Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan kapasitas negara menjadi salah satu agenda penting yang terus diuji melalui pelaksanaan berbagai program strategis. Pemerintahan tidak hanya dituntut memiliki kekuatan politik, tetapi juga memastikan kebijakan besar diterjemahkan secara efektif hingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai masa dua tahun belum cukup untuk menghakimi keseluruhan kinerja pemerintahan, tetapi sudah dapat menjadi momentum membaca arah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden,” kata Komaruddin.

Menurutnya, kekuatan negara perlu berjalan seiring dengan pemerintahan yang efektif. Prabowo dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang menempatkan kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi sebagai bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang mandiri. Tantangannya adalah memastikan kekuatan tersebut diwujudkan melalui institusi yang bekerja efektif dan menghasilkan pelayanan publik yang semakin baik.

Pandangan tersebut relevan dengan arah kebijakan pemerintah yang saat ini mengonsolidasikan berbagai program besar. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Agenda tersebut mencakup penguatan pangan dan energi, pembangunan manusia, kesehatan, ekonomi desa, pertahanan dan keamanan, hingga investasi dan perdagangan global.

Di tingkat masyarakat, kesinambungan program juga mendapat perhatian dari relawan pendukung pemerintah. Ketua Umum Relawan Jarnas For Prabowo-Gibran Nasarudin menegaskan dukungan politik harus dibarengi pengawalan terhadap implementasi kebijakan.

“Dukungan kami tidak bisa dimaknai sebagai sikap untuk membenarkan seluruh kebijakan pemerintah, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk ikut mengawal,” ujar Nasarudin.

Ia menambahkan, kemenangan Prabowo-Gibran justru membawa tanggung jawab lebih besar bagi relawan untuk memastikan cita-cita yang diperjuangkan bersama dapat diwujudkan.

Penguatan tata kelola menjadi semakin penting karena program seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan perumahan dan hilirisasi membutuhkan koordinasi lintas kementerian serta pengawasan berkelanjutan agar dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan konsolidasi kebijakan, penguatan institusi dan pengawalan masyarakat yang konstruktif, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi fondasi menuju negara yang semakin kuat, pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang manfaatnya semakin terasa bagi rakyat.***

Jakarta — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai telah memperlihatkan arah kepemimpinan yang kuat pada agenda kemandirian nasional. Orientasi tersebut terlihat dari perhatian pemerintah terhadap swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, hingga pembangunan manusia.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai dua tahun merupakan waktu yang masih relatif singkat untuk menghakimi keberhasilan sebuah pemerintahan. Namun, periode tersebut dinilai cukup untuk membaca karakter dan prioritas seorang presiden dalam menggunakan kekuasaan serta menerjemahkan gagasan politik menjadi kebijakan publik.

“Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden,” ujar Komaruddin.

Menurutnya, Prabowo memiliki karakter nasionalisme yang kuat dengan menempatkan negara, kedaulatan, pertahanan, pangan, dan energi sebagai bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang berdaulat. Pandangan tersebut dinilai semakin relevan di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan rantai pasok, perang dagang, serta persaingan kekuatan global.

Salah satu program yang menjadi simbol kuat pemerintahan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dipandang sebagai bentuk investasi pembangunan manusia sekaligus upaya negara memastikan anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara lebih baik.

Di sisi lain, Komaruddin mengingatkan bahwa besarnya ambisi kebijakan harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang profesional. Menurutnya, negara kuat tidak hanya ditentukan oleh ketegasan pemimpin, tetapi juga oleh hukum yang bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, perkembangan teknologi, pengendalian korupsi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sementara itu, Ketua Umum Jarnas For Prabowo-Gibran, Nasarudin, menegaskan komitmen relawan untuk terus mengawal pemerintahan agar program yang berpihak kepada rakyat berjalan sesuai tujuan.

“Dukungan kami tidak bisa dimaknai sebagai sikap untuk membenarkan seluruh kebijakan pemerintah, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk ikut mengawal dan menyampaikan masukan dari masyarakat agar program pemerintah terus berbenah menjadi lebih baik,” katanya.

Nasarudin menambahkan, kemenangan Prabowo-Gibran bukan akhir perjuangan relawan, melainkan menjadi tanggung jawab untuk memastikan cita-cita yang diperjuangkan bersama dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perjalanan pemerintahan perlu dipandang bukan sekadar sebagai momentum untuk menghitung capaian kebijakan, melainkan sebagai fase penting dalam membangun fondasi kemandirian nasional. Berbagai program yang telah dijalankan menjadi bagian dari upaya menerjemahkan mandat rakyat melalui Pilpres 2024 ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo-Gibran menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan. Relawan menilai berbagai program yang berpihak kepada rakyat harus terus dipastikan berjalan sesuai dengan tujuan awal. Pengawalan tersebut menjadi bentuk konsistensi dukungan sekaligus kontribusi masyarakat dalam memastikan agenda pembangunan tetap berada pada jalur yang memberikan manfaat luas.

Ketua Relawan Jarnas For Prabowo-Gibran, Nasarudin, menyebut bahwa Jarnas For Prabowo-Gibran merupakan bagian dari relawan yang telah berjuang sejak masa kampanye Pilpres 2024. Perjuangan tersebut dilakukan dengan mengerahkan pikiran, tenaga, waktu, dan kemampuan bersama para teman seperjuangan. Karena itu, memasuki dua tahun pemerintahan, relawan memandang penting untuk tetap mengawal berbagai agenda yang telah menjadi bagian dari mandat politik masyarakat.

Dua tahun pemerintahan juga menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana visi besar Presiden Prabowo diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Salah satu gagasan yang semakin relevan adalah membangun Indonesia yang memiliki kemampuan menentukan arah ekonominya sendiri, terutama ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik dan persaingan antarnegara yang semakin tajam.

Ketua Dewan Pers periode 2025-2028, Komaruddin Hidayat menjelaskan bahwa salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Prabowo pernah mengalami kekalahan dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Kemampuan untuk bangkit menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan terhadap tujuan politik yang diperjuangkannya.

Menurut Komaruddin, Prabowo juga memiliki karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan, dan energi tidak semata-mata dipandang sebagai sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang berdaulat. Cara pandang tersebut menjadi semakin relevan ketika dunia menghadapi perubahan geopolitik yang cepat.

Pengalaman Prabowo sebagai prajurit turut membentuk perspektifnya mengenai posisi negara dalam persaingan global. Negara harus memiliki kekuatan agar tidak mudah dipengaruhi atau dipermainkan oleh kekuatan lain. Pandangan tersebut memperoleh relevansi ketika dunia menghadapi perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan China, perubahan rantai pasok, perang dagang, serta perebutan sumber daya strategis.

Dalam situasi tersebut, gagasan mengenai kemandirian nasional bukan sekadar romantisme. Kemandirian merupakan kebutuhan strategis agar Indonesia memiliki ketahanan menghadapi berbagai tekanan eksternal. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri akan memiliki ruang kebijakan lebih luas dalam menentukan kepentingan nasional.

Salah satu agenda yang mencerminkan arah tersebut adalah swasembada pangan. Pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas dan menyatakan produksi serta cadangan beras mengalami peningkatan signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton. Capaian tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas pangan nasional.

Namun, swasembada pangan tidak cukup diukur dari angka produksi dan cadangan. Kemandirian pangan juga harus tercermin dari kemampuan menjaga produktivitas petani, memastikan distribusi berjalan, menjaga keterjangkauan harga, serta menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi produsen.

Kerangka kemandirian nasional juga perlu diperluas ke sektor energi, industri, teknologi, dan pertahanan. Ketahanan pada berbagai sektor strategis akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi perubahan global. Penguatan kapasitas domestik juga membuka peluang agar sumber daya nasional tidak hanya menjadi komoditas yang dijual ke pasar internasional, tetapi dapat diolah dan menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian dapat dibaca sebagai fase membangun fondasi. Program yang berjalan perlu terus dievaluasi, diperbaiki, dan dikawal agar tujuan pembangunan tetap tercapai. Dukungan relawan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan agenda tersebut.

Kemandirian nasional membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Pangan yang kuat, energi yang terjamin, industri yang berkembang, pertahanan yang tangguh, serta kemampuan teknologi yang meningkat merupakan elemen yang saling memperkuat. Jika fondasi tersebut terus dibangun, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk berdiri sebagai negara yang mampu menentukan masa depannya sendiri.

Momentum dua tahun pemerintahan bukan sekadar ruang untuk melihat apa yang telah dicapai, tetapi juga kesempatan mempertegas arah perjalanan berikutnya. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu terus memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki orientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dengan semangat tersebut, dua tahun pertama dapat menjadi pijakan penting menuju Indonesia yang semakin berdaulat, mandiri, dan memiliki daya tawar kuat dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Dukungan dan pengawasan masyarakat juga tetap diperlukan agar setiap kebijakan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang semakin nyata bagi kehidupan rakyat.

*) penulis merupakan pemerhati politik

Oleh : Bagas Nurahman)*

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk melihat arah besar pembangunan Indonesia. Meski masih berada di bawah setengah periode pemerintahan, berbagai kebijakan yang telah dijalankan mulai memperlihatkan orientasi menuju negara yang lebih kuat, mandiri, berdaulat, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu arah yang semakin terlihat adalah perhatian terhadap kemandirian nasional. Ketahanan pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, hingga pembangunan manusia menjadi bagian dari agenda besar yang terus didorong pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menilai dua tahun pemerintahan Prabowo merupakan waktu yang cukup untuk membaca arah kepemimpinan, meskipun terlalu singkat untuk memberikan penilaian final. Menurutnya, Prabowo menunjukkan karakter nasionalisme yang kuat dengan menempatkan kedaulatan, pangan, energi, dan pertahanan sebagai bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang mandiri.

Komaruddin juga melihat tantangan utama Prabowo bukan sekadar membangun pemerintahan yang kuat, melainkan membangun institusi negara yang kuat. Negara yang kuat, menurutnya, harus ditopang hukum yang bekerja, birokrasi profesional, pendidikan berkualitas, ekonomi produktif, serta masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap institusi.

Arah tersebut penting karena kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpinnya. Kepemimpinan yang kuat perlu diterjemahkan menjadi institusi yang mampu bekerja secara efektif dan berkelanjutan.

Salah satu program yang menjadi simbol kuat pemerintahan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut bukan hanya ditempatkan sebagai kebijakan bantuan sosial, tetapi sebagai investasi sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Selain MBG, agenda swasembada pangan juga menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah berupaya memperkuat produksi dalam negeri sehingga ketahanan pangan tidak terlalu bergantung pada kondisi pasar global. Kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat posisi petani dan membangun ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.

Agenda kemandirian juga terlihat dalam penguatan sektor energi dan hilirisasi. Pemerintah ingin sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah, lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional.

Di sisi politik, pemerintahan Prabowo juga berhasil membangun konsolidasi yang relatif kuat. Dukungan politik yang luas memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai agenda pembangunan dengan lebih stabil. Dua tahun pemerintahan Prabowo harus dilihat sebagai fase penting untuk memastikan mandat rakyat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata.

Dukungan terhadap pemerintah tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai pembenaran terhadap seluruh kebijakan, tetapi juga tanggung jawab untuk ikut mengawal dan memberikan masukan.Pemerintah membutuhkan dukungan untuk menjaga stabilitas, tetapi juga membutuhkan masukan agar setiap kebijakan dapat terus diperbaiki.

Tantangan berikutnya adalah memastikan mesin birokrasi mampu menerjemahkan banyak agenda besar tersebut secara efektif. Pemerintah memiliki berbagai program strategis mulai dari pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai konsolidasi politik yang dilakukan Prabowo dapat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pelaksanaan program. Namun, menurut Ujang, kekuatan politik tersebut harus diikuti dengan kinerja pemerintahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ujang melihat keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak cukup diukur dari besarnya koalisi atau kuatnya dukungan politik. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Memasuki tahun-tahun berikutnya, tantangan pemerintahan Prabowo adalah mengubah berbagai fondasi yang telah dibangun menjadi hasil yang semakin nyata. Agenda besar seperti swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, MBG, dan industrialisasi membutuhkan konsistensi agar tidak berhenti pada tahap kebijakan.

Pada saat yang sama, penguatan institusi juga harus menjadi perhatian. Pemerintahan yang kuat membutuhkan birokrasi yang profesional, penegakan hukum yang konsisten, pengelolaan anggaran yang disiplin, serta ruang kritik yang sehat.

Dengan demikian, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dilihat sebagai fase peletakan fondasi. Sejumlah agenda besar telah menunjukkan arah menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat, sementara tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut menghasilkan perubahan yang semakin terasa.

