Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintah memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan dan evaluasi. Langkah ini bertujuan memastikan penyediaan makanan bergizi memenuhi standar keamanan, berjalan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pelibatan daerah juga memungkinkan persoalan operasional ditemukan lebih cepat melalui pemeriksaan langsung di lapangan.

Penguatan tersebut dilakukan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah. Kebijakan ini memperluas peran gubernur, bupati, dan wali kota dalam mendukung pengawasan program MBG sesuai kewenangan masing-masing.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keterlibatan daerah diperlukan karena penerima manfaat MBG berada langsung di tengah masyarakat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Tito menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah berpartisipasi aktif melalui koordinasi lintas sektor. Pengawasan diarahkan untuk memastikan setiap SPPG memenuhi persyaratan operasional dan menyediakan makanan yang aman serta berkualitas bagi penerima manfaat.

Kepala daerah dapat menugaskan Satuan Tugas MBG yang melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Unsur kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, dan inspektorat dapat berkontribusi sesuai bidang tugasnya. Keterlibatan berbagai unsur diperlukan karena pengelolaan dapur menyangkut aspek yang tidak dapat diperiksa hanya dari satu sisi.

Inspeksi dilaksanakan bersama unsur Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah dengan mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Pemeriksaan mencakup kesiapan dapur, kualitas makanan, dan kesesuaian menu. Pengawasan juga diharapkan membantu mengurangi pemborosan makanan tanpa mengabaikan standar pelayanan.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif. Temuan lapangan dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan maupun penilaian kelayakan operasional SPPG. Hasil pemeriksaan kemudian dilaporkan kepada BGN dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri agar tindak lanjut dapat dikoordinasikan dan dipantau.

Selain inspeksi dapur, pemerintah daerah diminta mengevaluasi pengalaman penerima manfaat, khususnya di wilayah perkotaan. Angket yang melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah dapat menjadi sarana memperoleh masukan mengenai pelaksanaan program. Evaluasi semacam ini penting karena jumlah makanan yang disalurkan belum cukup menggambarkan mutu layanan.

Kualitas program juga perlu dinilai dari keamanan pangan, ketepatan distribusi, kesesuaian menu, dan tanggapan penerima manfaat. Dengan menggunakan informasi tersebut secara berkala, pengelola dapat mengetahui aspek pelayanan yang perlu diperbaiki serta mengukur apakah perubahan yang dilakukan memberikan hasil.

Kepala BGN Sudaryono menyambut positif penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan MBG. Menurutnya, keterlibatan pemangku kepentingan dapat memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memastikan dapur dinilai berdasarkan standar yang berlaku.

Sudaryono juga menekankan pentingnya membuka ruang pengawasan bagi masyarakat. Orang tua siswa, guru, kepala sekolah, dan petugas posyandu dapat menyampaikan masukan mengenai kualitas makanan maupun operasional dapur. Partisipasi tersebut melengkapi pemeriksaan pemerintah karena masyarakat berinteraksi langsung dengan layanan yang diberikan.

BGN turut menghadirkan platform Radar MBG sebagai sarana keterbukaan informasi. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memantau informasi mengenai menu makanan, penerima manfaat, penanggung jawab dapur, serta kandungan gizi. Akses informasi diharapkan membantu masyarakat memberikan masukan yang lebih terarah dan memperkuat respons pengelola terhadap keluhan.

Namun, perluasan pengawasan harus disertai pembagian kewenangan yang jelas. Pemeriksaan yang melibatkan banyak pihak berisiko menghasilkan laporan berulang apabila koordinasi tidak berjalan baik. Karena itu, standar penilaian, alur pelaporan, dan batas waktu tindak lanjut perlu dipahami bersama oleh seluruh unsur pengawas.

Dokumentasi hasil inspeksi juga penting untuk menjaga akuntabilitas. Catatan mengenai temuan, rekomendasi, dan langkah perbaikan memungkinkan pemerintah membedakan persoalan sementara dari masalah yang terus berulang. Laporan masyarakat pun perlu diverifikasi secara cermat agar penanganannya adil dan didasarkan pada kondisi sebenarnya.

Peran daerah juga relevan untuk menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan setempat. Kondisi akses transportasi, ketersediaan bahan pangan, dan kapasitas penyedia layanan tidak selalu sama antardaerah. Informasi dari pemerintah setempat dapat membantu pengawas memahami kendala tersebut tanpa mengurangi kewajiban memenuhi standar nasional. Pemerintah pusat perlu menjaga keseragaman indikator agar hasil pemeriksaan dapat dibandingkan secara objektif. Dengan demikian, pengawasan daerah bukan pengganti tanggung jawab BGN, melainkan dukungan untuk memperkuat pelaksanaan dan mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan secara tepat.

Dengan demikian  keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya inspeksi atau laporan yang terkumpul. Ukuran yang lebih bermakna adalah perbaikan keamanan pangan, konsistensi pelayanan, dan kecepatan penyelesaian masalah. Pemerintah pusat dan daerah perlu menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar keputusan operasional yang terukur.

Pelibatan daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas MBG. Melalui koordinasi antarlembaga, pemeriksaan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat, program ini diharapkan mampu memberikan layanan yang aman dan tepat sasaran. Pengawasan yang terbuka sekaligus menjadi sarana menjaga kepercayaan publik dan memastikan manfaat program terus meningkat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah pusat menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun kepada tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dana tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat, memperkuat operasi pemadaman, serta memenuhi kebutuhan logistik personel di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan bantuan tahap kedua telah ditransfer kepada pemerintah daerah.

“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar 1,235 triliun rupiah,” ujar Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Bantuan tersebut menyasar Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau, termasuk 35 kabupaten/kota terdampak.

Sugiono menjelaskan, penggunaan anggaran mengutamakan perlindungan warga, terutama mereka yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Dukungan meliputi pelayanan kesehatan, pembagian masker, oksigen portabel, fasilitas rumah oksigen, hingga penanganan masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Selain perlindungan kesehatan, anggaran digunakan untuk memperkuat kapasitas pemadaman.

Kebutuhan tersebut mencakup alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadam, alat suntik air untuk lahan gambut, serta pembangunan sumur bor.

Dukungan operasional dan mobilisasi personel turut dibiayai agar penanganan berlangsung cepat dan menjangkau lokasi terdampak.

Sugiono menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, aparat, petugas pemadam, dan masyarakat.

Sekitar 71.000 personel dikerahkan melalui operasi darat maupun udara, termasuk water bombing dan modifikasi cuaca. Bantuan logistik bagi petugas menjadi penting untuk menjaga kesinambungan operasi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

“Penggunaan anggaran agar digunakan semaksimal dan secepat mungkin, jangan disimpan, apalagi digunakan kepentingan di luar bencana,” tegas Tito.

Arahan tersebut menekankan bahwa pencairan dana harus diikuti realisasi yang cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Percepatan pemanfaatan anggaran diharapkan memastikan bantuan hadir dalam bentuk layanan kesehatan, perlengkapan pemadaman, serta logistik bagi warga dan petugas.

Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga perlu dijaga agar setiap kebutuhan prioritas dapat ditangani tanpa hambatan birokrasi.

Dengan penggunaan dana yang tepat sasaran, upaya tanggap darurat diharapkan semakin efektif sekaligus menekan dampak karhutla terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan. (*)

PAPUA – Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) terus diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Dukungan anggaran yang disertai penguatan tata kelola, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, pemerintah terus mengawal penyaluran dan pengelolaan Dana Otsus agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga dilakukan untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.

“Dana Otonomi Khusus ini benar-benar dirasakan manfaatnya atau impact-nya bisa dirasakan oleh masyarakat di Tanah Papua,” ujar Ribka Haluk saat memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus di Wilayah Papua.

Ribka menjelaskan, penyaluran Dana Otsus 2026 dilakukan melalui tiga tahap. Setelah tahap pertama sebesar 30 persen, penyaluran kini memasuki tahap kedua dengan target 45 persen. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah juga memberikan asistensi kepada daerah yang masih menghadapi kendala administrasi maupun persyaratan penyaluran.

Selain memperkuat tata kelola anggaran, dukungan Otsus turut mendorong pembangunan infrastruktur dasar. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Papua Pegunungan Noak Tabo menyampaikan, wilayahnya memperoleh tambahan alokasi Dana Otsus sekitar Rp465 miliar pada 2026, di luar alokasi awal sekitar Rp260 miliar.

Menurut Noak, tambahan anggaran tersebut menjadi dukungan bagi pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, terutama jalan, jembatan, transportasi udara, dan jaringan telekomunikasi digital.
“DTI kami fokus untuk pembangunan infrastruktur fisik dasar seperti jalan, jembatan, perbaikan fasilitas transportasi udara dan peningkatan telekomunikasi digital,” ujar Noak Tabo.

Dukungan anggaran juga terlihat dari proyeksi alokasi Dana Otsus untuk Provinsi Papua Selatan dan empat kabupaten cakupannya pada 2027 yang diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun. Kepala BPPKAD Papua Selatan Ronald Evans menjelaskan, pembagian anggaran antardaerah mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk jumlah penduduk dan Orang Asli Papua (OAP).

“Total alokasi dana Otsus untuk 2027 untuk Provinsi Papua Selatan dan empat kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan sebesar Rp1,8 triliun,” kata Ronald Evans.

Tidak hanya pembangunan fisik, Dana Otsus juga dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel Paulinus Koymot mengatakan, dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan kelompok tani OAP, khususnya dalam pengembangan komoditas karet, kopi, dan kakao.

“Selama ini melalui dana otonomi khusus, khususnya Orang Asli Papua sudah diadakan pembinaan seperti pembinaan kelompok tani, bagaimana cara pengelolaan, manajemen untuk anggotanya,” kata Paulinus Koymot.

Berbagai pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa Dana Otsus memiliki cakupan pembangunan yang luas, mulai dari infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Pengawalan penyaluran dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah pusat dan daerah diharapkan memastikan program berjalan tepat sasaran serta memberikan kontribusi berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. (*)

Oleh: Jayanti Lukito)*

Nilai tukar rupiah memiliki makna lebih dari sekadar angka yang bergerak setiap hari di pasar keuangan, namun juga cerminan dari kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Ketika tekanan terhadap mata uang meningkat, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor, mulai dari biaya impor bahan baku dan energi hingga harga barang yang dikonsumsi masyarakat.

Karena itu, optimisme terhadap rupiah perlu dibangun di atas dua pijakan yang saling melengkapi, yakni fundamental ekonomi yang terjaga dan kebijakan yang mampu menjawab sumber tekanan secara terukur. Keyakinan terhadap ketahanan ekonomi penting untuk menjaga kepercayaan, tetapi harus disertai langkah konkret agar optimisme tidak berhenti sebagai pernyataan, melainkan tercermin dalam stabilitas pasar dan kegiatan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme bahwa rupiah tidak akan menembus level Rp19.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Ia menilai kondisi makroekonomi Indonesia masih relatif stabil, meskipun pergerakan mata uang Garuda menghadapi tekanan dari dinamika global dan sentimen pasar domestik.

Optimisme tersebut patut menjadi pengingat bahwa pelemahan nilai tukar perlu dibaca secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan pergerakan harian. Namun, ketahanan fundamental tidak berarti Indonesia terbebas dari risiko, sebab perubahan harga energi, penguatan dolar AS, dan pergeseran arus modal internasional tetap dapat memengaruhi nilai tukar.

Data cadangan devisa memberikan salah satu gambaran mengenai kemampuan Indonesia menghadapi tekanan eksternal. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa pada akhir September 2026 sebesar 146,3 miliar dolar AS, sementara bank sentral juga menjalankan langkah stabilisasi melalui transaksi di pasar valuta asing dan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder.

Meski demikian, cadangan devisa bukan satu-satunya penopang ketahanan rupiah. Kekuatan jangka panjang juga bergantung pada kemampuan menghasilkan devisa melalui ekspor, menjaga arus investasi, meningkatkan produktivitas, serta mengelola kebutuhan dolar untuk impor dan pembayaran korporasi agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada waktu bersamaan.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Ia menilai tekanan terhadap rupiah perlu direspons secara tenang, terukur, dan terkoordinasi, sembari memastikan komunikasi kebijakan memberikan kepastian bagi pasar, dunia usaha, dan masyarakat.

Bamsoet juga mendorong penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor dan percepatan hilirisasi agar kegiatan produksi nasional menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Langkah ini penting karena pasokan valuta asing yang berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan intervensi, tetapi perlu ditopang oleh kegiatan ekonomi produktif yang mampu menghasilkan penerimaan ekspor.

Di sisi lain, kebutuhan valuta asing korporasi besar perlu dikelola melalui perencanaan yang lebih baik, terutama ketika pembayaran impor energi dan kewajiban luar negeri berlangsung berdekatan. Koordinasi pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaku usaha dapat membantu mengantisipasi lonjakan permintaan dolar sekaligus menjaga agar kebijakan yang ditempuh tidak saling bertentangan.

Penguatan rupiah pada perdagangan tertentu juga menunjukkan bahwa sentimen pasar dapat berubah ketika faktor eksternal bergerak lebih kondusif. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, rupiah dibuka menguat 0,08 persen ke level Rp18.123 per dolar AS, seiring pelemahan indeks dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama.

Analis pasar uang Lukman Leong menilai pelemahan rupiah berpotensi terbatas seiring penurunan indeks dolar AS setelah data inflasi Amerika Serikat dirilis sedikit di bawah ekspektasi pasar. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap kebijakan ekonomi AS dapat memengaruhi pergerakan mata uang negara lain, termasuk rupiah, sehingga pemantauan sentimen global tetap diperlukan.

Penguatan harian tentu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tekanan terhadap rupiah telah berakhir. Harga minyak dunia yang meningkat, kecenderungan investor menghindari risiko, serta arus modal asing masih dapat membatasi ruang penguatan, sehingga respons kebijakan perlu tetap adaptif tanpa mengabaikan kondisi fundamental domestik.

Selain menjaga stabilitas pasar, pemerintah perlu memperkuat faktor yang menopang kepercayaan dalam jangka menengah. Kepastian regulasi, iklim investasi yang sehat, efisiensi logistik, dan konsistensi kebijakan dapat mendorong pelaku usaha memperluas produksi sekaligus meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

Dunia usaha juga memiliki peran dalam mengurangi kerentanan terhadap gejolak kurs, antara lain melalui penggunaan bahan baku lokal yang kompetitif, peningkatan produktivitas, dan pengelolaan risiko valuta asing secara sehat. Sementara itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang terbuka dan konsisten agar fluktuasi nilai tukar tidak berkembang menjadi kepanikan yang justru memperburuk sentimen.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan stabilisasi juga diperlukan agar setiap langkah yang ditempuh mampu menjawab perubahan kondisi pasar secara tepat. Transparansi dalam penyampaian data ekonomi dan arah kebijakan akan membantu membangun kepercayaan investor sekaligus memperkuat keyakinan masyarakat terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

Dengan demikian, optimisme terhadap rupiah harus berpijak pada kerja nyata yang terukur dan berkesinambungan. Fundamental yang kuat memberi ruang untuk bertahan, sedangkan koordinasi kebijakan, peningkatan devisa, dan kepastian usaha menjadi langkah penting untuk memperkokoh kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

)* Pengamat Ekonomi Makro

*) Oleh : Gavin Asadit

Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi.

BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah.

Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan.

Pengawasan tersebut menjadi penting karena keamanan makanan ditentukan sejak bahan baku diterima hingga makanan dikonsumsi anak. Kondisi penyimpanan, kebersihan peralatan, kualitas air, suhu pengolahan, waktu tunggu, dan proses pengiriman dapat memengaruhi kelayakan pangan. Oleh karena itu, inspeksi perlu mencakup seluruh rantai produksi, bukan hanya memeriksa tampilan makanan ketika sudah tiba di sekolah.

BGN juga memperkuat penilaian melalui 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Hasil pemeriksaan dikelompokkan ke dalam empat kategori, mulai dari dapur yang layak beroperasi, dapur yang membutuhkan perbaikan ringan, dapur yang harus menghentikan operasional sementara untuk perbaikan besar, hingga fasilitas yang dinyatakan tidak layak dan harus ditutup permanen. Pendekatan bertingkat ini memungkinkan tindakan korektif disesuaikan dengan tingkat risiko dan kekurangan yang ditemukan.

Di lingkungan sekolah, pengawasan menjadi lapisan perlindungan berikutnya sebelum makanan dikonsumsi siswa. BGN mendorong adanya petugas penanggung jawab yang memeriksa kondisi makanan saat diterima, termasuk melihat penampilan, mencium aroma, dan menilai kelayakannya sesuai prosedur. Apabila ditemukan indikasi makanan tidak aman, makanan tersebut harus ditahan dan tidak diberikan kepada peserta didik sampai persoalannya ditangani. Sekolah juga perlu memiliki saluran komunikasi yang jelas untuk melaporkan keterlambatan, perubahan kualitas, atau keluhan setelah makanan dikonsumsi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pemerintah mulai mengintegrasikan data kesehatan untuk mengevaluasi dampak MBG terhadap status gizi anak. Data pemantauan pertumbuhan dan penimbangan balita dipadukan dengan penandaan penerima MBG agar perkembangan kondisi kesehatan dapat dianalisis secara lebih terukur. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah juga dapat membantu pemerintah memantau kondisi peserta didik dari waktu ke waktu.

Pemanfaatan data tersebut penting agar evaluasi program tidak berhenti pada jumlah porsi yang dibagikan atau banyaknya sekolah yang terlayani. Pemerintah perlu menilai apakah program berkaitan dengan perbaikan status gizi, sekaligus memastikan potensi risiko kesehatan dapat terdeteksi dan ditangani dengan cepat. Hasil pemantauan perlu menjadi dasar untuk memperbaiki komposisi menu, tata kelola dapur, serta mekanisme distribusi sesuai kebutuhan penerima manfaat.

Kunci keberhasilan pengawasan program ini terletak pada transparansi dan kolaborasi bersama masyarakat. Saat sekolah, orang tua, dan pemerintah saling terhubung, setiap laporan dapat direspons dengan cepat dan tepat. Sinergi lintas Lembaga, mulai dari fasilitas kesehatan daerah hingga BGN, menjadi jaminan utama bahwa kesehatan serta keselamatan anak-anak selalu menjadi prioritas tertinggi.

MBG hadir bukan hanya untuk menjangkau banyak anak, tetapi untuk memastikan setiap porsi yang disajikan aman, berkualitas, dan berdampak positif. Dengan pengawasan daerah yang aktif dan evaluasi yang terukur, MBG dapat terus berjalan dengan tata kelola yang kuat demi senyum dan masa depan anak-anak Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tingkat daerah untuk memastikan kualitas makanan, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Penguatan pengawasan dilakukan melalui koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, serta Satuan Tugas (Satgas) MBG guna memastikan program berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, luasnya cakupan program membutuhkan koordinasi yang efektif agar pengawasan dan penanganan keluhan dapat dilakukan lebih cepat.

“Sebagai Kepala BGN, tidak mungkin semua urusan saya tangani sendiri. Karena itu, kami perlu melibatkan lebih banyak pihak. Kami juga menyadari ada kesenjangan rentang kendali antara BGN pusat dan dapur-dapur yang jumlahnya lebih dari 26 ribu di seluruh Indonesia,” ujar Sudaryono.

Ia juga mendorong pemerintah daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menindaklanjuti pembentukannya.

Hingga 28 Oktober 2026, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Keberadaan Satgas diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian kendala di lapangan.

“Untuk memperkuat pengawasan, BGN merencanakan penempatan personel di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Personel tersebut diharapkan menjadi mitra koordinasi pemerintah daerah dalam memantau pelaksanaan program, menindaklanjuti laporan masyarakat, dan memastikan standar pelayanan diterapkan secara konsisten,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan SPPG. Pemerintah daerah ditempatkan sebagai pengawas dan fasilitator untuk memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan tanpa mengambil alih peran mitra pelaksana.

“Pemda memiliki peran strategis dalam memastikan standar pelayanan gizi dijalankan secara konsisten. Namun, pemda tidak terlibat sebagai pelaksana langsung agar tata kelola program tetap objektif dan profesional,” kata Hidayati.

Pengawasan juga mencakup kebersihan dapur, kelayakan fasilitas, kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindakan korektif dapat dilakukan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Melalui pengawasan berjenjang dan evaluasi berkala, pemerintah berupaya menjaga keamanan pangan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan MBG.

“Langkah ini diharapkan memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (*)

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan komitmen bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar keuangan global.

“Kalau kita lihat dari fundamental ekonomi sebenarnya kita dalam kondisi yang relatif yang oke dibandingkan dengan peer group kita,” kata Destry.

Destry menjelaskan, pergerakan rupiah dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari fundamental ekonomi domestik, dinamika pasar global, hingga persepsi investor.

Menurutnya, fluktuasi nilai tukar merupakan bagian dari mekanisme pasar valuta asing, sementara sentimen global turut memberikan pengaruh yang berada di luar kendali otoritas dalam negeri.

BI menempatkan stabilitas nilai tukar sebagai prioritas untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Kondisi tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan sektor riil sekaligus membuka kesempatan kerja.

“Fokus di kita itu adalah memang menjaga stabilitas Jadi stabilitas itu adalah pertama yang harus kita jaga. Supaya bisa terkita iklim ekonomi yang kondusif untuk, nantinya bisa ekonomi di sektor riilnya bisa tumbuh dan bisa membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme bahwa rupiah tidak akan menembus level Rp19.000 per dolar AS. Keyakinan tersebut didasarkan pada penilaiannya terhadap kondisi makroekonomi Indonesia yang masih relatif stabil.

“Ya, kita lihat saja, tapi kita lebih optimis (rupiah tidak tembus Rp19 ribu per USD). Nanti kita lihat, kita optimis dengan kondisi makroekonomi,” kata Airlangga.

Erwin menjelaskan bahwa dinamika nilai tukar rupiah turut dipengaruhi perkembangan pasar keuangan global, termasuk ketidakpastian geopolitik, pergerakan harga minyak, dan ekspektasi kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Faktor-faktor tersebut menjadi bagian dari tantangan yang diantisipasi BI dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik

Dari dalam negeri, kekhawatiran terhadap potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) serta meningkatnya kebutuhan valuta asing menjelang akhir bulan turut memengaruhi pergerakan rupiah.

“Erwin menjelaskan bahwa pergerakan rupiah secara umum masih sejalan dengan dinamika mata uang negara kawasan. Meskipun secara bulanan rupiah mengalami pelemahan 1,15 persen, ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap didukung cadangan devisa sebesar US$146,3 miliar pada akhir September 2026. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor

Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter untuk menjaga stabilitas rupiah, antara lain melalui transaksi NDF, DNDF, dan spot. BI juga melakukan pembelian SBN di pasar sekunder sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar keuangan dan memperkuat kepercayaan pelaku pasar

“Bank Indonesia terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan korporasi, pelaku pasar, dan pihak terkait lainnya,” kata Erwin.

[w.R]

Oleh : Matius Jikwa )*

Pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang mampu menjawab tantangan geografis, sosial, ekonomi, dan keterbatasan akses pelayanan dasar. Dalam konteks tersebut, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) memiliki peran strategis sebagai instrumen negara untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP). Keberadaan Otsus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Selama pelaksanaannya, Otsus terus mengalami penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan memastikan program pembangunan berjalan lebih terarah. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penyediaan alokasi dana, tetapi juga memperkuat pengawasan, pendampingan, dan koordinasi agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah ini penting mengingat keberhasilan kebijakan Otsus sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan anggaran menjadi program yang memberikan manfaat langsung.

Komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola tersebut terlihat melalui pengawalan penyaluran Dana Otsus Tahun Anggaran 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta memberikan asistensi kepada pemerintah daerah di Papua untuk mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran. Upaya tersebut dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

Percepatan penyaluran menjadi perhatian penting karena Dana Otsus merupakan sumber pembiayaan strategis bagi pembangunan Papua. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi sehingga tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan program. Dalam hal ini, pendampingan pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas daerah, bukan sekadar mekanisme pengawasan administratif. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus merumuskan penyelesaian yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Selain Dana Otsus, dukungan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) juga memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan fisik. Ketersediaan jalan, jembatan, fasilitas transportasi, dan jaringan telekomunikasi merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Papua. Kondisi geografis yang menantang membuat pembangunan konektivitas menjadi faktor penting dalam mengurangi kesenjangan antardaerah. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar distribusi kebutuhan pokok, memperluas akses terhadap fasilitas publik, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Papua Pegunungan Noak Tabo menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan tambahan alokasi Dana Otsus sekitar Rp465 miliar pada 2026. Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jalan, jembatan, fasilitas transportasi udara, dan telekomunikasi digital. Pemanfaatan anggaran melalui organisasi perangkat daerah teknis menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Dukungan fiskal yang berkelanjutan juga tercermin dalam perencanaan pembangunan Papua Selatan. Kepala BPPKAD Papua Selatan Ronald Evans menyampaikan bahwa proyeksi alokasi Dana Otsus bagi pemerintah provinsi dan empat kabupaten pada Tahun Anggaran 2027 mencapai sekitar Rp1,8 triliun. Besaran alokasi tersebut masih dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Perhitungan alokasi mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk jumlah penduduk dan Orang Asli Papua, sehingga distribusi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan masing-masing daerah.

Salah satu contoh pemanfaatan tersebut terlihat dalam pembinaan kelompok tani di Kabupaten Boven Digoel. Kepala Dinas Perkebunan Boven Digoel Paulinus Koymot menjelaskan bahwa Dana Otsus digunakan untuk meningkatkan kapasitas petani Orang Asli Papua dalam mengembangkan komoditas perkebunan, seperti karet, kopi, dan kakao. Pembinaan dilakukan melalui penguatan kemampuan pengelolaan usaha dan manajemen kelompok tani agar masyarakat mampu mengembangkan kegiatan perkebunan secara lebih produktif.

Program pemberdayaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas dan pemanfaatan potensi lokal. Papua memiliki beragam komoditas unggulan yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat. Apabila didukung dengan pendampingan teknis, akses pasar, dan fasilitas produksi yang memadai, sektor perkebunan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan sumber penghidupan secara mandiri.

Upaya peningkatan kapasitas masyarakat juga dilakukan melalui program pelatihan kerja bagi Orang Asli Papua di Kabupaten Sorong Selatan. Pemanfaatan Dana Otsus untuk pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas keterampilan dan kesempatan kerja masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Ke depan, tantangan utama pelaksanaan Otsus adalah memastikan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu memperkuat kualitas program serta memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang terukur. Transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi prinsip utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Otsus terus terjaga.

Pada akhirnya, Otsus bukan semata-mata kebijakan fiskal, melainkan instrumen pembangunan untuk memperluas kesempatan dan memperkuat kemandirian masyarakat Papua. Dukungan pemerintah pusat, kapasitas pemerintah daerah, serta keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Otsus diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial Kemasyarakatan Papua

Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya membutuhkan percepatan pemadaman, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap. Pemerintah memperkuat kedua upaya tersebut melalui penyaluran Bantuan Presiden senilai Rp480 miliar kepada 44 kabupaten/kota di tujuh provinsi. Tambahan bantuan ini menjadikan total dukungan dalam dua tahap penyaluran mencapai Rp1,24 triliun. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan petugas dalam mengendalikan kebakaran sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Dukungan pemerintah diberikan secara menyeluruh dengan menghubungkan kebutuhan operasi pemadaman dan pelayanan kesehatan. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperkuat personel, menyediakan peralatan pemadam, memenuhi kebutuhan logistik, serta mendukung layanan medis bagi masyarakat terdampak. Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya mengendalikan titik api, tetapi juga memperhatikan keselamatan warga selama proses penanganan berlangsung.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam penggunaan bantuan pemerintah. Pemerintah daerah diminta segera mengoptimalkan dukungan pendanaan untuk mempercepat pemadaman, melindungi warga dari dampak kabut asap, dan memenuhi kebutuhan petugas di lapangan. Pelaksanaan bantuan juga diarahkan agar berlangsung cepat, tepat sasaran, dan akuntabel sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku. Arahan tersebut mempertegas pentingnya menyelaraskan tindakan pemadaman dengan langkah perlindungan masyarakat di setiap wilayah terdampak.

Mendukung pelaksanaan di daerah, Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/8481/SJ pada 23 Oktober 2026. Surat edaran tersebut menjadi pedoman penganggaran, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan bantuan pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya. Melalui ketentuan ini, pemerintah daerah memiliki acuan dalam mengalokasikan anggaran untuk operasi pemadaman darat, metode suntik gambut, penyediaan bahan bakar, logistik, serta mobilisasi personel. Kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat pengendalian kebakaran sehingga sumber kabut asap dapat segera ditangani.

Selain memperkuat pemadaman, bantuan juga diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dan perlindungan kesehatan. Pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk mengoperasikan posko pengungsian, mendistribusikan logistik, melakukan evakuasi warga, serta menyediakan layanan kesehatan siaga. Masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap juga mendapatkan akses layanan medis gratis. Penyediaan masker, vitamin, obat-obatan, dan oksigen portabel menjadi bagian dari dukungan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan selama kondisi kebakaran berlangsung.

Kesiapan petugas turut menjadi perhatian melalui penyediaan alat pelindung diri, pompa air, pompa gendong, tangki air, selang, serta pembangunan sumur bor. Pemerintah daerah juga dapat memenuhi kebutuhan kendaraan taktis pemadaman, motor trail, dan penyewaan ekskavator untuk mendukung mobilisasi serta efektivitas operasi di lapangan. Sementara itu, insentif pemadaman dan dukungan logistik bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) serta relawan menjadi bagian dari penguatan keterlibatan masyarakat dalam penanganan kebakaran. Dukungan tersebut membantu memastikan petugas dapat menjalankan operasi pemadaman dengan perlengkapan dan kebutuhan yang memadai.

Pada penyaluran kedua, Kalimantan Tengah memperoleh Rp110 miliar untuk sembilan daerah, Sumatera Selatan Rp100 miliar untuk sepuluh daerah, Kalimantan Selatan Rp80 miliar untuk tujuh daerah, serta Riau Rp70 miliar untuk tujuh daerah. Kalimantan Barat dan Jambi masing-masing memperoleh Rp40 miliar untuk empat daerah, sedangkan Kalimantan Timur mendapatkan Rp40 miliar untuk tiga daerah. Besaran bantuan berkisar Rp10 miliar hingga Rp20 miliar per daerah. Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan bantuan tahap pertama sebesar Rp760 miliar kepada tujuh pemerintah provinsi dan 35 pemerintah kabupaten/kota. Penyaluran bertahap tersebut memperlihatkan kesinambungan dukungan pemerintah dalam memperkuat penanganan karhutla di berbagai wilayah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA mengatakan pentingnya menghubungkan dukungan anggaran dengan kebutuhan operasi dan hasil penanganan di lapangan. Pemerintah daerah perlu memetakan lokasi prioritas, ketersediaan sumber air, kebutuhan peralatan, serta kekuatan personel. Koordinasi melalui posko penanganan juga perlu diperkuat agar dukungan dapat menjangkau petugas pemadam dan masyarakat yang membutuhkan. Dengan pemetaan tersebut, pelaksanaan pemadaman dan pelayanan kesehatan dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kebutuhan setiap daerah.

Penggunaan bantuan juga disesuaikan dengan status kedaruratan wilayah. Daerah yang menetapkan kondisi tanggap darurat dapat menganggarkan bantuan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Sementara itu, daerah yang status tanggap daruratnya telah berakhir atau tidak menetapkan status tersebut dapat menggunakan anggaran melalui perangkat daerah terkait sesuai kewenangan dan program yang berkenaan. Mekanisme ini memastikan kebutuhan pemadaman maupun perlindungan kesehatan tetap dapat ditindaklanjuti meskipun masa tanggap darurat telah selesai.

Penentuan alokasi bantuan mempertimbangkan luas kebakaran, jumlah titik panas dan titik api, lokasi kebakaran berulang, keterbatasan sumber air, keberadaan kawasan vital atau strategis, serta potensi kabut asap lintas batas. Selain itu, dukungan pemerintah mencakup pemulihan ekosistem gambut bekas terbakar dan penyelamatan satwa liar sebagai bagian dari penanganan dampak kebakaran. Upaya pemulihan tersebut melengkapi langkah pengendalian api dan perlindungan masyarakat agar risiko kebakaran berulang dapat dikurangi.

Melalui penguatan pendanaan, kesiapan personel, penyediaan peralatan, dan pelayanan medis, pemerintah mendorong penanganan karhutla yang menyatukan pemadaman dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci agar penanganan berjalan berkesinambungan sesuai kebutuhan wilayah.

)* Penulis adalah mahasiswa tinggal di Jakarta

JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pemerintah daerah dalam inspeksi dan evaluasi kualitas makanan yang disediakan bagi penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan operasional sesuai standar, sekaligus menjaga mutu makanan yang diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Melalui kebijakan ini, gubernur, bupati, dan wali kota didorong mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) MBG dengan melibatkan organisasi perangkat daerah lintas sektor untuk melakukan pemeriksaan secara langsung.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan program MBG. “Kami Kemendagri sangat komit untuk mendukung kesuksesan program ini. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, kita menggerakkan, mendorong pemerintah daerah juga untuk berpartisipasi untuk kesuksesan ini,” ujar Tito.

Inspeksi dilakukan bersama unsur Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Pemeriksaan mencakup kondisi dapur, kualitas makanan, serta kesesuaian menu bagi penerima manfaat. Evaluasi juga diarahkan untuk mengurangi potensi pemborosan makanan atau food waste.

Tito menjelaskan, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penentuan kelayakan operasional setiap SPPG. “Apa saja tugas mereka (Satgas MBG)? Di antaranya adalah dalam jangka pendek, melakukan inspeksi. Melihat SPPG apakah layak atau tidak, ada list indikator yang sudah disiapkan oleh Kepala BGN. Dan setelah itu nanti dibuat semacam kesimpulan,” jelasnya.

Selain pemeriksaan dapur, pemerintah daerah juga diminta menghimpun masukan penerima manfaat melalui angket yang melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah. Hasil evaluasi kemudian dilaporkan kepada BGN dengan tembusan Kemendagri, disertai rekomendasi status operasional SPPG.

Kepala BGN Sudaryono menyambut baik kebijakan tersebut. “Jadi intinya kami sangat mengharapkan dan ini saya kira suatu hal yang baik, ya. Artinya bahwa dapur-dapur yang ada di wilayah mendapatkan pengawasan yang sesuai, kemudian diinspeksi yang sesuai, standarnya kemudian kita nilai,” ujar Sudaryono.

Melalui pengawasan terpadu ini, pemerintah berharap kualitas makanan, standar pelayanan, dan keamanan pangan dalam program MBG dapat terus terjaga sehingga manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat.