Aceh Besar – Relaunching Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) berlangsung sukses, semarak, dan penuh antusiasme di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Momentum ini menegaskan keseriusan berbagai pihak dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai fondasi kemajuan Aceh di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Bupati Aceh Besar, Muharram Idris mengatakan relaunching AMANAH menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mendukung generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan.

“Fasilitas yang ada ini harus dimanfaatkan secara optimal. Kita ingin anak muda Aceh tidak hanya berkembang, tetapi juga mampu menciptakan peluang dan membawa dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan generasi muda merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan arah pembangunan daerah. Generasi muda Aceh diyakini mampu menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Direktur AMANAH, Safwan Nurdin mengatakan bahwa relaunching ini menandai kebangkitan baru AMANAH sebagai pusat inovasi pemuda. “Hari ini kita melihat semangat luar biasa dari anak-anak muda Aceh. Ini menjadi energi besar untuk terus melahirkan karya-karya unggul yang mampu bersaing secara global,” katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan AMANAH, Saifullah Muhammad mengatakan bahwa AMANAH hadir dengan visi membangun generasi muda yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing global. “Kami mengembangkan ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi, mendorong pemanfaatan teknologi, serta memperkuat UMKM agar memiliki nilai tambah yang tinggi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan hilirisasi komoditas lokal seperti kopi dan nilam menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk Aceh. “Selama ini kita hanya menjual bahan mentah. Sekarang kita dorong hingga menjadi produk akhir seperti parfum dan kosmetik. Ini bagian dari gerakan besar untuk memperkuat ekonomi daerah,” ungkapnya.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan bahwa kehadiran AMANAH mencerminkan arah pembangunan yang semakin maju dan terintegrasi. “Ini adalah jawaban atas kebutuhan anak muda yang selama ini membutuhkan ruang untuk berkembang. Dengan fasilitas ini, potensi mereka dapat dimaksimalkan,” ujarnya.

Dengan semangat kebangkitan yang kuat dan dukungan berbagai pihak, AMANAH kini tampil sebagai simbol optimisme baru bagi masa depan Aceh. Ruang kreatif yang semakin terbuka luas menjadi bukti bahwa generasi muda mendapatkan tempat strategis dalam pembangunan, sekaligus menjadi pilar utama dalam mewujudkan Aceh yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

ACEH BESAR – Relaunching Gedung AMANAH di Aceh menjadi momentum penting dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan agenda hilirisasi nasional. Peresmian ini tidak sekadar mengaktifkan kembali fasilitas, tetapi juga menegaskan peran AMANAH sebagai pusat kolaborasi lintas sektor yang mendorong penciptaan nilai tambah dari potensi lokal.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menyoroti bahwa hilirisasi kini berkembang ke sektor kreatif sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Hilirisasi tidak hanya diartikan untuk sektor tambang, tetapi juga industri kreatif yang mampu mengubah produk asing menjadi produk lokal dengan nilai tambah tinggi,” ujar Teuku Riefky Harsya.

Penegasan tersebut menunjukkan arah kebijakan yang semakin luas, di mana penguatan industri kreatif menjadi instrumen penting dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Aceh dinilai memiliki potensi besar melalui kekayaan budaya dan kreativitas generasi muda yang terus berkembang. Kehadiran AMANAH diharapkan mampu menjadi ruang akselerasi bagi talenta lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga global.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menilai relaunching ini sebagai tonggak penguatan sinergi berbagai pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Gedung AMANAH menjadi pusat kegiatan bersama yang menghubungkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi,” tegas Muzakir Manaf.

Pendekatan kolaboratif yang diusung dinilai relevan dalam menjawab tantangan sosial ekonomi, termasuk pengangguran dan kemiskinan. Melalui program yang lebih terarah, AMANAH diproyeksikan mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi motor penggerak ekonomi kreatif.

Ketua Yayasan AMANAH, Dr. Saifullah Muhammad menekankan pentingnya optimalisasi fasilitas serta perubahan pola pikir dalam mengelola potensi daerah.

“Pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi yang kuat, manajemen yang efektif, serta kemauan untuk memaksimalkan potensi yang ada,” pungkas Dr. Saifullah Muhammad.

