Oleh: Josep Ian Viridi*

Transformasi pendidikan nasional saat ini menunjukkan arah yang semakin progresif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, seiring komitmen kuat pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul di era digital. Upaya ini tidak hanya ditopang oleh penguatan kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, tetapi juga oleh langkah strategis negara dalam merespons tantangan baru secara cepat dan terukur.

Salah satu tantangan yang berhasil diantisipasi adalah menurunnya konsentrasi belajar siswa akibat paparan konten digital yang bersifat adiktif, yang kini ditangani melalui kebijakan yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan serta pengembangan potensi peserta didik.

Dalam konteks ini, langkah pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) menjadi kebijakan strategis yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak.

Fenomena yang dikenal sebagai “generasi dopamin” menggambarkan kondisi anak-anak yang terbiasa dengan stimulasi instan dari media sosial. Konten berdurasi pendek yang terus-menerus dikonsumsi telah berdampak pada menurunnya daya tahan fokus (attention span), sehingga proses pembelajaran mendalam (deep learning) menjadi sulit tercapai. Para pendidik di berbagai daerah mengeluhkan hal ini sebagai hambatan serius dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Di sinilah PP TUNAS memainkan peran penting. Dengan mewajibkan verifikasi usia dan membatasi akses mandiri anak di bawah 16 tahun terhadap platform digital yang adiktif, kebijakan ini berupaya memutus rantai distraksi digital yang selama ini mengganggu proses belajar.

Akademisi dan Pengamat Pendidikan, Dr. Iswadi, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata dalam menjaga kualitas kognitif generasi muda. Ia menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh dibiarkan menghadapi algoritma global yang dirancang untuk menarik perhatian tanpa batas. Menurutnya, PP TUNAS merupakan “perisai moral dan intelektual” yang menjaga kejernihan berpikir siswa dari distorsi informasi dan efek dopamin instan.

Pandangan tersebut mencerminkan adanya konsensus akademik yang semakin kuat bahwa intervensi negara dalam ruang digital merupakan bagian penting dari strategi peningkatan mutu pendidikan. Selama ini, sekolah berada dalam posisi yang tidak seimbang karena harus bersaing dengan daya tarik media sosial yang jauh lebih agresif. Dengan hadirnya PP TUNAS, negara memberikan ruang bagi sekolah untuk kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat pengembangan intelektual.

Lebih lanjut, Dr. Iswadi menekankan bahwa berkurangnya distraksi digital akan membuka ruang bagi otak anak untuk kembali berlatih fokus, berpikir kritis, dan memahami materi secara lebih mendalam. Ia juga menegaskan bahwa peningkatan konsentrasi belajar merupakan fondasi utama dalam mewujudkan transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

Dukungan terhadap PP TUNAS juga datang dari kalangan praktisi pendidikan. Di Bali, praktisi pendidikan sekaligus Direktur Bimbingan Saraswati Education Singaraja, Dr. Ni Putu Candra Prastya Dewi, menilai kebijakan ini sebagai langkah preventif yang sangat penting dalam melindungi anak dari dampak negatif media sosial.

Menurutnya, selama ini orang tua menghadapi kesulitan dalam mengawasi penggunaan media sosial anak, terutama dengan semakin mudahnya akses terhadap perangkat digital. Ia menegaskan bahwa media sosial tidak sepenuhnya aman bagi anak karena berpotensi memunculkan berbagai risiko, mulai dari perundungan siber hingga gangguan kesehatan mental.

Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga berdampak pada aspek akademik. Anak cenderung lebih tertarik pada konten hiburan yang ringan dan viral dibandingkan materi edukatif. Akibatnya, motivasi belajar menurun dan waktu belajar tergantikan oleh aktivitas scrolling tanpa batas.

Ia juga menyoroti bahwa tekanan sosial untuk mengikuti tren digital turut memengaruhi perilaku anak. Dengan adanya PP TUNAS, tekanan tersebut dapat dikurangi sehingga anak dapat kembali fokus pada aktivitas yang lebih produktif dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Ia meyakini bahwa pembatasan ini juga akan mendorong anak untuk lebih aktif berinteraksi dalam lingkungan nyata, yang penting bagi pembentukan karakter dan keterampilan sosial.

Konsensus antara akademisi dan praktisi ini menunjukkan bahwa PP TUNAS bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari pendekatan komprehensif dalam membangun pendidikan bermutu. Kebijakan ini mempertegas bahwa kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas ekosistem digital yang mengelilingi siswa.

Dalam implementasinya, PP TUNAS juga memberikan legitimasi yang kuat bagi sekolah untuk mengatur penggunaan gawai secara lebih tegas dan terarah. Hal ini berdampak pada terciptanya suasana belajar yang lebih kondusif, meningkatnya interaksi sosial antar siswa, serta penguatan proses pembelajaran di kelas.

Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tetap membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah telah mengambil langkah progresif, tetapi dukungan dari orang tua, sekolah, dan penyedia platform digital menjadi kunci utama. Kepatuhan terhadap sistem verifikasi usia serta pengawasan penggunaan teknologi di rumah harus berjalan seiring.

Dalam perspektif jangka panjang, PP TUNAS merupakan investasi strategis dalam membangun generasi yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga memiliki ketangguhan intelektual dan kesehatan mental yang baik. Dengan dukungan konsensus akademik yang kuat, kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pendidikan bermutu di Indonesia.

)*Penulis Merupakan Pengamat Pendidikan

*) Oleh : Dian Amanda Sasmi

Transformasi digital yang semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi membuka akses belajar yang lebih luas dan inklusif, namun di saat yang sama juga menghadirkan tantangan serius terkait etika digital dan perlindungan anak di ruang siber. Menjawab dinamika tersebut, pemerintah menghadirkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS sebagai pijakan utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman, sehat, dan bermutu.

Memasuki tahun 2026, implementasi PP TUNAS semakin diperkuat sebagai bagian dari strategi nasional dalam menjaga kualitas pendidikan di tengah arus digitalisasi. Regulasi ini menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, termasuk dalam aktivitas pembelajaran berbasis teknologi. Pemerintah menegaskan bahwa kemajuan digital harus berjalan seiring dengan penguatan karakter dan etika peserta didik.

Dalam praktiknya, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses informasi, tetapi juga membentuk perilaku dan pola interaksi peserta didik. Fenomena seperti perundungan siber, penyebaran disinformasi, hingga paparan konten tidak layak menjadi tantangan nyata yang dapat memengaruhi kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, etika digital menjadi komponen penting yang harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan di era digital harus menempatkan pembentukan karakter sebagai fondasi utama. Ia menyampaikan bahwa peserta didik tidak cukup hanya menguasai teknologi, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan beretika dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan itu, PP TUNAS memberikan kerangka regulasi yang jelas bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menciptakan ruang digital yang ramah anak. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari pembatasan akses terhadap konten berisiko, perlindungan data pribadi anak, hingga kewajiban penyedia platform untuk menghadirkan fitur pengawasan orang tua. Dengan adanya regulasi ini, ekosistem digital diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran yang aman dan kondusif.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Ia menekankan bahwa kebijakan seperti PP TUNAS bukan untuk membatasi akses teknologi, melainkan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara sehat dan mendukung proses pendidikan.

Implementasi PP TUNAS dalam sektor pendidikan juga mendorong sinergi antara sekolah, keluarga, dan platform digital. Sekolah memiliki peran dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum, sementara orang tua berperan dalam mendampingi anak dalam penggunaan teknologi di rumah. Di sisi lain, penyedia platform digital wajib mematuhi regulasi dan memastikan layanan mereka aman bagi anak.

Etika digital menjadi elemen kunci dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dalam berinteraksi di dunia digital. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, dan kesadaran terhadap dampak teknologi menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran modern.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa perlindungan anak di ruang digital membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi PP TUNAS sangat bergantung pada kesadaran kolektif dalam membangun budaya digital yang sehat dan beretika.

Pemerintah juga terus memperluas program literasi digital sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Program ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pemahaman etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dengan pendekatan ini, diharapkan peserta didik mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas sekaligus berkarakter.

Meski demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan ini tetap ada. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya adaptasi yang berkelanjutan, baik dari sisi regulasi maupun kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan agar tetap relevan dengan dinamika yang terjadi.

Dalam perspektif jangka panjang, integrasi antara etika digital dan PP TUNAS diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat dalam pembentukan karakter. Pendidikan menjadi sarana untuk mencetak generasi yang mampu menghadapi tantangan era digital dengan sikap yang bertanggung jawab dan beretika.

Dengan komitmen pemerintah yang kuat serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, ruang digital Indonesia diharapkan dapat menjadi lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkualitas. Etika digital dan PP TUNAS menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus melindungi masa depan generasi bangsa.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan pangan dalam negeri

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak dalam lingkar dalam pelaku utama. Langkah ini dinilai penting guna memastikan pemberantasan korupsi berjalan menyeluruh dan tidak berhenti pada aktor utama semata.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dalam berbagai perkara, orang-orang terdekat pelaku utama kerap memegang peran strategis. Mereka, kata dia, terlibat mulai dari merancang skema kejahatan hingga menyamarkan aliran dana hasil korupsi agar sulit terdeteksi aparat penegak hukum.

KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengurai seluruh jaringan yang terlibat dalam praktik rasuah tersebut. “Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga harus mengurai seluruh jejaring yang terlibat,” pungkas Budi.

