata melalui penciptaan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja, sekaligus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif secara global.

Penguatan hilirisasi energi bersih juga tercermin dari kolaborasi BUMN dalam pengembangan bioetanol. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersama Pertamina meresmikan proyek bioetanol di Banyuwangi dengan kapasitas produksi 100 kilo liter per hari. Proyek ini dirancang untuk mendukung ketahanan energi sekaligus memperkuat rantai nilai industri nasional berbasis bahan bakar nabati.

Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, berpandangan bahwa proyek bioetanol akan menghadirkan manfaat multipihak. Selain meningkatkan ketahanan energi dan menekan ketergantungan impor, proyek tersebut dinilai mampu mengurangi emisi karbon serta membuka peluang ekonomi baru bagi petani mitra dan masyarakat sekitar.

Inisiatif ini menunjukkan bahwa hilirisasi energi bersih bukan hanya agenda industri, tetapi juga strategi pembangunan wilayah. Diversifikasi produk berbasis komoditas domestik memperluas manfaat ekonomi hingga ke tingkat hulu, termasuk petani dan pelaku usaha lokal.

Di sisi lain, dukungan terhadap transisi energi juga menguat dari kalangan masyarakat sipil. Foreign Policy Community of Indonesia mendorong percepatan pengembangan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya sebagai fondasi ketahanan dan kemandirian energi. Rekomendasi ini disusun bersama sejumlah organisasi dan lembaga riset untuk mendukung target energi terbarukan nasional.

Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, menilai pengembangan 100 GW dalam satu dekade realistis apabila dilaksanakan dengan program yang terstruktur dan konsisten. Ia melihat energi surya bukan hanya sebagai sumber listrik bersih, melainkan juga sebagai basis industrialisasi baru yang mencakup manufaktur panel, penguatan rantai pasok, dan pengembangan sumber daya manusia.

Potensi energi surya Indonesia yang mencapai ribuan gigawatt membuka ruang besar bagi penguatan industri domestik. Dengan kapasitas terpasang yang masih terbatas, percepatan pembangunan PLTS dinilai akan memperluas investasi infrastruktur, menciptakan lapangan kerja hijau, serta meningkatkan produktivitas daerah, termasuk wilayah terpencil.

Selain memperkuat sisi produksi, pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan hilirisasi energi bersih berjalan selaras dengan reformasi regulasi dan kepastian usaha. Harmonisasi perizinan, penyederhanaan prosedur investasi, serta insentif fiskal menjadi instrumen penting untuk menarik partisipasi swasta dan mitra strategis internasional. Pendekatan ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya industri manufaktur komponen energi terbarukan di dalam negeri.

Integrasi antara pengembangan bioenergi, baterai kendaraan listrik, dan pembangkit surya memperlihatkan arah kebijakan yang konsisten menuju industrialisasi hijau. Hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan baku, tetapi diperluas hingga pembentukan rantai nilai lengkap yang menghasilkan produk akhir berteknologi tinggi. Dengan fondasi tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membangun basis industri masa depan yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan global.

Sinergi antara kebijakan pemerintah, investasi BUMN, dan dukungan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa hilirisasi energi bersih bergerak dalam kerangka yang terintegrasi. Industrialisasi tidak lagi dipahami sebatas pembangunan pabrik, melainkan sebagai ekosistem yang menyatukan pengolahan sumber daya, inovasi teknologi, serta keberlanjutan lingkungan.

Melalui konsistensi kebijakan dan implementasi yang disiplin, penguatan hilirisasi energi bersih menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, serta selaras dengan agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.

Langkah yang dilakukan pemerintah ini mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, serta selaras dengan agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan program ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi energi bersih di kawasan, sekaligus memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dirasakan secara luas dan berkeadilan di seluruh wilayah Tanah Air.

*) Analis Ekonomi Politik Energi

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan jangka panjang dengan percepatan pembangunan industri nasional. Kehadiran Danantara menandai langkah baru pemerintah dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan investasi yang terarah, disiplin, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Danantara dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya tata kelola dan efisiensi pengelolaan modal sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pada Februari lalu, kami membentuk sovereign wealth fund kami, Danantara Indonesia,” katanya.

Presiden menjelaskan, Danantara akan menjadi motor baru penggerak ekonomi nasional dengan pengelolaan aset yang diproyeksikan mencapai 1 triliun dolar AS. Melalui skema sovereign wealth fund, investasi difokuskan pada sektor strategis guna mendorong pertumbuhan yang produktif dan berkelanjutan.

Optimisme serupa disampaikan Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menyebut Danantara sebagai dana abadi yang membiayai sektor strategis melalui imbal hasil investasi. Simulasi Indef menunjukkan reformasi ini berpotensi mendorong PDB hampir tiga persen di awal dan stabil sekitar dua persen dalam jangka panjang, ditopang peningkatan produktivitas dan akumulasi modal.

“Manfaat Danantara sangat bergantung pada kualitas tata kelola, seleksi proyek, dan disiplin fiskal,” ujar Esther.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pelengkap untuk menjaga dampak distribusional, termasuk program sosial terarah.

“Program sosial seperti MBG berpotensi meredam dampak jangka pendek dan memperkuat legitimasi reform,” katanya.

Di sisi implementasi, Danantara telah memulai enam proyek hilirisasi di 13 lokasi dengan total nilai investasi mencapai 7 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut mencakup sektor energi, pangan, mineral, dan logam, serta diperkirakan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan hilirisasi menjadi fokus utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional.

“Tahap awal proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan nilai tambah industri maupun penyerapan tenaga kerja. Ke depan, proyek-proyek hilirisasi ini diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing global,” ujar Rosan.

Salah satu proyek strategis dijalankan oleh MIND ID melalui pembangunan fasilitas pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium di Kalimantan Barat guna memperkuat rantai nilai dan mengurangi impor, sejalan dengan peran Danantara sebagai jembatan investasi untuk memperkokoh industri nasional dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

JAKARTA – Prabowo Subianto mengajak investor asing, Amerika Serikat untuk terlibat aktif dalam proyek hilirisasi nasional yang dijalankan melalui sovereign wealth fund Indonesia, Danantara. Ajakan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Forum Bisnis bersama US Chamber of Commerce di Washington, D.C.

Dalam forum itu, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral melalui penandatanganan perjanjian perdagangan Indonesia–AS yang dijadwalkan berlangsung dalam kunjungan kerjanya. Kesepakatan tersebut memberikan kepastian hukum dan memperkuat akses pasar bagi dunia usaha.

“Saya di sini untuk menyelesaikan sebuah perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Saya pikir ini adalah perjanjian yang sangat signifikan bagi pelaku usaha dan investor dari kedua negara, serta bagi kawasan Pasifik yang lebih luas,” ujar Prabowo.

Presiden juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan jangka panjang dalam mendorong modernisasi dan industrialisasi nasional. Indonesia berharap tidak hanya dipandang sebagai pasar, melainkan juga sebagai basis produksi strategis bagi perusahaan global.

“Kita mencari mitra yang serius dan berjangka panjang, mitra yang akan bekerja bersama kita, menumbuhkan ekonomi bersama, dan saling menguntungkan,” katanya.

Prabowo menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi kuat dengan pertumbuhan konsisten di atas 5 persen, inflasi terkendali, dan disiplin fiskal terjaga. Diakui tantangan seperti korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal masih menjadi pekerjaan rumah.

“Foreign Direct Investment sangat baik. Tahun lalu mencapai USD 53 miliar. Ini mencerminkan kepercayaan terhadap ekonomi kita, ukuran pasar kita, potensi pertumbuhan, stabilitas politik, dan arah kebijakan kita,” jelasnya.

Di sektor hilirisasi, Presiden menempatkan Danantara sebagai motor penggerak. “Kami terus maju dengan pengolahan industri hilir. Dan saya pikir Danantara akan menjadi mesin kunci untuk langkah ini. Misalnya, kami baru saja memulai 18 proyek baru, pengolahan hilir pada tahun ini,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam forum Indonesia Economic Outlook, Chief Executive Officer Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menyebutkan terdapat 20 proyek hilirisasi dalam pipeline 2026.

“Dari total 20 program hilirisasi ini, 6 hingga 7 sudah dimulai sejak minggu lalu. Total nilainya kurang lebih 26 miliar dolar AS dan akan menciptakan sekitar 600 ribu lapangan pekerjaan,” tutur Rosan.

Ditambahkannya, pendekatan hilirisasi diperluas ke sektor perkebunan, kehutanan, dan kelautan. Ia juga menekankan komitmen tata kelola yang kuat, termasuk dalam proyek waste to energy.

“Kita ingin capture all the value added yang ada di Indonesia. Kita tidak hanya melihat dari sisi energi listriknya, tetapi dampak kesehatan dan lingkungan yang jauh lebih penting,” pungkas Rosan.

(*/rls)

Oleh: Arisya Ramadhani *)

Transformasi ekonomi Indonesia saat ini sedang diarahkan pada penguatan struktur industri yang lebih terintegrasi melalui optimalisasi sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah secara bertahap menggeser paradigma dari eksportir bahan mentah menjadi negara yang mengedepankan pengolahan nilai tambah melalui kebijakan hilirisasi yang sistematis. Instrumen utama dalam mendukung agenda ini adalah Badan Pengelola Investasi Danantara, yang berfungsi sebagai lembaga strategis untuk mengelola modal sekaligus menggerakkan sektor-sektor industri prioritas. Keberadaan Danantara diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masuknya investasi global yang berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi nasional.

Signifikansi peran Danantara terlihat nyata dalam kunjungan kenegaraan Presiden ke Amerika Serikat baru-baru ini. Di hadapan para pelaku usaha dalam forum bisnis US Chamber of Commerce di Washington D.C., ditegaskan bahwa Indonesia adalah destinasi investasi yang kompetitif, stabil, dan menjanjikan. Komitmen ini diperkuat dengan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang memberikan kepastian hukum dan akses pasar yang lebih luas bagi kedua negara. Perjanjian ini bukan sekadar dokumen diplomatik, melainkan sinyal kuat bahwa Indonesia siap mengintegrasikan rantai pasoknya dengan ekonomi global melalui kemitraan yang setara dan saling menguntungkan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa kesepakatan ART tersebut membuka pintu bagi berbagai transaksi strategis, mulai dari sektor penerbangan hingga ketahanan energi. Salah satu poin pentingnya adalah rencana pembelian unit pesawat Boeing serta peningkatan kerja sama impor energi yang diproyeksikan mencapai angka signifikan per tahunnya. Di sini, Danantara hadir untuk memastikan bahwa setiap investasi yang masuk tidak hanya berhenti pada angka statistik, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi domestik melalui transfer teknologi dan penguatan infrastruktur industri.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah mereplikasi kesuksesan hilirisasi nikel pada komoditas strategis lainnya, terutama bauksit. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam sebuah forum ekonomi mengingatkan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 telah berhasil meningkatkan nilai ekspor produk turunan hingga sepuluh kali lipat dalam waktu singkat. Keberhasilan ini menjadi cetak biru bagi pengelolaan bauksit, di mana Indonesia memiliki cadangan yang sangat melimpah secara global. Dengan potensi sumber daya mencapai miliaran ton, pembangunan industri aluminium nasional menjadi keharusan demi kedaulatan ekonomi.

Melalui Danantara dan MIND ID, pemerintah telah menyiapkan peta jalan yang komprehensif untuk mengintegrasikan rantai pasok bauksit-alumina-aluminium. Pembangunan fasilitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, merupakan bukti nyata langkah tersebut. Proyek ini dirancang untuk memutus ketergantungan pada impor alumina dan memperkuat basis produksi aluminium dalam negeri. Jika seluruh fase proyek ini beroperasi, Indonesia akan memiliki kapasitas produksi yang mampu memenuhi kebutuhan industri manufaktur nasional secara mandiri. Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menekankan bahwa proyek-proyek ini adalah bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat kedaulatan negara di sektor mineral.

Dampak ekonomi dari hilirisasi ini sangatlah masif. Secara matematis, pengolahan bijih bauksit menjadi aluminium mampu meningkatkan nilai tambah hingga 70 kali lipat. Lonjakan nilai ini tidak hanya akan mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga meningkatkan penerimaan negara dan cadangan devisa secara signifikan. Lebih jauh lagi, industri manufaktur nasional akan mendapatkan kepastian pasokan bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Namun, visi pemerintah tidak berhenti pada mineral konvensional. Danantara kini mulai merambah ke sektor yang lebih canggih, yakni pengembangan unsur tanah jarang atau rare earth elements (REE). Melalui kolaborasi strategis dengan mitra internasional seperti New Energy Metals Holdings Ltd, Indonesia mulai mengevaluasi potensi rantai pasok global yang mencakup sumber daya niobium dan REE. Material-material ini adalah komponen kunci bagi teknologi masa depan, mulai dari kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga industri pertahanan tingkat lanjut.

Kepala Badan Industri Mineral, Brian Yuliarto, menyatakan bahwa kemitraan semacam ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap kapasitas industri Indonesia. Dengan melibatkan Danantara sebagai platform pembiayaan dan partisipasi investasi, Indonesia bertujuan untuk membangun pusat pemrosesan hilir yang kompetitif di pasar mineral kritis global. Hal ini sejalan dengan misi Presiden untuk menjadikan Danantara sebagai motor penggerak dalam menginisiasi berbagai proyek hilirisasi baru setiap tahunnya, termasuk proyek inovatif seperti pengolahan sampah menjadi energi.

Presiden secara konsisten meyakinkan para investor global bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat sehat, dengan pertumbuhan yang stabil, inflasi terkendali, dan disiplin fiskal yang terjaga. Dengan mengintegrasikan kekuatan sumber daya alam, stabilitas politik, dan visi industrialisasi yang jelas, Indonesia sedang memosisikan diri sebagai pemain utama dalam rantai pasok global. Kebijakan hilirisasi yang didukung penuh oleh Danantara akan memastikan bahwa kekayaan alam Nusantara benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan peradaban masa depan.

*) Peneliti Pusat Studi Ekonomi Strategis dan Kebijakan Publik

Oleh: Asep Syahroni)*

Penguatan peran Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai motor penggerak hilirisasi dan investasi nasional semakin menemukan momentumnya. Dalam forum Business Summit yang digelar di US Chamber of Commerce, Washington DC, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan visi besar Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif, stabil, dan menjanjikan di kawasan Asia Tenggara.

Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa Indonesia tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga tengah bergerak cepat dalam industrialisasi dan hilirisasi. Transformasi ini diarahkan untuk memastikan setiap komoditas strategis yang dimiliki Indonesia mampu memberikan nilai tambah maksimal di dalam negeri. Dengan cadangan nikel, tembaga, dan bauksit yang besar, Indonesia berada pada posisi strategis dalam mendukung industri kendaraan listrik dan teknologi masa depan. Selain itu, potensi cadangan tanah jarang yang signifikan semakin memperkuat daya tawar Indonesia dalam rantai pasok global.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan agenda hilirisasi nasional yang terintegrasi. Tahun ini, pemerintah menginisiasi 18 proyek hilirisasi di berbagai sektor prioritas, termasuk proyek pengolahan sampah menjadi energi dengan nilai investasi mencapai Rp50,4 triliun atau sekitar USD 3 miliar. Proyek-proyek ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta penguatan struktur industri nasional.

Dalam konteks itulah Danantara diproyeksikan menjadi lokomotif investasi nasional. Sebagai badan pengelola investasi strategis, Danantara berperan dalam memastikan pendanaan proyek berjalan efektif, tata kelola transparan, dan kemitraan global terbangun secara berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang pro-investasi, Danantara diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek hilirisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor internasional.

Presiden juga menegaskan bahwa kepastian hukum dan stabilitas nasional merupakan fondasi utama bagi iklim investasi. Pemerintah berkomitmen menjaga regulasi yang konsisten, sistem perizinan yang efisien, serta stabilitas politik dan ekonomi yang kondusif. Lingkungan usaha yang pasti dan terukur menjadi kunci dalam menarik investasi jangka panjang yang berkualitas.

Sejalan dengan penguatan peran Danantara, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa adanya pembahasan lanjutan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Agenda tersebut merupakan bagian dari implementasi kesepakatan perdagangan resiprokal yang baru diteken kedua negara.

Salah satu topik pembahasan adalah rencana pengadaan sekitar 50 unit pesawat dari Boeing. Rencana yang telah diwacanakan sejak tahun lalu ini kini memasuki tahap pembahasan yang semakin mengerucut. Langkah tersebut dinilai strategis dalam memperkuat sektor aviasi nasional sekaligus mempererat kemitraan industri antara kedua negara.

Selain sektor penerbangan, pembicaraan juga mencakup rencana impor komoditas energi dari Amerika Serikat. Pemerintah menjajaki pembelian minyak mentah dan gas dengan nilai mencapai USD 15 miliar per tahun. Kerja sama ini dipandang sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga keseimbangan perdagangan bilateral.

Lebih lanjut, peluang investasi Amerika Serikat di sektor energi Indonesia, termasuk oil and gas dan sektor strategis lainnya, juga menjadi bagian dari pembahasan. Minat tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia. Dengan pasar domestik yang besar serta agenda industrialisasi yang progresif, Indonesia dinilai memiliki potensi besar sebagai basis produksi dan pusat distribusi regional.

Penguatan kemitraan Indonesia–Amerika Serikat ini sekaligus memperlihatkan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional semakin terstruktur dan terukur. Kolaborasi perdagangan, investasi, dan transfer teknologi menjadi satu kesatuan strategi yang saling melengkapi. Melalui skema kerja sama yang berimbang, Indonesia tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas industri dalam negeri.

Di sisi lain, kehadiran Danantara menjadi instrumen penting dalam mengonsolidasikan berbagai potensi investasi tersebut agar terintegrasi dengan agenda prioritas nasional. Dengan pendekatan yang profesional dan akuntabel, Danantara dapat memastikan bahwa setiap proyek strategis memberikan dampak ekonomi berganda, baik dalam bentuk peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, maupun penguatan daya saing industri nasional.

Momentum global yang bergerak menuju ekonomi hijau, transisi energi, dan digitalisasi industri menjadi peluang besar bagi Indonesia. Dengan fondasi sumber daya yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, serta peran aktif Danantara sebagai lokomotif investasi, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mempercepat transformasi ekonomi. Upaya ini menegaskan tekad pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok dunia sekaligus pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan dan inklusif.

Ke depan, optimalisasi peran Danantara juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha nasional, dan mitra internasional. Integrasi kebijakan industri, energi, dan perdagangan dalam satu kerangka strategis akan memastikan setiap investasi yang masuk benar-benar mendorong pemerataan pembangunan, memperluas basis industri bernilai tambah, serta memperkokoh kemandirian ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang disiplin, Danantara dapat menjadi katalis percepatan transformasi struktural ekonomi nasional. Keberhasilan agenda ini akan mempertegas posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan Indo-Pasifik.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Surabaya

Oleh: Arga Pratama )*

Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai strategi utama dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak sekadar mengubah pola ekspor bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, tetapi dirancang sebagai fondasi penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.

Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat memaparkan 18 proyek hilirisasi kepada pelaku usaha Amerika Serikat dalam forum di US Chamber of Commerce, Washington DC. Presiden menilai percepatan pembangunan industri pengolahan menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor komoditas mentah.

Menurut Presiden, proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk mendorong nilai tambah sumber daya alam, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat fondasi industri nasional. Pemerintah juga menyiapkan proyek pengolahan sampah menjadi energi senilai 3 miliar dolar AS sebagai bagian dari integrasi hilirisasi dengan agenda ketahanan energi dan pengelolaan lingkungan.

Dalam mendukung pembiayaan dan percepatan proyek, pemerintah mengandalkan peran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia sebagai motor investasi. Presiden berpandangan bahwa penguatan industri pengolahan akan menjadi kunci agar Indonesia mampu naik kelas dalam rantai pasok global, sekaligus menarik perusahaan internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi strategis di kawasan.

Akselerasi hilirisasi juga diperkuat oleh pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk pelabuhan, bandara, dan jalan tol. Langkah ini diarahkan untuk memastikan efisiensi logistik sehingga industri pengolahan dapat tumbuh dengan biaya yang kompetitif dan distribusi yang lancar.

Di sektor energi dan mineral, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pemerintah terus mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secara terintegrasi. Rantai produksi mencakup pertambangan nikel, smelter, fasilitas HPAL, produksi prekursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai.

Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai 7 hingga 8 miliar dolar AS. Fasilitas tahap awal berkapasitas 10 gigawatt telah beroperasi sejak 2023 dan akan diperluas dengan tambahan 20 gigawatt. Pemerintah memandang pengembangan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri baterai dan kendaraan listrik.

Bahlil menekankan bahwa hilirisasi harus memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional. Ia menilai ekosistem baterai tidak hanya meningkatkan nilai tambah mineral, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan energi. Pasokan bahan baku nikel akan didukung oleh PT Aneka Tambang Tbk, dengan target kepemilikan mayoritas tetap berada di tangan negara sesuai amanat konstitusi.

Peran BUMN dalam akselerasi hilirisasi juga terlihat melalui MIND ID sebagai holding industri pertambangan. Sepanjang 2025, realisasi investasi sektor hilirisasi tercatat mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total investasi nasional Rp1.931,2 triliun. Capaian ini menunjukkan hilirisasi telah menjadi motor utama pertumbuhan investasi.

MIND ID memperkuat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral seperti bauksit, tembaga, dan nikel. Di saat yang sama, fungsi hubungan masyarakat dan kelembagaan diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan dukungan berkelanjutan terhadap proyek strategis.

Head of Institutional Relations MIND ID, Selly Adriatika, memandang komunikasi strategis sebagai elemen penting dalam keberhasilan hilirisasi. Di bawah kepemimpinannya, fungsi humas tidak hanya bersifat pendukung, tetapi juga berperan aktif membangun pemahaman publik, mengelola isu secara proaktif, serta memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Melalui pendekatan komunikasi terintegrasi dan program literasi publik seperti Junior Mining Fun Fest, MIND ID berupaya menanamkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya hilirisasi bagi masa depan industri nasional. Upaya ini melengkapi penguatan operasional sehingga transformasi industri tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang kuat.

Selain itu, konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga kepastian regulasi dan iklim investasi turut menjadi faktor penentu keberhasilan hilirisasi. Sinkronisasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat proses perizinan, memperkuat tata kelola, serta meminimalkan hambatan implementasi di lapangan. Pendekatan terintegrasi ini mencerminkan keseriusan negara dalam memastikan proyek strategis berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Hilirisasi juga berdampak pada penguatan struktur ekonomi domestik melalui peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto. Dengan semakin banyaknya fasilitas pengolahan dan pemurnian yang beroperasi, rantai nilai industri menjadi lebih panjang di dalam negeri. Kondisi ini menciptakan efek berganda terhadap sektor pendukung seperti logistik, konstruksi, jasa teknik, dan pengembangan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, akselerasi hilirisasi menunjukkan arah pembangunan yang semakin terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, investasi yang masif, serta sinergi BUMN dan swasta, hilirisasi menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Ke depan, keberlanjutan agenda ini akan memperkuat kemandirian industri, memperluas kesempatan kerja berkualitas, serta memastikan manfaat sumber daya alam benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

*) Analis Strategi Industrialisasi Nasional

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan isu terkait pembayaran insentif mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN menegaskan bahwa mekanisme pembayaran telah diatur secara proporsional dan sesuai dengan skema kerja yang berlaku, sehingga tidak ada pembayaran di luar ketentuan operasional.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa operasional SPPG dihitung enam hari kerja dalam sepekan dan tidak mencakup hari Minggu.

“Pada hari Minggu tidak ada perhitungan insentif. Namun, apabila hari libur nasional jatuh pada hari kerja, pembayaran tetap dilakukan berdasarkan prinsip standby readiness atau kesiapsiagaan fasilitas,” ujarnya.

Menurut Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, prinsip tersebut memastikan fasilitas, sistem pengawasan, serta tenaga ahli tetap siaga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, termasuk untuk intervensi gizi darurat. Ia mencontohkan saat bencana banjir dan longsor melanda Aceh dan Sumatra pada akhir 2025, sejumlah SPPG dialihfungsikan menjadi dapur darurat untuk membantu masyarakat terdampak.

“Pembayaran itu merupakan bentuk retensi kesiapan fasilitas, serupa dengan skema sewa properti komersial yang tetap berjalan meski hari libur,” katanya.

Ia juga mengklarifikasi isu relasi politik dalam proses seleksi mitra. Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya menegaskan bahwa BGN merupakan lembaga teknokratis yang menerapkan seleksi terbuka dengan persyaratan ketat.

“Swasta, koperasi, Bumdes, maupun yayasan yang memiliki kapasitas investasi Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, lahan sesuai zonasi, serta memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan dipersilakan mengikuti proses seleksi,” jelasnya.

Ia menambahkan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur menjadi parameter utama evaluasi, dan tidak ada pihak yang kebal terhadap sanksi.

“Program MBG dibangun atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi fiskal. Narasi yang menyederhanakan angka pendapatan kotor sebagai keuntungan bersih jelas tidak mencerminkan realitas kemitraan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Alven Stony, menilai skema kemitraan SPPG sebagai terobosan strategis pemerintah dalam menghimpun investasi swasta tanpa membebani APBN untuk pembangunan infrastruktur.

Ia menyebut, dengan 24.000 SPPG yang telah terbangun dan investasi per unit mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, total investasi mitra diperkirakan mencapai Rp48 triliun sampai Rp72 triliun, bahkan dapat melampaui Rp200 triliun jika nilai tanah diperhitungkan.

“Pola ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem gizi nasional,” ujarnya. (*)

Jakarta—Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan mekanisme insentif bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibayarkan secara adil dan terukur, mengikuti hari operasional. Skema ini dinilai memperkuat kepastian layanan, menjaga kesiapan dapur gizi, sekaligus memastikan uang negara bekerja efektif untuk kebutuhan anak Indonesia.

Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan, operasional SPPG dihitung enam hari kerja dalam sepekan.

“Operasional SPPG dihitung enam hari kerja, sedangkan pada hari Minggu tidak ada pembayaran insentif,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta.

Dengan demikian, pembayaran benar-benar selaras dengan ritme layanan di lapangan ketika SPPG beroperasi, insentif berjalan; ketika Minggu, tidak dihitung sebagai hari operasional.

BGN juga menerangkan bahwa pada hari libur nasional yang jatuh pada hari kerja, insentif tetap dibayarkan berdasarkan prinsip standby readiness atau kesiapsiagaan fasilitas. Sony menekankan, kesiapsiagaan ini penting karena ekosistem SPPG bukan hanya dapur sekolah, melainkan simpul layanan gizi yang harus selalu siap membantu masyarakat.

“Meskipun siswa libur, fasilitas, sistem pengawasan, dan tenaga ahli tetap harus siap siaga apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk intervensi gizi darurat,” kata Sony.

Ia mencontohkan saat bencana banjir dan longsor melanda Aceh serta Sumatra pada akhir 2025, SPPG dapat dialihfungsikan menjadi dapur darurat untuk kebutuhan komunal.

“Pembayaran tersebut merupakan retensi kesiapan fasilitas, serupa dengan sistem sewa properti komersial yang tidak berhenti karena hari libur,” tambahnya.

Hal ini menegaskan bahwa insentif bukan sekadar biaya operasional harian, melainkan juga investasi negara agar fasilitas gizi selalu siap digunakan kapan pun dibutuhkan.

Dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola Program MBG Tahun Anggaran 2026, insentif fasilitas SPPG ditetapkan Rp6 juta per hari bagi mitra penyedia fasilitas, berlaku selama enam hari dalam sepekan. Skema ini memberi kepastian bagi mitra untuk menjaga standar layanan, merawat peralatan, menyiapkan bahan, serta memastikan proses pengawasan berjalan konsisten.

BGN membuka kesempatan luas bagi swasta, koperasi, Bumdes, hingga yayasan yang memiliki kapasitas investasi dan lahan sesuai zonasi untuk bergabung sebagai mitra, sehingga pemerataan layanan dapat dipercepat. Menurut BGN, kemitraan ini mendorong lahirnya rantai pasok pangan segar dari petani dan pelaku UMKM setempat.

“Kepentingan utamanya adalah gizi anak Indonesia,” tegas Sony.

Melalui standar seragam, layanan higienis, aman, dan tepat sasaran nasional.

BGN menegaskan seleksi mitra dilakukan terbuka dan profesional.

“Program MBG dibangun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi fiskal,” ujar Sony.

Dengan tata kelola yang jelas, pembayaran berbasis hari operasional, dan kesiapsiagaan pada hari libur nasional, BGN optimistis MBG kian solid sebagai program strategis yang memperkuat ketahanan gizi anak, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui kemitraan yang sehat.