Relaunching ini juga menandai penguatan program berbasis inovasi dan teknologi, termasuk pengembangan hilirisasi komoditas unggulan seperti kopi dan nilam. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membuka peluang ekspor dan investasi yang lebih luas.

Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, AMANAH diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Aceh. Sinergi yang terbangun melalui relaunching ini memperkuat optimisme bahwa hilirisasi kreatif dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Inisiatif ini diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa sekaligus memperluas akses terhadap lapangan kerja produktif.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa revitalisasi koperasi menjadi agenda penting pemerintah untuk mengejar ketertinggalan sektor ini dibandingkan badan usaha lainnya.

Ia menyoroti bahwa selama puluhan tahun koperasi belum mendapatkan ruang optimal dalam ekosistem ekonomi nasional, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih progresif dan terukur.

“Koperasi kita selama 30 tahun kalah jauh dibandingkan BUMN maupun swasta. Ini bukan karena koperasi tidak mampu, tetapi karena kurangnya keberpihakan kebijakan. Sekarang saatnya negara hadir memperkuat koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat,” ujar Ferry.

Ia juga menambahkan bahwa pengembangan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas tata kelola dan digitalisasi.

“Kami tidak ingin hanya membentuk koperasi, tetapi memastikan koperasi ini sehat, produktif, dan mampu bersaing. Digitalisasi dan integrasi dengan rantai pasok nasional menjadi kunci keberhasilan ke depan,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung guna memastikan koperasi desa dapat berjalan optimal. Ribuan fasilitas penunjang telah dirampungkan dan siap digunakan sebagai basis operasional Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.

“Kami memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak berjalan sendiri. Pemerintah sudah menyiapkan fasilitas, pendampingan, hingga skema pembiayaan agar koperasi ini benar-benar bisa berkembang dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Farida.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kekuatan utama program ini.

“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi fondasi utama. Dengan dukungan yang terintegrasi, koperasi desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat lokal,” katanya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini juga memiliki dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Kementerian Sosial memprioritaskan penerima bantuan sosial untuk dapat terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi koperasi.

“Kami ingin penerima bansos tidak selamanya bergantung pada bantuan. Melalui Koperasi Merah Putih, mereka didorong untuk bekerja, berusaha, dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi produktif,” pungkas Gus Ipul. ***

Jakarta – Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang ditargetkan mencapai lebih dari 80 ribu unit di seluruh Indonesia.

Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Ferry menyampaikan bahwa saat ini program Kopdes/Kel Merah Putih telah memasuki fase operasionalisasi setelah sebelumnya melalui tahap pembentukan kelembagaan.

Ia menyebutkan bahwa ribuan unit koperasi telah rampung dibangun dan siap menjalankan fungsinya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa.

“Saat ini pembangunan yang sudah selesai 100% sudah 5.500 titik. Ini tidak lepas juga dari dukungan dari teman-teman dari daerah, provinsi, kabupaten, kota yang ada,” papar Ferry.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pengembangan UMKM agar mampu mengisi rantai pasok koperasi tersebut.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan koperasi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jangan takut produknya tidak laku, karena kami akan prioritaskan produk-produk UMKM lokal yang akan mengisi rak-rak di Kopdes/Kel Merah Putih. Tapi ini perlu didorong bersama-sama, karena memang harapannya adalah produk-produk itu bisa diisi oleh kita sendiri,” pungkas Ferry.

Di sisi lain, praktisi Koperasi Indonesia, R. Nugroho M., turut memberikan apresiasi terhadap program tersebut. Ia menilai bahwa penguatan koperasi merupakan langkah tepat dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput.

“Program ini patut diapresiasi karena menempatkan koperasi sebagai wadah rakyat untuk menjadi pemilik sekaligus pelaku ekonomi di lingkungannya sendiri.” Ujar nugroho.

Ia menambahkan bahwa keberadaan koperasi yang didukung berbagai fasilitas akan memberikan dampak luas bagi masyarakat desa, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat usaha lokal.

“Melalui berbagai fasilitas, koperasi akan lebih mudah mengembangkan unit usaha, memperluas pelayanan kepada anggota, serta membuka lapangan kerja baru di desa”. Ujarnya

Menurutnya, kekuatan utama koperasi terletak pada rasa kepemilikan dan kepercayaan dari anggotanya. Hal tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

“koperasi yang kuat bukan lahir dari ketergantungan, tetapi dari kepercayaan dan kepemilikan. Di situlah ekonomi kerakyatan menemukan bentuknya yang sesungguhnya” tutupnya

Dengan target lebih dari 80 ribu koperasi, Program Koperasi Merah Putih ini diharapkan mampu menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi desa dengan memperkuat distribusi, produksi, dan konsumsi secara terintegrasi.