Dukungan terhadap langkah tersebut juga datang dari legislatif. Anggota Komisi III DPR sekaligus Wabendum NasDem, Lola Nelria, menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi harus diikuti dengan penelusuran tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurutnya, pendekatan ini penting agar aset hasil kejahatan dapat dirampas dan negara tidak terus dirugikan.

“Kami mendorong KPK agar tidak berhenti pada pengungkapan fenomena atau data semata, tetapi memperkuat implementasi penegakan hukum berbasis TPPU secara maksimal,” ujarnya.

Lola juga menekankan pentingnya menjerat pihak-pihak yang menerima aliran dana ilegal. Ia menilai, langkah tersebut menjadi kunci dalam memutus rantai kejahatan korupsi yang selama ini kerap melibatkan banyak pihak. “Ini penting untuk memutus rantai kejahatan, termasuk menjerat pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut apabila terbukti mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diterima berasal dari tindak pidana,” jelasnya.

Komitmen tersebut turut mendapat dukungan dari Anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor. Ia menilai langkah tegas pemerintah harus menjadi agenda prioritas bersama seluruh elemen bangsa. Paul juga mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum di daerah, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang dinilai serius dalam memberantas korupsi. Ia mendorong agar langkah tegas tersebut terus diperkuat tanpa kompromi.

“Bersihkan korupsi di Papua Barat Daya. Jangan beri ruang bagi pelaku korupsi,” tegasnya.

Menurutnya, keberanian aparat di daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan pemberantasan korupsi dari pemerintah pusat dapat berjalan efektif hingga ke tingkat lokal. Dengan sinergi yang kuat, upaya membongkar jaringan korupsi hingga ke lingkar dalam diyakini mampu memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. (*)

Jakarta – Pemerintah mempertegas langkah pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang semakin komprehensif dengan menyoroti keterlibatan lingkar terdekat pelaku. Strategi ini menunjukkan keseriusan negara dalam membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya, sekaligus memastikan bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang dalam sistem pemerintahan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa banyak perkara yang ditangani menunjukkan keterlibatan pihak-pihak terdekat pelaku, mulai dari keluarga hingga rekan kerja.

“Dari beberapa perkara yang ditangani KPK, terungkap fenomena keterlibatan ‘circle’ pelaku utama dari pihak keluarga hingga rekan kerja,” ujarnya.

Menurut Budi, kondisi tersebut menegaskan bahwa korupsi tidak lagi berdiri sebagai tindakan individu, melainkan berkembang menjadi jaringan yang terstruktur.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi layaknya sebuah ekosistem, ada yang mengatur, ada yang menjalankan, dan ada yang menyimpan,” jelasnya. Oleh karena itu, KPK terus memperkuat strategi penindakan sekaligus pencegahan untuk memutus mata rantai tersebut.

Dalam upaya pencegahan, KPK mengintensifkan edukasi antikorupsi yang tidak hanya menyasar penyelenggara negara, tetapi juga lingkungan terdekat mereka.

“Sosialisasi dan pendidikan antikorupsi terus kami dorong hingga ke lingkungan keluarga sebagai bagian dari upaya membangun benteng integritas dari lingkar terdekat,” tutur Budi. Langkah ini dinilai efektif dalam membangun kesadaran kolektif serta memperkuat budaya integritas di berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, penguatan sinergi antar lembaga juga terus dilakukan, termasuk kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri aliran dana mencurigakan.

“Dukungan PPATK memungkinkan kami mengidentifikasi pola transaksi dan mengungkap skema penyamaran dana melalui berbagai lapisan,” jelasnya. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas penegakan hukum berbasis data dan analisis keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah terus menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi.

“Dalam kurun 1,5 tahun, pemerintah telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp31,3 triliun,” ujarnya. Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa langkah tegas yang diambil pemerintah memberikan dampak signifikan dalam menjaga keuangan negara.

Dengan penguatan penindakan, edukasi berkelanjutan, serta kolaborasi lintas lembaga, pemerintah bersama KPK optimistis mampu menekan praktik korupsi secara lebih efektif. Pendekatan yang menyasar hingga lingkar terdekat pelaku diharapkan menjadi kunci dalam memutus ekosistem korupsi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

*) Oleh: Rangga Pratama Wicaksono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan bahwa wajah korupsi di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Praktik korupsi tidak lagi berdiri sebagai tindakan individual yang sporadis, melainkan berkembang menjadi sebuah ekosistem yang kompleks dan terstruktur. Dalam lanskap ini, korupsi melibatkan jaringan relasi yang luas, mencakup berbagai aktor dengan peran yang saling melengkapi. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum tidak bisa lagi bersifat konvensional, melainkan harus adaptif terhadap dinamika kejahatan yang semakin canggih. Pemerintah, melalui berbagai instrumen penegakan hukum, menunjukkan keseriusan untuk membongkar pola-pola baru tersebut secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyoroti fenomena “sirkel” yang memperkuat praktik rasuah dalam berbagai kasus yang ditangani lembaganya. Fenomena ini merujuk pada lingkaran orang-orang terdekat pelaku utama, mulai dari keluarga inti, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik yang memiliki peran berbeda dalam satu jaringan. Dalam konteks ini, relasi personal berubah menjadi instrumen kejahatan yang memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyamaran hasil korupsi. Budi Prasetyo menegaskan bahwa keberadaan sirkel membuat praktik korupsi semakin sulit diungkap karena dijalankan secara sistematis dan berlapis. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada pelaku utama, tetapi juga menelusuri seluruh jejaring relasi yang terlibat.

Temuan KPK di berbagai daerah memperlihatkan bagaimana jaringan korupsi berbasis relasi bekerja secara nyata dan terstruktur. Dalam sejumlah kasus di Pekalongan dan Bekasi, keterlibatan keluarga inti pelaku dalam menikmati hasil korupsi menunjukkan bahwa kejahatan ini telah merambah ruang privat. Sementara itu, di Tulungagung dan Riau, peran orang kepercayaan sebagai perantara pengumpulan dan distribusi dana memperlihatkan adanya sistem operasional yang rapi. Bahkan, dalam sektor Bea Cukai, KPK menemukan pola yang lebih kompleks dengan penggunaan safe house serta pencatutan nama kolega sebagai nominee untuk menyamarkan aliran dana. Pola ini menegaskan bahwa korupsi telah berkembang menjadi jaringan tertutup yang sulit ditembus tanpa pendekatan penegakan hukum yang komprehensif.

Oleh sebab itu, strategi pemberantasan korupsi harus mengalami pergeseran mendasar menuju pendekatan berbasis jaringan. Penegakan hukum tidak lagi cukup menargetkan aktor utama, melainkan harus menjangkau seluruh lapisan yang menopang praktik tersebut. Dalam konteks ini, pernyataan Budi Prasetyo menjadi relevan bahwa pembongkaran jaringan harus menyasar lingkungan terdekat pelaku sebagai bagian dari sistem kejahatan itu sendiri. Pendekatan ini akan memperkuat efek jera sekaligus memutus mata rantai korupsi yang selama ini beroperasi secara tersembunyi. Dengan demikian, langkah penegakan hukum menjadi lebih strategis dan berdampak jangka panjang.

Di sisi lain, Ketua DPW Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen, menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung proses hukum pidana korupsi yang sedang berjalan di Indonesia. Kehadiran masyarakat sipil dalam mengawasi penanganan kasus korupsi menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Moh Hosen menunjukkan bahwa kontrol publik tidak boleh melemah di tengah kompleksitas kasus yang dihadapi aparat penegak hukum. KAKI Jawa Timur menempatkan diri sebagai bagian dari kekuatan sosial yang mendorong penegakan hukum tetap berada di jalur yang benar. Peran ini sekaligus memperkuat legitimasi proses hukum di mata masyarakat luas.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga strategis dalam mempersempit ruang gerak pelaku. Dengan adanya pengawasan yang konsisten, potensi penyimpangan dalam proses hukum dapat diminimalisir. Hal ini juga menciptakan tekanan moral yang kuat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Sinergi antara lembaga negara dan masyarakat sipil menjadi fondasi penting dalam membangun sistem antikorupsi yang kokoh. Dalam konteks ini, komitmen yang ditunjukkan Moh Hosen memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab kolektif.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebelumnya telah berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pernyataan tersebut menempatkan korupsi sebagai ancaman serius yang dapat merusak fondasi negara dan menghambat pembangunan. Dengan menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama, pemerintah memberikan sinyal tegas bahwa tidak ada ruang kompromi terhadap praktik rasuah. Komitmen ini juga menjadi landasan moral dan politik bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara tegas dan konsisten. Dalam konteks pembongkaran jaringan korupsi berbasis relasi, dukungan dari pucuk kepemimpinan nasional menjadi faktor krusial.

Pembongkaran jaringan korupsi berbasis relasi tersebut memiliki implikasi luas terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Ketika jejaring korupsi berhasil diurai, maka struktur informal yang selama ini melindungi pelaku akan melemah secara signifikan. Hal ini membuka ruang bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selain itu, reformasi birokrasi dapat berjalan lebih efektif karena praktik penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada perbaikan sistem secara menyeluruh.

*) Pakar Hukum Pidana Korupsi.

Oleh: Bara Winatha *)

Dinamika penanganan korupsi di Indonesia menunjukkan perkembangan pendekatan yang semakin adaptif seiring dengan kompleksitas tantangan yang ada. Praktik korupsi kini dipahami dalam konteks yang lebih luas sebagai pola yang melibatkan berbagai peran dan tahapan, sehingga mendorong penguatan strategi penanganan yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aktor utama, tetapi juga memperhatikan keterkaitan antar pihak dalam keseluruhan proses. Dalam konteks tersebut, sinergi antara lembaga negara, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga efektivitas serta keberlanjutan upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa praktik korupsi saat ini telah berkembang menyerupai sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak di luar pelaku utama. Ia menjelaskan bahwa fenomena yang disebut sebagai sirkel mencerminkan keterlibatan berbagai aktor dalam proses korupsi, mulai dari tahap perencanaan hingga penyamaran aliran dana. Menurutnya, pihak-pihak yang tergabung dalam lingkaran ini dapat berasal dari keluarga, rekan kerja, hingga jejaring politik yang memiliki kedekatan dengan pelaku utama.

Budi menyampaikan bahwa peran lingkaran terdekat tidak hanya sebatas membantu pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses layering atau penyamaran aliran dana. Dalam praktiknya, lingkaran terdekat dapat berfungsi sebagai perantara penerimaan uang, penyimpan dana, hingga pihak yang membantu mengaburkan asal-usul dana hasil korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi sistem yang terorganisir dengan rapi, sehingga sulit diungkap jika hanya berfokus pada satu pelaku.

Dalam beberapa kasus, keterlibatan keluarga inti bahkan menjadi bagian dari aliran dana yang dinikmati bersama. Kompleksitas ini menuntut perubahan strategi dalam pemberantasan korupsi. Ia menekankan bahwa penindakan tidak cukup hanya menyasar pelaku utama, tetapi harus mampu mengurai seluruh jaringan yang terlibat.

Dalam perspektif hukum, penguatan peran lembaga audit negara menjadi aspek penting dalam mendukung pemberantasan korupsi. Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengaudit kerugian negara memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Keputusan tersebut memperjelas kewenangan antar lembaga dalam menentukan kerugian negara, sehingga tidak lagi menimbulkan perbedaan interpretasi.

Fahri menjelaskan bahwa mandat konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 menjadi dasar utama dalam penentuan kerugian negara. Meskipun lembaga lain dapat terlibat dalam proses perhitungan, hasil audit dari lembaga tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara konstitusional. Hal ini menegaskan bahwa hanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang dapat dijadikan dasar dalam proses hukum tindak pidana korupsi.

Fahri juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kerugian aktual dalam penegakan hukum korupsi. Kerugian negara yang digunakan sebagai dasar penindakan harus bersifat nyata dan dapat dibuktikan secara faktual, bukan sekadar potensi kerugian. Lebih jauh, Fahri menekankan bahwa harmonisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya menjadi langkah penting untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum.

Sementara itu, upaya pencegahan korupsi juga tidak dapat dilepaskan dari peran individu dan lingkungan sosial. Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan, Sophia Issabella Watimena, mengatakan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi, terutama dalam lingkungan keluarga. Ia menilai bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan integritas individu.

Penanaman nilai antikorupsi sejak dini dapat menjadi benteng awal dalam mencegah seseorang terlibat dalam praktik rasuah. Perempuan yang berperan sebagai ibu dan pengelola rumah tangga memiliki posisi penting dalam membangun budaya integritas di lingkungan keluarga. Di sektor profesional, pentingnya penerapan tata kelola yang baik menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi. Otoritas Jasa Keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat integritas, termasuk penerapan prinsip good corporate governance, penguatan manajemen risiko, serta strategi anti rasuah.

Selain itu, inovasi berbasis teknologi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola dan integritas. Salah satunya melalui penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan penggunaan chatbot internal yang membantu pegawai memahami prinsip-prinsip tata kelola. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

Pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Pendekatan ini mencakup penguatan sistem hukum, peningkatan transparansi, serta pembangunan budaya integritas di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, korupsi tidak hanya dapat ditekan dari sisi penindakan, tetapi juga dicegah sejak awal.

Melalui penguatan peran lembaga audit, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta pembangunan budaya antikorupsi di tingkat keluarga dan masyarakat, upaya melawan korupsi dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Dengan kesadaran kolektif dan komitmen yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jerat korupsi dan membangun masa depan yang lebih bersih, adil, dan sejahtera.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta, – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Komitmen ini disampaikan dalam forum IMF–World Bank Spring Meetings di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa strategi utama difokuskan pada pengelolaan nilai tukar rupiah yang fleksibel namun tetap terukur.

“Kami menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan yang adaptif, serta memperkuat instrumen moneter agar daya tarik investasi di dalam negeri tetap terjaga,” ujarnya.

Selain itu, pengelolaan likuiditas dilakukan secara hati-hati untuk memastikan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengganggu stabilitas. Langkah ini menjadi bagian dari strategi komprehensif dalam menghadapi tekanan global, termasuk volatilitas pasar dan dinamika geopolitik.

Sinergi antara BI dan pemerintah juga menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempertahankan disiplin fiskal, termasuk menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), serta mengarahkan belanja negara ke sektor produktif.

“Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus diperkuat agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan pertumbuhan dapat berkelanjutan,” ungkap perwakilan pemerintah.

Dengan suku bunga acuan di kisaran 4,75 persen dan inflasi yang relatif terkendali, Indonesia dinilai tetap kompetitif di antara negara berkembang lainnya. Kondisi ini turut mendorong optimisme terhadap potensi peningkatan arus modal asing ke pasar keuangan domestik, baik pada instrumen obligasi maupun ekuitas.

Pertemuan antara pemerintah, BI, dan US-ASEAN Business Council juga dimanfaatkan untuk memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai destinasi investasi yang stabil dan prospektif.

Di tengah ketidakpastian global tahun 2026, pemerintah dan Bank Indonesia menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap berada pada jalur yang tepat. Dengan fondasi yang kuat, koordinasi kebijakan yang solid, serta komitmen menjaga stabilitas, Indonesia optimistis mampu menghadapi berbagai tantangan eksternal sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa depan. (*)

Jakarta – Di tengah meningkatnya dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, nilai tukar rupiah menunjukkan ketahanan yang solid. Stabilitas ini tidak terlepas dari kuatnya fondasi ekonomi nasional yang terus dijaga oleh pemerintah bersama otoritas moneter melalui kebijakan yang terukur dan responsif.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti mengatakan BI memastikan akan terus menjaga stabilitas nilai tukar dengan mengoptimalkan berbagai instrumen moneter.

“Kami akan mengoptimalkan semua instrumen operasi moneter yang kami miliki. Jadi yang sekarang ini yang terus dilakukan oleh kami adalah secara terukur, terus menerus ya, dan juga timely. Kami lihat timing-nya. BI akan terus berada di market,” ujarnya.

Destry menjelaskan bahwa intervensi tidak hanya dilakukan di pasar domestik, tetapi juga di pasar offshore melalui instrumen non-deliverable forward (NDF). Langkah ini dinilai penting untuk merespons pergerakan nilai tukar yang sering kali dipengaruhi transaksi di luar negeri.

“Kadang rupiah di dalam negeri masih stabil, tapi di pasar NDF offshore sudah bergerak di atas Rp17.100 per USD. Kalau tidak diintervensi, itu bisa langsung berdampak ke pasar spot,” jelasnya.

Selain intervensi pasar, BI juga memastikan likuiditas rupiah tetap terjaga guna mendukung aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer (base money) yang saat ini berada di atas 12 persen, menunjukkan kebijakan ekspansi likuiditas masih berlangsung.

“Target kami adalah base money itu tidak akan di bawah 10%. Base money sekarang pertumbuhannya sudah di atas 12-an persen. Jadi itu adalah M0. Itu adalah hal yang menunjukkan bahwa bank sentral akan tetap melakukan ekspansi,” tambah Destry.

Senada, Chief Economist Bank Central Asia (BCA), David Sumual, menyampaikan bahwa stabilitas Rupiah tidak hanya dilihat dari level nilai tukar, tetapi juga dari stabilitas volatilitasnya.

“Bagi pasar, yang menjadi perhatian utama bukan hanya level nilai tukar, tetapi juga stabilitas volatilitasnya. Stabilitas tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keyakinan investor dan pelaku usaha,” ujar David.

Sebagai bagian dari penguatan stabilitas, Bank Indonesia juga memperkuat tata kelola dalam transaksi valas domestik dengan mewajibkan transaksi valas di atas USD50 ribu untuk disertai dengan dokumen underlying yang lengkap. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan transaksi yang dilakukan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.

Dengan fondasi ekonomi yang kokoh dan kebijakan yang adaptif, Indonesia dinilai mampu menghadapi berbagai tantangan global dengan optimisme. Stabilitas rupiah bukan hanya mencerminkan kekuatan ekonomi saat ini, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan terhadap prospek jangka panjang Indonesia yang semakin menjanjikan.

Oleh : Abdul Razak)*

Ketidakpastian global kembali menjadi tantangan nyata bagi perekonomian dunia. Eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, fluktuasi harga komoditas, hingga arah kebijakan moneter negara maju yang sulit diprediksi menciptakan tekanan berlapis terhadap pasar keuangan global. Dalam konteks ini, stabilitas nilai tukar rupiah tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan menjadi indikator utama kepercayaan pasar terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Dalam sebuah forum Seminar Nasional Ketahanan Ekonomi Indonesia Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global di Jakarta pada April 2026, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa kondisi global saat ini tergolong tidak biasa dan membutuhkan respons kebijakan yang konsisten, pre-emptive, serta terukur. Bank Indonesia, menurut Destry, terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang dimiliki secara terukur, berkelanjutan, dan tepat waktu, sekaligus memastikan kehadiran aktif di pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar.

Pendekatan ini tercermin dalam bauran kebijakan yang komprehensif, mulai dari intervensi di pasar offshore melalui Non-Deliverable Forward (NDF), intervensi di pasar domestik melalui spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder. Strategi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas rupiah dijaga melalui berbagai kanal secara simultan, mencerminkan kehati-hatian sekaligus ketegasan dalam merespons tekanan eksternal.

Tekanan terhadap rupiah sendiri sempat terlihat dari pelemahan hingga menyentuh level Rp17.122 per dolar AS. Angka tersebut menempatkan rupiah sebagai salah satu mata uang dengan tekanan terdalam di kawasan Asia. Meski demikian, pergerakan selanjutnya menunjukkan adanya stabilisasi jangka pendek, dengan rupiah sempat menguat ke kisaran Rp17.168 per dolar AS.

Analis Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange, Muhammad Amru Syifa, menilai bahwa penguatan tersebut tidak lepas dari kombinasi sentimen domestik dan global yang meski masih memberikan tekanan, namun diimbangi oleh faktor stabilisasi jangka pendek. Ia menambahkan bahwa komitmen Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar, yang didukung oleh cadangan devisa yang relatif kuat, turut menjaga kepercayaan investor.

Dalam situasi seperti ini, stabilitas nilai tukar tidak hanya diukur dari level kurs, melainkan juga dari tingkat volatilitasnya. Fluktuasi yang terlalu tajam berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha, terutama dalam perencanaan impor bahan baku, pengelolaan utang luar negeri, hingga pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, langkah Bank Indonesia dalam meredam gejolak jangka pendek menjadi sangat krusial untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Selain intervensi pasar, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas rupiah tetap terjaga. Destry Damayanti menyampaikan bahwa pertumbuhan uang primer atau base money saat ini berada di atas 12 persen, mencerminkan kebijakan ekspansi likuiditas yang masih berlangsung. Target bank sentral adalah menjaga pertumbuhan base money agar tidak berada di bawah 10 persen sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Langkah strategis lainnya adalah pengetatan tata kelola transaksi valuta asing domestik, termasuk kewajiban dokumen underlying untuk transaksi di atas 50 ribu dolar AS. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya menjaga kualitas transaksi tanpa menghambat aktivitas ekonomi riil. Di sisi lain, Bank Indonesia juga mendorong diversifikasi penggunaan mata uang melalui Local Currency Transaction (LCT), yang nilainya telah mencapai 25,72 miliar dolar AS pada akhir 2025. Inisiatif ini menjadi bagian penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam jangka menengah.

Dari sisi ketahanan eksternal, posisi cadangan devisa Indonesia yang mencapai 148,3 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026 menjadi bantalan penting dalam menghadapi gejolak global. Cadangan ini memberikan ruang bagi otoritas moneter untuk melakukan intervensi secara terukur tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap fundamental ekonomi.

Namun demikian, stabilitas nilai tukar tidak dapat hanya mengandalkan cadangan devisa. Penguatan fundamental ekonomi tetap menjadi kunci utama. Dalam hal ini, pemerintah juga mengambil peran strategis melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan berorientasi pada pertumbuhan.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Indonesia tengah menggeser fokus pembangunan ekonomi dari sekadar menjaga stabilitas menuju pertumbuhan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong industri hilir, memperkuat sektor manufaktur, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan efisiensi agar pertumbuhan ke depan tidak hanya stabil, tetapi juga lebih tangguh dan terdiversifikasi.

Menurut Purbaya, kinerja ekonomi Indonesia saat ini relatif kuat dibandingkan negara G20 dan negara berkembang lainnya, didukung oleh pertumbuhan yang stabil, inflasi yang terkendali, serta defisit dan rasio utang yang terjaga. Optimisme ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,4 hingga 6 persen pada 2026, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas rupiah ke depan. APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat, sementara kebijakan moneter memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga.

Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga rupiah agar tidak melemah, tetapi memastikan stabilitas tersebut kredibel dan berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, konsistensi kebijakan, komunikasi yang transparan, serta koordinasi yang solid antar-otoritas menjadi fondasi utama.

Pada akhirnya, stabilitas nilai tukar adalah soal menjaga ekspektasi. Ketika ekspektasi pasar terkelola dengan baik, kepercayaan akan terjaga, dan dari situlah ketahanan ekonomi nasional dapat terus diperkuat di tengah tekanan global yang tidak kunjung mereda.

)* Analis Kebijakan

Oleh : Reska R )*

Situasi ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir bergerak dengan ritme yang sulit diprediksi. Ketegangan geopolitik di berbagai wilayah, perubahan arah kebijakan suku bunga di negara maju, serta fluktuasi harga energi dan pangan dunia menciptakan tekanan yang terasa hingga ke pasar negara berkembang. Banyak mata uang mengalami pelemahan karena derasnya arus modal yang mencari aset aman. Namun di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian tersebut, rupiah Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat dan konsisten, mencerminkan fondasi ekonomi yang semakin solid.

Bank Indonesia menyebutkan bahwa meskipun rupiah sempat tertekan oleh kondisi global, pergerakannya tetap berada dalam kisaran yang sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia. Pada awal 2026, rupiah bergerak di level belasan ribu per dolar AS dengan fluktuasi yang lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti ketidakpastian geopolitik dan arah kebijakan suku bunga global. BI juga menilai rupiah masih cenderung undervalued, sehingga berbagai langkah stabilisasi terus dilakukan.

Stabilitas ini didukung oleh kebijakan moneter yang konsisten, inflasi yang terjaga dalam sasaran, serta koordinasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang semakin solid. Inflasi sempat naik secara musiman, tetapi inflasi inti tetap rendah sehingga daya beli masyarakat relatif terjaga. Kondisi tersebut menjadi salah satu fondasi utama yang membantu menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Sujantoro mengatakan meski kondisi global sedang tidak stabil, pemerintah berupaya mengelola APBN dengan baik. pemerintah terus mengoptimalkan berbagai instrumen fiskal, antara lain melalui optimalisasi penerimaan, penguatan kualitas belanja, optimalisasi penerimaan, serta pengelolaan pembiayaan dengan hati-hati. Sehingga APBN tetap sehat dan dapat berfungsi efektif sebagai penyerap guncangan atau shock absorber.

Menariknya, meskipun tekanan global meningkat, Indonesia masih mampu mempertahankan fundamental ekonomi yang relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran sekitar lima persen, ditopang oleh konsumsi domestik, investasi, dan ekspor yang stabil. Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa sektor perbankan juga tetap resilien dengan tingkat permodalan yang kuat dan risiko kredit yang terkendali.

Tidak dapat dipungkiri bahwa gejolak global tetap memberikan dampak terhadap rupiah. Ketegangan geopolitik, seperti konflik di beberapa kawasan dunia, sempat memicu arus keluar modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam beberapa momen, rupiah bahkan sempat menyentuh level psikologis tertentu akibat tekanan tersebut. Namun yang menarik, pelemahan tersebut cenderung bersifat sementara dan tidak menunjukkan tren penurunan yang tidak terkendali. Bank Indonesia secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas, baik melalui pasar spot maupun instrumen derivatif, sehingga fluktuasi dapat diredam.

Dari perspektif global, kondisi ini sebenarnya cukup positif. Banyak negara berkembang lain mengalami depresiasi mata uang yang lebih dalam, terutama yang sangat bergantung pada arus modal asing jangka pendek. Indonesia, dengan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan cadangan devisa yang cukup besar, mampu menjaga daya tahannya lebih baik. Selain itu, surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan juga memberikan bantalan tambahan terhadap tekanan eksternal.

Peran kebijakan fiskal juga tidak kalah penting. Pemerintah terus menjaga disiplin anggaran dengan defisit yang masih berada dalam batas aman, sambil tetap mengalokasikan belanja untuk program-program strategis yang mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan adaptif terhadap perubahan global.

Di tengah situasi global yang sarat ketidakpastian, dipengaruhi dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan arah kebijakan moneter dunia, stabilitas rupiah menjadi salah satu indikator penting bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga. Nilai tukar tidak hanya merefleksikan kondisi pasar keuangan, tetapi juga mencerminkan kepercayaan terhadap prospek ekonomi nasional. Dalam konteks ini, rupiah menunjukkan ketahanan yang semakin solid, seiring dengan membaiknya koordinasi kebijakan dan penguatan instrumen stabilisasi.

Analis Mata Uang dari Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan bahwa penguatan rupiah kali ini sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global, terutama munculnya optimisme terkait peluang kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Nilai tukar rupiah menunjukkan performa positif, Mata uang Garuda tercatat menguat 42 poin atau sekitar 0,24 persen, bertengger di posisi Rp17.126 per dolar AS.

Penguatan fundamental ekonomi domestik menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Peningkatan produktivitas, diversifikasi ekspor, serta penguatan industri dalam negeri akan menjadi faktor penentu ketahanan rupiah di masa mendatang. Stabilitas rupiah di tengah dunia yang bergejolak bukan hanya soal angka di pasar valuta asing, tetapi juga cerminan dari kepercayaan terhadap ekonomi nasional. Kepercayaan ini terbentuk dari konsistensi kebijakan, ketahanan sektor keuangan, serta kemampuan Indonesia menjaga keseimbangan di tengah tekanan eksternal. Selama fondasi ini terus diperkuat, rupiah akan tetap menjadi salah satu simbol stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus bergerak.

)* Pengamat Kebijakan Ekonomi