Prabowo memiliki visi besar mengenai Indonesia yang kuat, mandiri, dan dihormati di dunia. Tantangan terbesarnya kini adalah memastikan visi tersebut berubah menjadi institusi yang kuat, kebijakan yang efektif, dan kesejahteraan yang nyata.

Jika konsistensi tersebut dapat dijaga, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar catatan perjalanan politik, melainkan menjadi bagian dari proses panjang menuju negara yang lebih kuat, berdaulat, dan mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Jakarta – Ketua Umum PB Esports Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra mengatakan pihaknya berkomitmen untuk dapat meningkatkan kualitas atlet – atlet Esports, memperkuat ekosistem kompetisi dan menciptakan jalur prestasi yang jelas agar Esports Indonesia dapat mencapai Prestasi lebih tinggi lagi dan konsisten.

Hal tersebut disampaikan M. Herindra saat dilantik Ketua Umum PB Esports Indonesia di Jakarta, Selasa, 15/09/2026.

Herindra menegaskan menjadi Ketua Umum PB ESI merupakan amanah strategis bangsa, bukan sekadar tugas memajukan olahraga, dan Esports menjadi bagian penting dalam menghadapi era transformasi digital.

Menurutnya, Indonesia memiliki lebih dari 200 juta gamer aktif pada 2026 dengan nilai pasar game lebih dari US$2 miliar. Dengan begitu Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau penonton. Perlu diperkuat ekosistem lokal mulai dari game developer, event organizer, content creator, dan platform streaming.

“Talenta lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain kunci di pasar global. Esports bukan lagi sekadar aktivitas hiburan atau buang-buang waktu, Esports merupakan profesi formal yang membutuhkan disiplin, dedikasi, dan intelektualitas. Indonesia telah membuktikan prestasi Esports di SEA Games, Asian Games, dan World Esports Championship,” jelasnya.

Lebih lanjut Herindra menyebutkan PB ESI akan menyediakan jalur prestasi yang jelas bagi atlet. Prestasi internasional menjadi bentuk diplomasi digital dan memperkuat citra Indonesia.

“PB ESI akan mendorong regulasi dan standardisasi untuk melindungi atlet dan pelaku industri. Fokus pada kepastian hukum, perlindungan kontrak pemain, standar pembinaan, serta kesehatan fisik dan mental”, ucap Herindra.

Ditambahkannya, pengembangan Esports membutuhkan sinergi pemerintah, industri, dan komunitas sehingga dapat menciptakan ekosistem Esports yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Sementara itu. ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman mengapresiasi pelantikan dan pengukuhan M Herindra selaku Ketua Umum serta jajaran pengurus PB ESI masa bakti 2026–2030 yang dinilai sebagai momentum penting dalam pembinaan olahraga prestasi Indonesia.

Marciano berharap dibawah kepemimpinan M. Herindra, Esports Indonesia dapat berlari lebih kencang dalam mengejar prestasi terbaik dunia.

Ketum Koni juga menitip pesan agar tata kelola dapat terus diperkuat untuk melakukan pembinaan agar dapat mencetak atlet – atlet Esports yang mampu mendulang prestasi didunia.

“Tata kelola organisasi PB ESI harus terus diperkuat agar mampu melahirkan atlet-atlet Esports Indonesia yang berprestasi di kancah internasional”, tutur Marciano.

Ditambahkannya, pengurus PB ESI harus dapat memberikan dukungan penuh kepada atlet Esport Indonesia yang mengikuti Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya Jepang.

“Prestasi para atlet di berbagai kejuaraan internasional menjadi modal dan peluang untuk meraih hasil terbaik di Asian Games,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wamenpora Taufik Hidayat mengatakan pemerintah sangat mendukung PB ESI masa bakti 2026–2030 dibawah kepemimpinan bapak M.Herindra yang memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan prestasi atlet Esports Indonesia di kancah Internasional.

Taufik Hidayat juga menyoroti tentang pembinaan jangka Panjang untuk atlet tetap berprestasi. “kita butuh anak-anak muda enggak hanya olahraga, tapi kita butuh investasi. Dan selalu yang ditekankan sekarang ini bahwa olahraga ini enggak bisa instan. Kita butuh yang jangka Panjang”, ujarnya.

“Saya rasa Esports ini sekarang sudah sama dengan olahraga-olahraga yang lain yang perlu kita kembangkan lagi. Dan kita juga harus tahu bahwa ke depannya Esports ini akan lebih besar lagi,” tuturnya.***

JAKARTA – Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem esports nasional yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut menjadi salah satu arah utama kepengurusan baru PB ESI masa bakti 2026–2030 yang dikukuhkan di Jakarta, Selasa (15/9).

Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PB ESI Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, pengembangan esports nasional tidak hanya diarahkan untuk mengejar prestasi di berbagai kompetisi, tetapi juga memperkuat tata kelola serta memberikan perlindungan kepada atlet dan seluruh pelaku industri.

Herindra mengatakan PB ESI akan terus mendorong penguatan regulasi dan standardisasi sebagai fondasi untuk menciptakan industri esports yang semakin profesional. Perhatian diberikan mulai dari kepastian hukum, kontrak pemain profesional, standar pembinaan hingga kesehatan para atlet.

“PB ESI mendorong regulasi dan standardisasi untuk melindungi atlet dan pelaku industri, termasuk kepastian hukum dan perlindungan kontrak pemain. Kesehatan fisik dan mental atlet juga menjadi bagian penting untuk membangun ekosistem esports yang sehat, aman, dan berkelanjutan,” kata Herindra.

Upaya tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menekankan bahwa perkembangan esports tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan sektor swasta, komunitas, industri, dan masyarakat.

“Pemerintah membangun kebijakan dan fondasi, PB ESI memastikan pembinaan dan tata kelola berjalan profesional, sementara industri serta masyarakat turut memperkuat ekosistemnya,” ujar Taufik.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman berharap kepengurusan baru PB ESI mampu membawa esports Indonesia semakin maju dengan tata kelola yang lebih baik.

Menurut Marciano, penguatan ekosistem juga perlu diiringi dengan pengembangan industri game nasional. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

“Pengembangan game lokal perlu terus didorong agar perputaran ekonomi dan belanja masyarakat dalam industri esports semakin banyak berada di dalam negeri,” kata Marciano.

Melalui kolaborasi pemerintah, PB ESI, industri, komunitas, dan masyarakat, esports Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mencetak prestasi internasional, tetapi juga tumbuh menjadi industri yang memberikan kepastian, perlindungan, serta manfaat ekonomi secara berkelanjutan. (*)

JAKARTA – Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) masa bakti 2026–2030 dengan membawa target meningkatkan prestasi internasional sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat kekuatan esports Asia.

Herindra yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) memandang kepemimpinan PB ESI sebagai amanah strategis untuk membangun prestasi sekaligus memperkuat posisi generasi muda Indonesia dalam transformasi digital.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau penonton. Talenta lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain kunci di pasar global,” kata Herindra di Jakarta, Selasa (15/9).

Menurutnya, prestasi pada SEA Games, Asian Games hingga World Esports Championship membuktikan esports telah berkembang menjadi profesi yang menuntut disiplin, dedikasi dan intelektualitas. PB ESI akan memperkuat jalur prestasi atlet, standardisasi pembinaan, perlindungan pemain serta ekosistem industri yang sehat.

“Prestasi internasional bukan hanya soal medali, tetapi juga bentuk diplomasi digital yang memperkuat citra Indonesia,” ujarnya.

Senada, Ketua Umum KONI Pusat, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman optimistis kepemimpinan Herindra dapat memperkuat tata kelola dan mempercepat prestasi esports nasional. Menurutnya, capaian Indonesia sebagai juara dunia, Asia dan ASEAN menjadi modal menghadapi kompetisi berikutnya, termasuk Asian Games Aichi-Nagoya.

Dukungan turut disampaikan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat. Ia menilai esports telah berkembang melampaui permainan dan hiburan menjadi olahraga prestasi, profesi, industri sekaligus bagian dari masa depan generasi muda.

Indonesia, kata Taufik, memiliki lebih dari 154 juta pemain game dan nilai industri game pada 2025 diperkirakan mencapai Rp32,7 triliun. Potensi tersebut perlu ditopang pembinaan berkelanjutan dari tingkat akar rumput hingga kompetisi internasional.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi peserta, tetapi harus menjadi negara yang diperhitungkan di panggung esports dunia,” tegasnya.

Dengan sinergi pemerintah, KONI, PB ESI, industri dan komunitas, kepengurusan baru diarahkan tidak hanya mengejar medali. Penguatan developer dan game lokal, kompetisi berjenjang serta tata kelola profesional diharapkan membuat esports menjadi instrumen prestasi, ekonomi digital sekaligus diplomasi baru Indonesia kepada generasi muda dunia. ***

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI), Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, M.A., M.Sc menegaskan komitmennya untuk membawa industri gim dan esports nasional naik kelas, membangun ekosistem esports yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

“Dengan lebih dari 200 juta gamer aktif dan nilai pasar melampaui US$2 miliar pada 2026, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, melainkan harus memperkuat ekosistem lokal melalui game developer, event organizer, content creator, dan platform streaming,” kata Herindra dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (15/9).

Untuk dikatahui, Herindra resmi memegang tongkat nahkoda PB ESI, dan menyatakan untuk menjadikan Esports sebagai prioritas, khususnya sebagai bagian dari agenda strategis menghadapi transformasi digital.

“PB ESI akan menyediakan jalur prestasi yang jelas bagi atlet. Prestasi internasional menjadi bentuk diplomasi digital dan memperkuat citra Indonesia,”kata Herindra.

Untuk mewujudkan visi besar tersebut, PB ESI memfokuskan strategi penguatan ekosistem nasional secara menyeluruh dan terintegrasi.

PB ESI, lanjutnya mendorong regulasi dan standardisasi untuk melindungi atlet dan pelaku industri.

“Target utama adalah meningkatkan prestasi esports Indonesia, Menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan esports Asia,” kata Herindra.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI Purn Marciano Norman menyampaikan harapannya agar pengembangan game lokal membuat perputaran ekonomi dan belanja masyarakat dalam industri esports lebih banyak berada di dalam negeri.

“Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa atlet esports nasional merupakan lawan yang kuat dan mampu bersaing di level internasional,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan selamat kepada M. Herindra dan jajaran pengurus PB ESI masa bakti 2026–2030 serta memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan esports Indonesia.

“Kepemimpinan M. Herindra diharapkan membuat esports Indonesia berlari lebih kencang dalam mengejar prestasi terbaik dunia,” katanya.

Wamenpora Taufik Hidayat menyebutkan bahwa Esports bukan lagi sekadar permainan atau hiburan, tetapi telah menjadi olahraga prestasi, profesi, industri, dan bagian dari masa depan generasi muda.

“Prestasi Indonesia telah terbukti, antara lain menjadi juara umum IIESF World Esports Championship 2022 di Bali. Indonesia kembali menjadi juara umum IIESF World Esports Championship 2024 di Riyadh dengan satu emas MLBB Women dan satu perunggu MLBB Men,” ucapnya.

Selain itu, Indonesia juga menorehkan prestasi di FIFA eWorld Cup 2024 dan menjadi juara perdana AFC eAsian Cup tingkat regional dan meraih medali perunggu SEA Games Thailand 2025 melalui MLBB Men. ***

JAKARTA — Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat mengapresiasi pengukuhan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) masa bakti 2026–2030. Kepengurusan baru tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet, tata kelola organisasi, serta ekosistem esports nasional.

Herindra yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dipercaya memimpin PB ESI untuk melanjutkan pengembangan esports Indonesia. Taufik menilai Indonesia memiliki modal besar berupa talenta, pasar, dan rekam jejak prestasi internasional.

“Esports bukan lagi sekadar permainan atau hiburan, tetapi telah menjadi olahraga prestasi, profesi, industri, dan bagian dari masa depan generasi muda,” ujar Taufik di Jakarta, Selasa (15/9).

Menurut Taufik, besarnya jumlah pemain dan nilai industri game nasional perlu diikuti pembinaan yang konsisten. Jalur kompetisi yang telah dibangun PB ESI, mulai Liga Esports Nasional, Liga 1, Liga 2, Liga 3, kompetisi pelajar dan mahasiswa hingga Piala Presiden Esports, diharapkan mampu menjadi sarana pencarian dan pembinaan talenta menuju level internasional.

Herindra menegaskan kepemimpinannya di PB ESI merupakan tanggung jawab strategis untuk meningkatkan prestasi sekaligus memperkuat ekosistem industri dalam negeri.

“Menjadi Ketua Umum PB ESI merupakan amanah strategis bangsa, bukan sekadar tugas memajukan olahraga. Talenta lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain kunci di pasar global,” kata Herindra.

PB ESI, lanjut Herindra, akan mendorong pengembangan developer game lokal, penyelenggara kompetisi, content creator, dan platform streaming, disertai penguatan regulasi serta standardisasi untuk menciptakan ekosistem esports yang profesional, aman, dan berkelanjutan.

Ketua KONI Pusat Marciano Norman turut mengapresiasi pengukuhan kepengurusan PB ESI 2026–2030. Menurutnya, berbagai prestasi sebagai juara dunia, Asia, dan ASEAN menjadi modal penting bagi atlet Indonesia untuk menghadapi kompetisi internasional berikutnya.

“Di bawah kepemimpinan M. Herindra, esports Indonesia diharapkan semakin maju dan memiliki tata kelola yang lebih baik,” ujar Marciano.

Marciano juga berharap PB ESI memberikan dukungan optimal kepada atlet Indonesia menuju Asian Games Aichi-Nagoya serta memperkuat pengembangan game lokal agar pertumbuhan esports turut memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi industri nasional.

Sinergi pemerintah, PB ESI, industri, komunitas, dan masyarakat diharapkan menjadi kekuatan bersama untuk membangun ekosistem esports yang sehat, profesional, mandiri, dan berkelanjutan, sekaligus membawa Merah Putih semakin diperhitungkan di panggung esports dunia.****

JAKARTA — Kepengurusan baru Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) masa bakti 2026–2030 menempatkan penguatan pembinaan atlet sebagai salah satu agenda utama. Di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Purn. M. Herindra, pembinaan diarahkan agar berlangsung lebih terstruktur, profesional, dan berkelanjutan untuk memperkuat daya saing esports Indonesia di tingkat internasional.

Penguatan tersebut tidak hanya menyasar kemampuan teknis atlet, tetapi juga mencakup disiplin, kebugaran, kesehatan mental, perlindungan kontrak, hingga kepastian jalur karier. Langkah itu dinilai penting seiring esports berkembang menjadi olahraga prestasi sekaligus bagian dari industri digital.

M. Herindra, menegaskan kepengurusan baru akan melanjutkan capaian yang telah dibangun sebelumnya sembari menyusun program pembinaan yang lebih kuat. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak talenta muda yang berpotensi membawa prestasi nasional ke level dunia.

“Tentunya nanti kita akan menyusun program, dan saya yakin dengan bantuan semua pihak, kita sangat optimistis bahwa Indonesia ke depan akan banyak berprestasi,” ujar M. Herindra di Jakarta, Selasa (15/9).

Komitmen tersebut sejalan dengan pandangan KONI yang mendorong perbaikan tata kelola organisasi sekaligus penguatan dukungan kepada atlet. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman selaku Ketua Umum KONI Pusat, menilai prestasi atlet esports Indonesia telah menunjukkan fondasi yang kuat setelah meraih berbagai gelar di tingkat ASEAN, Asia, hingga dunia.

“Saya betul-betul memberikan dukungan penuh kepada Ketua PB Esports Indonesia, Bapak Muhammad Herindra, beserta jajaran pengurus masa bakti 2026–2030, agar prestasi esports kita dari waktu ke waktu semakin baik,” tegas Marciano Norman.

Selain prestasi, pengembangan esports juga diarahkan agar memberi ruang lebih besar bagi industri dalam negeri. Game lokal, komunitas, penyelenggara kompetisi, dan talenta digital dinilai perlu tumbuh bersama sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi mampu menjadi pemain penting dalam industri esports global.

Sementara itu, Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, menekankan bahwa pembinaan atlet esports membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, latihan fisik, daya tahan, serta pembentukan mental perlu menjadi bagian dari pembinaan sejak usia dini.

“Yang saya titipkan bahwa jenjang atletnya harus pembinaan dari usia dini agar lebih baik lagi,” tambah Taufik Hidayat.

Dengan arah tersebut, PB ESI diharapkan mampu membangun sistem pembinaan yang memberikan kepastian bagi atlet sejak pencarian bakat hingga jenjang profesional. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi untuk memperkuat prestasi Indonesia dan menjadikan esports sebagai olahraga yang sehat, profesional, serta berkelanjutan. (*)