[w.R]

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Koperasi Merah Putih muncul sebagai salah satu terobosan kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Inisiatif ini menjadi relevan di tengah tantangan ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang masih menjadi pekerjaan rumah nasional.

Dalam kerangka pembangunan inklusif, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi besar untuk tumbuh secara mandiri. Oleh karena itu, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi berbasis komunitas.

Pemerintah menargetkan pembentukan koperasi desa dalam skala besar sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada penguatan kelembagaan, tetapi juga penciptaan ekosistem usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah membuka sekitar 30 ribu lowongan manajer koperasi desa. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan koperasi dikelola secara profesional dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Pembukaan lapangan kerja tersebut menjadi sinyal kuat bahwa koperasi tidak lagi dipandang sebagai entitas ekonomi tradisional. Sebaliknya, koperasi didorong untuk bertransformasi menjadi lembaga bisnis modern yang berbasis pada prinsip gotong royong.

Selain menciptakan posisi manajerial, keberadaan koperasi juga berpotensi membuka peluang kerja lain di sektor pendukung. Mulai dari administrasi, logistik, hingga pengolahan produk lokal, semua memiliki potensi untuk berkembang seiring dengan aktivitas koperasi.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penciptaan kerja berbasis desa tidak harus selalu bergantung pada industrialisasi skala besar. Justru, penguatan ekonomi lokal melalui koperasi dapat menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dan kontekstual.

Di sisi lain, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan pelatihan menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.

Pemerintah menekankan bahwa manajer koperasi harus memiliki kompetensi yang memadai, baik dari sisi manajerial maupun pemahaman terhadap potensi lokal. Hal ini penting agar koperasi tidak hanya berdiri secara formal, tetapi juga mampu beroperasi secara efektif.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi ekonomi desa. Ia mengungkapkan, koperasi dapat menjadi instrumen efektif jika didukung oleh tata kelola yang baik dan integrasi dengan kebijakan ekonomi lainnya.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar solusi instan. Diperlukan pendekatan sistemik yang mencakup penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, dan dukungan pasar.

Selain itu, keberlanjutan program juga harus menjadi perhatian utama. Koperasi yang dibentuk tidak boleh hanya aktif di awal, tetapi harus mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pendampingan menjadi kunci penting. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu memastikan bahwa koperasi mendapatkan dukungan yang memadai, terutama pada fase awal operasional.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi elemen yang tidak kalah penting. Koperasi hanya akan berhasil jika didukung oleh keterlibatan aktif dari anggota dan komunitas setempat.

Hal ini menuntut adanya kepercayaan terhadap pengelola koperasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan tersebut.

Koperasi Merah Putih juga memiliki potensi untuk mengurangi urbanisasi. Dengan tersedianya lapangan kerja di desa, masyarakat tidak perlu lagi berpindah ke kota untuk mencari penghidupan.

Dampak sosial dari kebijakan ini juga cukup signifikan. Selain meningkatkan pendapatan, koperasi dapat memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di tingkat desa.

Dalam jangka panjang, penguatan ekonomi desa akan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Desa yang mandiri akan menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Namun demikian, evaluasi berkala tetap diperlukan. Langkah ini penting agar setiap kendala yang muncul dapat segera diatasi. Dengan pendekatan yang adaptif, program Koperasi Merah Putih dapat terus disempurnakan.

Lebih dari sekadar program ekonomi, koperasi ini juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam pengembangannya sehingga Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai alat penciptaan kerja, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan sinergi antar pihak. Tanpa koordinasi yang baik, potensi besar yang dimiliki bisa tidak termanfaatkan secara optimal.

Dalam lanskap pembangunan yang terus berubah, pendekatan berbasis desa menjadi semakin penting. Koperasi Merah Putih menawarkan model yang menggabungkan aspek ekonomi dan sosial dalam satu kerangka yang utuh.

Dengan arah kebijakan yang tepat, koperasi ini berpeluang menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus solusi penciptaan kerja yang inklusif. Harapannya, inisiatif ini mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia terus mempercepat penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang kini menjadi salah satu prioritas utama nasional pada tahun 2026. Program ini dirancang sebagai strategi besar untuk membangun sistem ekonomi desa yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Koperasi Merah Putih hadir sebagai model transformasi koperasi modern yang tidak lagi terbatas pada fungsi simpan pinjam, tetapi berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai agregator utama yang menghubungkan produksi masyarakat desa dengan sistem distribusi nasional, termasuk dalam sektor pangan, perdagangan, dan usaha mikro kecil.

Perkembangan implementasi program ini menunjukkan tren positif. Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa puluhan ribu koperasi desa Merah Putih mulai beroperasi bertahap sejak awal 2026, dengan target jangka menengah mencapai 60.000 unit di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa koperasi merupakan instrumen strategis dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

Dalam konteks distribusi dan stabilitas harga, pemerintah juga menempatkan koperasi sebagai simpul penting dalam rantai pasok nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa koperasi Merah Putih akan difungsikan sebagai pusat distribusi yang mampu memotong rantai pasok panjang. Ia menilai sistem ini akan memberikan dampak langsung pada stabilitas harga serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha desa.

Penguatan kelembagaan menjadi fokus utama dalam implementasi program ini. Pemerintah membuka rekrutmen tenaga profesional dalam jumlah besar untuk memastikan koperasi dikelola secara modern, transparan, dan berbasis kinerja. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun koperasi yang tidak hanya kuat secara sosial, tetapi juga tangguh secara bisnis.

Program ini juga terintegrasi dengan berbagai kebijakan pembangunan desa lainnya, termasuk penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hilirisasi produk unggulan desa, serta digitalisasi sistem perdagangan. Pendekatan ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung, sehingga desa tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam rantai nilai ekonomi nasional.

Digitalisasi menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan koperasi modern. Pemerintah mendorong koperasi untuk memanfaatkan teknologi dalam operasionalnya, mulai dari pencatatan keuangan, manajemen stok, hingga pemasaran produk. Dengan digitalisasi, koperasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional dan global.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyediakan berbagai skema dukungan, termasuk akses kredit berbunga rendah dan kemitraan dengan lembaga keuangan. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan koperasi memiliki kapasitas permodalan yang memadai untuk berkembang. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta guna memperkuat jaringan usaha dan distribusi.

Meski menunjukkan perkembangan yang positif, tantangan dalam implementasi program ini tetap menjadi perhatian. Kesiapan sumber daya manusia, literasi keuangan, serta infrastruktur pendukung menjadi faktor penting yang perlu terus diperkuat. Pemerintah pun terus melakukan pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan agar koperasi mampu berkembang secara profesional dan adaptif.

Sebelumnya, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi. Ia menyampaikan bahwa koperasi harus menjadi agregator ekonomi rakyat yang mampu menghimpun potensi lokal, memperkuat produksi, serta membuka akses pasar yang lebih luas. Ia juga menekankan bahwa transformasi koperasi menuju model modern dan berbasis digital menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing.

Dalam perspektif jangka panjang, Koperasi Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan pemerataan. Koperasi menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, koperasi diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Program ini sekaligus menandai perubahan paradigma pembangunan desa, dari yang sebelumnya berbasis bantuan menjadi berbasis pemberdayaan. Pemerintah kini menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara mandiri, produktif, dan berdaya saing. Pendekatan ini mendorong masyarakat desa tidak lagi hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Ke depan, keberhasilan Koperasi Merah Putih akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat desa. Kolaborasi yang kuat dan terarah menjadi kunci untuk memastikan koperasi dapat berjalan efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dukungan kebijakan yang konsisten, pendampingan yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam memperkuat peran koperasi.

Dengan berbagai langkah strategis yang terus diperkuat, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam membangun ekonomi desa yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian desa sebagai bagian penting dari ketahanan ekonomi nasional, sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan secara lebih inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tetap terkendali di tengah meningkatnya tekanan energi global yang dipicu oleh dinamika geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengungkapkan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, dikarenakan kondisi pasokan energi domestik yang masih relatif terjaga.

“Stok kami di atas standar minimum, baik itu solar, bensin, maupun LPG. Insyaallah aman. Kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” ungkap Bahlil.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan kerja sama energi jangka panjang dengan Rusia untuk menambah pasokan nasional, dalam rangka mengantisipasi tekanan terhadap ketersediaan minyak dan gas di pasar global akibat konflik di Timur Tengah.

“Tambahan sumber pasokan penting untuk menjaga stabilitas distribusi energi domestik. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara,” ujar Bahlil.

Di sisi lain, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas menjelaskan pihaknya akan mengintensifkan pengawasan untuk mengidentifikasi potensi penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran serta mengevaluasi data penjualan di SPBU.

“Kami akan mencermati rekaman CCTV yang mengindikasikan adanya mobil yang membeli keluar masuk SPBU secara berulang, mengganti plat nomor dan menggunakan plat nomor polisi yang berbeda,” ungkap Wahyudi.

Sebelumnya, Wahyudi telah meminta kepada seluruh pengelola SPBU untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat guna dan tepat sasaran, mengingat subsidi merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

“Prioritas pemanfaatan BBM subsidi adalah untuk rakyat. Kami membutuhkan dukungan berbagai pihak, salah satunya pengelola SPBU, untuk mencegah penyaluran yang tidak tepat, agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran,” ucapnya.

Di tengah tekanan energi dunia yang terus meningkat, langkah penguatan pasokan, pengendalian harga, serta peningkatan pengawasan distribusi menjadi kunci bagi pemerintah untuk memastikan BBM tetap terkendali, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa mengganggu daya beli maupun ketahanan ekonomi nasional.

Jakarta – Di tengah tekanan geopolitik global yang terus memicu lonjakan harga energi, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Ketika banyak negara mulai menaikkan harga bahan bakar secara signifikan, Indonesia justru memperkuat skema subsidi silang sebagai benteng perlindungan bagi masyarakat.

Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai respons ekonomi, tetapi juga sebagai pernyataan tegas bahwa negara hadir mengendalikan arah, bukan sekadar mengikuti mekanisme pasar global.

Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap stabil, dengan Pertalite bertahan di Rp10.000 per liter dan Biosolar di Rp6.800 per liter. Stabilitas ini menjadi simbol keberpihakan negara terhadap masyarakat rentan di tengah gejolak harga minyak dunia yang fluktuatif.

Sementara itu, penyesuaian harga pada BBM non-subsidi diposisikan sebagai bagian dari strategi distribusi beban yang lebih adil, di mana kelompok masyarakat mampu ikut menanggung tekanan eksternal tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk pembagian peran yang jelas antara negara dan pasar.

“Wewenang pemerintah sepenuhnya difokuskan pada pengaturan harga BBM bersubsidi guna melindungi masyarakat rentan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa bahan bakar dengan oktan tinggi umumnya dikonsumsi oleh kelompok ekonomi menengah ke atas, sehingga tidak semestinya mendapatkan subsidi dari anggaran negara yang terbatas. Dalam konteks ini, kebijakan subsidi silang menjadi instrumen untuk memastikan keadilan distribusi energi tetap terjaga.

Pandangan serupa disampaikan oleh Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, yang melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan energi nasional.

“Subsidi silang bukan sekadar instrumen fiskal, tapi strategi kebudayaan. Negara sedang mengoreksi arah agar tidak sepenuhnya dikendalikan mekanisme pasar global. Ini penting dalam konteks Indonesia sebagai poros maritim dunia yang harus punya kendali atas denyut energinya sendiri,” ungkapnya.

Ia menilai, dalam perspektif geopolitik, energi memiliki dimensi strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik nasional.

Sementara itu, Kepala Laboratorium Energi Baru Terbarukan Fakultas Teknik UGM, Ahmad Agus Setiawan, menilai kebijakan pemerintah sebagai langkah berani di tengah tekanan global.

“Langkah yang diambil pemerintah cukup berani, laju kenaikan harga BBM dapat ditahan dengan memanfaatkan program subsidi silang,” jelasnya.

Menurutnya, ketika banyak negara di Asia mulai menaikkan harga BBM akibat krisis energi, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas harga untuk kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Di tengah dinamika global yang tidak menentu, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk tetap memegang kendali, memastikan bahwa stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ketika berbagai negara menghadapi tekanan akibat lonjakan harga energi yang dipicu oleh konflik geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia, Indonesia justru mampu mempertahankan stabilitas harga BBM. Kondisi ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Stabilnya harga energi domestik dinilai memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika harga BBM terkendali, biaya transportasi dan distribusi barang tetap stabil, sehingga harga kebutuhan pokok tidak mengalami lonjakan signifikan. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi menekan kondisi sosial ekonomi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menilai keberhasilan menjaga stabilitas harga BBM sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat. Menurutnya, di saat banyak negara terpaksa menaikkan harga energi akibat tekanan global, Indonesia justru mampu mengambil langkah berbeda dengan menjaga harga tetap stabil.

Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari kebijakan strategis yang dirumuskan secara matang di tingkat pusat. Peran Presiden Prabowo Subianto dinilai sangat menentukan dalam menetapkan arah kebijakan energi nasional yang berpihak pada masyarakat. Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dinilai berhasil menjalankan implementasi kebijakan tersebut secara efektif di lapangan.

Menurut Idrus Marham, sinergi antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas energi nasional. Koordinasi yang solid memungkinkan pemerintah merespons dinamika global dengan cepat dan tepat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain menjaga harga, pemerintah juga memastikan keberlanjutan pasokan energi sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Ketersediaan stok BBM yang aman menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas di masyarakat. Tanpa jaminan pasokan yang cukup, stabilitas harga tidak akan bertahan dalam jangka panjang.

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menegaskan bahwa kepastian stok BBM menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah di sektor energi. Ia menyatakan bahwa jika kondisi stok benar-benar aman, maka hal tersebut mencerminkan pengelolaan energi nasional yang solid dan terencana.

Mufti Anam juga mengapresiasi keberanian pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM di tengah tekanan global. Menurutnya, langkah ini menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat, terutama ketika banyak negara lain memilih menaikkan harga energi sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia.

Keputusan untuk menjaga harga tetap stabil bukanlah langkah yang mudah. Dibutuhkan perhitungan matang dan keberanian dalam mengambil risiko kebijakan. Namun, pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, tekanan global dapat dikelola tanpa harus membebani masyarakat secara langsung.

Pandangan serupa disampaikan oleh Ketua STIDKI NU Indramayu, Supendi Samian, yang menilai bahwa Indonesia menunjukkan ketahanan yang patut diapresiasi di tengah kondisi geopolitik global. Ia menyoroti perbedaan kondisi Indonesia dengan banyak negara lain yang mengalami lonjakan harga BBM secara signifikan.

Menurut Supendi Samian, keberhasilan menjaga stabilitas harga energi menjadi indikator penting dari efektivitas kebijakan pemerintah dalam meredam dampak krisis global terhadap ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu mengelola tantangan global dengan baik.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kepertumbuhan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mampu membaca arah perubahan global dan meresponsnya dengan kebijakan yang tepat. Kepemimpinan yang adaptif dan visioner menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian.

Lebih jauh, stabilitas BBM dan ekonomi nasional bukanlah hasil dari satu kebijakan tunggal, melainkan hasil dari sinergi berbagai strategi. Kebijakan energi yang tepat, dukungan fiskal yang kuat, serta koordinasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan bahwa krisis global tidak selalu harus berujung pada tekanan berat bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang baik dan keputusan yang tepat, pemerintah mampu mengubah tantangan menjadi peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Ke depan, tantangan global diperkirakan masih akan terus berlanjut. Namun, pengalaman dalam menjaga stabilitas BBM saat ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi dinamika yang lebih kompleks. Pemerintah diharapkan terus menjaga konsistensi kebijakan serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar stabilitas yang telah tercapai dapat dipertahankan.

Pada akhirnya, stabilitas harga BBM bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang tepat, dan sinergi yang solid, Indonesia mampu berdiri tegak di tengah turbulensi global yang penuh tantangan.

*) Pemerhati ekonomi

Oleh: Asep Faturahman)*

Konsep locking stability atau penguncian stabilitas menjadi semakin relevan dalam lanskap energi global yang penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik, fluktuasi harga minyak dunia, serta gangguan distribusi telah mendorong banyak negara menghadapi tekanan serius dalam menjaga keseimbangan ekonomi domestik. Dalam situasi tersebut, Indonesia menempuh pendekatan yang terukur melalui kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengendalikan harga BBM domestik menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah turbulensi global.

Pendekatan yang diambil tidak hanya mencerminkan ketegasan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menunjukkan kemampuan membaca situasi global secara komprehensif. Di tengah tekanan eksternal yang mendorong banyak negara menaikkan harga energi, Indonesia justru mampu mempertahankan harga BBM tertentu pada tingkat yang relatif stabil. Hal ini menjadi indikator bahwa kebijakan energi nasional tidak semata-mata reaktif, melainkan dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan perekonomian.

Sinergi antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kolaborasi ini mencerminkan hubungan kerja yang solid antara perumusan kebijakan di tingkat strategis dan pelaksanaan di tingkat teknis. Bahlil Lahadalia dinilai mampu menerjemahkan arahan presiden ke dalam langkah-langkah operasional yang efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif di lapangan.

Keberhasilan menjaga harga Pertalite di kisaran Rp10.000 per liter menjadi salah satu capaian penting di tengah tren kenaikan harga energi global. Stabilitas ini tidak hanya memberikan kepastian bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi. Dalam situasi di mana banyak negara menghadapi lonjakan harga BBM yang signifikan, posisi Indonesia menunjukkan ketahanan kebijakan yang patut diperhitungkan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan bahwa pola kepemimpinan yang saling menguatkan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghasilkan stabilitas yang berdampak langsung pada kepentingan nasional. Ia menekankan bahwa koordinasi yang terbangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga produktif dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap tantangan global. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan visi dan misi dalam pengelolaan sektor energi.

Selain fokus pada kebijakan domestik, pemerintah juga menunjukkan langkah proaktif melalui diplomasi energi. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi bagian dari strategi untuk mengamankan pasokan minyak mentah. Diplomasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan sumber daya internal, tetapi juga membangun kemitraan strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Langkah tersebut menjadi relevan mengingat ketidakpastian jalur distribusi energi global yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik. Dengan memperluas jaringan kerja sama internasional, Indonesia berupaya memastikan bahwa pasokan energi tetap terjaga, sehingga kebijakan stabilisasi harga dapat terus dipertahankan. Pendekatan ini mencerminkan kombinasi antara kebijakan domestik yang kuat dan strategi eksternal yang adaptif.

Meski demikian, kebijakan menahan harga BBM tidak lepas dari konsekuensi fiskal, terutama terkait peningkatan beban subsidi. Namun, dalam perspektif kebijakan publik, langkah ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Dengan tidak sepenuhnya menyerahkan harga pada mekanisme pasar, pemerintah menunjukkan komitmen untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kenaikan harga energi.

Idrus Marham menilai bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan strategis yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Dalam situasi global yang tidak menentu, kebijakan yang berorientasi pada perlindungan daya beli menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mampu menyeimbangkan antara pertimbangan ekonomi dan aspek kesejahteraan masyarakat.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa keputusan pemerintah telah melalui proses pertimbangan yang matang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan yang diambil bukan merupakan keputusan sepihak, melainkan hasil dari koordinasi yang komprehensif antara eksekutif dan legislatif.

Namun demikian, dinamika di masyarakat menunjukkan adanya tantangan dalam aspek komunikasi publik. Munculnya antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akibat isu kenaikan harga menjadi indikasi bahwa persepsi publik dapat dipengaruhi oleh informasi yang tidak terkonfirmasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan komunikasi pemerintah agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara jelas dan akurat oleh masyarakat.

Selain itu, stabilitas pasokan dijaga melalui penguatan cadangan energi dan pengawasan distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Dalam keseluruhan konteks, kebijakan BBM di era ketidakpastian energi menunjukkan bahwa stabilitas bukanlah hasil dari satu langkah tunggal, melainkan kombinasi dari kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif, dan strategi yang terintegrasi. Indonesia memberikan contoh bagaimana negara dapat tetap menjaga keseimbangan di tengah tekanan global, tanpa mengabaikan kepentingan domestik.

Tantangan di sektor energi diperkirakan akan semakin kompleks seiring dengan perubahan lanskap global. Namun, dengan fondasi kebijakan yang telah dibangun, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan nasional akan menjadi kunci dalam menghadapi dinamika tersebut.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut